Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Peraturan OJK (POJK) yang mengatur proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa saat ini tengah proses perancangan POJK tersebut dan telah memasukannya ke program legislasi (proleg) mendesak OJK.

"Targetnya tahun ini, kami sudah masukkan di proleg mendesak di OJK. Jadi, karena tidak lagi menunggu PP (peraturan pemerintah), sekarang sedang drafting penyusunan peraturan dan pada saatnya nanti akan diputuskan di forum rapat Dewan Komisioner OJK. Timeline-nya kurang lebih tiga bulan ke depan,” ujar Hasan kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Setelah POJK resmi diterbitkan, Hasan mengatakan tentunya BEI juga akan menyesuaikan peraturan di internalnya dengan mengikuti peraturan demutualisasi yang telah ditetapkan.

Ia melanjutkan, proses demutualisasi tetap harus memperhatikan aspek tata kelola yaitu melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI.

“Setelah itu, praktis sebetulnya sudah dapat dilakukan pengaturan di bursa yang juga harus merubah karena ada perubahan pengaturan terkait demutualisasi ini. Lalu tentu aksi korporasi demutualisasi ini harus dijalankan sesuai tata kelola yang ada melalui forum RUPS atau RUPS Luar Biasa,” ujar Hasan.

Sebagai informasi, POJK demutualisasi yang tengah dirancang oleh OJK akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan BEI dari saat ini dengan sistem mutual menjadi demutual.

Selain aspek kelembagaan, regulasi tersebut juga akan mengatur tata kelola, manajemen risiko, hingga perubahan karakteristik infrastruktur Bursa setelah beralih dari sistem mutual menjadi demutual.

OJK akan mengawali proses demutualisasi BEI melalui private deal antar Anggota Bursa, yang mana tahapannya masih menunggu terbitnya peraturan POJK sebagai dasar pelaksanaannya.

Adapun, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tahun 2026 yang telah diundangkan sebagai UU Nomor 4 Tahun 2026, telah melakukan perubahan bahwa proses demutualiasi BEI akan menjadi kewenangan OJK dan tidak perlu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam RDP di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya demutualisasi bursa efek,” kata Hasan Fawzi kepada pers saat ditemui di BEI, Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, penguatan landasan hukum demutualisasi bursa tersebut kemungkinan akan dilakukan melalui revisi UU P2SK.

Setelah revisi tersebut disetujui dan disahkan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan aturan turunan lainnya, salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian, OJK akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) terkait sesegera mungkin.

“Tentu akan prosesnya nanti undang-undangnya dahulu baru kemudian PP-nya dan kemudian nanti kami turunkan dalam bentuk aturan pelaksanaan, baik perubahan di OJK, Peraturan OJK, maupun nanti perubahan peraturan di Bursa Efek Indonesia,” ucap Hasan.

Sebelumnya, Hasan Fawzi mengatakan, pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan pelaksanaan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu terbitnya rumusan peraturan pelaksanaannya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nah, mekanisme dan sebagainya terus terang kami harus menunggu rumusan, yang nanti di aturan pelaksanaannya diawal itu ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kalau rumusan mekanismenya tentu nanti POJK dan tentu nanti peraturan Bursa yang terkait akan harus menyelaraskan,” ujar Hasan diwawancarai cegat di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Apabila dalam PP tersebut belum diatur secara rinci terkait mekanisme demutualisasi, ​​​​Hasan menjelaskan OJK akan menyiapkan mekanisme yang paling memungkinkan untuk diterapkan, serta memastikan keterlibatan dan peran dari para pemegang saham BEI saat ini untuk menetapkan skema yang paling tepat.

“Tentu, pada saatnya sesuai dengan aksi korporasi perusahaan, juga akan melibatkan keputusan dan peran dari para pemilik saat ini. Yang memang saat ini terbatas baru dimiliki oleh secara mutual secara tertutup oleh para perantara pedagang efek dan anggota Bursa. Nah jadi ini masih bergulir,” ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, penerbitan PP untuk proses demutualisasi BEI memang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Sesuai UU tersebut, Ia menjelaskan bahwa penyusunan PP harus melalui proses perumusan oleh pemerintah dan kemudian akan dimintakan persetujuan ke DPR RI terlebih dahulu.

