REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa, menyoroti persoalan klasik pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Menurut Riza, akar masalah utama terletak pada kualitas data penerima manfaat yang hingga kini belum sepenuhnya akurat.

"Sebenarnya masalahnya klasik, pertama adalah masalah data. Beberapa kali sudah ada pembaruan data untuk kelompok miskin, tapi lagi-lagi sampai saat ini masalah data ini masih belum selesai," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain persoalan data, lanjut Riza, pemerintah juga kerap luput dalam memperhatikan kondisi kelompok kelas menengah yang memiliki kerentanan berbeda-beda. Riza menilai kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok kelas menengah berpotensi membuat sebagian masyarakat tidak tersentuh bantuan, meskipun mereka masih membutuhkan.

"Tidak serta-merta kelas menengah ini semuanya sudah mampu, karena ada leveling-nya. Ada yang memang sudah middle class, ada yang middle class ke atas, itu yang perlu diperhatikan," sambung dia.

Riza juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan subsidi energi. Di satu sisi, kata Riza, sektor industri mendapatkan berbagai insentif, sementara di sisi lain, sebagian rumah tangga justru menghadapi beban energi yang meningkat.

"Dalam kasus BBM ini, industri ditolong, sudah ada insentif pajaknya keluar, kemudian Pertalite dipertahankan. Sementara untuk rumah tangga yang tidak bisa menggunakan gas melon tiga kilogram, kenaikannya melonjak tajam," ucapnya.

Selain itu, Riza juga memberikan sorotan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan ulang agar manfaatnya lebih optimal dan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya sudah mampu.

"Sebenarnya MBG ini sudah beberapa kali dibahas, perlu diprioritaskan ulang, mungkin yang memang banyak sekolah yang itu adalah kelas menengah atas yang sudah tidak perlu dibantu lagi," ungkap dia.

Ia menjelaskan sejumlah sekolah di kelompok menengah atas bahkan telah memiliki fasilitas katering sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang memadai sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi dari program tersebut. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif agar program sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan.

"Mereka dibiarkan saja, sehingga itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama di daerah 3T dan di daerah miskin ekstrem," lanjut Riza.

Riza menekankan realokasi program MBG sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk daerah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Ia menilai bahkan di Pulau Jawa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Karena di Jawa pun masih banyak daerah yang miskin ekstrem, apalagi di luar, terutama yang 3T, di mana akses jalannya masih sulit dan banyak hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Selain penajaman target, Riza juga mendorong adanya peran lebih aktif pemerintah dalam mengarahkan distribusi program agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di kelompok rentan.

"Jadi mungkin perlu ada kebijakan di sini dari pemerintah untuk mengalihkan target MBG untuk anak-anak yang memang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan yang perlu dibantu," lanjut Riza.

Riza berharap program MBG seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program gizi lain yang sudah ada, seperti intervensi untuk ibu hamil dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan integrasi tersebut, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi layanan kesehatan dasar.

"Seharusnya itu bisa dikalibrasi, bisa dielaborasi, supaya pemanfaatan posyandu dan puskesmas bisa dioptimalkan untuk memberikan makanan bergizi gratis," kata Riza.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial pada tahun 2026. Penyaluran ini merupakan momentum yang ditunggu bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Program bantuan sosial masih menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data penerima manfaat dimasukkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sesuai sasaran.

Penerima manfaat akan mendapatkan nominal bantuan berbeda-beda yang ditentukan dari jenis bantuan sosialnya seperi Program Keluarganya Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun masyarakat harus memastikan bahwa data telah sesuai untuk mencegah terhambatnya penyaluran bantuan sosial.

Perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat tidak mampu menerima bantuan. Sebab, penerima bantuan merupakan usulan dari kelurahan yang diajukan ke Kementerian Sosial sampai akhirnya disetujui.

Berdasarkan lama resmi Kemensos, Senin (5/1/2026), status bantuan sosial dapat diperiksa melalui website resmi Kemensos. Berikut caranya:

1. Buka browser di handphone atau komputer

2. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

3. Pilih provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

4. Masukan nama lengkap Anda atau penerima manfaat sesuai yang tertera di KTP

5. Tulis kode Captcha

6. Setelahnya klik kolom "cari data"

Cara memeriksa data bantuan melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store yang tersedia di HP Anda

2. Setelah sudah terunduh, masuk aplikasi lalu masuk menggunakan akun yang sudah terigistrasi

3. Jika belum mempunyai akun, klik daftar lalu masukan data diri berupa NIK, KK, foto KTP, dan swafoto

4. Login kembali ke aplikasi

5. Klik menu Cari Data untuk mengetahui status bansos

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Tak hanya itu bantauan dapat dicairkan melalui kantor pos terdekat.

Masyarakat diimbau untuk aktif memeriksa perkembangan informasi penyaluran bantuan sosial melalui laman resmi Kemensos.