KOMPAS.com - Bank BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (Komut) Independen, Selasa (28/4/2026).

Penetapan ini dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 Bank BJB yang digelar di Bale Pakuan, Bandung.

Kini, Susi tinggal menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang merupakan pemegang saham pengendali sengaja memasukan Susi sebagai Komut Bank BJB karena mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu punya kapabilitas dan integritas.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujar Dedi dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Penetapan Susi sekaligus merombak jajaran direksi Bank BJB sebagai langkah transformasi bisnis dan memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih berkembang kedepannya.

Dalam RUPST tersebut, Bank BJB mencatat total aset sebesar Rp221,3 triliun dan menasbihkannya sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Bebas dari sifat politik

Sebelum penunjukan Susi, Dedi menjelaskan perombakan komisaris didasarkan pada aspek profesionalitas.

Dedi mengarisbawahi, tak ada aspek bersifat politik dalam perombakan jajaran komisaris.

"Untuk jajaran komisaris, kami juga berdasarkan aspek profesionalitas, tidak ada satu pun aspek yang bersifat politik," jelas Dedi dikutip dari ppid,jabarprov.go.id pada 16 April 2026.

Proses perombakan juga sudah dibahas oleh seluruh pemegang saham dan disepakati bersama.

"Dari Pemda Provinsi Jabar sebagai pemegang saham 36 persen, kami mengedepankan profesionalitas. Sikap profesional itu bisa dibuktikan dari komposisi (pimpinan) yang diusulkan, kemudian disepakati oleh seluruh pemegang saham," ungkap Dedi.

Harapannya dengan langkah-langkah di atas bisa memajukan Bank BJB.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memutuskan membagikan dividen Rp 900 miliar untuk tahun buku 2025. Angka ini setara Rp 85,54 per saham dan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi, pembagian dividen besar kerap dibaca sebagai sinyal perusahaan dalam kondisi sehat. Bagi masyarakat, terutama nasabah, keputusan ini biasanya berkorelasi dengan stabilitas layanan dan kepercayaan terhadap bank daerah.

Sepanjang 2025, bank bjb mencatat total aset Rp 221,3 triliun, terbesar di antara bank pembangunan daerah (BPD). Kinerja ini ditopang ekspansi kredit, penguatan digital, serta basis nasabah yang kuat di Jawa Barat dan Banten.

Namun, pembagian dividen tidak hanya soal keuntungan pemegang saham. Analis perbankan menilai ruang bagi ekspansi ke depan juga menjadi perhatian. “Semakin besar dividen, semakin kecil laba ditahan untuk ekspansi. Tapi jika fundamental kuat, ini justru menambah kepercayaan publik,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Rabu (29/4/2026).

RUPST juga menetapkan perubahan susunan pengurus, termasuk penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen (menunggu persetujuan regulator). Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola sekaligus menarik kepercayaan pasar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemilihan pengurus baru didasarkan pada integritas. “Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujarnya.

Bagi masyarakat, arah kebijakan ini akan terasa pada kualitas layanan, mulai dari akses kredit UMKM hingga kemudahan transaksi digital. Jika laba tetap kuat dan ekspansi terjaga, dividen besar bukan sekadar angka, tetapi indikator bank tetap sehat sambil tetap melayani kebutuhan publik.

Ke depan, tantangan bank bjb adalah menjaga keseimbangan antara memberi imbal hasil kepada investor dan memperluas pembiayaan ke sektor riil, terutama bagi pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan akses kredit murah dan cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Susi Pudjiastuti kembali menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB.

Penunjukan Susi sebagai Komisaris Utama Bank BJB dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, Selasa (28/4/2026).

Penunjukan Susi menjadi salah satu keputusan penting dalam perubahan susunan pengurus perseroan.

Namun, pengangkatan itu baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Masuknya nama Susi di jajaran komisaris utama Bank BJB menambah daftar panjang kiprah perempuan pengusaha yang dikenal luas berkat gaya kepemimpinan tegas, rekam jejak bisnis yang kuat, dan pengalamannya di pemerintahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya merekomendasikan figur-figur yang dinilai memiliki integritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris bank bjb, termasuk Susi.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam Bank BJB yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi dalam siaran pers Bank BJB, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Menurut Dedi, Susi memiliki kapasitas memberi nasihat dalam pengambilan keputusan.

