Bisnis.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo dilakukan secara transparan guna menjamin keberlanjutan aspek konservasi. Saat ini, seleksi telah mengerucut kepada tiga kandidat lembaga konservasi yang akan dievaluasi lebih lanjut bersama Kementerian Kehutanan.

Keputusan strategis ini tidak diambil melalui penunjukan langsung, melainkan melalui skema tender terbuka. Farhan menegaskan bahwa keterlibatan Kementerian Kehutanan menjadi sangat krusial mengingat wewenang terkait izin konservasi dan perlindungan satwa berada di bawah otoritas pemerintah pusat.

"Dari sejumlah peminat yang mendaftar, akhirnya mengerucut menjadi tiga peserta. Dari tiga peserta tersebut harus dipilih satu, dan pemilihannya tidak bisa dilakukan sendirian. Harus bersama kementerian karena izin konservasi dan izin terkait satwa yang dilindungi berada di bawah kewenangan kementerian," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Farhan menjelaskan bahwa proses evaluasi mencakup berbagai parameter ketat, mulai dari kompetensi pengelolaan, standar pemeliharaan satwa, hingga dampak sosial dan budaya. Salah satu indikator utama dalam seleksi ini adalah kapasitas finansial calon pengelola yang harus teruji.

Pemenang tender nantinya diwajibkan menyetorkan kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar sesaat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Langkah ini diambil untuk memastikan pengelola memiliki modal yang cukup dalam menjalankan operasional kebun binatang yang kompleks.

"Begitu tanda tangan PKS, mereka harus langsung membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar. Setelah itu mereka langsung bertanggung jawab terhadap pakan satwa dan seluruh operasional," kata Farhan.

Meskipun proses transisi sedang berjalan, Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menanggung pembayaran gaji karyawan hingga 25 Juni mendatang. Farhan mengakui bahwa kondisi Bandung Zoo yang sempat tutup selama 6 bulan menjadi tantangan besar bagi calon pengelola dalam melakukan pemulihan operasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga konservasi berbadan hukum dengan fundamental keuangan yang kuat. Farhan memandang masuknya pengelola baru sebagai bagian dari investasi strategis untuk menghidupkan kembali aset wisata dan konservasi kebanggaan warga Bandung tersebut.

"Ini bagian dari investasi yang harus mereka lakukan. Secara bisnis dan finansial, lembaga konservasi yang mengelola harus memiliki kemampuan yang sangat kuat," tambahnya.

Guna menjaga integritas proses seleksi, Farhan menegaskan sikap netralnya dan menolak untuk mengetahui hasil evaluasi sebelum dilakukan pembahasan bersama kementerian.

"Saya tidak boleh condong ke siapa pun. Bahkan ketika ada yang ingin menunjukkan dokumen hasil evaluasi, saya memilih menunggu dan melihatnya bersama kementerian," akunya.

Hasil akhir dari penentuan pengelola baru Bandung Zoo ini diperkirakan akan segera diumumkan dalam waktu dekat, menyusul koordinasi final dan penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menyatakan Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar satwa di Bandung Zoo selama masa perpanjangan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan kebun binatang tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudiyatmoko menyebut kebutuhan dasar penyelamatan satwa ini meliputi pakan, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan teknis lainnya.

“Hal ini guna memastikan kondisi satwa tetap terpelihara dengan baik selama masa transisi pengelolaan,” kata Satyawan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Satyawan menambahkan pemerintah kota juga tetap menyediakan upah atau honor pekerja serta pembayaran utilitas seperti air, listrik, dan internet.

Ia mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut.

Menurut dia, pemerintah pusat bersama Pemkot Bandung terus melakukan koordinasi intensif agar seluruh satwa mendapatkan penanganan dan perawatan yang layak sesuai prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare.

“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar pengelolaan lembaga konservasi ke depan dapat dilaksanakan oleh pihak yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar pengelolaan kesejahteraan satwa yang baik,” kata Satyawan.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan proses lelang pengelola baru Bandung Zoo dapat rampung pada akhir Mei 2026.

“Jadi pada 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Farhan menjelaskan, saat ini proses seleksi masih berjalan dan belum sampai pada tahap penetapan pemenang.