"Jadi tentu kita tunggu ya. Bayangan saya kalau mengacu pada ketentuan Undang-Undang (UU) itu, pada saat PP itu sudah selesai rumusannya oleh pemerintah tentu akan diajukan ke DPR. dan nanti kita sama-sama lihat hasil akhir yang menjadi PP yang akan diundangkan sesuai dengan mekanisme itu seperti apa,” ujar Hasan.

Dalam kesempatan ini, Ia memastikan OJK akan terus mencermati perkembangan penyusunan PP tersebut dan melakukan langkah-langkah persiapan yang memungkinkan untuk dilakukan lebih awal, sembari menunggu ketentuan final yang nantinya akan diberlakukan secara efektif.

“Kami tentu akan dari waktu ke waktu mencermati dan kalau ada yang bisa kita lakukan lebih awal untuk persiapannya nanti akan kami lakukan. Sambil menunggu bentuk final dan ketentuan yang memang sudah diputuskan nanti pada saat PP itu efektif berlaku,” ujar Hasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana demutualisasi BEI dapat dilakukan melalui dua tahap, diantaranya melalui skema private placement atau penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Airlangga menilai reformasi di sektor keuangan, khususnya pasar modal, perlu terus didorong, dengan salah satu langkah yang disiapkan pemerintah yaitu Demutualisasi Bursa guna memperkuat tata kelola dan transparansi.

“Nah, ini yang disiapkan dengan peraturan pemerintah, demutualisasi bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement dan kedua bisa dengan IPO,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, Demutualisasi menjadi penting agar aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpisah secara jelas antara Bursa dan Anggota Bursa (AB), sehingga diharapkan pengelolaan pasar modal semakin independen dan kredibel ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan terkait demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan ditargetkan terbit pada kuartal I tahun 2026.

Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani untuk turut membantu menyesuaikan bursa Indonesia agar memenuhi standar internasional yang paling tinggi untuk menciptakan kepercayaan.

“Arahannya ya bahwa bursa kita ini harus sesuai dengan standar yang paling tinggi, standar internasional yang paling tinggi, karena itu menciptakan kepercayaan,” ujar Rosan ketika dijumpai setelah rapat dengan Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Rosan juga menyampaikan bahwa penyesuaian standar bursa Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi.

Transparansi, lanjut dia, sangat menentukan kepercayaan pemilik modal untuk berinvestasi, baik di pasar modal maupun investasi jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkapkan bahwa dalam pembicaraannya dengan Presiden, Rosan bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan sejumlah langkah terkait dengan MSCI dan situasi bursa Indonesia.

Salah satunya adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Itu kan kami bersama-samalah, ditanya Presiden bagaimana perkembangan bursa, kami bersama-sama menyampaikan ke Presiden perkembangannya apa, terus apa yang dilakukan,” ucap Rosan.

Langkah-langkah yang diajukan, kata Rosan, tidak hanya bertujuan untuk merespons MSCI, tetapi juga meningkatkan pasar Indonesia menjadi lebih baik dan transparan.

“Kepercayaannya juga lebih meningkat, baik dalam maupun luar negeri. Itu yang kami sampaikan,” kata Rosan.

Diwartakan sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) diperlukan untuk memperkuat kredibilitas, permodalan, dan daya saing pasar modal nasional di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pandu menjelaskan demutualisasi merupakan perubahan model bursa dari kepemilikan anggota dan nirlaba menjadi perusahaan yang dimiliki pemegang saham dan berorientasi profit, sehingga tata kelola dan akuntabilitas dapat diperkuat.

Menurut dia, perubahan model tersebut akan memperjelas garis tanggung jawab dan hak pengambilan keputusan, memperkuat pelaporan dan keterbukaan, serta meningkatkan integritas pasar.

Pandu mengatakan demutualisasi juga membuka ruang penghimpunan dana melalui private placement atau penempatan terbatas maupun mekanisme lainnya, mempercepat pengambilan keputusan untuk aksi korporasi, serta menarik investor institusi, asing, dan strategis.

Pandu menambahkan Danantara mengapresiasi dukungan regulator dan parlemen terhadap inisiatif tersebut, serta berharap proses regulasi dapat berjalan dan mendorong penguatan pasar pada paruh kedua tahun ini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) diperlukan untuk memperkuat kredibilitas, permodalan, dan daya saing pasar modal nasional di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pandu menjelaskan demutualisasi merupakan perubahan model bursa dari kepemilikan anggota dan nirlaba menjadi perusahaan yang dimiliki pemegang saham dan berorientasi profit, sehingga tata kelola dan akuntabilitas dapat diperkuat.