Penunjukan ini sekaligus membawa kembali perhatian publik pada perjalanan panjang Susi Pudjiastuti, dari pengusaha perikanan, pendiri maskapai penerbangan, hingga menjadi menteri yang dikenal luas.

Berikut profil Susi Pudjiastuti.

Memulai bisnis dari Pangandaran

Susi Pudjiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 15 Januari 1965. Ia dikenal sebagai pengusaha yang membangun bisnis dari bawah.

Karier bisnisnya bermula pada 1983 ketika ia memulai usaha sebagai pengepul ikan di Pangandaran.

Dengan modal terbatas, ia mengembangkan perdagangan hasil laut yang kemudian tumbuh menjadi perusahaan pengolahan perikanan PT ASI Pudjiastuti Marine Product.

Bisnis itu berkembang pesat dan dikenal menembus pasar ekspor. Produk hasil laut dari perusahaan miliknya dipasarkan ke berbagai negara di Asia dan Amerika.

Dari sektor perikanan, Susi kemudian melebarkan usaha ke sektor penerbangan. Pada 2004, ia mendirikan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau yang dikenal sebagai Susi Air.

Awalnya, maskapai itu hadir untuk mendukung distribusi bisnis perikanannya, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Namun dalam perkembangannya, Susi Air tumbuh menjadi operator penerbangan perintis yang melayani banyak daerah terpencil di Indonesia.

Model bisnis ini menjadikan Susi dikenal sebagai pengusaha dengan keberanian mengambil peluang di sektor yang penuh tantangan.

Kiprah di kabinet Jokowi

Nama Susi melesat secara nasional saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2014.

Di kabinet, ia dikenal lewat kebijakan pemberantasan praktik illegal fishing yang keras dan kontroversial, termasuk penenggelaman kapal pencuri ikan.

Kebijakan itu menjadikan namanya identik dengan penegakan kedaulatan maritim.

Di bawah kepemimpinannya, isu keberlanjutan sumber daya kelautan, perlindungan nelayan, hingga tata kelola perikanan menjadi perhatian utama.

Gaya komunikasinya yang lugas, sederhana, dan kerap di luar pakem birokrasi membuat Susi memiliki basis dukungan publik yang kuat.

Ia juga dikenal aktif mengampanyekan berbagai isu lingkungan, termasuk pelestarian laut dan pengurangan sampah plastik.

Meski tak lagi menjabat menteri sejak 2019, Susi tetap aktif menyuarakan isu kebijakan publik melalui berbagai kanal.

Pengusaha dengan rekam jejak transformasi

Masuknya Susi ke Bank BJB dinilai menarik karena latar belakangnya bukan berasal dari industri perbankan, melainkan dunia usaha riil.

Namun justru pengalaman membangun bisnis dari nol, mengelola perusahaan lintas sektor, serta pengalaman memimpin kementerian menjadi modal yang dianggap relevan.

Dalam RUPST Bank BJB, perubahan struktur pengurus disebut sejalan dengan penguatan tata kelola, transformasi, dan keberlanjutan usaha.

Perseroan juga menekankan meningkatnya peran strategis teknologi informasi, penguatan digital, serta kualitas tata kelola sebagai alasan penyesuaian struktur direksi dan komisaris.

Dalam susunan baru Dewan Komisaris, Susi ditempatkan sebagai Komisaris Utama Independen, posisi yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian arahan pada perusahaan.

Selain Susi, jajaran Dewan Komisaris terdiri dari Novian Herodwijanto sebagai Komisaris Independen, Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen, serta Rudie Kusmayadi, Herman Suryatman, dan Tomsi Tohir sebagai Komisaris.

Sementara direksi dipimpin Ayi Subarna sebagai Direktur Utama.

Bank BJB di tengah transformasi

Penunjukan Susi berlangsung di tengah agenda transformasi Bank BJB.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per saham dari laba tahun buku 2025.

