Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor di Jabar, dapat diredam oleh tingginya investasi dan masifnya pembukaan kawasan industri baru di wilayahnya.

Dedi mengungkapkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat kini bahkan sudah mulai membuka keran rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya modal baru dan kesiapan beroperasinya sejumlah pabrik. Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan-nya akan terjadi dalam skala besar pada tahun 2027.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan keyakinan tersebut didasarkan pada pemetaan berkala yang dilakukannya terhadap progres pembangunan fisik di sektor manufaktur dan industri strategis di Jawa Barat.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

Dedi menilai daya tarik investasi Jawa Barat yang tetap kokoh di level tertinggi menjadi benteng pertahanan krusial dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ucapnya.

Kendati yakin pasar kerja kembali bergairah, Dedi memberikan catatan kritis mengenai ketatnya standarisasi industri global. Ia mengingatkan para pencari kerja lokal untuk terus mengasah kompetensi dasar agar tidak tersisih dalam proses kurasi korporasi.

Menurutnya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Jabar pada dasarnya mumpuni, namun seringkali tersandung masalah konektivitas dan kesiapan sistem.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak komoditas pencari kerja yang justru gugur pada tahapan awal seleksi akibat mengabaikan kemampuan fundamental yang menjadi prasyarat mutlak dunia kerja.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," kata Dedi.

Menyikapi realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengintensifkan program pelatihan keterampilan dan standardisasi kompetensi kerja.

Langkah intervensi ini diambil guna menjamin pasokan tenaga kerja lokal mampu menyerap potensi ekspansi industri yang tumbuh masif di berbagai daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian investasi 2025 naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.

Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.

"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.

Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.

Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi secara resmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghentikan pemberian izin pembangunan tempat wisata serta perumahan di kawasan hutan dan perkebunan guna menekan risiko bencana alam.

Langkah ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG yang bertujuan memproteksi benteng ekologis Jabar dari ancaman banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.

"Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan," kata Dedi yang akrab disapa KDM ini di Bandung, Senin.

Dedi menekankan bahwa penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah tidak lagi membiarkan area hijau berubah menjadi kawasan pembangunan komersial maupun permukiman yang merusak daya dukung alam.

Instruksi ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Melalui regulasi tersebut, gubernur memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan ketat, pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, hingga kolaborasi untuk memulihkan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sumber daya komprehensif, mulai dari pendanaan, sarana, hingga sumber daya manusia, guna mendukung upaya pengendalian dan pemulihan lahan secara masif di seluruh kabupaten dan kota.

Selain aspek pengawasan, kebijakan ini juga mencakup evaluasi mendalam terhadap kinerja perangkat daerah terkait dalam menjaga keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis yang menjadi kunci keselamatan warga Jawa Barat dari ancaman bencana di masa depan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) guna menyelamatkan nasib pegawai dan menjaga keberlangsungan konservasi di kawasan tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung terkait penunjukan lembaga pengelola baru. Saat ini, Pemkot Bandung dikabarkan masih dalam tahap "audisi" dan kajian mendalam untuk memilih pengelola yang tepat.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang paling layak menakhodai Bandung Zoo.

Namun, Dedi menyatakan jika dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan.

KDM menegaskan bahwa ketertarikan Pemprov Jabar dalam mengelola aset legendaris tersebut bukan didasari oleh motif mencari keuntungan finansial semata, melainkan murni untuk misi penyelamatan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, kawasan Bandung Zoo dinilai sebagai paru-paru kota yang krusial karena memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.

Oleh karena itu, kepastian status pengelolaan menjadi sangat penting agar standar kesejahteraan satwa dan hak-hak pekerja di dalamnya tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para pedagang di kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan untuk menghentikan dominasi kopi saset dan beralih menjual kopi tubruk lokal guna membangun identitas wisata yang berkarakter.

Langkah itu diambil mengingat ironi yang terjadi di Kabupaten Bandung sebagai produsen kopi arabika terbesar di Jawa Barat, namun produk saset pabrikan justru lebih merajai warung-warung di objek wisata ketimbang hasil bumi sendiri.

"Bandung itu penghasil kopi terbaik, tetapi orang yang meminum kopi khas Bandung belum benar-benar merasakannya. Maka di Ciwidey dan Pangalengan, terutama kios yang menjual kopi kemasan saset, seharusnya menjual kopi tumbuk khas hutan Bandung," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa peralihan ke kopi lokal bukan sekadar urusan rasa, melainkan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya ingat bagi wisatawan melalui aroma khas daerah.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Barat, Kabupaten Bandung adalah "raja" kopi arabika dengan tren produksi yang terus meningkat. Pada 2024, produksinya menembus 8.567 ton, melonjak signifikan dibandingkan tahun 2017 yang berada di angka 5.277 ton.

Selain kopi, Dedi juga menyoroti potensi teh Malabar, Ciwidey, dan Pangalengan yang seharusnya menjadi suguhan utama bagi pengunjung.

Menurut dia, pengalaman kuliner autentik seperti menikmati kopi tumbuk, teh lokal, hingga lotek asli wilayah tersebut akan memberikan keterikatan emosional bagi wisatawan.

"Hal itu akan membangun daya ingat. Ketika berkunjung ke sana, rasa kopi berbeda, aroma teh berbeda. Itu yang harus bisa mengikat orang yang datang," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Dedi telah mewacanakan pembatasan penjualan kopi kemasan saset dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung sebagai bentuk komitmen melindungi produk perkebunan lokal dari gempuran produk industri massal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut program kompensasi bagi pengemudi becak yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2026 di wilayah tersebut.