“Demutualisasi, menurut pandangan kami, adalah model bursa modern untuk membangun kredibilitas, permodalan, dan daya saing,” kata Pandu dalam paparannya pada Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, perubahan model tersebut akan memperjelas garis tanggung jawab dan hak pengambilan keputusan, memperkuat pelaporan dan keterbukaan, serta meningkatkan integritas pasar.

Pandu mengatakan demutualisasi juga membuka ruang penghimpunan dana melalui private placement atau penempatan terbatas maupun mekanisme lainnya, mempercepat pengambilan keputusan untuk aksi korporasi, serta menarik investor institusi, asing, dan strategis.

“Demutualisasi menghadirkan investor institusi, investor asing, dan investor strategis, serta mengurangi dominasi oleh satu kelompok pemangku kepentingan tertentu,” ujar dia.

Ia menilai penguatan tata kelola bursa menjadi penting mengingat pasar modal Indonesia saat ini didominasi investor ritel dengan jumlah lebih dari 21 juta orang, sementara peran investor institusi masih perlu diperkuat.

Selain itu, Pandu menyebut rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 0,6 kali, lebih rendah dibandingkan sejumlah bursa global yang rata-rata berada di kisaran dua hingga tiga kali PDB.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praktik demutualisasi bukanlah hal yang baru dan telah diterapkan di berbagai bursa dunia, seperti Bursa Efek Australia pada 1998 dan Bursa Efek Nasional India sejak 1992.

Pandu menambahkan Danantara mengapresiasi dukungan regulator dan parlemen terhadap inisiatif tersebut serta berharap proses regulasi dapat berjalan dan mendorong penguatan pasar pada paruh kedua tahun ini.

“Kami mengapresiasi regulator, OJK, serta parlemen yang mendukung inisiatif ini, dan berharap dapat segera terealisasi,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan peningkatan minimal free float saham sebesar 15 persen dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan upaya untuk memenuhi standar internasional sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

"Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI)," ujar Ibrahim saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Senin.

Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia.

"MSCI itu meminta reformasi, semua direformasi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi," kata Ibrahim.

Sebagai informasi, OJK menargetkan penerapan untuk peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi sebesar 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky memastikan bahwa OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan proposal sesuai yang dibutuhkan ke MSCI.

Ia mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh MSCI adalah keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam melaksanakan action plan terkait proposal yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan dengan MSCI, OJK dan SRO menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia, diantaranya melalui pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

Selain itu, penerapan klasifikasi investor yang lebih granular dari sebelumnya tujuh sub-tipe investor menjadi 27 sub-tipe investor, serta menyampaikan terkait dengan rencana kenaikan free float saham dari saat minimum sebesar 7,5 persen menjadi minimum 15 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi perusahaan terbuka dengan saham yang dapat dimiliki oleh publik tidak akan menimbulkan konflik kepentingan,

Ia juga memastikan konflik kepentingan tidak akan terjadi meskipun jika nantinya Danantara Indonesia menjadi salah satu pemegang saham (shareholders) di BEI. Hal tersebut karena operasional bursa saham akan tetap diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.

“OJK-lah yang melakukan pengaturan. Pemegang saham ya fokus kepada profit (mencari keuntungan) untuk institusi itu,” ujar Pandu Sjahrir dalam wawancara cegat di Gedung BEI, Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan, fokus stakeholders adalah untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan laba yang nantinya dapat dibagikan sebagai dividen bagi seluruh pemegang saham.

Dengan adanya pembagian peran tersebut, ia meyakini bahwa independensi pengaturan pasar modal domestik tetap terjaga.

"Kita juga ingin lebih maju lagi kan. Kita ingin pasar modal kita lebih dalam. Jadi, whereas (sementara) fungsi untuk regulator diperjelas, fungsi pemegang saham juga jelas," tutur Pandu.

Ia juga memastikan bahwa BEI nantinya tidak akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait rencana Danantara Indonesia untuk menginvestasikan 50 persen dananya di dalam negeri, Pandu mengatakan sebagian investasi akan dilakukan di pasar modal, baik dalam bentuk obligasi maupun ekuitas.

