Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal jasa penjaminan (IJP) di industri penjaminan masih melanjutkan tren penurunan secara tahunan sejak awal 2025 hingga kuartal I/2026. Meski demikian, laju kontraksi mulai melambat.

Untuk diketahui, imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang atau biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang dijamin kepada lembaga penjamin.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Januari 2025 nilai IJP sudah turun 7,46% (year on year/YoY) menjadi Rp700 miliar. Sepanjang 2025, kontraksi terdalam terjadi pada Juni 2025 yang mengalami penurunan 19,85% YoY menjadi Rp3,5 triliun.

Teranyar, OJK mencatat pada Maret 2026 atau kuartal I/2026 pendapatan IJP industri penjaminan sebesar Rp1,98 triliun atau masih terkontraksi 4,99% YoY. Laju kontraksi itu mengalami penurunan dari Februari 2026 yang sebesar 6,59% YoY menjadi Rp1,31 triliun.

“Kontraksi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkembangan itu antara lain dipengaruhi oleh proses penyesuaian industri terhadap implementasi POJK No. 11 Tahun 2025, termasuk ketentuan terkait masa penjaminan dan skemarisk sharing, di samping faktorseasonalitybisnis, realisasi penjaminan baru, sertatimingpengakuan pendapatan di masing-masing perusahaan.

Selain itu, lanjut Ogi, persaingan persaingan tarif dan penyesuaianpricingdi industri penjaminan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan IJP.

“Ke depan, industri perlu terus memperkuat pertumbuhan penjaminan baru, baik pada sektor produktif maupun nonproduktif, serta memperluas segmen dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan,” ucapnya.

Kemudian, penguatanpricingberbasis risiko, peningkatan kualitasunderwritingdanmonitoringportofolio, diversifikasi produk, serta optimalisasi teknologi dalam proses bisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas bisnis dan mendorong pertumbuhan IJP secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Ogi turut menilai proyeksi pertumbuhan aset industri penjaminan pada 2026 yang sebesar 14%—16% akan cukup menantang, tetapi masih realistis untuk dicapai..

Hal itu karena didorong oleh penguatan peran industri penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatnya aktivitas pembiayaan sektor produktif.

“Dalam hal ini, OJK terus mendorong optimalisasi kontribusi Jamkrindo dan Jamkrida sebagaimana arah pengembangan dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia, termasuk melalui penerapan skema 3 Layer Penjaminan untuk program pemerintah,” jelas Ogi.

Sederet Faktor yang Buat IJP Membaik

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan ada tiga faktor yang membuat iuran IJP membaik meski masih terkontraksi.Pertama, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai stabil. Untuk diketahui, KUR masih berkontribusi 60%—70% terhadap IJP industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi mengatakan pada awal 2026 penyaluran sempat turun karena bank selektif dan kuota yang ditetapkan belum cair. Kemudian, pada Maret 2026 penyaluran KUR mulai berjalan kembali sehingga IJP otomatis ikut naik.

Dia meneruskan, faktorkeduaadalah penjaminan non-KUR naik. Perusahaan penjaminan mulai diversifikasi produk sehingga tidak hanya penjaminan KUR, tetapi meningkatkan penjaminan produk lain terutama untuk tenor yang pendek, antara lain kredit konstruksi, bank garansi, dan pembiayaansupply chain.

“Produk ini IJP-nya lebih tinggi 2%-3% per tahun dibanding KUR yang disubsidi 1,5%-2%. Jadi walau volume turun, nilai IJP terjaga dan mitigasi risiko perusahaan penjaminan makin membaik,” ungkap Agus kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Adapun, faktorketigaadalah adabase effectdan penyesuaian tarif. Pada kuartal I/2025 IJP tinggi karena ada pencairan besar, sedangkan pada kuartal I/2026 ada evaluasi penyaluran KUR dan penyesuaian tarif IJP yang berbasis risiko.

“Sehingga di beberapa Jamkrida menaikkan tarif IJP pada tahun 2026, sehingga IJP naik walaupun volume penjaminan stagnan,” beber Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan Asippindo optimistis bisnis penjaminan hingga semester I/2026 memiliki prospek yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ekonomi global melambat dan adanya tekanan ketidakpastian yang berdampak pada suku bunga tinggi, NPL UMKM naik sehingga perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan bisa berpengaruh terhadap penjaminan.

