DATA center atau instalasi pusat data menjadi infrastruktur terpenting di era digital. Keberadaannya kini tak kalah penting dibanding pembangkit dan jaringan transmisi listrik atau depo bahan bakar. Makin canggih dan besar kapasitas data center di satu wilayah, makin andal jejaring digital dan Internet yang beroperasi di sana.

PT PERTAMINA Geothermal Energy Tbk (PGEO) membuka peluang pengembangan infrastruktur green data center berbasis energi panas bumi. PGEO telah menjalin kolaborasi dengan Indonesia Data Center Provider Organization dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO Edwil Suzandi mengatakan perseroannya ingin membuka peluang baru industri digital beremisi rendah di Indonesia. “Terlebih, saat ini Indonesia tengah memasuki era transformasi digital yang mendorong lonjakan kebutuhan data center,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

Di samping itu, Edwil juga menukil data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan saat ini ada lebih dari 212 juta pengguna internet. Dengan jumlah itu, Edwil mengatakan, butuh penambahan dan pertumbuhan fasilitas data center pada 2029-2030. “Fasilitas data center yang diperkirakan terus bertambah,” ujarnya.

Menurut Edwil, hampir 26 persen pertumbuhan konsumsi kelistrikan di industri didorong oleh data center. Kapasitas data center nasional diproyeksikan naik dari 520 megawatt (MW) pada 2025 menjadi 1,8 gigawatt (GW) pada 2030.

Menurut dia, fenomena ini membuka peluang bagi perseroannya terlibat lebih jauh dalam sektor digital rendah karbon. “PGE ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, memastikan bahwa pertumbuhan digital Indonesia dibangun dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Edwil.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan data center memegang peranan vital sebagai infrastruktur digital utama dalam mendukung transformasi digital nasional. Transformasi digital Indonesia memerlukan fondasi infrastruktur yang tidak hanya andal dan mampu berkembang, tetapi juga selaras dengan komitmen nasional terhadap transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Pemanfaatan energi panas bumi untuk data center, kata Hendra, adalah langkah strategis yang menjawab dua tantangan utama sekaligus, yaitu ketersediaan energi jangka panjang dan penurunan emisi karbon secara sistemik. Menurut dia, langkah ini menjadi preseden baik yang penting bagi arah kebijakan pertumbuhan ekonomi ke depan. “IDPRO percaya bahwa kemitraan lintas sektor seperti ini akan mempercepat terbentuknya ekosistem digital yang berdaya saing global,” kata dia.

Adapun, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura, Administrasi Umum, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Dalhar Susanto mengatakan institusinya mendukung inisiatif ini untuk memperkuat riset terapan. Integrasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik hijau bagi pengembangan data center membuka peluang besar bagi lahirnya solusi inovatif yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi relevan bagi kebutuhan industri masa depan.

“Kami siap memberikan dukungan akademik dan keilmuan untuk memastikan proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi ekosistem energi dan digital Indonesia,” ujarnya.

PENELITI Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai Indonesia berpeluang menjadi pusat pengembangan pusat data atau data center dengan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya panas bumi (geotermal). Namun pemanfaatan geotermal masih terkendala regulasi dan tingginya biaya eksplorasi awal.“Secara teknologi dan keekonomian, energi terbarukan termasuk geotermal bisa lebih murah dibandingkan PLTU. Tantangannya bukan pada teknologinya, tetapi pada kebijakan yang masih menguntungkan PLTU melalui skema seperti DMO batu bara,” kata Deon dalam media briefing di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.Deon mencontohkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam sudah lebih siap menarik investasi pusat data karena memberikan akses langsung bagi pengembang untuk menggunakan jaringan listrik nasional berbasis energi terbarukan. “Di Indonesia regulasinya sudah ada, tapi belum diimplementasikan sehingga masih menghambat investor,” ucapnya.Permintaan energi bersih untuk operasional pusat data diperkirakan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Geotermal dinilai menjadi opsi ideal karena mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil sepanjang hari.Meski biaya pembangunan pembangkit panas bumi tinggi di tahap awal, Deon melanjutkan, harga listriknya dapat kompetitif bila risikonya ditanggung melalui kebijakan pemerintah. “Energi panas bumi konsisten dan tidak intermiten seperti PLTS,” kata Deon.Menurut dia, percepatan pemanfaatan energi terbarukan untuk data center harus segera dilakukan agar Indonesia tidak kembali kehilangan peluang seperti di sektor industri hijau. “Ini momentum strategies. Kita bicara kebutuhan energi hingga 2045. Jika ingin menjadi hub data center Asia Tenggara, energi bersih terutama geothermal harus jadi prioritas,” ujarnya.Sebelumnya, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menyebut Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan permintaan data center hingga 16,8 persen per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia. Para operator juga menargetkan pemenuhan energi 100 persen bersih pada 2030.Kajian CSIS, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Tenggara Strategics, UMBRA, dan Universitas Prasetiya Mulya mengidentifikasi lima wilayah paling potensial untuk data center berbasis energi bersih: Sumatera Utara, Batam, Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Sulawesi Utara. Kawasan ini dinilai strategis karena dekat dengan jalur backbone internet regional serta memiliki potensi energi terbarukan yang besar seperti surya, angin, air, biomassa dan geotermal.Meski kebutuhan digital terus tumbuh, kapasitas data center Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Total kapasitas nasional baru mencapai sekitar 456 MW, jauh di bawah Malaysia (1.218 MW) dan Singapura (1.022 MW), padahal populasi Indonesia jauh lebih besar.