“Kami melihat (instrumen investasi seperti obligasi dan ekuitas) menarik. Saya nggak bakal juga describe specifically (merinci secara spesifik) berapa persen (investasi yang digelontorkan di pasar modal), karena pemain-pemain pasar modal ini sangat pintar, yang pasti kami akan terus berinvestasi di pasar modal Indonesia,” katanya.

Demutualisasi bursa merupakan salah satu upaya regulator untuk mereformasi pasar modal Indonesia, memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi benturan kepentingan.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses demutualisasi BEI dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan peraturan terkait ditargetkan terbit pada kuartal I tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Self-Regulatory Organization (SRO) terkait untuk memastikan terjaganya operasional pasar modal di tengah transisi kebijakan maupun kepemimpinan saat ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku SRO terkait saat ini sedang berupaya untuk memperkuat transparansi, integritas, dan penataan pasar modal Indonesia melalui sejumlah perubahan kebijakan, seperti peningkatan batas free float dan demutualisasi bursa.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, peningkatan free float tersebut akan memperbanyak saham yang dilepas ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas.

Ia mengatakan, peningkatan transparansi juga diimplementasikan melalui pengetatan aturan beneficial ownership secara transparan serta kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.

“Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” ujarnya.

Sementara terkait transisi kepemimpinan di kedua SRO tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal.

Pada Jumat (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut mengundurkan diri di hari yang sama.

Meskipun ditinggal sejumlah petinggi SRO, pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

“Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga.

Pada Sabtu sore, OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Sedangkan BEI belum mengumumkan pengganti Direktur Utama mereka. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Demutualisasi sendiri diarahkan agar bursa menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan keterlibatan Danantara Indonesia sebagai calon pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pasca-demutualisasi bisa dilihat sebagai upaya memperkuat kelembagaan pasar modal.

“Demutualisasi sendiri diarahkan agar bursa menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel,” ungkap Yusuf Rendy Manilet kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Apabila Danantara berperan sebagai investor strategis yang mendukung tata kelola penguatan manajemen risiko, serta modernisasi infrastruktur, katanya, maka struktur pasar berpotensi menjadi lebih efisien dan sehat.

Dilihat dari segi transparansi, kepemilikan institusional dinilai dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Namun, pasar juga sensitif terhadap potensi konflik kepentingan.

“Karena itu, penting memastikan bahwa keterlibatan Danantara tidak menimbulkan persepsi adanya pengaruh kebijakan yang terlalu besar dalam operasional bursa, sehingga transparansi tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga dipercaya oleh pelaku pasar,” ujar dia.

Isu independensi turut menjadi perhatian utama, mengingat fungsi ideal bursa sebagai institusi pasar yang netral.

Jika posisi Danantara dirancang proporsional dengan tata kelola yang jelas, kehadiran badan tersebut dianggap dapat membantu menjaga stabilitas dan profesionalisme BEI.

Di sisi lain, seandainya ruang intervensi tak diatur dengan baik, ada risiko persepsi bahwa mekanisme pasar menjadi kurang marketdriven.

Dari sisi investasi, kata Yusuf, keterlibatan Danantara dapat dibaca sebagai sinyal komitmen untuk memperkuat ekosistem pasar modal.

Hal ini bisa berdampak positif bila diikuti dengan peningkatan likuiditas, pengembangan produk, dan perlindungan investor.

“Investor, khususnya asing, umumnya memperhatikan kualitas institusi. Karena itu, konsistensi kebijakan dan tata kelola akan sangat menentukan,” ucap ekonom CORE.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya berminat untuk menjadi salah satu pemegang saham BEI setelah demutualisasi bursa efek diterapkan.

Terkait skema masuknya apakah melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain, Rosan menyebut hal itu masih dikaji melihat struktur terbaik yang disiapkan dalam proses demutualisasi.

Sebagaimana diketahui, demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain.

Skema itu bertujuan memisahkan kepentingan anggota bursa dan pengelola bursa untuk mengurangi potensi benturan kepentingan.