“Namun, kami optimis target KUR Rp300 triliun bisa tercapai dan program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong peningkatan UMKM dengan program kredit dan peningkatan proyek barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kenaikan bisnis penjaminan,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mendorong agar anggotanya masuk ke pembiayaan digital dan ekonomi kreatif agar UMKM bisa naik kelas. Selain itu, dia mengingatkan agar fokus industri adalah menjaga solvabilitas >120% dan gearing ratio kurang dari 40 kali ekuitas. Artinya pertumbuhan yang terkendali atau ditahan biar sehat.

Strategi Jaga Nilai IJP

Lebih jauh, dia turut membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan penjaminan agar nilai IJP terjaga dengan baik. Cara-cara tersebut adalah diversifikasi produk penjaminan yang tidak hanya tergantung pada KUR.

“Kemudian, memperbaiki kualitas mitigasi risiko, digitalisasi, dan perusahaan penjaminan meningkatkan pemahaman lembaga keuangan penyalur pinjaman tentang manfaat penjaminan yang dapat mengontrol likuiditas dan CKPN mereka,” sebut Agus.

Sementara itu, Plt Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko menyebut pihaknya akan terus memperkuat strategi bisnis melalui diversifikasi portofolio penjaminan dan optimalisasi kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, serta ekosistem pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan IJP pada 2026.

Handoko meneruskan, Perseroan juga fokus memperluas bisnis pada sektor-sektor potensial dan produktif yang memiliki prospek pertumbuhan baik. Kemudian, melakukan penguatan transformasi digital dan peningkatanservice leveluntuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kenyamanan mitra kerja.

“Perseroan juga terus meningkatkan kualitasunderwritingdan manajemen risiko agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan,” bebernya kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Tidak sampai di situ, Jamkrindo turut mendorong pengembangan produk penjaminan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, termasuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas nasional.

Adapun, per Maret 2026 Jamkrindo membukukan IJP sebesar Rp1,748 triliun atau mencapai sekitar 88,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara tahunan IJP mengalami kontraksi sekitar 11,02% dibandingkan realisasi Maret 2025.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang masih menantang serta langkah perusahaan dalam memperkuat penerapan manajemen risiko secaraprudentuntuk menjaga kualitas portofolio penjaminan tetap sehat dan berkelanjutan,” beber Handoko.

Adapun, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Ibnu Fadhli menerapkan delapan strategi untuk mendorong pertumbuhan nilai IJP pada 2026.Pertama, memperkuat bisnis inti melalui diversifikasi produk penjaminan, termasuk pengembangan penjaminan produktif, nonproduktif, dan penjaminan syariah/kafalah pembiayaan syariah.

Kedua, melakukan transformasi digital melalui portalonlineterintegrasi dengan lembaga keuangan agar proses pengajuan penjaminan lebih cepat dan efisien.Ketiga, memperluas kerja sama dengan bank, BPR, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan volume penjaminan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan BUMD guna mendukung sektor prioritas pembangunan daerah serta memperluascaptive marketpenjaminan.Kelima, meningkatkan literasi penjaminan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi agar utilisasi fasilitas penjaminan meningkat.

“Keenam, memperkuat mitigasi risiko melalui reasuransi dan skema co-guarantee guna menjaga kesehatan portofolio dan menekan potensi klaim.Ketujuh, melakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi sertifikat elektronik, e-signature, dan e-materai untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” ungkap Ibnu kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Kedelapan, lanjut Ibnu, khusus untuk penjaminan syariah, strategi yang kemungkinan akan diperkuat adalah perluasan kerja sama dengan BPRS, koperasi syariah, dan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat yang memiliki potensi pasar cukup besar karena karakteristik masyarakat yang kuat pada ekonomi syariah.

Ibnu menyampaikan hingga kuartal I/2026, nilai IJP perusahaan sebesar Rp28,3 miliar turun 28% YoY. Pada 2026, pihaknya masih menghadapi tekanan sejalan dengan kondisi industri penjaminan nasional yang masih terkontraksi.

