Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No/4/2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas cakupan lembaga yang dapat menghapus piutang macet UMKM. Jika sebelumnya hanya berlaku bagi bank dan lembaga keuangan nonbank milik BUMN, kini kewenangan tersebut juga mencakup BUMD.

Merujuk pada Pasal 250 ayat (2), piutang macet pada bank dan lembaga keuangan nonbank BUMN maupun BUMD kepada UMKM dapat dilakukan penghapusabukuan dan penghapustagihan guna mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

“Penghapusan piutang macet…dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan nonbank, baik yang berbentuk BUMN maupun BUMD dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian,” bunyi Pasal 250 ayat (3) UU No.4/2026, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, beleid itu mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank milik negara maupun daerah mendokumentasikan serta mencatat seluruh proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang macet secara tertib.

Regulasi tersebut juga mengharuskan lembaga keuangan menyimpan dokumen dan catatan tersebut paling singkat selama 10 tahun sejak penghapusbukuan atau penghapustagihan dilakukan.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan nonbank wajib memperbarui data debitur atau nasabah yang memperoleh penghapustagihan piutang dan dikategorikan lunas sesuai kebijakan pemerintah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemutakhiran data tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, kerugian yang timbul akibat pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang menjadi tanggung jawab masing-masing bank atau lembaga keuangan nonbank yang bersangkutan.

Namun, kerugian tersebut tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip tata kelola yang baik.

Pada saat yang sama, UU P2SK memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan penghapusbukuan maupun penghapustagihan piutang.

Sepanjang kebijakan tersebut dijalankan dengan iktikad baik dan sesuai ketentuan, kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pribadi pengurus perusahaan.

Perlu Diperjelas

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Santoso Rohmad menyambut baik perluasan cakupan lembaga yang dapat menghapus piutang macet UMKM.

Meski belum dapat berkomentar banyak lantaran petunjuk teknis (juknis) dan aturan pelaksanaannya belum terbit, Santoso menyoroti pentingnya aturan yang jelas agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

Sebab jika kriterianya terlalu longgar, bisa muncul anggapan di masyarakat bahwa kredit yang macet pada akhirnya akan dihapus sehingga sebagian debitur menjadi tidak terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

“Diperjelas seperti apa syarat-syaratnya. Jangan sampai itu menjadi moral hazard, justru nanti industri [keuangan dan non keuangan] yang akan menerima akibatnya,” kata Santoso kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, BPD DIY belum menghitung potensi nilai kredit atau piutang macet UMKM yang berpeluang masuk dalam skema ini. Pasalnya, pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

“Belum, kita belum menghitung sampai ke situ lah. Kalau itu masih jauh,” pungkasnya.

Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang membawahi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tengah membahas peraturan untuk solusi kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkendala SLIK untuk akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menyampaikan pertumbuhan kredit pelaku UMKM sampai saat ini cukup terbatas karena akses mereka ke perbankan terhambat karena riwayat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sebelumnya disebut BI checking.

"Sejak dua bulan lalu kami di OJK tengah menggodok soal kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang memiliki riwayat kredit bermasalah di perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya," ujar dia dalam acara Forum Komunikasi Media Sekarkijang di salah satu kafe restoran dan kafe di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Aris, peraturan OJK untuk kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang bermasalah dalam kredit di lembaga jasa keuangan diperkirakan rampung pada akhir Juni mendatang.

Namun demikian, lanjut dia, masyarakat yang memiliki riwayat kredit macet di bawah Rp1 juta itu diharapkan memperbaikinya atau tidak mengulang dan bertanggung jawab atas pinjamannya di perbankan maupun di luar perbankan.

"Ketika peraturan tersebut sudah rampung, bagi pengusaha UMKM yang gagal bayar di bawah Rp1 juta nantinya tidak akan muncul di SLIK. Tapi bukan berarti setelah itu menjadi moral hasrat atau seenaknya sendiri, jadi bagi yang punya rekam jejak tidak bagus , ya harapannya bisa diperbaiki, ketika mereka punya kemampuan ya kalau bisa selesaikan," kata Aris Budiman.

Dia menyampaikan pula dengan peraturan OJK nantinya bagi pengusaha UMKM akan diperhitungkan dalam tanda kutip tidak diperhitungkan sebagai salah satu kriteria awal saat mengajukan kredit ke perbankan.