Pemerintah mempercepat penyelesaian aturan demutualisasi BEI agar bisa diproses tahun ini.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi benturan kepentingan di pasar modal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

DPR RI akan mengawal secara ketat seluruh proses demutualisasi BEI, termasuk rencana masuknya Danantara sebagai pemegang saham

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firnando Ganinduto mengatakan demutualisasi bursa harus memperkuat kedaulatan pasar modal nasional.

Pasalnya, kata dia, demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola pasar modal agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

"DPR RI akan mengawal secara ketat seluruh proses demutualisasi BEI, termasuk rencana masuknya Danantara sebagai pemegang saham, ucap Firnando dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain.

Skema itu bertujuan memisahkan kepentingan anggota bursa dan pengelola bursa untuk mengurangi potensi benturan kepentingan.

Firnando menegaskan pasar modal merupakan aset strategis negara, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaannya harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Dikatakan bahwa rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk menjadi pemegang saham BEI pasca-demutualisasi menjadi perhatian serius DPR RI.

Langkah tersebut dinilai ia strategis karena menyangkut arah pengelolaan pasar modal nasional ke depan, terutama dalam memastikan bursa tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga berperan sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional.

Namun demikian, dirinya menekankan perubahan struktur kepemilikan bursa harus tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan nasional serta memberikan perlindungan yang kuat bagi seluruh investor, khususnya investor ritel.

Menurut dia, keterlibatan Danantara sebagai calon pemegang saham bursa dapat menjadi nilai tambah apabila diarahkan untuk memperkuat stabilitas pasar dan pendalaman pasar keuangan.

“Kami menyambut baik minat Danantara, tetapi yang terpenting adalah memastikan bahwa kehadirannya benar-benar berfungsi sebagai strategic anchor yang memperkuat kedaulatan pasar modal Indonesia, bukan justru membuka ruang dominasi kepentingan tertentu,” ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan kerangka regulasi yang jelas, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Untuk itu, Firnando menilai proses demutualisasi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis bursa dan fungsi publik pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana pembangunan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan mundur Dirut BEI di tengah dinamika IHSG justru merupakan langkah yang tepat dan dibutuhkan sebagai bentuk positive shock therapy bagi pasar,

Jakarta (ANTARA) - Pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rencana demutualisasi.

“Keputusan mundur Dirut BEI di tengah dinamika IHSG justru merupakan langkah yang tepat dan dibutuhkan sebagai bentuk positive shock therapy bagi pasar,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, kebutuhan pasar ketika IHSG mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt) bukan hanya menyoal kebijakan teknis, tetapi juga sinyal psikologis.

Mundurnya pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab moral dianggap memberikan pesan kuat bahwa otoritas serius memulihkan kepercayaan pasar.

“Dan itu terlihat dari respons rebound pasar sesaat setelah pengumuman,” ujar Yusuf.

IHSG pada Jumat dibuka menguat 88,88 poin atau 1,08 persen ke posisi 8.321,08. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 11,59 poin atau 1,43 persen ke posisi 824,60.

Dia menambahkan, kejatuhan IHSG juga dipicu oleh sentimen negatif Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi free float.

Oleh sebab itu, pergantian kepemimpinan dapat menjadi simbol komitmen untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini dipersoalkan.

“Jika posisi tetap dipertahankan di tengah kegagalan menjaga stabilitas, risiko capital outflow justru lebih besar karena investor asing kehilangan kepercayaan. Jadi, mundur bukan tanda kelemahan, tapi upaya mencegah krisis kepercayaan yang lebih dalam,” jelas Yusuf.

Sama halnya, mundurnya Dirut BEI di tengah rencana demutualisasi juga dianggap memberikan sentimen positif untuk jangka panjang.

Demutualisasi menuntut standar tata kelola perusahaan (GCG) yang lebih tinggi, kata Yusuf, sehingga pergantian pejabat ini bisa dimaknai sebagai proses “pembersihan” sebelum transformasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aturan demutualisasi rampung pada semester I-2026. Artinya, BEI akan dianggap lebih kredibel bila dipimpin figur baru yang bebas beban masa lalu.

“Bagi investor global, ini sinyal bahwa BEI tidak lagi menoleransi praktik ketidakterbukaan, termasuk isu free float. Jadi, meski ada sedikit ketidakpastian jangka pendek, secara struktural langkah ini membuka ruang reformasi total agar BEI pasca-demutualisasi benar-benar berkelas global dan lebih transparan,” tutur Yusuf.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026