Selain itu, rapat membahas perubahan anggaran dasar terkait penunjukan Bank BJB sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, pembaruan recovery plan, serta perubahan struktur direksi.

Perseroan juga melaporkan total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun pada 2025, yang disebut menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Dalam konteks itu, hadirnya figur seperti Susi dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan arah strategis perseroan.

Figur nyentrik yang dekat dengan publik

Di luar kiprah bisnis dan pemerintahan, Susi dikenal sebagai figur publik dengan karakter kuat.

Ciri khas seperti merokok, bertato, berbicara lugas, hingga kebiasaan tampil apa adanya pernah membuatnya berbeda dari stereotip pejabat publik pada umumnya.

Namun justru gaya itu yang membuatnya mudah dikenali dan dekat dengan masyarakat.

Di media sosial, Susi juga dikenal aktif merespons isu publik, mulai dari persoalan lingkungan, transportasi, hingga kebijakan ekonomi.

Popularitas itu membuat namanya kerap masuk dalam diskusi publik, bahkan setelah tak lagi berada di kabinet.

Bagi banyak kalangan, Susi merepresentasikan kombinasi pengusaha, teknokrat, dan figur publik dengan pendekatan non-konvensional.

Dari laut ke perbankan

Penunjukan Susi sebagai Komisaris Utama Independen Bank BJB juga dinilai menandai babak baru perjalanan kariernya.

Jika sebelumnya ia lekat dengan dunia maritim dan penerbangan, kini ia masuk ke sektor jasa keuangan melalui salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.

Peran komisaris utama independen sendiri tidak berada di ranah operasional harian, tetapi berkaitan dengan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip kehati-hatian.

Pengalaman panjang Susi di sektor usaha dan pemerintahan dinilai menjadi modal dalam peran tersebut.

Dengan penunjukan ini, nama Susi kembali hadir dalam lanskap ekonomi dan korporasi nasional, kali ini melalui peran baru di industri perbankan.

Bagi publik, langkah tersebut memperpanjang jejak seorang pengusaha asal Pangandaran yang membangun usaha dari perdagangan ikan, mendirikan maskapai, memimpin kementerian, dan kini masuk jajaran pimpinan bank daerah.

Perjalanan itu pula yang membuat profil Susi Pudjiastuti kerap dipandang sebagai salah satu kisah transformasi paling menonjol dalam dunia bisnis dan kebijakan di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB mengangkat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, Selasa (28/4/2026).

Pengangkatan Susi sebagai Komisaris Utama Bank BJB menjadi salah satu keputusan dalam agenda perubahan susunan pengurus perseroan.

Namun, penunjukan tersebut baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Dalam susunan baru Dewan Komisaris, Susi akan menjabat Komisaris Utama Independen.

Selain itu, Bank BJB juga menetapkan Novian Herodwijanto sebagai Komisaris Independen, Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen yang juga efektif setelah persetujuan OJK, serta Rudie Kusmayadi, Herman Suryatman, dan Tomsi Tohir sebagai Komisaris.

Sementara itu, susunan direksi perseroan terdiri dari Ayi Subarna sebagai Direktur Utama, Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Hana Dartiwan sebagai Direktur Keuangan, Mulyana sebagai Direktur Korporasi dan UMKM, Nunung Suhartini sebagai Direktur Konsumer dan Ritel, Muhammad As’adi Budiman sebagai Direktur Teknologi Informasi, serta Herfinia sebagai Direktur Operasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, nama-nama yang direkomendasikan masuk jajaran direksi dan komisaris dipilih berdasarkan integritas.

“Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujar Dedi.

Menurut dia, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas memberi masukan bagi pengambilan keputusan di Bank BJB.

RUPST sepakati dividen BJBR Rp 900 miliar

Selain perubahan pengurus, RUPST BJBR juga menyepakati penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen sebesar Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per saham.

Bank BJB menyebut kebijakan dividen itu menjadi bentuk komitmen perseroan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

RUPST tahun ini membahas tujuh agenda utama yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, dan kepentingan strategis perusahaan.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Agenda ketiga terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025, dengan kewenangan diberikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi dan terdaftar di OJK.