"Dan untuk yang belum punya rekam jejak jelek di perbankan jangan sampai gagal bayar, karena itu akan menjadi faktor penghambat ketika mereka membutuhkan akses pendanaan dari perbankan," tutur Aris.

Program Vorsa UMKM (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM) Pemkab Situbondo, kata dia, sebenarnya merupakan program yang bagus untuk subsidi bunga dan administrasi bagi pengusaha UMKM setempat.

Namun, dalam perjalanannya lebih dari seribu pengusaha UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan hanya beberapa UMKM yang lolos dan memperoleh akses pendanaan.

"Sebenarnya program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo ini sangat bagus, namun saat mengajukan banyak terkendala SLIK," kata dia.

Aris menambahkan, pada prinsipnya OJK mendukung akses lebih luas khususnya bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan di perbankan ataupun di luar perbankan.

"Tapi masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman, dan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan," kata dia.

Dalam kegiatan Forum Komunikasi Media Sekarkijang itu, dihadiri beberapa narasumber, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Badan Pusat Statistik Situbondo, OJK Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perwakilan Pemkab Situbondo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan pelaku usaha dengan riwayat pinjaman daring (pinjol) di bawah Rp1 juta diperbolehkan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Kebijakan tersebut sejalan dengan relaksasi yang diberikan OJK terkait pencatatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan kebijakan tersebut, data SLIK yang ditampilkan hanya mencakup kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas sehingga pinjaman dengan nilai di bawah batas tersebut tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Adapun SLIK merupakan sistem yang dikelola OJK untuk menyediakan informasi mengenai riwayat kredit atau pembiayaan debitur. Informasi tersebut digunakan oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis sebelum menyetujui kredit atau pembiayaan.

Meski demikian, Antonius menegaskan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi persyaratan dasar KUR yang telah ditetapkan pemerintah dan perbankan.

Ia menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, calon debitur juga harus memiliki legalitas usaha yang dapat dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

“Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha,” ujarnya.

Selain legalitas usaha, calon debitur juga wajib memiliki identitas yang valid berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengurusan KTP yang dapat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, calon debitur juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan valid.

BRI juga melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) guna memastikan calon debitur tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lainnya.

“Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu,” kata Antonius.

Ia menambahkan KUR tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang masih aktif. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.

Selain memenuhi persyaratan administratif, Antonius menyebut calon debitur juga akan melalui proses asesmen oleh perbankan, termasuk penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit sebagai salah satu pertimbangan dalam persetujuan KUR.

Program KUR merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

BRI mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87 persen dari total alokasi 2026 yang sebesar Rp180 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) melalui situs iDebKu kerap dikeluhkan masyarakat karena kuota antreannya sering penuh.

Padahal, pengecekan SLIK secara berkala dibutuhkan untuk memantau rekam jejak pinjaman pribadi, terutama di tengah maraknya kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pengajuan kredit maupun pinjaman online ilegal.

Merespons hal tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kuota penuh saat melakukan pengecekkan SLIK di iDebKu disebabkan oleh tingginya permintaan akses layanan dalam waktu bersamaan.

"Dalam periode tertentu layanan online, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan akses secara bersamaan, sistem dapat mengalami kepadatan antrean sehingga kuota layanan pada waktu tertentu menjadi penuh," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, pembatasan kuota antrean pada sistem iDebKu dilakukan untuk menjaga keamanan sistem dan kualitas layanan.

Sebab, layanan SLIK harus tetap memperhatikan aspek keamanan data pribadi, kerahasiaan data debitur, dan keandalan proses verifikasi identitas pengguna.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017.

Dalam rangka menjalankan aspek keamanan, masyarakat diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto selfie sebagai bagian dari proses verifikasi identitas atau know your customer (KYC) dalam proses pengecekan SLIK di iDebKu.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa akses terhadap data SLIK hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak, yakni pemilik data yang bersangkutan," jelasnya.

Untuk diketahui, tidak sembarang orang bisa mengecek SLIK di iDebKu, hanya debitur itu sendiri, ahli waris atau keluarga, dan debitur badan usaha yang bisa mengakses informasi debitur melalui iDebKu.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu juga menjelaskan, masyarakat bisa mengecek SLIK secara langsung di Kantor OJK yang ada di daerah masing-masing jika kuota pendaftaran di iDebKu penuh.

