Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penerapan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) akan meringankan beban kas negara.

Pasalnya saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi shock absorber tersebut mayoritas tidak tepat sasaran.

Sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos lebih dari Rp500 triliun.

“[Penghematan nantinya] sangat banyak. Angkanya mungkin beberapa ratus triliun karena selama ini kan 77,6% tak sesuai target,” kata Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Melalui terobosan digitalisasi tersebut, Luhut memproyeksikan penyaluran bansos nantinya akan lebih dari 90% tepat sasaran.

Saat ini sistem perlinsos digital masih dalam proses uji coba di 43 kabupaten, termasuk di Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali.

“Kami akan lihat hasil Banyuwangi kan sebentar lagi selesai [uji coba]. Per hari ada sekitar 100.000 orang yang mendaftar,” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada awal Juli 2026.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometrik.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Sejatinya, sistem ini muncul untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Di lapangan, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, tetapi tidak terdata.

Perlinsos digital ini merupakan bagian dari penerapan Government Techonology (GovTech). Sistem ini akan menghubungkan data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah dan diverifikasi secara real-time.

Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan akan melibatkan PT Telkom (Persero) untuk memenuhi kebutuhan server sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pemerintah masih bakal menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah tersedia.

“Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tapi, sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi, didesain oleh teman-teman untuk nanti, ya, Telkom yang kita mainkan (libatkan). Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi in the end nanti mungkin kita akan coba lihat,” kata Luhut.

Sementara itu, Perlinsos Digital ditargetkan akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional (untuk) 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut.

Luhut yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia menambahkan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, Luhut mencatat saat ini sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah yang melakukan uji coba. Masyarakat di daerah-daerah tersebut pun ditargetkan untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli, mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos Digital ini pada awal bulan depan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa penerapan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam konferensi pers terkait dengan progres penerapan Perlinsos Digital pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN. Luhut mengatakan bahwa program Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Luhut sistem Perlinsos Digital memang membutuhkan infrastruktur, seperti server yang besar. Saat ini, pemerintah menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Akan tetapi sudah terpikir tadi, dari kemarin-kemarin. Lagi didesain untuk nanti Telkom yang kita mainkan, sehingga tidak terlibat dengan APBN. At the and akan kita lihat," ujar Luhut.

Adapun, seiring dengan tahap uji coba Perlinsos Digital tersebut, Luhut mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada bulan depan.

Luhut mengatakan bahwa Perlinsos Digital kini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota. Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kemudian, dalam tahap uji coba ini, Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut dalam konferensi pers pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan proyek digitalisasi perlindungan sosial dan pendataan bantuan sosial atau bansos yang tengah diuji coba di sejumlah daerah pada awal Juli 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menyepakati jadwal untuk mengusulkan kunjungan Presiden ke lokasi pelaksanaan program pada rentang 6 hingga 9 Juli 2026.

“Kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, dan 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut, yang juga, merupakan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menuturkan, program digitalisasi pendataan sosial saat ini telah memasuki tahap uji coba di 42 kabupaten/kota. Salah satu daerah yang disebut telah mulai menjalankan sistem tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi.

Ia menjelaskan pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendaftaran dan integrasi data. Pengalaman dari proyek percontohan tersebut akan menjadi bekal sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.

“Ada 42 kabupaten sebagai piloting dan yang kemarin satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di pendaftaran, kemudian didigitalisasi berbasis AI (akal imitasi),” kata dia.

Luhut mengungkapkan, pemerintah menargetkan seluruh daerah yang mengikuti program percontohan dapat menyelesaikan proses pendataan pada akhir Juli 2026. Dari tahapan itu, pemerintah akan memperoleh gambaran lebih akurat mengenai jumlah penerima manfaat yang akan masuk ke dalam sistem terpadu.

Luhut menyebut setelah tahap uji coba selesai, pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada Oktober atau November 2026 dengan cakupan seluruh 541 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kita juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta, dan nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten,” katanya.

Ia berharap pada saat peluncuran nasional nanti sekitar 80% hingga 90% data sudah terintegrasi sehingga pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.

“Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” kata Luhut.

Selain untuk penyaluran bansos, pemerintah berencana memanfaatkan sistem data terpadu tersebut untuk mendukung berbagai program pemerintah lainnya. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Luhut menilai, proyek digitalisasi dan integrasi data sosial tersebut berpotensi menjadi salah satu terobosan penting karena dapat meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus memperkuat tata kelola data pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) akan diluncurkan pada Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap semuanya sudah bisa berjalan, mungkin 80–90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil berjalan, sehingga akhir tahun semuanya sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi lokasi pilot project, dan masyarakat di daerah tersebut ditargetkan menyelesaikan pendaftaran ke sistem itu pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten/kota ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memantau langsung daerah yang tengah menjalankan pilot project Perlinsos digital pada awal bulan depan.

“Schedule-nya tadi kami sudah sepakati. Nanti kami usulkan kepada Presiden untuk (memantau langsung pada tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali yang dipilih untuk dilakukan peninjauan,” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat serta memangkas kesulitan akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi juga diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan Government Technology (GovTech). Menurutnya, lewat GovTech itu, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2.000 triliun.

