Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Hal itu disampaikan Airlangga usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

"Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga," kata Airlangga dalam pernyataan pers.

Airlangga mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan batas defisit tetap terjaga sesuai ketentuan.

Menurut dia, dengan adanya efisiensi di berbagai K/L, target defisit APBN sebesar 3 persen dapat dipertahankan.

Airlangga tidak merinci lebih jauh terkait efisiensi yang akan dilakukan terhadap kementerian/lembaga tersebut. Namun, dirinya menyebut efisiensi itu tidak menyasar anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"(Efisiensi anggaran MBG) Tidak ada," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Belakangan ini, muncul kabar penyesuaian ambang batas defisit APBN untuk menjaga efek tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

“Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik terus, pertama itu ya efisiensi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L.

Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung, sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.

“Yang ada program tambahan, kami tunda sampai memungkinkan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi, kami fokus ke anggaran yang ada,” katanya menambahkan.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang bisa dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya bakal memakan waktu seminggu ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Menkeu juga mengatakan pemangkasan anggaran K/L itu nantinya tidak membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagaimana efisiensi belanja pada awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025.

“Nggak ada (Inpres),” ujar Purbaya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. ​​​​​​Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Nah, kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak yang sekarang. Ini skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga saat memaparkan skenario pertama.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap tantangan berat dalam menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Airlangga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ambang batas defisit 3 persen kini sangat sulit untuk dipertahankan akibat gejolak geopolitik global.

Menurut Airlangga, menjaga defisit tetap di bawah 3 persen akan membawa konsekuensi besar terhadap rencana pembangunan nasional.

"Artinya, berbagai skenario defisit sulit dipertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan pertumbuhan," kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tiga simulasi berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.

Skenario pertama, harga minyak USD86 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3 persen, tingkat bunga SBN 7,2 persen, dan defisit mencapai 3,18 persen.

Skenario kedua, harga minyak melonjak ke USD97 per barel dengan kurs Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat ke 5,2 persen dengan angka defisit membengkak menjadi 3,53 persen.

Skenario ketiga (terburuk), harga minyak menembus USD115 per barel dengan kurs Rp17.500 per dolar AS. Pada titik ini, angka defisit diperkirakan melonjak tajam hingga 4,06 persen.

Mengingat risiko fiskal yang besar, Airlangga menekankan perlunya tindak lanjut melalui koordinasi yang lebih spesifik.

"Ini beberapa skenario yang perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci ekonomi lainnya. Selain Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut memberikan pemaparan mengenai strategi mitigasi dampak energi dan ekonomi makro di tengah ketidakpastian dunia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan mengenai penyesuaian defisit APBN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat fungsi menteri berperan sebagai pembantu presiden.

"Kalau perintah kan kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," kata Purbaya.

Opsi pelebaran defisit muncul akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, yang mendorong lonjakan harga energi dan meningkatkan ketidakpastian global.

Terkait tekanan tersebut, Purbaya menyatakan akan terus menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.

Keputusan penyesuaian APBN pun akan berfokus pada potensi risiko itu.

Sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi dengan menghitung setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Pada asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel.

Bila harga minyak bertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah, maka defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen PDB.

Meski begitu, Menkeu memastikan pengelolaan APBN sejauh ini dilakukan secara hati-hati.

Bila ditinjau dalam perspektif yang lebih luas, lanjut dia, defisit fiskal yang melebar juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, misalnya, Indonesia mampu mencetak pertumbuhan yang relatif cepat ke level 5,11 persen (year-on-year/yoy) dengan defisit 2,92 persen PDB.

Purbaya menyebut kinerja ini cukup bersaing dengan negara sejawat.

Sebagai pembanding, Malaysia mencatatkan pertumbuhan 5,17 persen (yoy) dengan defisit 6,41 persen PDB.

Sementara, Vietnam mencetak rekor pertumbuhan 8,02 persen (yoy) dengan defisit 3,6 persen PDB.

Dengan performa itu, Purbaya meyakini posisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman.

Bendahara negara pun berhati-hati dalam menyikapi sorotan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody's Investors Service terhadap pengelolaan APBN dalam menentukan kebijakan fiskal.

"Kalau dari angka itu saja seharusnya nggak ada masalah. Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kami pelajari. Tapi, yang jelas, sampai saat sekarang, kami akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," tuturnya.

Adapun ambang batas defisit APBN sebesar 3 persen PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perubahan terhadap batas defisit perlu melalui perubahan undang-undang atau regulasi baru yang menjadi payung hukum.

Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen pada COVID-19, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Regulasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19.

Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026