REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) membayarkan klaim asuransi kredit senilai Rp394,2 juta kepada ahli waris nasabah Bank Sulselbar Cabang Takalar. Pembayaran klaim dilakukan setelah nasabah pemegang fasilitas kredit meninggal dunia.

Penyerahan klaim dilakukan secara simbolis kepada ahli waris almarhum Iwannuddin Mansyur di Kantor Pusat Bank Sulselbar, Makassar.

Direktur Bisnis Individu merangkap Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Korporasi IFG Life Fabiola Noralita mengatakan, pembayaran klaim dilakukan sesuai manfaat yang tercantum dalam polis asuransi kredit.

"Di balik setiap polis terdapat harapan dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada keluarga. Karena itu, kami memastikan setiap kewajiban kepada nasabah dan ahli waris dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Fabiola dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar Dwi Zulkarnain mengatakan, asuransi kredit dapat membantu keluarga debitur ketika terjadi risiko selama masa pinjaman berlangsung.

"Kami percaya bahwa layanan perbankan yang baik tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan perlindungan yang dapat memberikan ketenangan bagi nasabah dan keluarganya. Karena itu, kami mengapresiasi komitmen IFG Life dalam memenuhi hak ahli waris sesuai manfaat yang dijanjikan," kata Dwi.

Ahli waris almarhum Iwannuddin Mansyur, Nuraeni Iwannuddin, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian klaim yang dilakukan IFG Life dan Bank Sulselbar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Sulselbar dan IFG Life atas bantuan dan pendampingan selama proses pengajuan klaim. Manfaat yang kami terima sangat berarti bagi keluarga dan memberikan ketenangan di tengah situasi yang kami hadapi," ujar Nuraeni.

IFG Life bekerja sama dengan sejumlah perbankan dalam penyediaan produk asuransi kredit. Produk tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan atas sisa kewajiban kredit apabila debitur meninggal dunia selama masa pertanggungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), guna mendukung pengembangan UMKM dan program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026, secara virtual pada Selasa (5/5/2026).

“Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan juga program 3 Juta Rumah, OJK melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” kata Kiki, sapaan akrabnya.

Dia menyampaikan, sejumlah penguatan kebijakan SLIK di antaranya dengan menampilkan informasi dalam laporan SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, dan percepatan pembaruan status pelunasan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, penegasan mengenai pengakuan KPR Bersubsidi sebagai program pemerintah sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai skema pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur, serta pemberian akses data SLIK kepada BP TAPERA sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK menargetkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Kiki dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data SLIK OJK terakhir, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendorong percepatan program 3 juta rumah. Namun demikian hal ini menjadi perbincangan apakah kebijakan ini bisa membantu percepatan program 3 juta rumah tersebut.

Berdasarkan data SLIK OJK terakhirr, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.

Peningkatan angka tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan debitur dalam sistem keuangan. Namun, hal ini tidak serta-merta menunjukkan lonjakan penyaluran kredit baru, melainkan lebih menggambarkan aktivitas dan pelaporan debitur dalam sistem SLIK.

Sejalan dengan itu, OJK menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pembiayaan perumahan. Dalam siaran persnya, otoritas memutuskan hanya kredit di atas Rp1 juta yang ditampilkan dalam SLIK, serta mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini ditargetkan berlaku paling lambat akhir Juni 2026.

OJK juga menegaskan bahwa SLIK bukan merupakan faktor penentu utama dalam persetujuan kredit, melainkan hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam analisis pembiayaan.

Merespons kebijakan tersebut, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Wisnu Sunandar menyatakan bahwa langkah ini merupakan sinyal positif untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada prinsipnya, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memperluas akses pembiayaan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

BSI sendiri aktif menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP. Hingga Februari 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp94,82 miliar untuk 582 unit rumah, dengan total KPR sebesar Rp259 miliar.

Meski demikian, perseroan menegaskan bahwa faktor utama dalam pembiayaan tetap pada kemampuan bayar nasabah. “SLIK bukan faktor utama, yang lebih penting adalah repayment capacity,” kata Wisnu.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan mencermati implementasi kebijakan tersebut. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perseroan terus berkoordinasi dengan regulator terkait penyesuaian SLIK.

“BCA senantiasa mencermati kebijakan pemerintah dan regulator, termasuk percepatan pembaruan status pelunasan kredit menjadi maksimal tiga hari kerja,” ujarnya kepada Bisnis.

BCA juga telah mendukung penyaluran KPR subsidi atau FLPP swasta sejak Oktober 2025. Sepanjang 2025, perseroan mencatat penyaluran KPR sebesar Rp142,3 triliun atau tumbuh sekitar 5% secara tahunan (year on year/YoY).

Hera menegaskan bahwa penyaluran kredit tetap dilakukan secara pruden dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin.

