Bisnis.com, SEMARANG — Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan lansia yang membutuhkan dukungan.

Di Indonesia, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun program bantuan sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia (lansia).

Dalam penyalurannya, lansia kerap menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan oleh pemerintah. Ada bantuan berupa uang hingga barang, berikut ini tiga jenis bantuan sosial yang diperuntukkan untuk lansia.

1. Bansos PKH

Dilansir dari laman resmi Pemerintah DKI Jakarta, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM). Sudah hadir sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial, bansos PKH bisa membantu keluarga miskin untuk dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya.

Kriteria Penerima Manfaat PKH

1. Komponen Kesehatan

- Ibu Hamil: maksimal 2 kali kehamilan

- Anak Usia Dini: usia 0-6 tahun, maksimal dua anak

2. Komponen Pendidikan

- Anak SD/MI Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMP/MTs Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMA/MA Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- Lanjut usia 70+: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

- Penyandang Disabilitas Berat: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- Ibu hamil: Rp2.400.000

- Anak usia dini: Rp2.400.000

- SD: Rp900.000

- SMP: Rp1.500.000

- SMA: Rp2.000.000

- Disabilitas berat: Rp2.400.000

- Lanjut usia: Rp2.400.000

2. PBI JK

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat miskin atau tidak mampu diberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS untuk setiap bulannya.

Untuk manfaatnya, para penerima bantuan akan mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang hampir sama dengan peserta BPJS biasa seperti berobat gratis, rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan lab obat-obatan dan lain-lain, dan perlindungan dari risiko biaya pengobatan yang mahal. Berdasarkan penyalurannya, kelompok lansia menjadi salah satu prioritas dari bantuan ini.

Sasaran dan Kriteria Utama Penerima PBI JK:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif terdaftar di Dukcapil.

2. Termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu (biasanya desil 1-4 di DTKS)

3. Nama yang ingin didaftarkan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

4. Prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga rentan miskin.

3. Bansos Permakanan

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, bantuan sosial permakanan merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan sebanyak dua kali dalam sehari dalam satu kali pengantaran.

Adapun tujuan dari bantuan ini adalah untuk penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Untuk penyalurannya, bantuan sosial permakanan diperuntukkan bagi para lansia dan penyandang disabilitas tunggal.

Kriteria Penerima Manfaat Bansos Permakanan

1. Miskin atau tidak mampu

2. Berusia 75 tahun atau lebih

3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

4. Bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri

5. Memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga

6. Diusulkan oleh camat atau kepala distrik sebagai penerima bantuan sosial permakanan. (Fadya Jasmin Malihah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan berbagai program pemerintah, seperti pemberian diskon, kebijakan kerja fleksibel (work from anywhere/WFA), serta bantuan sosial, dapat mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menggelar kegiatan open house merayakan Hari Idul Fitri 2026 di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) lalu. “Kita berpuasa 30 hari dan tentunya makna kemenangan ini juga berkaitan dengan ekonomi. Pemerintah membuat banyak program, termasuk diskon, kemudian mendorong mobilitas melalui work from anywhere, dan juga berbagai program termasuk bantuan pangan, bantuan sosial,” ujar Airlangga.

Ia berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Dan kita berharap bahwa dengan momentum kemenangan ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama sebesar 5,5 persen,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menggulirkan sejumlah insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, salah satunya melalui pemberian potongan harga pada sektor transportasi dan tarif jalan tol.

Program tersebut mencakup keringanan biaya perjalanan pada berbagai moda, seperti pesawat udara, kereta api, angkutan laut, hingga transportasi darat, guna mempermudah masyarakat melakukan perjalanan mudik.

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api dan angkutan laut masing-masing hingga sekitar 30 persen, pembebasan tarif jasa penyeberangan, serta potongan harga tiket pesawat pada kisaran 17 hingga 18 persen. Total kebutuhan anggaran untuk program insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 900 miliar yang bersumber dari APBN maupun dukungan non-APBN.