Menurutnya pihak yang mengikuti lelang masih dalam tahap evaluasi kelayakan, sehingga belum dapat dipastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

Ia menyebut, dari sekitar 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) guna menyelamatkan nasib pegawai dan menjaga keberlangsungan konservasi di kawasan tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung terkait penunjukan lembaga pengelola baru. Saat ini, Pemkot Bandung dikabarkan masih dalam tahap "audisi" dan kajian mendalam untuk memilih pengelola yang tepat.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang paling layak menakhodai Bandung Zoo.

Namun, Dedi menyatakan jika dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan.

KDM menegaskan bahwa ketertarikan Pemprov Jabar dalam mengelola aset legendaris tersebut bukan didasari oleh motif mencari keuntungan finansial semata, melainkan murni untuk misi penyelamatan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, kawasan Bandung Zoo dinilai sebagai paru-paru kota yang krusial karena memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.

Oleh karena itu, kepastian status pengelolaan menjadi sangat penting agar standar kesejahteraan satwa dan hak-hak pekerja di dalamnya tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis. com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membayarkan gaji pegawai Bandung Zoo selama dua bulan sekaligus. Pembayaran tersebut melebihi janji awal yang sebelumnya hanya akan menutupi tunggakan gaji selama satu bulan.

Dedi Mulyadi mengakui dirinya tidak menepati janji awal. Namun menurutnya, “pengingkaran” janji tersebut justru memberikan hasil yang lebih baik bagi para pegawai kebun binatang.

“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” katanya, Jumat (3/4/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai. Ia berharap pembayaran dua bulan gaji sekaligus dapat membuat para pekerja dan keluarganya merasa lebih tenang.

“Maaf atas pengingkaran janji yang saya miliki. Semoga dengan janji diingkari, anak istrinya tersenyum lebar,” ucapnya.

KDM, panggilan akrabnya, menambahkan bahwa pembayaran gaji ini diharapkan dapat meringankan beban para pegawai yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, KDM memastikan persoalan yang membelit Bandung Zoo hampir rampung. Ia menyebut sekitar 90 persen masalah telah terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja serta operasional harian kebun binatang.

“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Tinggal soal pengelolaan dan kepemilikan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo menyusul kematian dua anak harimau Benggala akibat serangan virus.

Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya menegaskan peristiwa kematian satwa dilindungi tersebut tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa.

Menurutnya, hal ini menjadi sinyal merah bagi manajemen pengelola di tengah polemik pengelolaan yang masih belum menemui titik terang.

“Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi pelajaran penting. Kematian satwa langka seperti harimau tidak bisa dianggap sepele. Meski disebut akibat virus, tetap harus ada evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Edwin menilai kasus ini mengonfirmasi perlunya intervensi dan perhatian serius terhadap standar perawatan satwa di objek wisata edukasi tersebut.

Terlebih, Bandung Zoo sebelumnya sempat didera persoalan internal berkepanjangan yang dikhawatirkan berdampak pada operasional harian.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti peran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa.

“Pemkot Bandung harus memastikan seluruh hewan dirawat dengan baik. Namun faktanya, hal itu belum sepenuhnya terwujud,” tegas Edwin.

Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, legislatif mendorong penguatan koordinasi lintas instansi yang melibatkan Pemkot Bandung, Kementerian Kehutanan, hingga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

Beberapa di antaranya yaitu standarisasi perawatan mulai dari aspek pakan, higienitas kandang, hingga protokol pemeriksaan kesehatan berkala wajib diperketat.

“Jangan sampai kejadian ini terulang. Semua pihak harus memastikan satwa di Kebun Binatang Bandung mendapat perawatan yang layak. Ini momentum untuk berbenah,” tandasnya.

Sebelumnya, dua anak harimau Benggala yang diberi nama Huru dan Hara dilaporkan mati setelah terpapar virus panleukopenia. Keduanya mengembuskan napas terakhir dalam kurun waktu berdekatan, yakni pada Selasa (24/3) dan Kamis (26/3).

Meski upaya penanganan medis telah dilakukan secara kolaboratif oleh Rumah Sakit Hewan Cikole, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), BBKSDA, serta tim medis internal kebun binatang, nyawa kedua satwa eksotis tersebut tetap tidak tertolong.