Dudy dalam kunjungannya di Cirebon, Sabtu, mengatakan program tersebut dinilai mampu membantu petugas di lapangan dalam menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan dukungan kepada para pengemudi becak selama periode mudik Lebaran.

“Program ini sangat baik dan sangat berharga. Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Gubernur,” kata Dudy.

Ia menilai kebijakan tersebut berkontribusi dalam menciptakan perjalanan mudik, yang lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat terutama di ruas arteri.

Menurut dia, program itu juga memberikan kesempatan bagi para pengemudi becak untuk sementara tidak beroperasi di jalan selama periode mudik, namun tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Dudy mengatakan kebijakan serupa dapat diterapkan di daerah lain, sebagai salah satu langkah pengaturan lalu lintas saat musim mudik.

Namun, ia menegaskan implementasi program tersebut bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.

“Kami selalu mengimbau pemerintah daerah lain untuk melakukan hal serupa, tetapi tentu menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing,” ujar dia.

Ia menilai Pemprov Jabar memiliki dukungan anggaran yang cukup, untuk menjalankan program tersebut selama periode mudik.

Sementara terkait kondisi arus mudik, Dudy mengatakan hingga saat ini terjadi peningkatan pergerakan kendaraan meski belum terlalu signifikan.

Meski demikian, kata Menhub, pemerintah terus memantau perkembangan arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dalam beberapa hari ke depan.

Dudy menambahkan berdasarkan hasil survei, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk memilih waktu perjalanan yang lebih fleksibel, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada satu waktu tertentu.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pemberian kompensasi kepada pengemudi becak dilakukan untuk mengurangi aktivitas ngetem di jalur utama yang berpotensi memicu kemacetan.

Menurut dia, setiap pengemudi becak menerima bantuan sebesar Rp1,4 juta sebagai kompensasi untuk sementara waktu tidak beroperasi menjelang Idul Fitri.

Dedi menyebut di wilayah Cirebon terdapat sekitar 557 pengemudi becak yang menerima bantuan tersebut, dengan kemungkinan adanya penambahan penerima melalui dukungan pendanaan lainnya.

“Secara keseluruhan ada 5 ribu penerima kompensasi, tetapi barusan nanti ada tambahan-tambahan nanti kita cover dengan dana yang lain,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Kawasan Metropolitan Rebana mengukuhkan posisi sebagai primadona baru investasi di Jawa Barat setelah mencatatkan lonjakan realisasi modal hingga 57,67 persen sepanjang tahun 2025 dengan nilai menembus Rp33,67 triliun.

Capaian impresif ini menempatkan koridor utara Jawa Barat (Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang) tersebut sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang berkontribusi sebesar 11,3 persen terhadap total investasi nasional melalui pintu Jawa Barat.

"Rebana adalah kawasan paling strategis. Terintegrasi dengan Tol Cisumdawu, Tol Cipali, akses Pelabuhan Patimban, hingga dukungan Bandara Kertajati. Mudah-mudahan rezekinya banyak yang membangun industri di sana," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Dedi menilai integrasi infrastruktur kelas dunia di wilayah Rebana, kini menjadi magnet utama bagi para pemodal global untuk menanamkan modalnya.

Senada dengan dia, Ketua Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengungkapkan bahwa daya tarik kawasan ini telah memikat investor dari berbagai negara. Hong Kong memimpin komitmen investasi sebesar Rp8,97 triliun, disusul Vietnam (Rp2,96 triliun), Korea Selatan (Rp1,46 triliun), China (Rp1,41 triliun), dan Singapura (Rp1,22 triliun).

"Saya mohon dukungan warga Jawa Barat karena ini PR berat. Potensi kita luar biasa, tapi pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Semoga proyek Rebana inilah yang bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi," kata Helmy usai penandatanganan kesepakatan dengan investor asal Zhejiang, China.

Data makro menunjukkan dampak pembangunan di kawasan ini mulai terasa nyata. Pada triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi di kawasan Rebana tercatat mencapai 5,53 persen, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat maupun nasional.

Diinformasikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pada 2030 mendatang, kawasan ini mampu memicu pertumbuhan ekonomi hingga 7,44 persen dan menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 1,78 juta jiwa.

Memasuki tahun 2026, Pemprov Jabar akan memfokuskan kebijakan pada akselerasi investasi dan percepatan infrastruktur penunjang guna memastikan Rebana menjadi tumpuan utama lompatan ekonomi Indonesia di masa depan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah signifikan dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun, guna menyelamatkan proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp3 triliun.

Langkah gali lubang ini terpaksa ditempuh agar proyek besar seperti Jalur Puncak II, serta underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah tidak mangkrak akibat terbatasnya ruang gerak APBD reguler tahun 2026.

"Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ujarnya.

Dana segar tersebut dikatakan Dedi, akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Penggunaan sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut.

DPRD Jawa Barat mengonfirmasi telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman adalah jalur realistis jika pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," kata Iswara.

Iswara menambahkan, poin dalam surat tersebut juga menegaskan kepatuhan Pemprov Jabar terhadap arahan Kemendagri terkait penyusunan APBD 2026 di tengah kondisi likuiditas yang menantang.

Saat ini, diinformasikan rencana pinjaman Rp2 triliun tersebut masih dalam tahap pernyataan komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum melangkah ke realisasi teknis pencairan dana.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026