Selain insentif perjalanan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat selama periode tersebut. Bantuan tersebut berupa paket kebutuhan pokok, antara lain beras dan minyak goreng, yang disalurkan untuk periode dua bulan kepada lebih dari 35 juta keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada masyarakat sekaligus mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi gejolak global, khususnya terkait harga minyak. “Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana ini, tentu kita berharap bersama-sama menghadapi gejolak krisis minyak ke depan,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir, seperti Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie, tokoh industri Ilham Habibie, sejumlah kader Partai Golkar, serta anggota Pengurus Besar Wushu Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial pada tahun 2026. Penyaluran ini merupakan momentum yang ditunggu bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Program bantuan sosial masih menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data penerima manfaat dimasukkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sesuai sasaran.

Penerima manfaat akan mendapatkan nominal bantuan berbeda-beda yang ditentukan dari jenis bantuan sosialnya seperi Program Keluarganya Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun masyarakat harus memastikan bahwa data telah sesuai untuk mencegah terhambatnya penyaluran bantuan sosial.

Perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat tidak mampu menerima bantuan. Sebab, penerima bantuan merupakan usulan dari kelurahan yang diajukan ke Kementerian Sosial sampai akhirnya disetujui.

Berdasarkan lama resmi Kemensos, Senin (5/1/2026), status bantuan sosial dapat diperiksa melalui website resmi Kemensos. Berikut caranya:

1. Buka browser di handphone atau komputer

2. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

3. Pilih provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

4. Masukan nama lengkap Anda atau penerima manfaat sesuai yang tertera di KTP

5. Tulis kode Captcha

6. Setelahnya klik kolom "cari data"

Cara memeriksa data bantuan melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store yang tersedia di HP Anda

2. Setelah sudah terunduh, masuk aplikasi lalu masuk menggunakan akun yang sudah terigistrasi

3. Jika belum mempunyai akun, klik daftar lalu masukan data diri berupa NIK, KK, foto KTP, dan swafoto

4. Login kembali ke aplikasi

5. Klik menu Cari Data untuk mengetahui status bansos

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Tak hanya itu bantauan dapat dicairkan melalui kantor pos terdekat.

Masyarakat diimbau untuk aktif memeriksa perkembangan informasi penyaluran bantuan sosial melalui laman resmi Kemensos.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah mengandalkan stimulus fiskal dan percepatan belanja APBN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2025–2026 di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif Trump 2.0. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut langkah ini penting agar target pertumbuhan 5,2–5,4 persen tetap terjaga.

“Tapi tentu kita juga melihat berbagai faktor yang memang nanti juga perlu kita cermati. Yang paling sekarang kita lihat tentu kebijakan Trump, karena dengan periode Trump 2.0 ini beliau banyak menggunakan instrumen tarif sebagai instrumen kebijakan yang mau tidak mau sebagai negara yang memang punya keterkaitan dengan perdagangan internasional kita akan terpengaruh. 2.0 ini misalnya juga banyak mengedepankan unilateral. Ini mungkin berbagai faktor risiko yang kita cermati yang akan memengaruhi di 2025–2026,” ujar Ferry dalam Indonesia Economic Outlook 26: National Seminar di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Senin (24/11/2025).

Ferry menjelaskan, beberapa lembaga internasional mulai melihat perbaikan prospek ekonomi global dibandingkan periode sebelumnya, namun risiko perang dagang dan tarif baru tetap membayangi. Dalam situasi itu, pemerintah memilih menguatkan sumber pertumbuhan dari dalam negeri melalui konsumsi, investasi, dan belanja negara.

Secara domestik, ia menyebut pertumbuhan kuartal III masih berada di kisaran 5 persen sehingga masih ada ruang untuk mengejar target 5,2 persen pada akhir tahun. Pemerintah menyiapkan dorongan tambahan di kuartal IV yang secara historis selalu lebih kuat, terutama melalui percepatan realisasi belanja pemerintah.