"Cara mengecek SLIK dapat dilakukan secara offline dengan datang langsung ke Kantor OJK yang ada di kantor pusat di Jakarta ataupun di semua Kantor OJK Daerah (KOD) yang ada di 39 kota pada saat hari dan jam kerja," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), guna mendukung pengembangan UMKM dan program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026, secara virtual pada Selasa (5/5/2026).

“Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan juga program 3 Juta Rumah, OJK melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” kata Kiki, sapaan akrabnya.

Dia menyampaikan, sejumlah penguatan kebijakan SLIK di antaranya dengan menampilkan informasi dalam laporan SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, dan percepatan pembaruan status pelunasan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, penegasan mengenai pengakuan KPR Bersubsidi sebagai program pemerintah sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai skema pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur, serta pemberian akses data SLIK kepada BP TAPERA sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK menargetkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Kiki dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data SLIK OJK terakhir, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Batas Waktu penyampaian laporan keuangan tahunan audited perusahaan asuransi dan reasuransi tahun buku 2025 resmi diundur hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya 30 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesuaian dilakukan seiring dengan penerapan standar akuntansi baru berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi, yang membutuhkan kesiapan sistem dan proses pelaporan yang lebih komprehensif.

Penyesuaian tersebut telah disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun melalui surat kepada asosiasi dan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi agar industri memiliki waktu yang memadai untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain perpanjangan batas waktu laporan keuangan, OJK juga menetapkan sejumlah penyesuaian kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan tersebut.

Penyesuaian tersebut mencakup penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK hingga laporan keuangan audited diterima, perubahan batas waktu penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026, serta penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Di sisi lain, OJK juga menyesuaikan implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan seiring kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan ketentuan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

OJK menegaskan bahwa perpanjangan waktu tersebut bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan bagian dari langkah penguatan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut," ulas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam pernyataan tertulis Sabtu (25/4/2026).

Langkah yang Positif dan Realistis

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang kebijakan OJK terkait penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keuangan audited tahun buku 2025 dan pelaporan SLIK sebagai langkah yang positif, konstruktif, dan realistis.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri untuk memastikan proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih akurat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Budi menekankan penerapan PSAK 117 merupakan perubahan besar dalam standar akuntansi kontrak asuransi. Sebab demikian, tantangannya tidak sebatas pada aspek pelaporan saja, tetapi juga mencakup kesiapan data, sistem, proses aktuaria, koordinasi dengan auditor, dan penyesuaian metodologi perhitungan.

Oleh karena itu, lanjutnya, tambahan waktu hingga 30 Juni 2026 diharapkan dapat membantu perusahaan menyelesaikan laporan dengan kualitas yang lebih baik, tanpa mengurangi komitmen terhadap kepatuhan.

Menurutnya, beberapa perusahaan ada yang masih menghadapi kompleksitas dalam penyediaan data historis, integrasi sistem, validasi perhitungan, serta proses review bersama auditor.

“Karena itu, AAUI tetap mendorong perusahaan anggota untuk memanfaatkan waktu tambahan ini secara optimal dan tidak menunda penyelesaian laporan hingga mendekati batas akhir,” tegasnya.

Di lain sisi, perpanjangan waktu untuk pelaporan SLIK juga dianggap AAUI menjadi ruang penyesuaian yang penting bagi industri. Menurutnya, kesiapan perusahaan sangat bergantung pada kelengkapan data dari mitra, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya.

“Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama, proses internal, serta kesiapan sistem informasi, termasuk apabila diperlukan integrasi data secara host-to-host,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Budi menegaskan pada dasarnya AAUI melihat bahwa kebijakan relaksasi ini bukan berarti mengurangi aspek transparansi, melainkan bagian dari proses transisi agar pelaporan ke depan menjadi lebih berkualitas dan dapat diandalkan.

“Justru dengan waktu penyesuaian yang memadai, industri diharapkan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, konsisten, dan kredibel,” tegasnya.

Lebih jauh, Budi turut menekankan bahwa kepercayaan pasar tetap harus dijaga oleh industri asuransi. Sebab itu, AAUI akan terus mendorong perusahaan anggota untuk tetap menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

“Sembari menyelesaikan berbagai tantangan teknis yang masih ada dalam implementasi PSAK 117 maupun SLIK,” ucapnya.

