JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ke depan subsidi bantuan sosial (bansos) tidak akan lagi berupa barang, namun berbentuk cash transfer sebesar Rp5,4 juta per orang.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Saat ini, kata Luhut pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

Lihat video: Sistem Pajak dan Cukai Bakal Dirombak? Luhut Minta DSI Ambil Peran Utama!



Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui sistem tersebut, Luhut mengatakan pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. “Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.

Luhut juga menekankan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

ACEH - Pendampingan Account Officer (AO) memiliki peran penting dalam tumbuhnya jutaan usaha ultra mikro di Indonesia. Bagi banyak ibu-ibuprasejahtera, akses terhadap layanan keuangan sebelumnya sering kali terasa rumit, bahkan menimbulkan rasa takut untuk memulai.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, situasi itu perlahan berubah melalui pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Tidak hanya menghadirkan pembiayaan tanpa agunan, PNM juga membangun ruang belajar dan pendampingan intensif bagi para perempuan prasejahtera agar mampu mengembangkan usaha secara bertahap dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut dilakukan langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) PNM yang setiap minggu turun ke lapangan menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal, melainkan mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin usaha, hingga kemandirian ekonomi keluarga.

“Pendampingan yang dilakukan PNM dijalankan secara langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) yang setiap minggu hadir menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal usaha, tetapi juga mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin dalam menjalankan usaha, hingga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Melalui pertemuan kelompok rutin, para nasabah mendapatkan kesempatan untuk belajar mengelola usaha, memahami tanggung jawab keuangan, serta membangun kepercayaan diri dalam menjalankan usaha ultra mikro yang menjadi penopang kehidupan keluarga sehari-hari.

Pendekatan ini menjadi bagian dari model pemberdayaan sosial yang dijalankan PNM di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini, PNM telah hadir di hampir seluruh provinsi melalui 3.655 kantor layanan yang menjangkau sekitar 22,9 juta pengusaha ultra mikro dari Sabang hingga Merauke.

Lihat video: BKPM Dorong Kolaborasi Pelaku UMKM dengan Pengusaha

Skala pendampingan yang luas tersebut memperlihatkan bahwa layanan keuangan bagi masyarakat prasejahtera tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran modal semata. Dibutuhkan kehadiran langsung di tengah masyarakat agar proses pembiayaan berjalan aman, produktif, dan mampu menciptakan dampak sosial yang nyata.

Karena itu, struktur biaya layanan PNM juga mencakup proses pendampingan lapangan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat aktivitas edukasi sederhana mengenai pengelolaan usaha, penguatan kelompok usaha perempuan, hingga kunjungan rutin AO yang memastikan usaha nasabah dapat berkembang secara bertanggung jawab.

Model pendampingan tersebut dinilai menjadi salah satu pembeda utama PNM dibanding layanan keuangan konvensional lainnya. Sebab, fokus utama yang dibangun bukan hanya pada akses modal, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi perempuan prasejahtera agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Bagi banyak nasabah, kehadiran AO bukan sekadar petugas lapangan, melainkan sahabat belajar yang hadir mendengar persoalan usaha dan memberikan motivasi di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil.

“Dengan pendekatan pemberdayaan yang konsisten, PNM berupaya menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat dampak sosial bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia,” ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Pati bekerja sama dengan Bhayangkari Polresta Pati menggelar fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembukaan rekening bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pati.

Kegiatan yang berlangsung di kantor Bank Jateng KCK Pati tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui kepemilikan NIB, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perbankan.

Dalam pelaksanaannya, para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan untuk registrasi NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, mereka juga difasilitasi membuka rekening guna memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Pramudjianto, Pemimpin Bank Jateng KCK Pati, mengatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM agar semakin berkembang. Dengan adanya kemudahan perizinan dan akses perbankan tersebut, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Pati semakin berkembang, tertib administrasi, serta mampu bersaing di pasar lokal hingga nasional.

“Kami menyadari kendala utama UMKM seringkali terletak pada aspek administrasi dan akses permodalan. Dengan kepemilikan NIB serta rekening Bank Jateng, para pelaku usaha kini memiliki identitas resmi yang diakui negara. Ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses kredit usaha yang lebih kompetitif maupun program bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara lembaga keuangan dan organisasi masyarakat seperti Bhayangkari menjadi faktor penting dalam mempercepat penguatan ekonomi daerah.

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan skema kredit Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh atau Haguet, yang menyasar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor prioritas.

"Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta per debitur," jelas Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Kalteng, Jumat.

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan.

Skema kredit UMKM Haguet dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perbankan khususnya Bank Kalteng dengan dukungan lembaga penjamin.

Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.

Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, yakni enam persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen oleh pihak bank.

Dengan demikian, debitur hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa bunga.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

Program Haguet mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Kredit Haguet juga menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

"Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur.

Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.

Fajar Muhamad Nur, mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan, terutama daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.

“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Fajar menekankan pentingnya langkah antisipasi dari Dinkukmdagin, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ia khawatir lonjakan harga dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat serta menimbulkan persoalan sosial.

“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat karena daya beli menurun,” ujarnya.

Selain persoalan harga bahan pokok, Komisi IV juga membahas arah regulasi yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Menurut Fajar, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat setiap tahun, serapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.

“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya. Tujuannya merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih detail.

“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Komisi IV mendorong Pemkot Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya.

Komisi II DPRD Kota Bogor-BUMD Raker Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026

Ia juga mengungkapkan jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi) milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72.000 pelaku usaha. Komisi IV, lanjut Tri, meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat naik kelas.

“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” ujarnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyerahkan bantuan peralatan senilai Rp561 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

"Pada tahun depan, kita harapkan UMKM ini mendapatkan bantuan modal kerja," kata Hidayat Arsani saat menyerahkan bantuan kepada UMKM di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan sebanyak 94 unit bantuan peralatan usaha ini diberikan kepada 53 pelaku UMKM se-Kepulauan Babel dengan total anggaran Rp561.618,190, guna meningkatkan produktivitas produk usaha kecil yang berdaya saing di pasar lokal, nasional bahkan internasional.

"Pada tahun depan bantuan bukan bentuk barang lagi, tetapi bantuan dalam bentuk modal kerja untuk mempercepat perekonomian masyarakat," katanya.

Ia menyoroti serapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh UMKM yang masih rendah atau baru tujuh persen, sehingga perlu dorongan Bersama agar pelaku UMKM ini untuk dapat memanfaatkan KUR dalam mengembangkan usahanya.

"Serapan KUR baru tujuh persen dan ini sangat kecil sekali. Apakah pelaku UMKM tidak mengerti atau tidak mendapatkan informasi," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan KUR ini. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk pinjaman Rp100.000 tanpa jaminan.

"Serapan KUR UMKM Kepulauan Babel ini terendah di Indonesia dan ini cukup memalukan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM untuk segera menyosialisasikan KUR ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan komunitas sekitar.

Pada akhir 2025, Perusahaan menggelar dua inisiatif sosial yaitu bantuan fasilitas usaha untuk pelaku UMKM dan pemberangkatan umrah bagi masyarakat kurang mampu, namun berkontribusi sosial, melalui kerja sama dengan PT Insight Investments Management (PT IIM).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian lokal, Mirae Asset memberikan bantuan tenda, meja, dan kursi kepada enam pelaku UMKM di area OE Mangga Dua; yakni pedagang bakmi, soto, kopi, sate, nasi goreng, dan durian. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kelancaran operasional usaha mereka.

“Melalui program CSR ini, kami ingin memberikan dampak positif khususnya para pelaku UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Kami berterima kasih kepada para nasabah yang telah berkontribusi melalui donasi Odd-Lot dan berharap dukungan ini dapat membantu keberlanjutan usaha mereka,” ujar Mr Jisang Yoo, selaku perwakilan dari Manajemen Mirae Asset.

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Mirae Asset dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui dukungan fasilitas yang langsung dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Dengan melibatkan donasi Odd-Lot dari nasabah, Mirae Asset menunjukkan bahwa partisipasi investor dapat turut menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi komunitas.

Program ini berasal dari dana donasi Odd-Lot yang dihimpun dari para nasabah Mirae Asset sebagai wujud kolaborasi sosial antara perusahaan dan investor. Odd Lot sendiri merupakan jumlah kepemilikan saham di bawah satu lot atau kurang dari 100 lembar, yang tidak dapat diperdagangkan di pasar reguler Bursa Efek Indonesia.

Ratna Ekawati, Head of Human Capital Mirae Asset mengatakan bahwa melalui program CSR Odd Lot, Mirae Asset memudahkan investor untuk mendonasikan saham Odd Lot mereka sehingga dapat dikonversi menjadi dana sosial. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada berbagai kegiatan kemanusiaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan program bermanfaat lainnya.

Setiap tahunnya Mirae Asset berkolaborasi dengan PT IIM, dalam program pemberangkatan umrah. Tahun ini Mirae Asset dapat memberangkatkan lima masyarakat kurang mampu yang berkontribusi sosial ke Tanah Suci Makkah pada 10–18 Desember 2025. Para penerima manfaat berasal dari berbagai latar belakang seperti guru ngaji, marbot masjid, buruh, dan office boy. Seleksi jemaah pun dilakukan dengan ketat sesuai dengan ketentuan.

