Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Hashim Djojohadikusumo resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Pengangkatan adik Presiden Prabowo Subianto sebagai komisaris tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Hashim menggantikan Hermansjah, yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

"Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, telah disetujui Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama Perseroan," kata WIFI dalam keterbukaan informasi, Selasa (30/6).

Selain menetapkan Hashim sebagai Komut WIFI, RUPST juga menyetujui pengangkatan Fadel Muhammad sebagai Komisaris dan Doni Soetadi menjabat Komisaris Independen.

Jajaran direksi ikut dirombak. Pemegang saham menetapkan Hendrik Tee sebagai Direktur Utama WIFI, menggantikan Yune Marketatmo.

Hendrik Tee didampingi Shannedy Ong, Andrew, Yune Marketatmo, Mohammad Mustaghfirin, dan Henny Santoso, yang masing-masing menjabat sebagai direktur.

Susunan pengurus terbaru WIFI:

Direktur Utama: Hendrik TeeDirektur: Shannedy OngDirektur: Yune MarketatmoDirektur: Mohammad MustaghfirinDirektur: Henny Santoso

Komisaris Utama: Hashim DjojohadikusumoKomisaris: Fadel MuhammadKomisaris Independen: Doni Soetadi.

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyalurkan santunan sebesar Rp1,22 triliun kepada 55.617 korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum hingga Mei 2026.

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan.

Menurut dia, Jasa Raharja terus memperkuat transformasi digital agar pelayanan santunan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris.

Dari total santunan tersebut, sebanyak Rp581 miliar disalurkan kepada 10.734 korban meninggal dunia, sedangkan Rp641 miliar diberikan kepada 44.883 korban luka-luka.

Awaluddin mengatakan penguatan layanan digital dilakukan, antara lain melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja, sehingga proses administrasi dan penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan lebih sederhana.

Integrasi tersebut memungkinkan korban kecelakaan memperoleh penanganan medis lebih cepat tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan," ujarnya.

Ia mengatakan transformasi digital juga diarahkan untuk memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Program tersebut mencakup edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat, pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, serta operasi gabungan bersama instansi terkait.

Jasa Raharja juga mencatat rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hari lima jam.

Sementara itu, penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu empat hari delapan jam.

Awaluddin mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut mempengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja.

Karena itu, katanya lagi, perusahaan terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lain.

"Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," ujar Awaluddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai strategi utama untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus target optimistis sebesar Rp2,7 triliun.

Pada APBD 2026, target PAD Kota Makassar sejatinya ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun. Namun, lewat Rapat Koordinasi PAD 2026, jajaran pemerintah kota sepakat mendorong seluruh potensi pendapatan dan inovasi digitalisasi guna mengejar tambahan potensi hingga menyentuh angka Rp2,7 triliun.

Untuk mengeksplorasi potensi tersebut, Pemkot Makassar menggandeng sektor perbankan guna merumuskan kerja sama strategis, khususnya dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen kuat pemkot dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, Makassar sejauh ini konsisten berada di jalur progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujar Andi Zulkifly kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan Lontara+, sebuah aplikasi integrasi layanan publik yang diproyeksikan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas Andi Zulkifly.

Meskipun menunjukkan tren positif pada sektor pajak, dia mengakui masih ada ruang evaluasi dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama pada pos retribusi. Sektor seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi kebersihan dinilai masih memerlukan penetrasi digital yang lebih kuat untuk meminimalkan kebocoran dan menggenjot capaian.

Langkah digitalisasi ini mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dodi M. Reza menyatakan kesiapan perseroan untuk mendukung penuh ekosistem digital Pemkot Makassar.

Salah satu langkah awal yang diakselerasi adalah integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pembayaran PBB kini bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” kata Dodi.

Dodi optimistis perluasan digitalisasi ini akan berjalan mulus mengingat tingkat literasi digital masyarakat ibu kota Sulawesi Selatan ini tergolong tinggi.

“Masyarakat Makassar sudah sangat adaptif terhadap ekosistem digital, termasuk dalam penggunaan QRIS. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intensif agar kolaborasi ini berjalan optimal,” imbuhnya.

Ke depan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama lanjutan, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik yang lebih komprehensif, guna mendukung target fiskal Pemkot Makassar tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) memastikan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan mengubah strategi pendanaan perseroan secara signifikan.

Adapun KB Bank tetap mengandalkan penguatan dana murah (current account saving account/CASA) untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Direktur Utama KB Bank Kunardy mengatakan penyesuaian TBP menjadi salah satu faktor yang diperhatikan perseroan dalam mengelola struktur pendanaan.

Namun, bank akan tetap menjaga keseimbangan komposisi dana murah dan deposito berjangka.

"Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh LPS tentu menjadi salah satu faktor yang kami perhatikan dalam pengelolaan biaya dana (cost of fund). Untuk itu, KB Bank akan terus menjaga keseimbangan komposisi dana murah (CASA) dan deposito berjangka," ujar Kunardy kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (1/7/2026).

Dia menjelaskan fokus utama perseroan tetap diarahkan pada peningkatan porsi CASA melalui penguatan layanan digital dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah.

Sementara itu, penghimpunan deposito dilakukan secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif sesuai kebutuhan likuiditas dan profil nasabah.

Menurutnya, strategi tersebut juga didukung penguatan pengelolaan aset dan liabilitas (asset and liability management/ALM), termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi biaya operasional.

"Dengan pendekatan tersebut, kami optimistis dapat menjaga cost of fund dan mempertahankan Net Interest Margin (NIM) pada level yang sehat hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR).

Penyesuaian dilakukan seiring kenaikan suku bunga simpanan di pasar, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan penjaminan simpanan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menanggapi hal tersebut, Kunardy menyatakan KB Bank mendukung langkah LPS dan akan memastikan informasi mengenai TBP mudah diakses nasabah.

"Sejalan dengan arahan tersebut, kami akan terus memastikan informasi mengenai TBP tersedia secara jelas melalui berbagai kanal digital bank, termasuk aplikasi mobile banking, internet banking, dan situs resmi KB Bank," ujarnya.

Di tengah persaingan suku bunga simpanan yang semakin ketat, KB Bank juga berupaya menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Kunardy menegaskan KB Bank tetap berfokus memperkuat likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Pada saat yang sama, bank terus mendorong pertumbuhan CASA melalui peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan layanan transaction banking, serta optimalisasi ekosistem nasabah korporasi.

Harapannya menjaga struktur pendanaan tetap efisien sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan profitabilitas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang semakin intensif.

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.