CENTRE for Strategic Studies and International Studies (CSIS) bersama Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Tenggara Strategics, UMBRA, dan para peneliti dari Universitas Prasetiya Mulya menyampaikan bahwa kebutuhan Indonesia akan pusat data dan poptensi serapan energi bersih merupakan momentum emas bagi Indonesia untuk dapat menjadi hub pusat data (data center) di regional Asia Tenggara. Selama ini Indonesia masih bergantung pada data center di Singapura dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan digital masyarakatnya.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi dari Bank Dunia, pertumbuhan permintaan akan pusat data di Indonesia bisa mencapai hingga 16,8 persen per tahun. Saat ini para pemilik data center juga mendorong semua pihak terkait untuk menggunakan energi bersih dalam pengoperasian data center. Hal ini disampaikan langsung oleh Mira pada acara “Advancing Green Data Centers in Indonesia” yang digelar di Jakarta pada hari Rabu, 5 November 2025.

“Berdasarkan proyeksi Bank Dunia (World Bank), pertumbuhan permintaan pusat data di Indonesia mencapai hingga 16,8 persen per tahun. Artinya, pemanfaatan dari penggunaan data center ini menjadi isu utama saat ini. Namun seiring meningkatnya permintaan data center, tentu ada keinginan dari para pemilik data center untuk menggunakan energi yang lebih bersih” ujar Mira.

Berdasarkan paparan dari para peneliti, terdapat lima daerah yang memiliki potensi menjadi lokasi pembangunan data center berenergi bersih di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Batam, Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Sulawesi Utara. Kelima lokasi ini dianggap berpotensi akibat letaknya yang dinilai strategis dan memiliki potensi serapan energi bersih seperti energi surya, air, geotermal, angin, dan biomassa yang besar.

Peneliti ekonomi senior dari Tenggara Strategics Intan Salsabila mengatakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para para investor, terdapat empat kebijakan dalam bidang digital (digital policy) yang harus menjadi fokus, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur digital, sumber daya manusia dengan kemampuan digital yang memumpuni, inovasi digital, dan digitalisasi pelayanan institusi dan pemerintah.

Intan juga menambahkan bahwa konsep Data Embassy juga merupakan hal yang sangat krusial apabila Indonesia ingin menjadi hub data center. Data Embassy merupakan pusat data fisik maupun virtual yang dikelola oleh pemerintah suatu negara namun berlokasi di negara lain, seperti sebuah kedutaan suatu negara. Intan juga menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki lembaga perlindungan data pribadi dalam dunia digital saat ini.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi dan konsumsi digital tertinggi di Asia Tenggara. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan kondisi ketersediaan dan kemampuan infrastruktur digital di Indonesia dalam menghadapi permintaan dan pertumbuhan digital saat ini. Total kapasitas pusat data di Indonesia masih berada di bawah 500 Mw. Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 283 juta jiwa penduduk dengan kapasitas data center hanya sebesar 456 Mw. Sedangkan Malaysia dengan penduduk sekitar 35 juta jiwa memiliki kapasitas data center sebesar 1,218 Mw dan Singapura dengan penduduk yang jauh lebih sedikit (6 juta jiwa) mampu memiliki kapasitas data center sebesar 1,022 Mw.