Camar Remoa, Direktur PT Insight Investments Management berharap kolaborasi ini menjadi kegiatan berkelanjutan dengan Mirae Asset dalam menyalurkan dana infaq Reksa Dana Insight Haji (I-Hajj Syariah Fund) untuk memberangkatkan masyarakat dhuafa ke Tanah Suci. Program ini menunjukkan bahwa investasi syariah dapat memberikan nilai tambah secara finansial sekaligus sosial.

“I-Hajj Syariah Fund merupakan produk reksa dana pertama yang dijual oleh PT IIM pada tahun 2005, produk tersebut tidak hanya memberikan imbal hasil optimal bagi nasabah investor reksa dana, tetapi juga menghadirkan dampak sosial dan keagamaan yang nyata sejalan dengan tagline Kami, Transforming Investments into Social Impact,” jelas Camar pada acara manasik umrah (9/12).

Hingga Oktober 2025, program ini telah memberangkatkan 1.169 jemaah dengan total infaq sebesar Rp43,5 miliar. Keberangkatan Desember 2025 ini bertambah 90 jemaah. Dengan tambahan ini, total peserta menjadi 1.259 jemaah sejak awal program, termasuk 349 jemaah pada tahun 2025.

Pendanaan program ini berasal dari dana infaq Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) yang disisihkan dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per tahun. Sebagai reksa dana pendapatan tetap syariah yang berinvestasi pada sukuk berdurasi pendek–menengah, produk ini menawarkan imbal hasil yang moderat dengan tingkat risiko yang relatif terukur sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Melalui kedua program ini, Mirae Asset menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan. Dukungan terhadap UMKM serta pemberangkatan umrah bagi masyarakat yang membutuhkan mencerminkan nilai perusahaan dalam mengedepankan kontribusi positif bagi komunitas di berbagai wilayah.

BATAM - DPR bersama BRI berkomitmen mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar terus berkembang dan naik kelas. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bertajuk UMKM Naik Kelas yang digelar hari ini di Hotel King’s Batam.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi para pelaku UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus memperluas wawasan dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Head of Micro Business BRI Branch Office Batam Center, Hendri Sunarya, sebagai narasumber yang memaparkan berbagai langkah strategis serta program unggulan BRI dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

“Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari kalangan masyarakat dan pelaku UMKM lintas sektor usaha di Kota Batam dan sekitarnya,” kata Hendri, Minggu (14/12/2025).

Dalam pemaparannya, Hendri menegaskan komitmen BRI untuk terus mendampingi pelaku UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat. Pendampingan itu diwujudkan melalui sejumlah program pemberdayaan, antara lain Klasterku Hidupku, Link UMKM, dan Rumah BUMN.

Program-program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran. Menurut Hendri, berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak utama bagi UMKM di Kepulauan Riau untuk naik kelas, tidak hanya dari sisi peningkatan omzet, tetapi juga dalam pengelolaan usaha, pemenuhan legalitas, serta pemanfaatan teknologi digital.

Selain pemberdayaan UMKM, BRI juga mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah. “Di antaranya melalui program MBG serta penguatan koperasi desa dan kelurahan lewat Koperasi Merah Putih sebagai upaya membangun ekonomi berbasis komunitas yang lebih kuat,” ujarnya.

Hendri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, sektor perbankan, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman sekaligus dorongan bagi para pelaku UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika ekonomi modern.

Sebagai informasi, sosialisasi UMKM Naik Kelas ini diinisiasi oleh Anggota DPR RI Randi Zulmariadi dengan dukungan penuh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sinergi antara wakil rakyat dan perbankan nasional tersebut menjadi bukti nyata dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

Melalui kegiatan ini, UMKM di Batam dan Kepulauan Riau diharapkan semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

JAKARTA - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan komitmennya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM. Khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja informal di pedesaan.

ILO menekankan inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha formal, penguatan rantai nilai pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Fokus ini selaras dengan agenda nasional pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal dan digital.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia Djauhari Sitorus mengatakan, keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. ”Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” katanya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

ILO menegaskan inklusi keuangan adalah elemen penting dalam mendorong penguatan kesejahteraan sosial. Ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

“Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan. Ini sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan. Dalam hal ini, OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA.

“Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto.

Dalam hal ini, OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi. Salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (enterprise resource planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) Swiss menyampaikan pembelajaran dan dampak positif dari Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT). Program ini telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, serta modernisasi layanan lembaga keuangan daerah.

Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan total nilai Rp167 miliar, melalui dukungan ILO yang mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai Rp20 miliar, didukung inisiatif ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR. Pelaku Usaha Lokal Kian Mudah Ekspansi Berkat Ekosistem Digital

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Ke depan, mereka berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. ”Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya,” ujarnya.

Kemenko Perekonomian mengapresiasi program PROMISE II IMPACT dalam memperluas pemahaman akses keuangan formal bagi komunitas lokal. Pemerintah menilai bahwa program PROMISE II IMPACT patut diadopsi untuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Program-program dukungan proyek akan masuk ke dalam portofolio program strategis TPAKD untuk memastikan keberlanjutannya,” ungkap Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Erdiriyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan skema khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bencana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Namun, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Bantuan diberikan secara bergilir pada 4 Desember dan ditujukan untuk masyarakat di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana tersebut. “Kami melihat bahwa bencana ini sangat serius dampaknya, dan kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama untuk menanganinya selama ini. Dan kami juga dari dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha Kadin, ya kami hadir di sini untuk melihat sendiri, memotret keadaan sesungguhnya,” kata Anindya dikutip dari Antara, Jumat (4/12/2025).

Anindya menyebut Kadin telah mulai memetakan kebutuhan pemulihan jangka menengah, termasuk perbaikan konektivitas, pembangunan kembali permukiman, serta pemulihan ekonomi masyarakat. “Banyak sekali infrastruktur yang terputus, jadi kita fokus tentu untuk tanggap bencana, tapi juga mulai memikirkan bagaimana langkah berikutnya, baik bersama pemerintah tentunya untuk infrastruktur, lalu perumahan, karena ada 75.000 rumah yang terdampak,” ujarnya.

Ia menyoroti sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok paling rentan dalam bencana ini. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi di tepi sungai kehilangan sarana kerja sehingga membutuhkan pendampingan untuk memulai kembali usahanya.

Saat menyalurkan bantuan, Anindya mengunjungi Pos Komando Tanggap Darurat di Kantor Gubernur Aceh guna memperoleh data detail mengenai kebutuhan yang mendesak. Bantuan Kadin akan disalurkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Kadin provinsi, serta dunia usaha.

Setelah dari Aceh, Anindya melanjutkan kunjungan ke Medan untuk menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumut. Menurut dia, pakaian, obat-obatan, makanan, alat berat, kendaraan motor, hingga penyulingan air merupakan kebutuhan mendesak di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus Kadin saat ini adalah pemenuhan kebutuhan tanggap darurat.

Selain bantuan darurat, Kadin juga mulai menyiapkan dukungan untuk tahap rehabilitasi dan renovasi pascabencana, terutama pembangunan perumahan beserta infrastruktur pendukung seperti air dan listrik.

Dalam kunjungannya di Padang, Anindya bertemu Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam. Ia menyampaikan belasungkawa atas banyaknya korban jiwa, terutama di Kabupaten Agam. Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, seperti dump truck, genset, penyulingan air, dan alat berat.

PONTIANAK - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan Desk on The Street (MikroDOTS) di Kota Pontianak. Kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

Kegiatan ini mempertemukan langsung para pengusaha UMKM dengan berbagai institusi pendukung seperti lembaga pembiayaan, pemberi perizinan, dan penyedia pelatihan. Acara dikemas melalui fun walk bersama masyarakat bertepatan dengan Car Free Day (CFD), dalam suasana interaksi sehingga menjadi lebih cair dan dekat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan MikroDOTS dirancang sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota bersama pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM yang tumbuh, berkembang, dan terlindungi.

“Selama ini kita tidak ingin menimbulkan kesan bahwa UMKM berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Lewat acara ini, semuanya dibuat cair. Pemerintah adalah bagian dari setiap proses tumbuh-kembangnya UMKM,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Dalam kegiatan ini, masyarakat Pontianak dapat berkonsultasi langsung dengan lembaga pembiayaan, mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengurus perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kota Pontianak hadir mendampingi masyarakat secara penuh.

Acara ini juga menghadirkan zona pelatihan digital dan layanan bagi penyandang disabilitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Prinsip keterbukaan dan inklusivitas menjadi fondasi penting bagi layanan MikroDOTS, sehingga masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam setiap upaya memulai maupun mengembangkan usaha.

Melalui program ini, pengunjung CFD dapat mengakses lima desk layanan usaha secara lengkap dan terpadu yang mencakup pembiayaan usaha, legalitas usaha, ruang inklusi, pemasaran dan digitalisasi, serta kemitraan dan konsultasi franchise.

Seluruh layanan tersebut tersedia gratis, terbuka untuk umum, dan disiapkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih siap berusaha, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan bisnis.