Kematian ini menambah daftar panjang tantangan dalam konservasi satwa di jantung Kota Bandung tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) belum bisa dibuka saat libur lebaran mendatang.

Pasalnya, saat ini Kebun Binatang Bandung yang hingga saat ini masih belum mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kehutanan yang mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang mengelola Kebun Binatang Bandung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga Kebun Binatang Bandung dapat kembali beroperasi,” ujarnya.

Ia berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga destinasi wisata tersebut dapat kembali dibuka untuk masyarakat.

Farhan juga menyampaikan beberapa tempat hiburan di Kota Bandung untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya selama satu minggu sebagai bagian dari upaya penataan.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar setelah masa libur Lebaran, tempat-tempat hiburan tersebut dapat kembali beroperasi dengan lebih baik dan tertib.

“Kami harapkan setelah masa libur Lebaran nanti, tempat-tempat hiburan tersebut bisa kembali beroperasi dengan baik,” tuturnya.

Di luar itu, Wali Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kewilayahan dan masyarakat yang telah mendukung berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan mengaku selama beberapa bulan masa kerjanya masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Meski demikian, ia menilai berbagai persoalan yang muncul di Kota Bandung dapat ditangani dengan baik melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

“Saya banyak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, karena banyak isu di Kota Bandung yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional. Alhamdulillah berbagai persoalan bisa kita tangani dengan baik,” katanya.

Farhan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga para ketua RT dan RW yang selama ini turut mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah kota.

Ia menegaskan, sejumlah program yang dijalankan saat ini juga merupakan hasil masukan dari masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.

“Banyak program yang kita jalankan bukan sepenuhnya berasal dari ide saya pribadi. Banyak masukan dari masyarakat melalui berbagai media dan dalam waktu yang relatif singkat beberapa di antaranya sudah bisa kita adopsi dan kembangkan,” ujarnya.

Meski demikian, Farhan mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kota Bandung. Ia pun memastikan Pemkot Bandung akan terus melakukan perbaikan secara bertahap.

“Tentu masih ada kelemahan dan kekurangan. Namun insyaallah kita akan terus memperbaikinya bersama,” tambahnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan penyelesaian persoalan Kebun Binatang Bandung berfokus pada penyelamatan empat aspek utama.

Farhan menyebut, proses pembenahan kebun binatang saat ini sedang memasuki tahap finalisasi draf kebijakan. Ia menargetkan dalam waktu tiga bulan sejak akhir Januari 2026, seluruh skema penyelamatan sudah memiliki kejelasan.

“Ada empat aspek yang harus kita selamatkan. Itu bukan dicoba, itu harus gol,” ujarnya.

Empat aspek tersebut meliputi penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, penyelamatan lahan, perlindungan terhadap para pegawai, serta pelestarian warisan sejarah kebun binatang.

Menurut Farhan, kawasan Kebun Binatang Bandung memiliki nilai ekologis penting, terutama terkait sumber air dan fungsi kawasan lindung yang harus tetap dijaga.

“Yang mau kita selamatkan itu [sumber daya] air dan [fungsi kawasan] lindungnya. Kedua, lahannya kita selamatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa lahan kebun binatang bukan sekadar aset biasa, melainkan memiliki amanat hukum dan nilai sosial yang tidak boleh diabaikan.

Aspek ketiga yang menjadi perhatian, yakni para pegawai yang telah bekerja puluhan tahun di kebun binatang. Farhan memastikan akan memperjuangkan afirmasi agar pengelola baru, jika nantinya ada perubahan skema pengelolaan, tetap memprioritaskan tenaga kerja lama.

“Siapapun yang jadi pengelola tetap harus mengutamakan untuk mempekerjakan pegawai yang sekarang. Itu harus diperjuangkan. Dalam perjuangan tidak ada jaminan, tapi harus diperjuangkan,” katanya.

Ia mengakui terdapat banyak aturan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan, sehingga proses afirmasi tersebut membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan legal.

Aspek keempat adalah warisan sejarah. Farhan menyatakan, identitas pendiri dan nilai historis kebun binatang tidak boleh dihilangkan dalam proses penataan.