Sementara itu, managing partner BUMN Research Group di Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto menyebut nilai IJP bisa terus dijaga pertumbuhannya apabila akses ke penjaminan semakin mudah dan kredibel, sehingga volume bisa ditingkatkan.

“Kemudian, proses digitalisasi dan layanan yang semakin baik bisa jadi kata kunci serta ditambah upaya industri penjaminan melakukan pendampingan mitra UMKM, sehingga kapabilitas mereka meningkat dan akhirnya naik kelas. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkandemandatas IJP,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan bunga yang relatif rendah dan syarat yang lebih ringan dibanding kredit komersial biasa, KUR kerap dipilih masyarakat untuk menambah modal usaha, memperluas bisnis, hingga membeli peralatan produksi.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pengajuan KUR bisa langsung disetujui oleh pihak bank. Banyak calon debitur harus menerima kenyataan bahwa pengajuan pinjaman mereka ditolak meski merasa telah memenuhi persyaratan.

Penolakan tersebut umumnya terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masalah administrasi, kondisi usaha yang dinilai belum layak, hingga riwayat kredit yang bermasalah. Karena itu, penting bagi pelaku UMKM memahami proses penilaian bank agar peluang pencairan dana KUR menjadi lebih besar.

KUR Ditujukan untuk UMKM Produktif

KUR merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup untuk mengakses kredit perbankan biasa.

Program KUR dapat diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha aktif dan produktif. Pemerintah bersama perbankan juga menyediakan berbagai jenis KUR sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, hingga KUR khusus untuk sektor tertentu dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan UMKM menjadi lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Proses Pengajuan KUR Tidak Instan

Banyak masyarakat mengira pengajuan KUR dapat langsung cair dalam waktu singkat. Padahal, bank tetap melakukan proses analisis dan verifikasi sebelum memutuskan apakah calon debitur layak menerima pembiayaan atau tidak.

Secara umum, proses pengajuan KUR membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Dalam periode tersebut, pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, hingga menilai kemampuan pembayaran calon debitur.

Dari proses itu biasanya mulai terlihat apakah pengajuan berpotensi disetujui atau justru mengarah pada penolakan.

Ciri-ciri Pengajuan KUR Ditolak

Meski pihak bank jarang menyampaikan penolakan secara langsung di awal proses, ada beberapa tanda yang biasanya muncul ketika pengajuan KUR berpotensi tidak disetujui.

1. Tidak Ada Follow Up dari Pihak Bank

Setelah pengajuan dilakukan, bank umumnya akan menghubungi calon debitur jika dokumen dinilai lengkap dan layak diproses. Jika dalam beberapa hari tidak ada telepon atau pemberitahuan lanjutan, bisa jadi pengajuan belum diprioritaskan atau terkendala administrasi.

2. Proses Survei Terlihat Tidak Serius

Survei usaha menjadi tahapan penting dalam penilaian KUR. Jika petugas bank terlihat kurang mendalami usaha, tidak banyak bertanya, atau survei dilakukan sangat singkat tanpa tindak lanjut, hal tersebut dapat menjadi pertanda pengajuan berpotensi ditolak.

3. Tidak Diminta Melengkapi Dokumen Tambahan

Biasanya bank akan meminta tambahan dokumen seperti surat izin usaha, foto usaha, hingga pembukaan rekening tabungan jika pengajuan masuk tahap lanjutan. Jika tidak ada permintaan tambahan sama sekali, kemungkinan proses pengajuan tidak dilanjutkan.

4. Tidak Ada Undangan Tanda Tangan Akad Kredit

Tahap akhir pengajuan KUR adalah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK). Jika calon debitur tidak dipanggil ke bank untuk akad kredit, maka besar kemungkinan pengajuan belum disetujui atau ditolak.

Penyebab Pengajuan KUR Ditolak

Ada sejumlah faktor yang membuat pengajuan KUR gagal cair. Penolakan biasanya dilakukan bank setelah menilai kondisi usaha, kemampuan finansial, dan kelengkapan administrasi calon debitur.

1. Usaha Belum Memenuhi Syarat

Bank biasanya mensyaratkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, usaha harus produktif, aktif, dan memiliki potensi berkembang.

