Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) swasta telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kalangan ekonom menilai fenomena ini tak hanya mencerminkan strategi wait and see akibat fluktuasi harga komoditas, tetapi juga mengindikasikan adanya pergeseran struktur pembiayaan korporasi di tengah tingginya biaya dana valuta asing (valas).

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi US$423,9 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US$425,6 miliar. Menarik, ada divergensi antara utang pemerintah dan swasta: saat ULN pemerintah tumbuh 4,7% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$210,5 miliar, ULN swasta justru terkontraksi 1,9% YoY menjadi US$190,7 miliar.

Secara bulanan, ULN swasta juga alami tren penurunan dari US$194,2 (Agustus 2025), menjadi US$192,5 miliar (September 2025), dan terakhir US$190,7 miliar (Oktober 2025).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual meyakini ada korelasi erat antara penurunan ULN swasta dengan tren harga komoditas global yang sedang melandai. Menurutnya, korporasi berbasis sumber daya alam cenderung menahan diri.

"Penurunan ULN didorong berkurangnya ULN swasta yang kaitannya erat dengan penurunan harga komoditas. Kebanyakan perusahaan komoditas menahan ekspansi saat tren harga cenderung turun," ujar David kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

David memperingatkan, jika harga komoditas tak kunjung pulih maka sikap hati-hati ini dapat berdampak sistemik terutama ke pertumbuhan investasi ke depan.

Substitusi Pendanaan

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memberikan perspektif yang lebih luas. Menurutnya, kontraksi ULN swasta tidak serta-merta berarti dunia usaha berhenti berekspansi total.

Dia melihat adanya faktor rasionalisasi biaya di mana pengusaha menghindari risiko nilai tukar dan biaya bunga valas yang mahal. Misalnya, pelaku usaha memilih menunda penarikan pinjaman luar negeri dan lebih konservatif.

"Namun, penurunan juga bisa berarti perubahan bauran pembiayaan, misalnya perusahaan mengganti utang luar negeri dengan pinjaman Rupiah di dalam negeri, atau memakai kas internal yang membaik untuk melunasi utang," jelas Josua, Senin (15/11/2025).

Dia menekankan bahwa argumen penahanan ekspansi perlu dikonfirmasi dengan data riil lainnya, seperti impor barang modal dan permintaan kredit investasi Rupiah. Jika indikator tersebut positif maka artinya swasta hanya mengalihkan sumber dananya, bukan menghentikan bisnisnya.

Dampak ke Pasar Keuangan

Dari sisi pasar keuangan, Josua menilai fenomena ini memiliki dampak dua arah. Di satu sisi, pelunasan utang swasta yang masif memang menciptakan permintaan valas jangka pendek yang menekan Rupiah. Di sisi lain, struktur keuangan Indonesia menjadi lebih sehat dalam jangka panjang,

"Tren penurunan ULN swasta biasanya bersifat menyehatkan karena menurunkan kewajiban valuta asing di masa depan dan mengurangi sumber guncangan saat pasar global bergejolak," jelasnya.

Sejalan dengan itu, jika korporasi ramai-ramai beralih ke pendanaan domestik maka pasar kredit dan obligasi dalam negeri akan semakin kompetitif. Dengan demikian, likuiditas dan imbal hasil (yield) surat utang korporasi di pasar domestik ikut terdampak secara positif.

"Struktur ULN saat ini dinilai tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,3% dan dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 86,2%," tutup Josua.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

“Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan.

Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan pemerintah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap bank-bank swasta nasional.

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan, saat ini Perbanas dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) tengah melakukan kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap bank nonHimbara. Kajian sudah masuk dalam tahap finalisasi.

“Pada intinya, asosiasi perbankan, baik Perbina maupun Perbanas, kami ingin minta untuk dikaji ulang,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Meski pemerintah belum secara resmi menerbitkan aturan tersebut, Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga itu menilai dampaknya terhadap bank swasta berpotensi cukup besar.

Salah satu dampak yang dia soroti yang terkait dana valas yang dapat berkurang di bank-bank non-Himbara. Kendati begitu, dia menekankan bahwa dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta dapat memengaruhi pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air.

Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini. “Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai revisi aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memberikan dampak terbatas bagi bank non Himbara.

Trioksa menyampaikan kewajiban penempatan DHE ke Himbara utamanya akan mengalihkan dana valas terkait DHE. Sementara, aktivitas dan dana valas lain di bank non Himbara diperkirakan tetap berjalan normal.

“Hanya dana valas tersebut [DHE SDA] yang terdampak, dana valas lainnya tetap berjalan normal,” kata Trioksa kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut akan memudahkan pemerintah dalam memonitor dana valas. Kendati begitu, dia menilai aturan penempatan DHE SDA seharusnya dapat dibuat sama untuk semua bank agar lebih adil dan kompetitif.

Adapun, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam catatan Bisnis, revisi aturan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi atas pelaksanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himbara.

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarnya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Lembaga Simpan Pinjam (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat.

Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.