Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo. Saat ini, proses pengambilalihan aset tersebut tengah memasuki tahap pembahasan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan secara intensif.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, dalam 2 hari ke depan, berbagai poin krusial dalam kerja sama akan dibahas mendalam sebelum melangkah ke proses administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan menteri kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan pada Kamis, (11/6/2026).

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkot Bandung akan menentukan pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk menyangkut skema pembiayaan operasional selama masa transisi berlangsung.

Farhan memaparkan, setelah penandatanganan kesepakatan rampung, masih terdapat sejumlah tahapan regulasi yang wajib dipenuhi sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah nakhoda baru. Salah satu syarat utama adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, Fauna Land juga diwajibkan mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Di samping persoalan perizinan, Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut nantinya akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan aspek kesejahteraan hewan terjaga.

Menanggapi terpilihnya Fauna Land, Farhan menegaskan bahwa proses penilaian sepenuhnya merupakan kewenangan panitia lelang yang dilakukan secara transparan. Berdasarkan dokumen lelang, Fauna Land tercatat memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta lainnya.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi ini, Pemkot Bandung menjamin hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Farhan memastikan gaji karyawan Bandung Zoo hingga akhir Juni akan dibayarkan oleh pemerintah melalui alokasi anggaran yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Ia juga menekankan keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu poin prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemenang lelang dalam menjalankan operasional ke depan.

Terkait aspek ekonomi, skema kerja sama ini mewajibkan Fauna Land untuk memberikan kontribusi tetap kepada kas daerah Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memberikan bagi hasil keuntungan sebesar 11% kepada pemerintah kota.

Skema ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memastikan pengelolaan Bandung Zoo berjalan lebih profesional dan berkelanjutan. Mengenai rencana renovasi, Farhan mengisyaratkan adanya inovasi konsep yang akan dibawa oleh pengelola baru.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi, tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo dilakukan secara transparan guna menjamin keberlanjutan aspek konservasi. Saat ini, seleksi telah mengerucut kepada tiga kandidat lembaga konservasi yang akan dievaluasi lebih lanjut bersama Kementerian Kehutanan.

Keputusan strategis ini tidak diambil melalui penunjukan langsung, melainkan melalui skema tender terbuka. Farhan menegaskan bahwa keterlibatan Kementerian Kehutanan menjadi sangat krusial mengingat wewenang terkait izin konservasi dan perlindungan satwa berada di bawah otoritas pemerintah pusat.

"Dari sejumlah peminat yang mendaftar, akhirnya mengerucut menjadi tiga peserta. Dari tiga peserta tersebut harus dipilih satu, dan pemilihannya tidak bisa dilakukan sendirian. Harus bersama kementerian karena izin konservasi dan izin terkait satwa yang dilindungi berada di bawah kewenangan kementerian," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Farhan menjelaskan bahwa proses evaluasi mencakup berbagai parameter ketat, mulai dari kompetensi pengelolaan, standar pemeliharaan satwa, hingga dampak sosial dan budaya. Salah satu indikator utama dalam seleksi ini adalah kapasitas finansial calon pengelola yang harus teruji.

Pemenang tender nantinya diwajibkan menyetorkan kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar sesaat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Langkah ini diambil untuk memastikan pengelola memiliki modal yang cukup dalam menjalankan operasional kebun binatang yang kompleks.

"Begitu tanda tangan PKS, mereka harus langsung membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar. Setelah itu mereka langsung bertanggung jawab terhadap pakan satwa dan seluruh operasional," kata Farhan.

Meskipun proses transisi sedang berjalan, Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menanggung pembayaran gaji karyawan hingga 25 Juni mendatang. Farhan mengakui bahwa kondisi Bandung Zoo yang sempat tutup selama 6 bulan menjadi tantangan besar bagi calon pengelola dalam melakukan pemulihan operasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga konservasi berbadan hukum dengan fundamental keuangan yang kuat. Farhan memandang masuknya pengelola baru sebagai bagian dari investasi strategis untuk menghidupkan kembali aset wisata dan konservasi kebanggaan warga Bandung tersebut.