2. Dokumen Administrasi Tidak Lengkap

KTP, KK, surat izin usaha, hingga dokumen pendukung lainnya wajib lengkap dan valid. Data yang tidak sesuai atau dokumen kurang lengkap dapat menghambat proses pengajuan.

3. Memiliki Riwayat Kredit Buruk

Riwayat kredit menjadi salah satu faktor paling menentukan. Jika calon debitur memiliki tunggakan pinjaman, kredit macet, atau skor kredit rendah di SLIK OJK, peluang pengajuan KUR disetujui akan lebih kecil.

4. Pendapatan Dinilai Tidak Mampu Membayar Cicilan

Bank akan menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan omzet usaha dan pengeluaran rutin. Jika cicilan dianggap terlalu berat dibanding pendapatan, pengajuan bisa ditolak.

5. Terlalu Banyak Pinjaman Aktif

Calon debitur yang masih memiliki banyak cicilan aktif, termasuk pinjaman online atau kredit konsumtif lainnya, biasanya akan lebih sulit mendapatkan persetujuan KUR.

6. Jaminan Tidak Memenuhi Ketentuan

Untuk beberapa jenis KUR, bank meminta jaminan tambahan. Jika nilai jaminan kurang memadai atau dokumen kepemilikannya bermasalah, pengajuan dapat ditolak.

7. Tujuan Penggunaan Dana Tidak Jelas

Bank ingin memastikan dana KUR digunakan untuk kebutuhan usaha produktif. Jika tujuan penggunaan dana tidak rinci atau terindikasi untuk kebutuhan konsumtif, pengajuan berisiko ditolak.

8. Hasil Survei Usaha Tidak Sesuai

Penolakan juga bisa terjadi apabila hasil survei lapangan tidak sesuai dengan data yang diajukan, misalnya usaha ternyata tidak aktif, omzet tidak sesuai, atau lokasi usaha sulit diverifikasi.

Persiapan Matang Bisa Memperbesar Peluang Disetujui

Agar peluang pengajuan KUR lebih besar, pelaku UMKM perlu memastikan seluruh dokumen lengkap dan usaha benar-benar aktif berjalan. Menjaga riwayat kredit tetap bersih juga menjadi hal penting karena bank sangat mempertimbangkan catatan pinjaman sebelumnya.

Selain itu, calon debitur sebaiknya mampu menjelaskan rencana penggunaan dana secara rinci dan realistis. Semakin jelas tujuan penggunaan modal, semakin besar pula tingkat kepercayaan bank terhadap usaha yang dijalankan.

Program KUR pada dasarnya memang dirancang untuk membantu UMKM berkembang. Namun pihak bank tetap harus memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki risiko kredit yang rendah. Karena itu, memahami proses dan penyebab penolakan menjadi langkah penting sebelum mengajukan pinjaman usaha.

Bisnis.com, SEMARANG — PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menegaskan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Semarang melalui penyediaan layanan penjaminan, guna mendorong pengembangan bisnis usaha.

Branch Manager Askrindo Semarang, Gami Aji L mengatakan sampai April 2026 Askrindo Semarang telah membukukan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,3 triliun dengan jumlah 24.000 debitur.

“Total premi yang kami bukukan di tahun 2026 sampai April itu Rp40,2 miliar. Total klaim kami di Rp10,7 miliar, take up risk Rp6,2 miliar, dan total laba kami di Rp22,2 miliar,” katanya dalam media gathering di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/5/2026).

Dilanjutkan Gami, untuk kinerja KUR saat ini tetap didominasi oleh sektor perdagangan. Wilayah Semarang membawahi dua kota dan empat kabupaten di Jawa Tengah.

Tidak hanya fokus pada program KUR, Askrindo juga memiliki program lainnya hingga merambah ke sektor ritel lainnya. Gami berujar saat ini pihaknya telah bekerja sama untuk asuransi kecelakaan diri wisata dengan Perhutani Jawa Tengah.

“Selain itu, kami juga melakukan kerja sama dengan vendor-vendor info wisata untuk kegiatan wisata, sampai wisata Haji Umrah itu kita juga cuma masuk di situ, dan kita sedang melakukan MoU dengan biro asosiasi wisata seluruh Jawa Tengah,” bebernya.