Fokus penguatan tata kelola dan transformasi digital

Dalam agenda lain, pemegang saham juga membahas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb sebagai bagian mitigasi risiko untuk menjaga kesinambungan operasional jangka panjang.

RUPST juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan seiring penunjukan Bank BJB sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Adapun perubahan struktur direksi dilakukan seiring meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi perusahaan, termasuk penguatan aspek digital, tata kelola, dan kualitas layanan.

bank bjb menyebut perubahan struktur ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri keuangan.

Aset BJBR capai Rp 221,3 triliun

Di tengah agenda transformasi tersebut, perseroan melaporkan total aset perseroan meningkat menjadi Rp 221,3 triliun sepanjang 2025.

Perseroan menyebut capaian itu menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah (BPD) dengan aset terbesar di Indonesia.

Menurut perusahaan, pertumbuhan aset ditopang penguasaan pasar yang kuat, penguatan teknologi, serta kolaborasi dengan pemegang saham utama.

RUPST juga disebut menjadi momentum memperkuat komitmen perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten, seraya memperluas jangkauan layanan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ( bank bjb ) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025, yang salah satu agendanya perubahan struktur direksi Perseroan. Dimana Susi Pudjiastuti ditunjuk menjadi Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan. RUPST Tahun Buku 2025 digelar pada Selasa, 28 April 2026 secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Lewat Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM, bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital



Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB resmi menunjuk eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai komisaris utama independen.

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menetapkan Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB.

Keputusan itu menjadi salah satu agenda utama dalam RUPST Tahun Buku 2025 yang digelar secara hybrid di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (28/4). Selain perombakan pengurus, rapat juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp900 miliar atau setara Rp85,54 per lembar saham kepada pemegang saham.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan nama-nama yang masuk dalam jajaran komisaris dan direksi merupakan figur yang dinilai memiliki integritas untuk memperkuat tata kelola bank daerah tersebut.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam Bank BJB yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

Dalam susunan baru itu, Susi ditempatkan sebagai komisaris utama independen menggantikan posisi pimpinan komisaris sebelumnya. Namun, pengangkatannya baru efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses fit and proper test.

Selain Susi, pemegang saham juga menetapkan Eydu Oktain Panjaitan sebagai komisaris independen yang juga menunggu persetujuan OJK. Sementara jajaran komisaris lainnya diisi Novian Herodwijanto, Rudie Kusmayadi, Herman Suryatman, dan Tomsi Tohir.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi dikutip dari Antara.

Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," ucap Susi.

Pada level direksi, Ayi Subarna resmi didapuk menjadi direktur utama. Ia akan memimpin bersama Asep Dani Fadillah sebagai direktur kepatuhan, Hana Dartiwan sebagai direktur keuangan.

Lalu, Mulyana sebagai direktur korporasi dan UMKM, Nunung Suhartini sebagai direktur konsumer dan ritel, Muhammad As'adi Budiman sebagai direktur teknologi informasi, serta Herfinia sebagai direktur operasional.

Perubahan struktur direksi ini disebut dilakukan seiring meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam transformasi bisnis perseroan, termasuk penguatan digitalisasi, tata kelola perusahaan, dan peningkatan kualitas layanan.

Dalam RUPST tersebut, Bank BJB juga menyetujui sejumlah agenda lain mulai dari pengesahan laporan tahunan, penunjukan akuntan publik, pengkinian recovery plan, hingga perubahan anggaran dasar perseroan setelah bank bjb ditetapkan sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK).

Perseroan mencatat total aset mencapai Rp221,3 triliun sepanjang 2025, menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia. Angka itu menjadi salah satu dasar perusahaan melakukan penyegaran organisasi untuk menopang arah bisnis ke depan.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) menetapkan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali merekomendasikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut karena faktor integritas. "Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Kapasitas Susi Pudjiastuti dinilai mampu memberikan nasihat strategis kepada Gubernur untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Di samping itu, RUPST tersebut juga menyepakati pembagian dividen tahun buku 2025 kepada para pemegang saham.

Perseroan akan membagikan total dividen sebesar Rp900 miliar rupiah dari penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Terlebih lagi, nilai pembagian tersebut setara dengan Rp85,54 per lembar saham yang dimiliki investor.

Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik untuk keperluan audit tahun buku 2025. Selain itu, RUPST memberikan lampu hijau atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb.

Perubahan anggaran dasar perseroan turut disetujui dalam rapat tahunan tersebut sehubungan dengan peran baru perusahaan. Bank bjb kini resmi ditunjuk sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang menaungi sejumlah entitas bisnis.

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG, KOMPAS.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per lembar saham.

Selain pembagian dividen, RUPST emiten berkode BJBR ini beragendakan perubahan direksi dan komisaris.

Sejumlah nama masuk dalam jajaran baru, termasuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya merekomendasikan figur berintegritas untuk mengisi posisi strategis.

“Saya merekomendasikan orang-orang yang memiliki integritas,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dedi, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

Posisi Susi Pudjiastuti efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris Independen: Novian Herodwijanto
• Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris: Rudie Kusmayadi
• Komisaris: Herman Suryatman
• Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

• Direktur Utama: Ayi Subarna
• Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah
• Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
• Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana
• Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini
• Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman
• Direktur Operasional: Herfinia

Aset Tembus Rp 221 Triliun

Sepanjang 2025, bank bjb mencatat total aset sebesar Rp 221,3 triliun.

Capaian tersebut menjadikan bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Kinerja ini didukung oleh penguatan teknologi, penguasaan pasar, serta kolaborasi dengan pemegang saham.

RUPST juga menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

Perusahaan menegaskan akan terus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memperluas layanan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026.

Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini.

RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini.

Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham.

Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.

Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Agenda keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspek digital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Agenda terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

*Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

bank bjb juga mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun, menjadikan bank bjb sebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia.

Capaian ini tidak terlepas dari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terus ditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama.

RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauan layanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjb memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026). Ia dikabarkan menjadi sosok yang kuat menempati jabatan Komisaris Utama Independen Bank BJB.

Saat dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti tidak banyak menjelaskan terkait kabar dirinya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank BJB. Ia pun tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut. "Belum tahu," ucap dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, RUPS Bank BJB tahun buku 2025 diharapkan ke depan dapat makin meningkatkan kinerjanya. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan dan dividen meningkat.

"Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kami berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat baik kinerja pinjaman maupun simpanan," kata dia.

Ia menuturkan telah merekomendasikan nama-nama yang akan memimpin Bank BJB dengan indikator memiliki integritas. Terkait kabar nama Susi Pudjiastuti menjadi komisaris, Dedi meminta media massa menunggu hasil RUPS.

"Kita lihat nanti setelah RUPS, ya. Yang jelas beliau (Susi Pudjiastuti) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat," kata dia.

Ke depan, ia berharap kinerja Bank BJB makin membaik, sehat, dan pinjaman macet segera dibayar.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penentuan jajaran baru manajemen Bank BJB hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dilakukan dengan mengedepankan aspek integritas.

Dedi Mulyadi mengaku tidak menghafal seluruh nama yang masuk dalam struktur terbaru tersebut. Ia menyebut, rekomendasi yang diberikan lebih berfokus pada kualitas personal dibanding sekadar pengenalan individu.

“Nanti tanya saja langsung. Kan saya jujur saja tidak tahu satu-satu namanya, karena saya merekomendasikan orang-orang dalam BJB yang menurut saya memiliki integritas,” ujarnya di lokasi RUPST 2025 Bank Bjb di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/4/2026).

Saat disinggung mengenai kemungkinan masuknya Susi Pudjiastuti dalam jajaran, Dedi Mulyadi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di forum RUPS.

“Kita lihat nanti setelah RUPS ya. Yang jelas beliau adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat,” katanya.

Kabiro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan membenarkan jika Bu Susi akan diajukan sebagai calon Komisaris Utama bank BJB.

"Betul Bu Susi. Rencananya akan didampingi Pak Eydu [Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan]," katanya di lokasi RUPST.

Menurut Denny, nama Bu Susi dan Eydu akan diusulkan secara resmi dalam agenda RUPST yang membahas khusus terkait perubahan kepengurusan.