Sependapat, PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai kebijakan OJK tersebut mencerminkan pemahaman regulator atas kompleksitas implementasi PSAK 117 (IFRS 17), yang merupakan perubahan fundamental tidak hanya bagi industri asuransi di Indonesia, tetapi juga secara global.

Menurut Direktur Ciputra Life Henry Then mengatakan di beberapa negara yang lebih dahulu menerapkan IFRS 17 pada 2023, regulator juga memberikan ruang waktu tambahan pada fase awal implementasi untuk memastikan kualitas pelaporan tetap terjaga.

“Oleh karena itu, waktu tambahan yang diberikan menjadi penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan kami bersama auditor terus berupaya menyelesaikan proses audit ini secara tepat waktu,” tegasnya.

Kini, perusahaan tengah merampungkan proses audit untuk laporan keuangan tahun buku 2025 berbasis PSAK 117. Angka keuangan berbasis PSAK 104 telah melalui proses review sebagai bagian dari tahapan audit, sehingga saat ini fokus utamanya adalah finalisasi konversi dan pelaporan berbasis PSAK 117.

Bagi perusahaan, proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses. Proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses.

“Selain itu, sebagai tahun pertama implementasi di Indonesia, proses ini juga melibatkan penyesuaian di seluruh ekosistem, termasuk auditor,” sebut Henry.

Lebih lanjut, Henry menilai perpanjangan waktu yang diberikan sampai 30 Juni 2026 cukup memadai untuk mendukung proses transisi ini. Kendati demikian, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada efektivitas pengelolaan tantangan, khususnya dalam aspek data, sistem, dan kapabilitas SDM.

Oleh karena itu, perusahaan memandang kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas implementasi PSAK 117, sehingga pada akhirnya mendukung transparansi dan kepercayaan pasar.

“Kami optimistis kebijakan ini memberikan sinyal positif dari industri asuransi dan regulator terhadap stabilitas, transparansi, dan kepercayaan pasar selama masa transisi dan juga ke depan,” tutup Henry.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

"Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai wujud respons OJK dalam menjaga kinerja, stabilitas, dan keberlangsungan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penjaminan," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah, Sabtu (25/4/2026).

"Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sekaligus mendukung penguatan tata kelola dan ketahanan sektor jasa keuangan," katanya.

Kebijakan OJK untuk memperpanjang jangka waktu pemberlakuan kewajiban sebagai Pelapor dalam SLIK bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship serta perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," katanya.

Dia melanjutkan, waktu pelaporan yang awalnya hingga 31 Juli 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027," katanya.

Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.

OJK, kata dia, juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan. OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan dari semula berlaku 31 Juli 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

Lebih rinci, perusahaan asuransi dimaksud yakni asuransi umum dan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship. Selain itu, kebijakan juga berlaku untuk perusahaan penjaminan syariah.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur,” kata Agus.

Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.

Adapun penyesuaian implementasi kewajiban pelaporan SLIK ini juga tertuang dalam surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono kepada asosiasi serta perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Kewajiban perusahaan asuransi dan penjaminan sebagai pelapor SLIK diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Otoritas memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Selain itu, OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri.

Dalam siaran pers yang sama, OJK turut mengumumkan kebijakan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi terkait penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 Kontrak Asuransi.

Untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan, OJK menyetujui perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi dari semula paling lambat 30 April 2026 menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah antisipatif OJK untuk memberikan waktu bagi industri dalam memastikan kesiapan implementasi PSAK 117 secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga menetapkan penyesuaian atas kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dimaksud, yaitu:

- penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sampai dengan diterimanya laporan keuangan audited;

- penyesuaian batas waktu penyampaian laporan publikasi berupa ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026; dan

- penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

OJK pun menyatakan akan terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Batas waktu yang semula 31 Juli 2025 diubah menjadi 31 Desember 2027.

Perubahan berlaku untuk perusahaan asuransi umum dan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit atau suretyship. Ketentuan juga mencakup perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, kebijakan ini bertujuan memperkuat kualitas dan integritas pelaporan.

"Kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Perusahaan diminta menyiapkan sistem pendukung. Penyesuaian kerja sama dengan mitra terkait juga perlu dilakukan.