Selain hal tersebut, dia turut mengungkapkan kini Askrindo Semarang menginisiasi dan akan menjalankan asuransi mikro dalam waktu dekat. Kemudian, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terkait asuransi nelayan dan asuransi kapal.

Dukung Keberlanjutan UMKM

Penjaminan kredit yang dijalankan Askrindo telah membantu pelaku UMKM yang ada di Semarang untuk mengembangkan bisnisnya dengan rasa aman. Hal ini dirasakan Slamet Riyanto (43), pengusaha wingko babat rumahan yang telah berbisnis sejak 2010.

Slamet bercerita, mulanya dia adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan mebel sehingga membuat wingko babat hanya sebagai sambilan saja.

“Jadi saya nyambi gitu, setiap pagi jualan, siangnya masuk kantor, sudah bosan akhirnya fulltime sekarang. Saya terus belajar, cara produksinya, akhirnya kurang lebih 2010, setahunan lah sudah mulai merangkak sedikit-sedikit,” tuturnya saat ditemui di Semarang pada Kamis (7/5/2026).

Slamet berujar untuk membuat tujuh loyang wingko babat, butuh bahan baku tepung ketan antara 3-4 kilogram. Harga satu loyang dibanderol Rp30.000, dengan 12 potong. Sementara itu, harga per potongnya sebesar Rp2.500.

Dia meneruskan, pada awal membuka usaha hanya memiliki satu kompor dengan dua tungku, sedangkan sekarang sudah memiliki 6 kompor sehingga ada 12 tungku untuk membuat wingko babat.

Lebih lanjut, Slamet berujar untuk terus mengembangkan usahanya, dia pertama kali mengambil KUR sebesar Rp5 juta dari BRI dan dijamin oleh Askrindo.

“Pertama kali ambil KUR Rp5 juta dari BRI, untuk tambahan-tambahan. Dulu kelapa kami ambil dari pasar sampai sekarang bisa marut sendiri. Dari Rp5 juta itu akhirnya bisa beli mesin parut,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menyampaikan wingko babat yang tahan 3-4 hari tanpa dimasukkan ke kulkas itu bisa dipesan untuk ke luar kota bahkan hingga ke luar negeri.

Tidak hanya Slamet, Askrindo juga hadir untuk Seno Sudono (74), pengusaha mebel yang dulunya pernah menjadi atlet balap sepeda nasional. Seno bercerita, awal mula dirinya membuka usaha karena ada rasa ketakutan tidak mendapat pekerjaan seusai Asian Games Chiang Mai.

Seno menjadi pengusaha sejak 1981 pada usia 31 tahun dan sebelum dirinya diangkat menjadi PNS. Dia mengaku lebih senang membuka usaha karena selama 32 tahun sudah kerja sebagai staf terus-menerus.

Untuk mendirikan usahanya, dia menggunakan modal sendiri dengan sisa-sisa bonus sebagai atlet. Pada saat itu, orang tuanya tidak tahu-menahu ide untuk membuka usaha.

“Jadi, ide saya sendiri, orang tua saya enggak tahu. Usaha mulai dari rak piring dari kayu, terus dipan-dipan dari kayu. Yang belinya orang yang lewat saja,” katanya saat ditemui di Semarang pada Kamis (7/5/2026).

Saat ini, omzet per bulan usaha Seno mencapai Rp30 juta. Adapun, harga furnitur yang dijualnya dibanderol beraneka harga karena disesuaikan dengan jenis barangnya, mulai dari Rp12,5 juta hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut, hingga kini Seno telah meminjam KUR untuk usahanya ke bank pemerintah yakni ke BNI sebanyak dua kali. Dia pernah meminjam Rp150 juta untuk kebutuhan usahanya. Adapun, terbanyak pernah sampai Rp600 juta dengan agunan rumah.

Seno merasa keberadaan Askrindo sebagai penjamin KUR dapat membantu pengusaha UMKM sepertinya memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

“Kalau saya enggak bisa bayar kan Askrindo yang di belakangnya toh, tapi saya Alhamdulillah tetap kewajiban bayar itu harus tetap ada, jadi lancar,” pungkasnya.

