Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dalam merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin menyampaikan bahwa pihaknya diundang oleh DPR hari ini untuk memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi terkini, sekaligus merumuskan langkah respons menghadapi perkembangan global maupun domestik.

Menurutnya, hal paling krusial adalah bagaimana setiap negara merespons kondisi tersebut, terutama dengan menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek.

“Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai, bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek,” katanya.

Marie juga menyoroti dampak ketidakpastian global, seperti kenaikan harga minyak yang turut memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi hal yang sangat ditekankan dalam pembahasan.

Selain itu, DEN menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Namun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang lebih besar dibanding sejumlah negara peer menjadi perhatian tersendiri, terutama dalam menjaga tingkat kepercayaan pasar.

“Secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik, namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita harus mewaspadai dan menjaga isu confidence dan trust,” ujarnya.

Marie menegaskan bahwa penguatan kepercayaan tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan masing-masing lembaga teknis yang berwenang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kinerja perekonomian nasional akan terus meningkat meski angka kemiskinan meningkat.

Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu bahwa naiknya tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Namun, menurut Luhut, dampak meningkatnya angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bisa diredam dengan berbagai strategi.

“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.

Selain efisiensi, Luhut menyebut sinergi untuk memanfaatkan bonus demografi bisa menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi.

Luhut menyoroti bahwa berbagai otoritas perlu bekerja sama untuk mengelola modal bonus demografi Indonesia sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Terlebih, lanjut dia, Indonesia mengembangkan transformasi digital pemerintahan (GovTech). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga kinerja perekonomian nasional, salah satunya melalui pemberantasan korupsi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya pula.

Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan akan melibatkan PT Telkom (Persero) untuk memenuhi kebutuhan server sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pemerintah masih bakal menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah tersedia.

“Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tapi, sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi, didesain oleh teman-teman untuk nanti, ya, Telkom yang kita mainkan (libatkan). Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi in the end nanti mungkin kita akan coba lihat,” kata Luhut.

Sementara itu, Perlinsos Digital ditargetkan akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional (untuk) 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut.

Luhut yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia menambahkan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, Luhut mencatat saat ini sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah yang melakukan uji coba. Masyarakat di daerah-daerah tersebut pun ditargetkan untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli, mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos Digital ini pada awal bulan depan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema manfaat bantuan sosial (bansos) yang sedang disempurnakan pemerintah tak mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah berjalan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Jodi Mahardi, menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

“Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Jodi.

Dengan begitu, dia meluruskan, angka Rp5,4 juta yang beredar sebelumnya bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.

Menurut Jodi, angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada.

“Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama,” katanya menambahkan.

Jodi menyatakan transformasi kebijakan penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ke depan subsidi bantuan sosial (bansos) tidak akan lagi berupa barang, namun berbentuk cash transfer sebesar Rp5,4 juta per orang.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Saat ini, kata Luhut pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

Lihat video: Sistem Pajak dan Cukai Bakal Dirombak? Luhut Minta DSI Ambil Peran Utama!



Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui sistem tersebut, Luhut mengatakan pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. “Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.

Luhut juga menekankan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menyatakan hasil survei independen terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan bahwa 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki setidaknya satu pemasok skala kecil.

"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, paling tidak memiliki satu suplier kecil," ujar Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Seto, setiap SPPG rata-rata menggandeng tiga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan baku maupun kebutuhan operasional lainnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Lebih lanjut, Seto menyebut sekitar 65 persen UMKM yang menjadi pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Kondisi tersebut menunjukkan manfaat ekonomi program MBG lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal di daerah.

"Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah suplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," terangnya.

Survei DEN juga menemukan bahwa hampir 99 persen tenaga kerja yang bekerja di SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan program MBG turut menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya, DEN mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 70 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait akses permodalan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jenis komoditas yang dimaksud.

"Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam," kata Seto.

Seto menambahkan, penguatan rantai pasok lokal melalui program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen.

Hasil survei tersebut telah dilaporkan DEN kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk pengembangan program MBG ke depan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Sebelumnya santer dikabarkan, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu akan diangkat jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa .

"Mau ketemu kan (sama Presiden). Iya (bertemu Presiden)," kata Chatib kepada awak media.

Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat



Chatib yang tiba bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan itu pun enggan merespons lebih lanjut mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dirinya hanya menegaskan pertemuan itu akan berlangsung dengan sejumlah tokoh.

"Tanya pak Luhut. Tuh ada… rame-rame kok," ujarnya.

Sementara ketika ditanya awak media bahwa nama Chatib santer diisukan masuk kabinet Prabowo, dirinya hanya menegaskan tidak tahu informasi tersebut. "Saya nggak tahu. (Pertemuannya) sama pak Luhut, bareng."

Luhut pun menegaskan, bahwa dirinya rutin bertemu Presiden Prabowo. "Nggak ada jadwal. Ya, kita, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 Minggu gitu," ujarnya.

Klarifikasi Purbaya soal Isu Mundur: Sebagian Informasinya Betul, Sebagian Salah



Pada kesempatan itu, Luhut juga sempat merespons BI rate yang mendadak dinaikkan. "Nggak. Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke."

"Tapi memang kita perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang Teluk ini juga masih perang apa, perang Hormuz ini masih berkelanjutan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebelumnya tidak menggeser fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Luhut usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/6), mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Jodi, fokus utama usulan yang disampaikan Luhut spesifik dan terbatas pada sektor SDA, yang dinilai membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara.

Dalam konteks itu, Luhut menyoroti pentingnya penguatan Simbara sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem.

Pasalnya, Simbara menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.

Sistem tersebut memungkinkan proses monitoring dilakukan secara lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.

“Ke depan, pendekatan seperti Simbara diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” ujar Jodi.

Dia melanjutkan, bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan akal imitasi (AI).

Langkah itu dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, dan meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencegah kebocoran potensi negara.

“Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA. Bapak Luhut senantiasa menekankan bahwa birokrasi yang tangkas harus berani mengadopsi teknologi silang instansi demi efisiensi nasional,” tutur Jodi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.

“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Salah satu fokus utama langkah antisipatif tersebut adalah memitigasi potensi lonjakan harga energi, khususnya menyangkut pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang tepat, dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal.

Ketua DEN menekankan bahwa penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang penuh dinamika.

Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik ini bukan semata sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah peluang strategis.

Ketua DEN terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center guna menangkap potensi pergeseran arus modal global.

"Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global," ujarnya.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, Luhut optimistis momentum ini dapat dijadikan katalis bagi lompatan kemajuan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet itu membeberkan bahwa dalam pertemuan Prabowo dan Luhut membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tetap terkendali. Termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech) salah satunya dalam rangka penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Diketahui, bahwa digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.



Luhut Lapor Prabowo: Iran Tak Mungkin Tutup Selat Hormuz Seterusnya



“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” tulis keterangan tersebut.