Preferensi Perbankan Salurkan Kredit

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai percepatan pembaruan data SLIK memang memberikan manfaat dari sisi efisiensi, tetapi tidak serta-merta mengubah keputusan kredit perbankan.

“Percepatan pembaruan data SLIK memang memperbaiki efisiensi proses KPR, tetapi dampaknya jangan dibesar-besarkan. Secara faktual, SLIK bukan bottleneck utama karena proses persetujuan kredit lebih banyak ditentukan oleh analisis kemampuan bayar, appraisal agunan, dan profil risiko debitur,” ujarnya.

Dia menambahkan, percepatan menjadi tiga hari kerja hanya mengurangi friksi administratif, bukan mengubah substansi kelayakan kredit.

Menurutnya, pertumbuhan KPR yang masih moderat juga mencerminkan bahwa persoalan utama berada pada daya beli masyarakat dan risiko debitur.

“Tanpa intervensi yang lebih kuat seperti subsidi bunga, penjaminan risiko, atau skema pembiayaan inovatif, dampak kebijakan ini terhadap penyaluran KPR akan terbatas,” kata Rizal.

Senada, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut SLIK lebih berperan sebagai faktor pendukung dalam keseluruhan proses kredit.

“Percepatan pembaruan data memang membantu, terutama mengurangi lag time setelah debitur melunasi kredit lama sehingga bisa lebih cepat eligible kembali. Namun SLIK hanya satu bagian dari rangkaian proses analisis kredit,” jelasnya.

Menurut Trioksa, kendala utama dalam proses KPR justru umumnya berada pada tahapan lain seperti verifikasi penghasilan dan dokumen, appraisal agunan, hingga proses legalitas dan internal bank.

Dia juga menilai kebijakan ini belum tentu membuat bank lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit, terutama ke segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

“Faktor utama tetap pada daya beli, stabilitas penghasilan, kemampuan membayar, dan risiko gagal bayar. SLIK lebih sebagai enabling factor, bukan game changer,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan susunan Tim Likuidasi PT BPR Prima Master Bank yang berkantor pusat di Surabaya. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut atas pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku efektif pada akhir Januari 2026.

Dalam pengumuman hari ini, Rabu (18/2), LPS sebagai pemegang saham juga telah memutuskan sejumlah langkah korporasi, antara lain menonaktifkan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris serta menetapkan pembentukan Tim Likuidasi. Tim ini akan mengambil alih seluruh pengurusan dan tanggung jawab bank kepada debitur maupun kreditur.

Tim Likuidasi Prima Master Bank diketuai oleh Kenzi Mario yang merangkap sebagai anggota, dengan anggota tim terdiri atas Maman Suryaman, Sri Bimo Harjo Tejo, Kundrad Afri Abraham Moeda, Firdaus, serta Syarofie Mas’ud Nuh.

Seiring terbentuknya tim tersebut, seluruh kewenangan pengelolaan bank beralih kepada Tim Likuidasi. LPS juga menyampaikan para debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada bank dalam likuidasi (BDL) melalui Tim Likuidasi dan para kreditur. "Pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau tagihan kepada BDL diminta untuk menyampaikan kepada Tim Likuidasi paling lambat 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman dengan membawa dan menyerahkan dokumen salinan dan menunjukan aslinya pada setiap hari jam kerja kepada Tim Likuidasi," dikutip dari pengumuman.

Sebelum pencabutan izin usaha, OJK pada 20 Desember 2024 telah menetapkan BPR Prima Master dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan (TKS) bank dengan predikat tidak sehat.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, OJK meningkatkan status pengawasan BPR Prima Master menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). OJK menilai pengurus dan pemegang saham telah diberikan waktu yang memadai untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya terkait permodalan, namun langkah tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. “Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ungkap OJK.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor S-SR.2/ADK3/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang cara penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Prima Master Bank, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan. Atas keputusan tersebut, LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank dimaksud. OJK pun mengimbau nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BPR Prima Master Bank sebelumnya beroperasi sebagai bank umum swasta nasional yang berkantor pusat di Surabaya. Bank ini berdiri pada 1 November 1989 dengan nama PT Inter Asia Pasific Bank dan mulai beroperasi sebagai bank umum pada 1 Maret 1991. Dalam operasionalnya, bank berfokus pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta ritel.

Dari sisi kinerja keuangan, berdasarkan laporan keuangan per September 2025, BPR Prima Master Bank mencatat rugi bersih sebesar Rp31,4 miliar. Kerugian tersebut terjadi seiring penurunan pendapatan dari Rp99,87 miliar menjadi Rp80,56 miliar, meskipun beban operasional berhasil ditekan dari Rp141,48 miliar menjadi Rp108,45 miliar. Pada periode yang sama, total aset bank tercatat sebesar Rp1,61 triliun dengan ekuitas Rp153 miliar, sementara dana pihak ketiga yang dihimpun terdiri atas tabungan Rp209,64 miliar dan deposito Rp1,2 triliun.