Dana dari perbankan pun ia gunakan untuk membeli mesin parut, yang membantu kapasitas dapurnya terus berkembang

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Aroma kelapa dan ketan menyeruak dari sebuah rumah produksi sederhana, di sebuah sudut di Kota Semarang. Di tempat itu, Slamet dan istrinya, Novi, hampir setiap hari mengolah adonan wingko babat, jajanan tradisional berbahan kelapa muda parut, tepung ketan, dan gula.

Di balik tungku-tungku yang menyala, usaha kecil itu menyimpan cerita panjang tentang keberanian meninggalkan zona nyaman, bertahan di tengah tekanan harga bahan baku, hingga memanfaatkan pembiayaan untuk berkembang.

Slamet bukan pelaku usaha yang sejak awal bercita-cita menjadi pembuat wingko. Sebelumnya, ia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan besar produsen mebel. Rutinitas kerja yang berulang membuatnya jenuh. Dari titik itulah, ia mulai mencari jalan lain.

Sekitar 2010, Slamet mulai belajar membuat wingko babat dari pedagang asal Lamongan. Awalnya, aktivitas itu hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan. Pagi hari ia berjualan, siang harinya tetap masuk kerja sebagai karyawan.

Empat tahun berselang, ia memilih fokus pada usaha wingkonya.

Bangun usaha lewat pinjaman

Slamet memulai dari skala kecil, dengan bahan baku yang dibeli berkisar dua hingga tiga kilogram. Dari jumlah kecil itu, ia belajar membaca pasar, menjaga rasa, dan membangun pelanggan secara perlahan.

Seiring waktu, pesanan mulai bertambah. Produksi yang semula terbatas perlahan naik. Namun, untuk memperbesar kapasitas, Slamet membutuhkan modal. Pada fase ini ia berkenalan dengan akses pembiayaan perbankan untuk usahanya.

Slamet memulai perjalanannya menjajal akses pembiayaan formal dengan mengambil pinjaman senilai Rp5 juta dari bank pelat merah.

Nilai itu mungkin tidak besar bagi usaha skala korporasi. Namun, bagi pelaku UMKM seperti dirinya, dana tersebut menjadi titik penting untuk memperbaiki proses produksi.

Salah satu perubahan besar yang ia rasakan adalah kemampuan memiliki alat produksi sendiri. Sebelumnya, Slamet membeli kelapa parut dari pasar. Cara itu membuat biaya produksi lebih tinggi karena ia tidak mengolah kelapa utuh secara mandiri.

Dana dari perbankan pun ia gunakan untuk membeli mesin parut, yang membantu kapasitas dapurnya terus berkembang. Jika sebelumnya ia hanya menggunakan kompor biasa, kini rumah produksinya telah memiliki 12 tungku dari enam unit kompor untuk mengejar produksi harian.

“Dulu kompor itu hanya dua tungku. Sekarang ada enam kompor, jadi ada 12 tungku,” tutur Slamet, menceritakan perjalanan usaha wingkonya.

Cara pemasaran Slamet masih konvensional. Wingko buatannya dititipkan ke warung-warung kelontong. Meski sederhana, pola distribusi ini masih efektif. Dari jalur itulah, produknya menjangkau pembeli harian dan menjadi bagian dari konsumsi masyarakat sekitar.

Dalam sehari, Slamet mampu memproduksi sekitar 15 sampai 20 loyang wingko. Setiap loyang dijual dengan harga Rp30.000 dan dapat dipotong menjadi 10 sampai 14 bagian, tergantung pesanan.

Menariknya, Slamet tidak memberi merek pada produknya. Ia lebih mengandalkan rasa, jaringan pelanggan, dan kepercayaan warung yang menjadi tempat titipan.

“Jualnya kami sudah punya langganan sendiri. Kami tidak ada mereknya, jadi bisa dipakai, ndak apa-apa, asal fair-fair saja,” katanya.

Kebutuhan tambahan modal

Namun, perjalanan usaha kecil tidak selalu berjalan mulus. Setelah pandemi COVID-19, Slamet mengaku permintaan belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Di sisi lain, harga bahan baku seperti kelapa super, tepung ketan, dan plastik turut menekan margin usaha.