Kesiapan data debitur menjadi fokus dalam implementasi SLIK. Infrastruktur pelaporan turut menjadi perhatian.

OJK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan industri.

"OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri," tuturnya.

Perubahan ini telah disampaikan kepada asosiasi dan perusahaan terkait.

Aturan sebelumnya mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) sering menjadi jalan keluar saat kebutuhan mendesak datang. Namun, di balik kemudahannya, bunga tinggi dan denda bisa membuat utang cepat menumpuk jika tidak dikelola dengan baik.

Banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus yang justru memperburuk kondisi finansial. Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan strategi yang tepat sekaligus pemahaman tentang riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

Strategi Melunasi Utang Pinjol yang Menumpuk

Melunasi utang pinjol tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu langkah yang terarah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi utang secara menyeluruh. Catat semua pinjaman yang dimiliki, mulai dari jumlah pokok, bunga, hingga jatuh tempo. Dari sini, Anda bisa melihat beban sebenarnya dan menentukan prioritas pembayaran.

Langkah berikutnya adalah membuka komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman. Meski sering dihindari karena rasa takut, komunikasi justru bisa membuka peluang untuk mendapatkan keringanan, seperti penjadwalan ulang atau skema pembayaran yang lebih ringan. Jika memungkinkan, lakukan negosiasi agar beban bunga atau denda dapat dikurangi.

Selain itu, penting untuk mencari cara meningkatkan pemasukan. Pendapatan tambahan, sekecil apa pun, dapat membantu mempercepat pelunasan utang. Di sisi lain, pengeluaran juga perlu dikontrol agar dana yang tersedia bisa difokuskan untuk membayar kewajiban.

Dalam menentukan prioritas, utang dengan bunga tertinggi sebaiknya didahulukan. Cara ini efektif untuk mencegah jumlah utang terus membengkak akibat akumulasi bunga.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk melunasi utang adalah debt snowball, yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Metode ini dilakukan dengan melunasi utang dari nominal paling kecil terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum utang lainnya.

Pendekatan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga psikologis. Ketika satu per satu utang berhasil dilunasi, motivasi akan meningkat sehingga Anda lebih konsisten dalam menyelesaikan kewajiban berikutnya.

Apa Itu SLIK OJK dan Fungsinya

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencatat riwayat kredit masyarakat. Data ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan seseorang dalam mengajukan pinjaman.

Bagi individu, SLIK penting untuk:

• Mengetahui status kredit (lancar atau bermasalah)
• Memastikan tidak ada data pinjaman yang tidak dikenali
• Menjadi bahan evaluasi sebelum mengajukan kredit baru

Cara Cek SLIK OJK Secara Online

Pengecekan SLIK kini bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Prosesnya cukup sederhana:

1. Akses situs resmi iDeb OJK
2. Isi data diri sesuai identitas
3. Ajukan permohonan dan dapatkan nomor antrean
4. Tunggu hasil yang biasanya dikirim maksimal 1 hari kerja

Perlu diingat, layanan ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, sebaiknya dihindari.

Menghadapi utang pinjol memang tidak mudah, tetapi dengan langkah yang tepat dan konsisten, kondisi keuangan bisa kembali terkendali. Kunci utamanya adalah memahami situasi, mengatur strategi pembayaran, serta tidak ragu mencari solusi seperti negosiasi atau tambahan penghasilan. Di sisi lain, memantau riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan juga penting agar Anda bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak ke depannya.

FAQ

1. Apakah utang pinjol bisa diselesaikan jika sudah menumpuk?

Bisa. Dengan strategi yang tepat seperti negosiasi, pengaturan prioritas, dan disiplin pembayaran, utang tetap dapat dilunasi secara bertahap.

2. Apa manfaat cek SLIK OJK bagi masyarakat?

SLIK membantu mengetahui riwayat kredit, mendeteksi potensi masalah, serta meningkatkan peluang disetujui saat mengajukan pinjaman baru.

3. Apakah proses cek SLIK OJK online aman?

Ya, selama dilakukan melalui layanan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan melalui pihak ketiga yang tidak jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak lagi menampilkan informasi kredit dengan nominal di bawah Rp 1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menuai beragam tanggapan dari para bankir.

