Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan bunga yang relatif rendah dan syarat yang lebih ringan dibanding kredit komersial biasa, KUR kerap dipilih masyarakat untuk menambah modal usaha, memperluas bisnis, hingga membeli peralatan produksi.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pengajuan KUR bisa langsung disetujui oleh pihak bank. Banyak calon debitur harus menerima kenyataan bahwa pengajuan pinjaman mereka ditolak meski merasa telah memenuhi persyaratan.

Penolakan tersebut umumnya terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masalah administrasi, kondisi usaha yang dinilai belum layak, hingga riwayat kredit yang bermasalah. Karena itu, penting bagi pelaku UMKM memahami proses penilaian bank agar peluang pencairan dana KUR menjadi lebih besar.

KUR Ditujukan untuk UMKM Produktif

KUR merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup untuk mengakses kredit perbankan biasa.

Program KUR dapat diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha aktif dan produktif. Pemerintah bersama perbankan juga menyediakan berbagai jenis KUR sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, hingga KUR khusus untuk sektor tertentu dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan UMKM menjadi lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Proses Pengajuan KUR Tidak Instan

Banyak masyarakat mengira pengajuan KUR dapat langsung cair dalam waktu singkat. Padahal, bank tetap melakukan proses analisis dan verifikasi sebelum memutuskan apakah calon debitur layak menerima pembiayaan atau tidak.

Secara umum, proses pengajuan KUR membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Dalam periode tersebut, pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, hingga menilai kemampuan pembayaran calon debitur.

Dari proses itu biasanya mulai terlihat apakah pengajuan berpotensi disetujui atau justru mengarah pada penolakan.

Ciri-ciri Pengajuan KUR Ditolak

Meski pihak bank jarang menyampaikan penolakan secara langsung di awal proses, ada beberapa tanda yang biasanya muncul ketika pengajuan KUR berpotensi tidak disetujui.

1. Tidak Ada Follow Up dari Pihak Bank

Setelah pengajuan dilakukan, bank umumnya akan menghubungi calon debitur jika dokumen dinilai lengkap dan layak diproses. Jika dalam beberapa hari tidak ada telepon atau pemberitahuan lanjutan, bisa jadi pengajuan belum diprioritaskan atau terkendala administrasi.

2. Proses Survei Terlihat Tidak Serius

Survei usaha menjadi tahapan penting dalam penilaian KUR. Jika petugas bank terlihat kurang mendalami usaha, tidak banyak bertanya, atau survei dilakukan sangat singkat tanpa tindak lanjut, hal tersebut dapat menjadi pertanda pengajuan berpotensi ditolak.

3. Tidak Diminta Melengkapi Dokumen Tambahan

Biasanya bank akan meminta tambahan dokumen seperti surat izin usaha, foto usaha, hingga pembukaan rekening tabungan jika pengajuan masuk tahap lanjutan. Jika tidak ada permintaan tambahan sama sekali, kemungkinan proses pengajuan tidak dilanjutkan.

4. Tidak Ada Undangan Tanda Tangan Akad Kredit

Tahap akhir pengajuan KUR adalah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK). Jika calon debitur tidak dipanggil ke bank untuk akad kredit, maka besar kemungkinan pengajuan belum disetujui atau ditolak.

Penyebab Pengajuan KUR Ditolak

Ada sejumlah faktor yang membuat pengajuan KUR gagal cair. Penolakan biasanya dilakukan bank setelah menilai kondisi usaha, kemampuan finansial, dan kelengkapan administrasi calon debitur.

1. Usaha Belum Memenuhi Syarat

Bank biasanya mensyaratkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, usaha harus produktif, aktif, dan memiliki potensi berkembang.

2. Dokumen Administrasi Tidak Lengkap

KTP, KK, surat izin usaha, hingga dokumen pendukung lainnya wajib lengkap dan valid. Data yang tidak sesuai atau dokumen kurang lengkap dapat menghambat proses pengajuan.

3. Memiliki Riwayat Kredit Buruk

Riwayat kredit menjadi salah satu faktor paling menentukan. Jika calon debitur memiliki tunggakan pinjaman, kredit macet, atau skor kredit rendah di SLIK OJK, peluang pengajuan KUR disetujui akan lebih kecil.

4. Pendapatan Dinilai Tidak Mampu Membayar Cicilan

Bank akan menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan omzet usaha dan pengeluaran rutin. Jika cicilan dianggap terlalu berat dibanding pendapatan, pengajuan bisa ditolak.

5. Terlalu Banyak Pinjaman Aktif

Calon debitur yang masih memiliki banyak cicilan aktif, termasuk pinjaman online atau kredit konsumtif lainnya, biasanya akan lebih sulit mendapatkan persetujuan KUR.

6. Jaminan Tidak Memenuhi Ketentuan

Untuk beberapa jenis KUR, bank meminta jaminan tambahan. Jika nilai jaminan kurang memadai atau dokumen kepemilikannya bermasalah, pengajuan dapat ditolak.