Meski biaya produksi meningkat, Slamet belum berencana menaikkan harga jual kepada pelanggan. Keputusan itu diambil agar produknya tetap terjangkau. Bagi pelaku usaha kecil, menjaga harga merupakan cara mempertahankan pelanggan lama.

Di tengah tekanan tersebut, Slamet mencari tambahan penghasilan dari usaha sampingan menjual kelapa parut. Bahan baku yang digunakan berasal dari kelapa tua atau kelapa yang tidak cocok untuk produksi wingko. Usaha sampingan ini menjadi bantalan ketika pesanan wingko sedang sepi.

Dari usaha wingko saja, Slamet bisa mengantongi omzet harian sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000. Dalam waktu tertentu, omzet dari usaha kelapa parut bisa melampaui pendapatan dari wingko babat.

Produk Slamet juga tidak hanya berputar di pasar lokal. Wingko buatannya kerap dibawa sebagai buah tangan ke luar kota, luar Jawa, bahkan luar negeri. Meski tanpa bahan pengawet dan hanya bertahan sekitar tiga sampai empat hari di suhu ruang, produknya tetap diminati.

Agar usahanya tetap bertahan di tengah lonjakan harga, Slamet kembali mencairkan pinjaman senilai Rp50 juta dengan tenor tiga tahun. Ia mengaku lebih tenang karena mengetahui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diambil telah dijamin PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo.

“Bunganya terjangkau. Ini ambil (tenor) tiga tahun. Baru pencairan, sudah dapat setahun,” kata Slamet.

Branch Manager Askrindo Semarang Gami Aji L menuturkan, pihaknya berperan menjamin KUR yang diambil oleh Slamet.

Secara total, penjaminan KUR Askrindo di Kantor Cabang Semarang mencapai Rp1,3 triliun hingga April 2026. Jumlah debiturnya mencapai 24.000 orang. Kebanyakan debitur berasal dari sektor perdagangan, dengan jumlah mencapai 10.571 debitur.

Bagi pelaku UMKM, akses pembiayaan menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, bagi lembaga keuangan, penyaluran kredit ke segmen kecil tetap memiliki risiko. Di sinilah peran penjaminan atau pertanggungan kredit menjadi penting dalam menjaga ekosistem pembiayaan.

Peran itu pun diiyakan oleh Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo R Mahelan Prabantarikso. Askrindo sejauh ini telah menanggung KUR dengan nilai akumulasi Rp810,3 triliun untuk periode 2007 hingga Maret 2026.

“Partisipasi aktif kami dalam program KUR merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung inklusi keuangan dan penguatan sektor UMKM,” kata Mahelan.

Cerita Slamet menjadi contoh kecil dari bagaimana pembiayaan dapat membantu UMKM bertumbuh. Dari pinjaman Rp5 juta untuk membeli mesin parut, hingga pembiayaan yang lebih besar untuk memperkuat usaha, akses modal memberi ruang bagi pelaku kecil untuk bertahan dan berkembang.

Bagi Slamet, usaha wingko babat mungkin dimulai dari rasa bosan sebagai karyawan. Namun, perjalanan itu kini menunjukkan bahwa UMKM dapat tumbuh ketika keberanian, ketekunan, akses pembiayaan, dan dukungan ekosistem berjalan beriringan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melaporkan laba sebelum pajak sebesar Rp 1,18 triliun hingga akhir September 2025. Ini setara 156,72 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sejalan dengan kinerja semester I 2025, di mana laba sebelum pajak (EBT) tercatat sebesar Rp 551,76 miliar atau 73,17 persen dari RKAP 2025.

Pencapaian laba tersebut mencerminkan efektivitas strategi bisnis perseroan dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit di tengah daya beli yang belum pulih.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan, capaian hingga kuartal III 2025 ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penguatan tata kelola yang baik.

“Kinerja positif ini mencerminkan efektivitas strategi yang kami jalankan dalam memperluas jangkauan penjaminan, memperkuat transformasi digital, serta menjaga efisiensi operasional dan manajemen risiko. Kami berkomitmen terus mendukung pelaku usaha yang feasible namun belum bankable agar dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (2/11/2025).