Kebijakan ini dinilai memudahkan kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun di sisi lain tetap terdapat risiko yang harus diantisipasi.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan regulator, termasuk penyesuaian SLIK tersebut.

Namun dia mengusulkan agar bank tetap diperbolehkan melihat berapa banyak rekening yang dimiliki calon debitor.

Usulan ini telah diutarakan ke OJK ketika jajak pendapat mengenai rencana pelonggaran SLIK.

"Tadi (OJK) meminta masukan, salah satu masukannya gitu, kita dapat data. Walaupun SLIK di atas Rp 1 juta, kita minta kita diperkenankan untuk melihat ini berapa rekening," ujarnya saat ditemui di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Sebab Nixon pernah mendapati ada debitur yang memiliki kredit dengan nominal sedikit tapi di 30 rekening yang berbeda.

Hal ini mencerminkan ada karakter debitur yang kurang baik dan perlu menjadi pertimbangan dalam analisis kredit.

Oleh karenanya, dia menilai kebijakan ini berpotensi menyulitkan bank dalam membaca perilaku kredit nasabah secara utuh, terutama jika terdapat banyak pinjaman kecil yang bermasalah.

"Kalau Rp 200.000 saja enggak dibayar, gimana kita kasih ratusan juta?" katanya.

Untuk itu dia menekankan agar bank tetap memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan kredit, mengingat seluruh risiko pembiayaan menjadi tanggungan bank.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat konferens pers di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Terpisah, Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn mengatakan, pihaknya akan mencermati kebijakan tersebut dan berkoordinasi dengan regulator serta pemangku kepentingan terkait.

"BCA senantiasa mencermati kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan, termasuk penyesuaian aturan SLIK," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2026).

Yang jelas, BCA akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) secara hati-hati dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

Sepanjang 2025, BCA telah menyalurkan pembiayaan KPR sebesar Rp 142,3 triliun atau tumbuh 5 persen secara tahunan, termasuk mendukung program KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak Oktober 2025.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, setiap kebijakan yang diputuskan tentu telah melalui berbagai kajian oleh regulator, sehingga BSI selaku pelaku industri tinggal menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Terlebih, SLIK tidak menjadi satu-satunya indikator dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

SLIK hanya menjadi indikator awal untuk melihat rekam jejak kredit calon debitur.

Kendati demikian, risiko pembiayaan tetap berada di sisi bank sehingga analisis kredit harus tetap dilakukan secara cermat.

"Risiko untuk financingnya kan ada di kita sebagai bank untuk memberi finance. Jadi kalau kemudian ada daftar yang recordnya seperti kurang baik, itu membantu kami juga untuk me-manage kita punya risiko," ucap Bob saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji menilai, perubahan kebijakan ini akan berdampak pada proses analisis kredit, khususnya dalam menilai karakter dan kemampuan bayar nasabah.

Dengan tidak ditampilkannya pinjaman bernilai di bawah Rp 1 juta, maka bank perlu melakukan upaya ekstra untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Meski demikian, dia menyebut dampaknya terhadap Bank Muamalat relatif terbatas mengingat fokus pembiayaan perseroan yang tidak terlalu terpapar pada segmen tersebut.

"Dengan fokus ke Ritel (Consumer dan UMKM) Bank Muamalat tidak terlalu terekspos dengan perubahan kebijakan ini," kata Hayunaji kepada Kompas.com, Jumat.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional (BSN) Arga Mahanana Nugraha melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh tunggakan kecil yang tidak disadari.

"Misalnya akibat pembulatan angka tagihan atau biaya meterai pada tagihan kartu kredit dan semacamnya. Hal-hal semacam ini yang pada beberapa kasus bisa menjadi penghalang masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan," ungkap Arga kepada Kompas.com, Jumat.

Di sisi lain, dia juga mengakui adanya potensi risiko dari kebijakan ini.

Namun hal ini tidak menjadi masalah karena pihaknya juga menggunakan berbagai indikator lain selain SLIK untuk menilai kelayakan calon debitur.

"Analisis dan proses pembiayaan ditambah dengan penguatan proses manajemen risiko, sistem deteksi dini, hingga pemantauan portofolio dengan acuan risk tolerance yang ketat, membuat kami optimis bahwa pembiayaan BSN insya Allah akan senantiasa terjaga, baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitasnya," tuturnya.