Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan afirmasi fiskal terhadap koperasi dari alokasi belanja negara dinilai bisa memberikan dampak berganda seperti pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan rumah tangga.

Pengamat ekonomi koperasi sekaligus pendiri Asia Digital Academy, Iqbal Alan Abdullah menilai afirmasi fiskal yang dimaksud adalah alokasi belanja negara yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi produktif dan berkelanjutan.

"Dengan total belanja negara lebih dari Rp3.300 triliun per tahun, porsi 10% saja untuk koperasi dapat menjadi instrumen redistribusi yang paling efisien tanpa menambah beban fiskal," kata Iqbal dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/10/2025).

Dia menuturkan jika 10% belanja negara dialokasikan ke koperasi, maka potensi dampaknya mencakup penciptaan 3–5 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun; pertumbuhan rata-rata PDB 0,8–1,2% lebih tinggi per tahun; peningkatan pendapatan rumah tangga anggota koperasi hingga 20–30%; serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui multiplier ekonomi lokal.

Menurutnya, untuk memperkuat dampak ekonomi koperasi, afirmasi fiskal dapat dirancang melalui empat instrumen utama. Pertama, alokasi belanja langsung minimal 10% dari APBN/APBD, BUMN, BUMD untuk proyek-proyek sektor riil melalui koperasi berbadan hukum dan tersertifikasi.

Kedua, kredit produktif dan invoice financing. Bank Himbara, BPR, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Syariah diberi mandat menyalurkan pembiayaan berbasis kontrak proyek koperasi dengan jaminan dari Jamkrindo/ Jamkrida.

Ketiga, digital procurement hub melalui platform pengadaan berbasis digital cooperative marketplace yang menghubungkan koperasi dengan K/L/D, BUMN, dan BUMD secara transparan.

Keempat, melalui tax incentive, yakni pemberian potongan PPh dan PPN final bagi koperasi produktif yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekspor.

Dia mencontohkan negara-negara maju menunjukkan bahwa belanja publik yang afirmatif terhadap sektor kolektif seperti koperasi, dan UMKM, bukan hanya berdampak pada pemerataan kesejahteraan, tapi juga berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional.

Amerika Serikat memiliki Small Business Act, yang mewajibkan minimal 23% kontrak federal untuk small business and cooperatives. Korea Selatan menjalankan Social Economy Strategy yang menyalurkan proyek-proyek publik melalui community enterprise dan koperasi digital, dan Malaysia menempatkan koperasi sebagai bagian integral dalam Vendor Development Program yang menggerakkan sektor industri nasional.

Model-model ini membuktikan bahwa afirmasi fiskal terhadap koperasi bukan subsidi sosial, melainkan strategi produktivitas nasional.