“Warisan sejarah artinya kita tidak boleh melupakan siapa pendirinya, siapa keturunannya. Itu tidak boleh dilupakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Farhan juga membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya penguasaan lahan atau mafia tanah.

“Saya itu sebagai wali kota harus membereskan semuanya. Tata kelolanya saya bereskan, dasar-dasar hukumnya saya bereskan,” ucapnya.

Menurutnya, pembenahan ini justru bertujuan agar ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan terkait legalitas dan pengelolaan kawasan tersebut.

Farhan juga menyebut koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, termasuk instansi kehutanan, mengingat aspek lindung dan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan.

Ia berharap, dengan tata kelola yang lebih rapi dan dasar hukum yang kuat, Kebun Binatang Bandung dapat terus beroperasi secara profesional sekaligus menjaga fungsi konservasi dan sejarahnya.

“Ini harus terjaga dan terpenuhi baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun kementerian,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung menyiapkan penunjukan pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden (Bandung Zoo) melalui mekanisme seleksi terbuka.

Proses tersebut akan dilakukan selama masa transisi maksimal 3 bulan pascapencabutan izin lembaga konservasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, selama masa transisi akan dibentuk komite bersama yang terdiri atas Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan.

“Komite ini yang akan menyusun konsep dan menentukan tata laksana pemilihan lembaga konservasi berbadan hukum sebagai pengelola baru,” kata Farhan, dikutip Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, pengelola baru wajib berbentuk lembaga konservasi berbadan hukum dan tidak lagi berorientasi bisnis semata. Fokus utama pengelolaan ke depan adalah edukasi dan konservasi.

“Tujuan utamanya dua, edukasi dan konservasi. Soal kemasan, tiket, dan pengelolaan kawasan nanti akan ditentukan oleh komite,” ujarnya.

Farhan menyebutkan, masa kerja sama pengelolaan diperkirakan sekitar 10 tahun agar memungkinkan evaluasi dan revitalisasi berkelanjutan dengan pengawasan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mendorong proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat.

“Kami berharap Bandung Zoo tetap menjadi taman margasatwa ikonik dengan pengelolaan yang jauh lebih profesional, bahkan bertaraf internasional,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Satwa-satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama tim gabungan setelah melakukan pengamanan aset pada Selasa (5/2/2026).

Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi memastikan langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang dipimpin Walikota Farhan untuk menjaga barang milik daerah. Petugas di lapangan telah melakukan penyegelan pada beberapa akses pintu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, kita cinta semua terhadap keberadaan kebun binatang ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, fokus utama dari pengamanan ini bukan hanya pada aspek legalitas lahan, melainkan juga memastikan keberlangsungan hidup ratusan satwa yang ada di dalamnya.

Bambang menyebut terdapat 711 ekor satwa dalam objek Bandung Zoo. “Mari kita sama-sama pelihara. 711 ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Untuk menjamin keamanan aset dan stabilitas lokasi pascapengamanan, Satpol PP Kota Bandung akan menyiagakan personel. Skema pengawasan akan dibagi menjadi tiga sif guna memastikan pemantauan berlangsung selama 24 jam penuh.

“Ini kan barang milik pemerintah kota yang harus kita amankan. Nanti kita buat sif jelas kita bagi tiga sif,” jelas Bambang.

Sebelumnya, kegiatan penyitaan Bandung Zoo melibatkan unsur Forkopimda, Brimob, BKAD, bagian hukum Pemkot Bandung, jajaran pengelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Polisi Hutan, tokoh masyarakat serta komunitas pecinta satwa.

“Kami hari ini bekerja secara kolaboratif. Forkopimda hadir, Brimob hadir, BKAD sebagai pengampu barang milik daerah hadir, bagian hukum hadir, yayasan pengelola dan tokoh masyarakat juga ikut mengawal. Alhamdulillah semua berjalan kondusif,” kata Bambang.

Bambang menyatakan, dasar penutupan dan pengamanan ini adalah pencabutan izin lembaga konservasi Kebun Binatang Bandung oleh Kementerian Kehutanan per 3 Februari 2026. Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aset barang milik daerah menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung untuk diamankan.