"Ini bagian dari investasi yang harus mereka lakukan. Secara bisnis dan finansial, lembaga konservasi yang mengelola harus memiliki kemampuan yang sangat kuat," tambahnya.

Guna menjaga integritas proses seleksi, Farhan menegaskan sikap netralnya dan menolak untuk mengetahui hasil evaluasi sebelum dilakukan pembahasan bersama kementerian.

"Saya tidak boleh condong ke siapa pun. Bahkan ketika ada yang ingin menunjukkan dokumen hasil evaluasi, saya memilih menunggu dan melihatnya bersama kementerian," akunya.

Hasil akhir dari penentuan pengelola baru Bandung Zoo ini diperkirakan akan segera diumumkan dalam waktu dekat, menyusul koordinasi final dan penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menyatakan Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar satwa di Bandung Zoo selama masa perpanjangan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan kebun binatang tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudiyatmoko menyebut kebutuhan dasar penyelamatan satwa ini meliputi pakan, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan teknis lainnya.

“Hal ini guna memastikan kondisi satwa tetap terpelihara dengan baik selama masa transisi pengelolaan,” kata Satyawan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Satyawan menambahkan pemerintah kota juga tetap menyediakan upah atau honor pekerja serta pembayaran utilitas seperti air, listrik, dan internet.

Ia mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut.

Menurut dia, pemerintah pusat bersama Pemkot Bandung terus melakukan koordinasi intensif agar seluruh satwa mendapatkan penanganan dan perawatan yang layak sesuai prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare.

“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar pengelolaan lembaga konservasi ke depan dapat dilaksanakan oleh pihak yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar pengelolaan kesejahteraan satwa yang baik,” kata Satyawan.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan proses lelang pengelola baru Bandung Zoo dapat rampung pada akhir Mei 2026.

“Jadi pada 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Farhan menjelaskan, saat ini proses seleksi masih berjalan dan belum sampai pada tahap penetapan pemenang.

Menurutnya pihak yang mengikuti lelang masih dalam tahap evaluasi kelayakan, sehingga belum dapat dipastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

Ia menyebut, dari sekitar 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Kota Bandung menjadi penanggung jawab sementara Bandung Zoo hingga terpilihnya pengelola baru, kemungkinan akhir Mei ini. Ini artinya, Pemkot akan menanggung biaya operasional kebun binatang tersebut.

Hal ini sesuai Nota Kesepahaman atau MoU terbaru antara Pemkot Bandung dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. “Kami menargetkan paling lambat 29 Mei 2026 telah menetapkan salah satu pihak sebagai pengelola baru,” kata Walikota Bandung Muhammad Farhan, dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (11/5).

Pemkot Bandung bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan dasar penyelamatan satwa, mencakup pakan, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan lainnya untuk memastikan satwa terpelihara dengan baik.

Pemkot Bandung juga bertanggung jawab untuk membayarkan upah atau honor para pekerja, serta membayarkan aneka tagihan operasional rutin seperti air, listrik, dan internet area konservasi.

Farhan memastikan, proses pemilihan pengelola dilakukan secara transparan, sehingga pengelola terpilih memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen kuat untuk mengelola lembaga konservasi modern. Maksudnya, tetap mengedepankan aspek konservasi, edukasi, serta kesejahteraan satwa.

Kesepakatan dalam MoU terbaru berubah dari MoU sebelumnya yang diteken kedua belah pihak pada Februari lalu dan berlaku hingga 5 Mei. Ketika itu, disepakati bahwa Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menyelamatkan seluruh satwa di Bandung Zoo.

Jangka waktunya maksimal tiga bulan atau sampai ditetapkannya pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan satwa.

Meski terjadi peralihan tanggung jawab, Direktur Jenderal KSDAE Kemenhut Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Bandung guna memastikan semua satwa mendapat penanganan dan pemeliharaan sesuai standar.

"Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar pengelolaan lembaga konservasi ke depan dapat dilaksanakan oleh pihak yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar pengelolaan kesejahteraan satwa yang baik," ujar Satyawan.

Kekosongan pengelolaan Bandung Zoo terjadi setelah Kementerian Kehutanan mencabut izin operasional lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT). Ini buntut konflik kepengurusan dan sengketa lahan dengan Pemkot Bandung yang berujung perintah pengosongan. Pencabutan izin disebut bertujuan untuk melindungi satwa.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) guna menyelamatkan nasib pegawai dan menjaga keberlangsungan konservasi di kawasan tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung terkait penunjukan lembaga pengelola baru. Saat ini, Pemkot Bandung dikabarkan masih dalam tahap "audisi" dan kajian mendalam untuk memilih pengelola yang tepat.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang paling layak menakhodai Bandung Zoo.

Namun, Dedi menyatakan jika dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan.

KDM menegaskan bahwa ketertarikan Pemprov Jabar dalam mengelola aset legendaris tersebut bukan didasari oleh motif mencari keuntungan finansial semata, melainkan murni untuk misi penyelamatan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, kawasan Bandung Zoo dinilai sebagai paru-paru kota yang krusial karena memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.

Oleh karena itu, kepastian status pengelolaan menjadi sangat penting agar standar kesejahteraan satwa dan hak-hak pekerja di dalamnya tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi akuisisi pengelolaan Bandung Zoo melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di tengah belum tuntasnya proses penunjukan pengelola baru kebun binatang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan skema pengelolaan melalui BUMD disiapkan apabila proses seleksi pengelola yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kembali menemui hambatan.

Pemprov Jabar bahkan membuka kemungkinan membentuk lembaga konservasi yang dikelola BUMD untuk memastikan fungsi pelestarian satwa dan kawasan tetap berjalan.

“Kalau diperlukan, pemerintah provinsi bisa mengajukan lembaga konservasi melalui BUMD agar pengelolaannya lebih mengarah pada konservasi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Kehutanan Jawa Barat bahwa hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo masih belum menghasilkan keputusan final.

“Masih ada berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” katanya.

Sebelumnya, proses penunjukan pengelola baru ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai tenggat dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemerintah Kota Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.

KDM, sapaan akrabnya, menilai pengelolaan Bandung Zoo melalui BUMD dapat menjadi solusi untuk menjaga fungsi konservasi tanpa terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis.“Tujuannya bukan bisnis. Yang utama menyelamatkan konservasi dan pegawai,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis yang penting bagi Kota Bandung karena masih memiliki kawasan hijau dan pepohonan besar yang terjaga.

“Kawasannya sangat baik, hutannya masih relatif terjaga, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung,” ujarnya.

Meski demikian, KDM tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan proses seleksi pengelola baru apabila perpanjangan waktu disetujui pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengakui proses pencarian pengelola Bandung Zoo belum berjalan sesuai harapan.

Pemkot Bandung diketahui telah mengundang sekitar 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi. Namun, hanya empat pihak yang merespons dan sebatas menyatakan minat awal.

Lantaran minimnya respons tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan tenggat kepada pemerintah pusat guna memberi ruang tambahan dalam proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menawarkan pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo kepada calon investor. Ia telah mengundang 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi pemanfaatan dan pengelolaan kebun binatang tersebut.

"Karena anggaran yang akan dikelola juga besar. Peluang investasinya bisa di atas Rp 50 miliar. Jadi, memang mesti lembaga konservasi yang memiliki kekuatan pengelolaan yang sangat baik," kata Farhan, seperti dikutip Antara, di Bandung, Senin (13/4).

Farhan mengatakan proses penataan dan pengelolaan Bandung Zoo saat ini memasuki tahap penting dengan dibukanya peluang kerja sama bagi lembaga konservasi berbadan hukum. Ia mensyaratkan Lembaga konservasi yang akan mengelola Bandung Zoo harus memiliki reputasi yang sangat baik.

Proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan diawasi oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kota. Pemerintah Kota Bandung juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari transparansi dalam menentukan pengelola baru.

Saat ini Bandung Zoo mendapat perhatian dari publik setelah beberapa satwa koleksinya mati. Farhan juga menyebut minat dari lembaga konservasi internasional untuk mengelola Bandung Zoo menjadi sinyal positif bagi masa depan kebun binatang itu.

"Ini menjadi motivasi kami untuk membentuk pengelolaan yang baik dan bertaraf internasional," ujarnya.

Dari puluhan lembaga yang mendaftar, Farhan mengatakan, hanya peserta dengan reputasi dan kapasitas terbaik yang akan dipilih. Ia menargetkan proses seleksi akan mengerucut pada akhir April 2026 dengan mengedepankan standar profesional dalam menentukan pengelola baru.

Dua Anak Harimau Benggala Mati

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung mengevaluasi tata Kelola Bandung Zoo setelah dua anak harimau Benggala berusia delapan bulan mati.

"Kehilangan dua ekor anakan harimau sebuah pelajaran penting dan pukulan berat buat kami. Kami sangat prihatin, sangat sedih. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa melakukan perbaikan dengan sangat baik," ujar Farhan.

Anak harimau Benggala yang Bernama Huru dan Hara itu dilaporkan mati pada Selasa (24/3) dan Kamis (26/3) di Kebun Binatang Bandung. Huru dan Hara merupakan koleksi satwa di Bandung Zoo yang lahir pada 12 Juli 2025 dari pasangan induk jantan bernama Sahrulkan dan betina bernama Jelita.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut peluang investasi pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mencapai lebih dari Rp50 miliar dalam dua tahun pertama.

"Karena anggarannya yang akan dikelola juga besar ya. Maksudnya, peluang investasinya bisa di atas Rp50 miliar. Jadi, memang mesti lembaga konservasi yang memiliki kekuatan pengelolaan yang sangat baik," kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Farhan mengungkapkan proses penataan dan pengelolaan Bandung Zoo saat ini memasuki tahap penting dengan dibukanya peluang kerja sama bagi lembaga konservasi berbadan hukum.

Ia menyebut 85 lembaga konservasi telah diundang untuk mengikuti proses seleksi dalam kerangka pemanfaatan dan pengelolaan kebun binatang tersebut.

"Yang penting dia (calon pengelola) harus memiliki reputasi yang sangat baik," katanya.

Menurut Farhan, proses seleksi dilakukan secara ketat dan diawasi oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.

Selain itu, Pemkot Bandung juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari transparansi dalam menentukan pengelola baru.

Farhan menilai tingginya perhatian publik serta minat dari lembaga konservasi internasional menjadi sinyal positif bagi masa depan Bandung Zoo.

"Ini menjadi motivasi kami untuk membentuk pengelolaan yang baik dan bertaraf internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan dari puluhan lembaga yang mendaftar, hanya peserta dengan reputasi dan kapasitas terbaik yang akan dipilih.

Ia menargetkan proses seleksi mulai mengerucut pada akhir April 2026 dengan mengedepankan standar profesional dalam menentukan pengelola baru.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para pegawai Bandung Zoo kini bisa tersenyum kembali. Gaji mereka selama dua bulan telah dibayarkan sekaligus oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pembayaran tersebut melebihi janji awal yang sebelumnya hanya akan menutupi tunggakan gaji selama satu bulan. Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengakui dirinya tidak menepati janji awal. Namun, menurutnya, “pengingkaran” janji tersebut justru memberikan hasil yang lebih baik bagi para pegawai kebun binatang.

“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” ujar KDM, Jumat (3/4/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai. Ia berharap pembayaran dua bulan gaji sekaligus dapat membuat para pekerja dan keluarganya merasa lebih tenang.

“Maaf atas pengingkaran janji yang saya miliki. Semoga dengan janji diingkari, anak-istrinya tersenyum lebar,” ucapnya.