Dari sisi pendapatan, hingga September 2025, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bruto mencapai Rp 5,59 triliun atau 65,53 persen dari RKAP 2025.

Pendapatan investasi tercatat sebesar Rp 1,19 triliun atau 79,82 persen dari RKAP, sementara pendapatan subrogasi bersih mencapai Rp 1,26 triliun atau 79,90 persen dari RKAP.

Adapun pendapatan lain-lain sebesar Rp 50,67 miliar atau 354,78 persen dari RKAP, mencerminkan optimalisasi aset serta keberhasilan diversifikasi sumber pendapatan perusahaan.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Dari sisi pengeluaran, beban klaim yang dibayarkan tercatat sebesar Rp 3,79 triliun atau 49,36 persen dari RKAP, sedangkan beban usaha mencapai Rp 1,46 triliun atau 79,75 persen dari RKAP.

Pengendalian beban yang efektif menjadi faktor penting dalam menopang pencapaian laba dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan.

Sementara itu dari sisi kinerja operasional, volume penjaminan Jamkrindo tercatat sebesar Rp 186,76 triliun. Pencapaian tersebut terdiri dari penjaminan KUR sebesar Rp 116,54 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp 70,21 triliun.

Melalui penyaluran ini, Jamkrindo telah membantu lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM dan menyerap sekitar 11,69 juta tenaga kerja.

Lebih lanjut, Abdul menambahkan, Jamkrindo akan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penjaminan terbesar di Indonesia dengan mendorong inovasi produk penjaminan, meningkatkan kualitas layanan, serta menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap kegiatan usaha untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan dampak sosial ekonomi yang positif.

Dengan jaringan layanan yang luas, mencakup 9 Kantor Wilayah, 54 Kantor Cabang, dan 15 Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, Jamkrindo memastikan akses penjaminan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, guna memperkuat perekonomian nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan peran strategisnya sebagai motor penggerak pembiayaan inklusif di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sampai September 2025, perusahaan mencatat volume penjaminan konsolidasi sebesar Rp186,76 triliun.

Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, menjelaskan capaian tersebut terdiri dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp116,54 triliun dan penjaminan non-KUR Rp70,21 triliun. Penjaminan ini telah mendorong lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM dan menyerap sekitar 11,69 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Dengan penjaminan yang kuat dan tata kelola yang prudent, kami ingin berperan aktif menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Bari dalam media gathering di Sleman, DIY, Jumat (31/10/2025).

Dari sisi kinerja, Jamkrindo mencatat laba sebelum pajak (EBT) Rp1,18 triliun atau 156,72 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Bari menyebut angka ini mencerminkan efektivitas model bisnis penjaminan sebagai instrumen penting pembukaan akses pembiayaan bagi usaha yang feasible namun belum bankable.

Tak hanya fokus pada penjaminan, Jamkrindo juga memperkuat kapasitas pelaku usaha lewat pendampingan dan pelatihan. Sepanjang 2025, perusahaan mengadakan Roadshow Literasi Keuangan dan Digital Marketing di 10 kota—mulai Sukabumi, Padang, Tarakan, sampai Mataram—dan menggelar program Kriyativepreneur di Bantul, Yogyakarta.

“Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM agar mampu beradaptasi di era digital,” kata Bari.

Jamkrindo juga mendampingi UMKM binaan, termasuk pengrajin perak Nur Parwanto Silver di Kotagede, Yogyakarta, sebagai contoh keberhasilan pembiayaan yang diikuti pembinaan usaha. Dengan jaringan 9 kantor wilayah, 54 kantor cabang, dan 15 unit layanan di seluruh Indonesia, Jamkrindo memastikan akses penjaminan dapat menjangkau pelaku usaha hingga pelosok.

Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo, Ivan Soeparno, menambahkan perusahaan terus memperkuat fondasi bisnis melalui transformasi digital, pengembangan produk penjaminan yang adaptif, dan penguatan manajemen risiko berbasis data.

“Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan Jamkrindo, dan keberhasilan Jamkrindo adalah keberhasilan Indonesia,” ujar Ivan.