7. Tujuan Penggunaan Dana Tidak Jelas

Bank ingin memastikan dana KUR digunakan untuk kebutuhan usaha produktif. Jika tujuan penggunaan dana tidak rinci atau terindikasi untuk kebutuhan konsumtif, pengajuan berisiko ditolak.

8. Hasil Survei Usaha Tidak Sesuai

Penolakan juga bisa terjadi apabila hasil survei lapangan tidak sesuai dengan data yang diajukan, misalnya usaha ternyata tidak aktif, omzet tidak sesuai, atau lokasi usaha sulit diverifikasi.

Persiapan Matang Bisa Memperbesar Peluang Disetujui

Agar peluang pengajuan KUR lebih besar, pelaku UMKM perlu memastikan seluruh dokumen lengkap dan usaha benar-benar aktif berjalan. Menjaga riwayat kredit tetap bersih juga menjadi hal penting karena bank sangat mempertimbangkan catatan pinjaman sebelumnya.

Selain itu, calon debitur sebaiknya mampu menjelaskan rencana penggunaan dana secara rinci dan realistis. Semakin jelas tujuan penggunaan modal, semakin besar pula tingkat kepercayaan bank terhadap usaha yang dijalankan.

Program KUR pada dasarnya memang dirancang untuk membantu UMKM berkembang. Namun pihak bank tetap harus memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki risiko kredit yang rendah. Karena itu, memahami proses dan penyebab penolakan menjadi langkah penting sebelum mengajukan pinjaman usaha.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta agar pengusaha UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tidak menyia-nyiakan dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menekankan agar dana KUR dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha. Hal ini disampaikan saat membuka Sosialisasi dan Akad Massal KUR Provinsi NTT di Labuan Bajo, Selasa (28/4/2026).

“Saya berpesan kepada pengusaha UMKM di NTT untuk disiplin dalam menggunakan dana KUR sebagai modal usaha, mengelola usaha dengan baik, dan terus berinovasi agar mampu memperluas pasar,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Rabu (29/4).

Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi dan akad massal ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan KUR, sekaligus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dalam rangka mencapai target proporsi pembiayaan perbankan sebesar 25 persen bagi UMKM.

“Momentum ini merupakan upaya percepatan realisasi target penyaluran KUR tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan UMKM,” katanya.

Secara nasional, penyaluran KUR hingga 26 April 2026 telah mencapai Rp91,6 triliun kepada 1,4 juta pengusaha UMKM. Kualitas penyaluran juga terus membaik, tercermin dari 63,12 persen KUR yang telah tersalurkan ke sektor produksi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyaluran KUR telah mencapai Rp898 miliar kepada lebih dari 19 ribu pengusaha UMKM. Capaian ini menunjukkan akses pembiayaan di NTT terus berkembang dan perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan potensi ekonomi daerah sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional yang memiliki peluang besar bagi pengembangan UMKM dan integrasi ke pasar global.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, serta memberikan dampak langsung bagi penguatan ekonomi daerah,” ujar Menteri Maman.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran KUR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai penyalur KUR.

Menteri Maman mengapresiasi kesiapan Bank NTT yang kembali dapat menyalurkan KUR dengan nilai sekitar Rp350 miliar, setelah sebelumnya sempat tidak menyalurkan.

“Saya berharap peran bank tidak hanya menyalurkan KUR, tetapi juga memberikan pendampingan dan literasi keuangan kepada nasabah agar usaha mereka semakin berkembang dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melki Laka Lena yang hadir bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere menekankan pentingnya tata kelola yang baik dari seluruh bank penyalur.

“KUR harus menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) pada akhir tahun 2025.

Menurut Saleh, permintaan tersebut disampaikan karena Komisi VII DPR RI berkepentingan agar pemberian bantuan modal tersebut dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan, terlebih Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkomitmen meningkatkan jumlah penerima baru.

"Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Ada banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh jika usaha mereka berhasil, makanya harus diseriusi dan diawasi dengan baik," ujar Saleh dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dia menyampaikan permintaan tersebut karena banyak aspirasi dari masyarakat yang diterimanya bahwa KUR biasanya sering berulang diberikan kepada penerima tertentu bahkan jumlah pinjaman tidak jarang dinaikkan.

Pemberian juga disebut hanya dilakukan kepada orang-orang yang dinilai lancar dalam membayar cicilan.

Padahal, UMKM adalah urat nadi perekonomian bangsa. Dengan demikian, pemerintah harus serius dalam menangani penyaluran dana KUR tersebut.

"Pada titik ini, Kementerian UMKM harus berperan. Perlu sosialisasi dan pembinaan, bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” katanya.

Sementara itu, dia juga meminta seleksi pemberian KUR pada tahun ini dibuat dalam seleksi yang adil, setiap warga negara berkesempatan untuk mendapatkannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025