Dalam video tersebut, KDM juga tampak bercanda dengan para pegawai Bandung Zoo. Para pekerja terlihat menyambut kabar itu dengan wajah gembira dan senyuman ketika mendengar pengumuman pembayaran gaji dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

KDM menambahkan, pembayaran gaji itu diharapkan dapat meringankan beban para pegawai yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, KDM memastikan persoalan yang membelit Bandung Zoo hampir rampung. Ia menyebut sekitar 90 persen masalah telah terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja serta operasional harian kebun binatang.

“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Tinggal soal pengelolaan dan kepemilikan,” ucap KDM.

Bisnis. com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membayarkan gaji pegawai Bandung Zoo selama dua bulan sekaligus. Pembayaran tersebut melebihi janji awal yang sebelumnya hanya akan menutupi tunggakan gaji selama satu bulan.

Dedi Mulyadi mengakui dirinya tidak menepati janji awal. Namun menurutnya, “pengingkaran” janji tersebut justru memberikan hasil yang lebih baik bagi para pegawai kebun binatang.

“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” katanya, Jumat (3/4/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai. Ia berharap pembayaran dua bulan gaji sekaligus dapat membuat para pekerja dan keluarganya merasa lebih tenang.

“Maaf atas pengingkaran janji yang saya miliki. Semoga dengan janji diingkari, anak istrinya tersenyum lebar,” ucapnya.

KDM, panggilan akrabnya, menambahkan bahwa pembayaran gaji ini diharapkan dapat meringankan beban para pegawai yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, KDM memastikan persoalan yang membelit Bandung Zoo hampir rampung. Ia menyebut sekitar 90 persen masalah telah terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja serta operasional harian kebun binatang.

“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Tinggal soal pengelolaan dan kepemilikan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo menyusul kematian dua anak harimau Benggala akibat serangan virus.

Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya menegaskan peristiwa kematian satwa dilindungi tersebut tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa.

Menurutnya, hal ini menjadi sinyal merah bagi manajemen pengelola di tengah polemik pengelolaan yang masih belum menemui titik terang.

“Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi pelajaran penting. Kematian satwa langka seperti harimau tidak bisa dianggap sepele. Meski disebut akibat virus, tetap harus ada evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Edwin menilai kasus ini mengonfirmasi perlunya intervensi dan perhatian serius terhadap standar perawatan satwa di objek wisata edukasi tersebut.

Terlebih, Bandung Zoo sebelumnya sempat didera persoalan internal berkepanjangan yang dikhawatirkan berdampak pada operasional harian.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti peran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa.

“Pemkot Bandung harus memastikan seluruh hewan dirawat dengan baik. Namun faktanya, hal itu belum sepenuhnya terwujud,” tegas Edwin.

Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, legislatif mendorong penguatan koordinasi lintas instansi yang melibatkan Pemkot Bandung, Kementerian Kehutanan, hingga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

Beberapa di antaranya yaitu standarisasi perawatan mulai dari aspek pakan, higienitas kandang, hingga protokol pemeriksaan kesehatan berkala wajib diperketat.

“Jangan sampai kejadian ini terulang. Semua pihak harus memastikan satwa di Kebun Binatang Bandung mendapat perawatan yang layak. Ini momentum untuk berbenah,” tandasnya.

Sebelumnya, dua anak harimau Benggala yang diberi nama Huru dan Hara dilaporkan mati setelah terpapar virus panleukopenia. Keduanya mengembuskan napas terakhir dalam kurun waktu berdekatan, yakni pada Selasa (24/3) dan Kamis (26/3).

Meski upaya penanganan medis telah dilakukan secara kolaboratif oleh Rumah Sakit Hewan Cikole, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), BBKSDA, serta tim medis internal kebun binatang, nyawa kedua satwa eksotis tersebut tetap tidak tertolong.

Kematian ini menambah daftar panjang tantangan dalam konservasi satwa di jantung Kota Bandung tersebut.