“Kalau di dua kuartal pertama itu, di perumahan pemerintah masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh 5,49 persen atau 5,5 persen. Jadi upaya kita untuk akselerasi pertumbuhannya, belanja pemerintah di kuartal ketiga sudah kelihatan hasilnya. Karena ini yang kita harapkan, momen ini yang kita harapkan, di kuartal keempat bisa tumbuh lebih baik dan memang secara historis bisa. Biasanya kuartal keempat itu lebih baik dibandingkan kuartal ketiga,” jelas Ferry.

Ia juga menekankan perbaikan kinerja belanja negara menjadi modal penting untuk mengungkit pertumbuhan jangka pendek. Secara rata-rata, porsi belanja pemerintah di kuartal IV mencapai sekitar 33,6 persen dan tahun ini pemerintah ingin mempertahankan bahkan mengakselerasi realisasi tersebut. Ferry menyebut pemerintah menyiapkan stimulus hampir di setiap kuartal, mulai memanfaatkan momentum puasa dan Lebaran hingga libur Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi suplai likuiditas, pemerintah mengalihkan dana Saldo Anggaran Lebih yang sebelumnya ditempatkan di bank sentral ke sejumlah bank Himbara. Total sekitar Rp 236 triliun diharapkan menambah ruang likuiditas perbankan dan mendorong penurunan suku bunga kredit.

“Kemudian dari sisi demand, pemerintah juga telah mengeluarkan stimulus yang kita namakan 8 plus 4 plus 5. Jadi beberapa yang kita dorong misalnya program magang, kemudian bantuan pangan dua bulan baik beras maupun minyak goreng, kemudian BLT Kesera yang jumlahnya 31,85 dan itu kita harapkan bisa meng-cover 35 juta keluarga atau kalau pakai setara jumlah penduduk sekitar 140 juta penduduk,” kata Ferry.

Ia menyebut bantuan tersebut menyasar masyarakat berpendapatan rendah sebagai penopang daya beli pada saat tekanan harga meningkat. Sampai saat ini, menurut Ferry, sekitar Rp 15 triliun bantuan sudah tersalurkan dan pemerintah menargetkan penyaluran selesai pada November atau awal Desember. Program ini ditujukan bagi rumah tangga di desil 1 sampai 4 dan melengkapi berbagai program reguler seperti PKH dan padat karya.

Ia menambahkan pemerintah juga memberikan diskon tarif angkutan darat, laut, udara, dan penyeberangan saat libur akhir tahun sebagai pelengkap paket stimulus. Serangkaian kebijakan fiskal dan stimulus tersebut dipaparkan Ferry sebagai penopang utama ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian global pada 2025–2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua tenaga ahli dari tersangka kasus CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Heri Gunawan, dipanggil oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Keduanya berinisial HM dan MAT tenaga ahli saat Heri Gunawan menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. KPK juga memeriksa MBD selaku Ibu Rumah Tangga, SH selaku Mahasiswa, WRA selaku Dokter, dan SRV selaku Mahasiswa.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (13/11/2025).

Namun, Budi baru dapat menyampaikan detail materi pemeriksaan hingga mereka telah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Selain Heri Gunawan, KPK juga telah menetapkan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2024 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh di Abiansemal, Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.

Program BLT ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 17 Oktober 2025 di Kantor Pos Cikini. Pemerintah menargetkan bantuan ini menyasar total 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau setara dengan 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Dari jumlah masif tersebut, PT Pos Indonesia mendapatkan tugas besar untuk menyalurkan bantuan kepada 17 hingga 18 juta KPM.

"Hari ini Komdigi datang untuk memeriksa kesiapan salah satu Kantor Pos LPU," ujar Meutya di lokasi. "Kita perlu memastikan bahwa Kantor Pos siap untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, yaitu untuk memberikan BLT yang secara total jumlahnya 35 juta Keluarga Penerima Manfaat atau setara dengan 140 juta jiwa," katanya.