“Sejak izin dicabut, maka aset BMD di sini menjadi tanggung jawab kami. Satpol PP akan siaga 24 jam untuk bersama-sama menjaga aset dan satwa yang ada di dalam,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan perlindungan dan keselamatan satwa di Kebun Binatang Bandung seiring dengan pencabutan izin Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelolanya.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan bahwa pencabutan izin Lembaga Konservasi YMT dilakukan semata-mata untuk memastikan satwa yang berada di Kebun Binatang Bandung tidak terlantar.

“Pencabutan izin ini kami lakukan untuk melindungi satwa, mengingat adanya konflik kepengurusan serta perintah pengosongan aktivitas YMT karena tidak adanya alas hak dalam pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Bandung. Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif dan kelembagaan,” katanya, dikutip dari siaran pers, Kamis (5/2/2026).

Satyawan menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan akan bertanggung jawab penuh dalam merawat dan menyelamatkan seluruh satwa yang berada di Kebun Binatang Bandung dalam jangka waktu maksimal tiga bulan ke depan, sampai dengan ditetapkannya pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kami sangat memahami bahwa Kebun Binatang Bandung merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, satwa-satwa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kita selamatkan dan rawat dengan sebaik-baiknya,” ujar Satyawan.

Dalam rangka memastikan kepastian hukum atas aset daerah, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) melalui Satpol PP dan melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang mengharuskan penghentian aktivitas YMT di Kebun Binatang Bandung. Wali Kota Bandung, Farhan, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka penertiban aset Pemerintah Kota Bandung, khususnya tanah milik daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh YMT tanpa alas hak selama 18 tahun terakhir.

Langkah tersebut, lanjut Farhan, tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan lain di luar penataan dan kepastian hukum atas aset daerah, serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Terkait aspek sosial, Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa eks pekerja YMT akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung sepanjang para pekerja tersebut memilih untuk melanjutkan bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar selama masa transisi, seperti biaya listrik, kebersihan, dan kebutuhan operasional lainnya, akan tetap diperhatikan.

Ke depan, Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa lokasi Kebun Binatang Bandung akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau yang di dalamnya terdapat satwa, serta akan dikelola secara lebih profesional dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan, dengan mengedepankan fungsi pendidikan, konservasi, budaya, dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akhirnya mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang mengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.

Pencabutan izin pengelolaan Kebun Binatang Bandung sebagai langkah penyelamatan satwa dan penataan pengelolaan kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudiyatmoko mengatakan pencabutan izin itu agar negara dapat memastikan seluruh satwa di Bandung Zoo tetap terlindungi.

“Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif. Pencabutan izin ini kami lakukan untuk memastikan satwa di Kebun Binatang Bandung terlindungi dan tidak terlantar,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Kemenhut akan bertanggung jawab terhadap perawatan dan penyelamatan seluruh satwa selama maksimal tiga bulan ke depan hingga ditetapkan pengelola baru yang dinilai profesional serta memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kebun Binatang Bandung adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Satwa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan kehadiran negara dalam menjaga aset daerah sekaligus menyelamatkan satwa melalui pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Kebun Binatang Bandung, menyusul pengosongan aktivitas YMT dan pencabutan izin lembaga konservasi tersebut oleh Menteri Kehutanan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengamanan kawasan Kebun Binatang Bandung untuk menata aset milik daerah dan memastikan keselamatan seluruh satwa.

“Kebun Binatang Bandung adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik dengan fungsi perlindungan. Negara wajib hadir untuk menjaga aset ini dan memastikan satwa yang ada di dalamnya terlindungi,” kata dia.

Ia menjelaskan penanganan Kebun Binatang Bandung secara bersama oleh pemerintah pusat melalui Kemenhut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan, serta Pemerintah Kota Bandung agar masa transisi berjalan aman dan terkendali.

Ia menegaskan kewenangan terhadap satwa, khususnya satwa dilindungi, berada pada Kemenhut, sedangkan Pemkot Bandung mendukung upaya penyelamatan serta perawatan sesuai standar kesejahteraan.

“Satwa tidak boleh menjadi korban konflik administratif atau kelembagaan. Yang kami lakukan hari ini adalah memastikan mereka aman, dirawat, dan tidak terlantar,” ujarnya.