Luhut menjelaskan salah satu penerapan GovTech yang dijalankan pemerintah adalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah telah menguji coba program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Kami sudah paham anatomi masalah dalam registrasi berbasis AI. Ini nanti adalah succes story atau legacy dari Presiden Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DEN pada Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah nantinya akan membawa efisiensi anggaran dengan nilai jumbo.

"Saya kira ribuan triliun [nilai efisiensi anggaran]. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun," kata Luhut.

Dalam konteks penyaluran bansos, digitalisasi membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi membuat kebocoran-kebocoran anggaran bisa diatasi, sehingga menghasilkan efisiensi.

"Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara [Sistem Informasi Mineral dan Batubara], untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal kembangkan saja," ujar Luhut.

Pemerintah menargetkan proses uji coba ataupiloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota rampung pada akhir Juli 2026. Digitalisasi perlinsos ditargetkan dapat diluncurkan secara nasional di 541 kabupaten/kota pada Oktober-November 2026.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting. Kemarin, satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut yang juga merupakan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) mengatakan, pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Melalui sistem digital yang dikembangkan, menurut dia, pemerintah berupaya membangun basis data yang lebih akurat untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyepakati target penyelesaian pendaftaran di seluruh daerah piloting pada akhir Juli. Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh data yang diperkirakan mencakup sekitar 35 juta masyarakat.

"Kami sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta," katanya.

Setelah tahap piloting selesai, pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung implementasi program tersebut pada 6-9 Juli mendatang. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Jika tahapan piloting berjalan sesuai rencana, menurut dia, Presiden dijadwalkan meluncurkan implementasi sistem secara nasional pada Oktober atau November 2026.

"Pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," katanya.

Menurut dia, keberadaan sistem data yang terintegrasi akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data. Luhut mengatakan, sistem tersebut juga tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penyaluran bansos, tetapi berpotensi menjadi basis berbagai program pemerintah lainnya.

Ia mengatakan, pemanfaatan sistem untuk penyaluran bantuan sosial, akan mulai dilakukan secara bertahap seiring kesiapan data yang terus diperbarui.

"Kita akan coba mulai bertahap. Kalau data kita siap mungkin akhir Juli, kita sudah bisa jadi secara bertahap dan terus melakukan pemutakhiran data," katanya.

Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.

Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah memacu reformasi sistem jaminan sosial melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mengikis ketimpangan penyaluran bantuan di tingkat daerah. Langkah ini diwujudkan lewat pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berpusat di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui skema kuota bansos digital yang terintegrasi, pemerintah daerah berambisi memitigasi risiko salah sasaran (inclusion dan exclusion error) dalam distribusi logistik jaminan sosial di masa mendatang.

Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perwakilan media diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan. Implementasi sistem perlinsos digital surabaya ini diharapkan menjadi cetak biru bagi standardisasi sistem manajemen bansos nasional yang lebih transparan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. Interoperabilitas data antarinstansi menjadi kunci utama penguatan program bansos digital surabaya ini.

“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat,” ujar Fifi, dikutip (12/6/2026).

Di samping mempercepat pemutakhiran data bansos digital, Fifi mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

Warga diminta tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP kepada pihak luar yang menjanjikan kemudahan pencairan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyatakan perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.

Otoritas fiskal dan sosial kini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, dan P3KE, menjadi basis data terpadu.

Langkah konsolidasi ini mendesak dilakukan mengingat masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan resmi.

Kondisi tersebut perlu segera diselesaikan agar program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat dan skema perlinsos digital dapat menjangkau kelompok sasaran secara presisi.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” kata Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menambahkan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya saat ini resmi menjadi satu dari 42 daerah percontohan implementasi jaringan jaminan sosial modern ini. Kesiapan infrastruktur siber Kota Pahlawan dinilai mumpuni, tercermin dari capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat yang menyentuh angka 99,67 persen, sementara aktivasi IKD para agen Perlinsos Digital telah berhasil mencapai 100 persen.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah saat ini tengah menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya penipuan bansos.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan ikhtiar pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan.

Di samping itu, Fifi mengingatkan agar masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial seiring digitalisasi yang dilakukan.

Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode one-time password (OTP), maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

"Ada tantangan penipuan bansos. Ada yang kirim pesan tautan bahkan menelepon minta klik. Saya minta semua hati-hati. Saya titipkan jangan mudah percaya yang kirim link," ujar Fifi dalam sambutannya agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).

Selain itu, terdapat pula modus penipuan dengan memberikan informasi layanan agar bansos cepat cair.

"Jangan mudah percaya kalau ada yang minta uang dengan alasan agar bantuan cepat cair," ujarnya.

Dia mendorong agar apabila masyarakat ragu, lebih baik menanyakan ke petugas resmi atau perangkat desa yang memang sudah ditugaskan terkait urusan bansos.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah menggenjot penerapan Perlinsos Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai melalui Portal Perlinsos. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika mengatakan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Dia mengatakan penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kini, pemerintah pun melakukan perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota mulai dari Medan, Padang, hingga Surabaya.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan penerapan Perlinsos Digital secara utuh pada kuartal IV/2026.