Pemilihan LPU Blahkiuh, menurut Meutya, bukan tanpa alasan. Kantor pos ini dipilih sebagai simbolisasi dari 2.400 LPU di seluruh Indonesia yang menjadi "kaki tangan" pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah memberikan tenggat waktu yang ketat, di mana Presiden meminta seluruh bantuan ini selesai disalurkan paling lambat 20 November 2025.

Meutya menjelaskan bahwa Kantor Pos mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan target penyelesaian dari Presiden pada 20 November mendatang. Ia menyebut penyaluran baru dimulai pada 17 Oktober, sehingga waktu yang tersedia sekitar satu bulan.

Meutya juga menambahkan, tahap pertama yang berlangsung pada 27 Oktober berjalan lancar, dengan lebih dari 600 ribu KPM telah menerima bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, merinci tantangan data yang dihadapi dalam penyaluran ini. Ia menjelaskan bahwa dari total 35 juta KPM, sekitar 16 juta di antaranya merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Sisanya merupakan data baru yang memerlukan validasi ketat.

"Sisanya ini, tadi kami sampaikan, ada 7,5 juta yang memang fixed tidak punya rekening di perbankan. Ada sekitar 11 juta yang diindikasikan punya rekening, namun perlu dipastikan apakah masih aktif atau tidak, karena mereka dulu menerima bansosnya sudah lama. Karena itulah kenapa tadi perlu validasi itu," papar Haris.

Haris juga turut menepis anggapan bahwa PT Pos masih bekerja secara manual dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi digitalisasi untuk mempercepat proses. Penyaluran ini menggunakan sistem rekening giro khusus yang dibuatkan untuk setiap KPM.

"Penerima manfaat ini kami beri namanya surat pemberitahuan yang di dalamnya ada barcode. Pada saat barcode di-scan oleh aplikasi kami, Pos Giro Cash namanya, itu secara otomatis kalau benar orangnya akan membuka blokir rekeningnya tadi. Baru kami salurkan secara tunai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset salah satu tersangka kasus CSR Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori (ST) usai memeriksa 8 saksi pada Selasa (28/10/2025).

Para saksi diperiksa di Polres Cirebon Kota. Budi mengatakan, penelusuran aset Satori adalah upaya lembaga antirasuah untuk memaksimalkan aset recovery yang akan menjadi milik negara.

"Penyidik meminta keterangan kepada para saksi terkait kepemilikan aset Tersangka ST," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

Adapun delapan saksi yang diperiksa Sarifudin selaku Petugas protokol PPATS Kec. Palimanan; Suhandi selaku Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Sandi Natalusuma sebagai Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Deni Harman Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan

Kemudian, Suhanto selaku Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan; Mohammad Mu'min selaku pihak swasta; Abdul Mukti selaku pihak swasta; dan Kiki Azkiyatul selaku pihak swasta

Kasus CSR BI-OJK

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga saksi berinisial Fitri Assiddikk (FA) yang bekerja sebagai wiraswasta menerima aliran dana Rp2 miliar dari tersangka kasus CSR BI-OJK Heri Gunawan (HG).

Dari uang tersebut, FA membelikan mobil seharga Rp1 miliar, KPK juga telah menyita mobil itu. Hal tersebut terungkap usai FA menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).

"Dari Sdr. HG, FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan satu unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp1 miliar. Adapun, hari ini Penyidik telah mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Budi mengungkap bahwa Heri Gunawan juga memberikan sejumlah uang dolar AS dan/atau dolar Singapura senilai ratusan juta rupiah kepada FA yang diketahui ditukar di money changer.

Sekadar informasi, Heri Gunawan adalah anggota Komisi XI DPR RI periode 2019—2023. Dia ditetapkan tersangka dalam kasus ini bersama rekannya Satori yang juga bekas anggota komisi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.