DI HAMPIR setiap pidato ekonomi, satu angka selalu menjadi pusat perhatian: pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Ketika angka itu naik, optimisme ikut menguat. Pemerintah menyebut ekonomi berada di jalur yang benar, pelaku usaha melihat sebagai peluang yang membaik, sementara investor membaca sinyal bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak.

Dalam logika ekonomi konvensional, pertumbuhan identik dengan kemajuan. Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kali menyampaikan cerita yang berbeda.

Di pasar tradisional, ibu rumah tangga masih berhitung cermat sebelum memasukkan kebutuhan pokok ke dalam keranjang belanja.

Di kawasan industri, pekerja merasa kenaikan upah tidak lagi cukup mengejar peningkatan biaya hidup.

Di lingkungan kelas menengah perkotaan, semakin banyak keluarga memilih menunda membeli rumah, mengganti kendaraan, atau sekadar mengurangi frekuensi makan di luar.

Percakapan tentang liburan berganti dengan diskusi mengenai cicilan, biaya sekolah anak, dan tabungan yang semakin sulit bertambah.

Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Di atas kertas, ekonomi bertumbuh. Namun, di dalam kehidupan masyarakat, rasa sejahtera tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Data resmi menunjukkan, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka ini bahkan menjadi pertumbuhan triwulanan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Konsumsi rumah tangga meningkat 5,52 persen, investasi tumbuh 5,96 persen, sementara konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen, terutama didorong percepatan belanja negara dan berbagai program prioritas.

Sekilas, angka-angka tersebut memberikan alasan untuk optimistis.

Namun, statistik makro hanyalah potret rata-rata dari sebuah perekonomian.

Ia mampu menggambarkan kecepatan mobil ekonomi nasional, tetapi tidak selalu menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan itu tersebar di antara jutaan rumah tangga.

Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Selama beberapa dekade, keberhasilan pembangunan terlalu sering diukur dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh.

Padahal, bagi sebagian besar masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah "berapa persen PDB bertambah?", melainkan "apakah hidup saya hari ini lebih baik dibandingkan tahun lalu?"

Perbedaan antara kedua pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat besar.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator produksi, sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman hidup.

Pertumbuhan dihitung dari peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi.

Sebaliknya, kesejahteraan dirasakan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, membangun tabungan, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memiliki keyakinan bahwa masa depan keluarga akan lebih baik daripada hari ini.

Karena itu, tidak selalu benar bahwa ekonomi yang tumbuh otomatis menghadirkan rasa makmur.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara mengalami apa yang oleh sejumlah ekonom disebut sebagai growth without prosperity, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi manfaatnya semakin terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu sehingga sebagian masyarakat tidak merasakan peningkatan kualitas hidup yang sepadan.

Dalam kondisi seperti itu, statistik ekonomi tetap tampak sehat, tetapi optimisme masyarakat justru mulai memudar.

Beberapa indikator mulai memperlihatkan gejala tersebut. Meskipun pertumbuhan awal tahun cukup tinggi, berbagai lembaga internasional memperkirakan momentum ekonomi Indonesia akan melambat pada sisa tahun 2026.

World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar 5,0 persen, sedangkan OECD memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,7 persen, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian global, biaya energi yang lebih tinggi, serta mulai melemahnya konsumsi dan investasi.

Bahkan indikator penjualan ritel dan kepercayaan konsumen menunjukkan tanda-tanda perlambatan setelah awal tahun yang kuat.

Artinya, tantangan Indonesia hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Di situlah kita melihat hadirnya ilusi kemakmuran. Sebuah keadaan ketika angka-angka makroekonomi tampak menjanjikan, tetapi pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan optimisme yang sama.

Kalau kondisi ini dibiarkan berlangsung terlalu lama, persoalan yang muncul bukan semata-mata perlambatan ekonomi.

Yang lebih berbahaya adalah hilangnya keyakinan publik bahwa bekerja lebih keras, berusaha lebih giat, atau berinvestasi lebih besar akan membawa kehidupan yang lebih baik.

Ketika harapan mulai memudar, pertumbuhan ekonomi kehilangan fondasi terpentingnya: kepercayaan masyarakat terhadap masa depan.

Mengapa Masyarakat Tidak Merasa Lebih Sejahtera?

Persoalannya bukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru termasuk negara yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Inflasi relatif terkendali, nilai tukar bergerak dalam kisaran yang masih dapat dikelola, dan aktivitas investasi tetap berlangsung.

Dari sudut pandang makroekonomi, fondasi tersebut layak diapresiasi.

Namun, kesejahteraan tidak pernah lahir hanya dari stabilitas statistik. Kesejahteraan lahir ketika masyarakat merasakan pendapatan mereka meningkat lebih cepat daripada biaya hidup, kesempatan kerja semakin baik, dan masa depan ekonomi keluarga menjadi lebih menjanjikan.

Di sinilah muncul jurang antara apa yang dicatat oleh statistik dan apa yang dialami oleh masyarakat.

Pertama, daya beli riil tidak tumbuh secepat biaya hidup.

Sering kali kita mengukur inflasi hanya melalui satu angka nasional. Padahal, rumah tangga tidak mengonsumsi "rata-rata inflasi".

Mereka membeli beras, membayar uang sekolah, membayar cicilan rumah, membeli obat, mengisi bahan bakar kendaraan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari yang komposisinya berbeda pada setiap keluarga.

Akibatnya, meskipun inflasi nasional relatif terkendali, banyak keluarga tetap merasakan tekanan biaya hidup yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan yang mereka terima.

Kenaikan gaji tahunan yang berada pada kisaran tertentu sering kali habis untuk mengimbangi kenaikan biaya pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, maupun kebutuhan perumahan.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai penurunan pendapatan riil. Secara nominal seseorang mungkin memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika kenaikan penghasilan tersebut tidak mampu membeli barang dan jasa yang lebih banyak, kesejahteraan sesungguhnya tidak mengalami peningkatan.

Tidak mengherankan apabila banyak pekerja merasa bekerja lebih keras daripada beberapa tahun lalu, tetapi ruang untuk menabung justru semakin sempit.

Pendapatan bertambah, tetapi kemampuan finansial terasa berjalan di tempat.

Di sinilah paradoks pertama muncul. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan nilai produksi nasional, tetapi tidak otomatis meningkatkan daya beli setiap rumah tangga.

Kedua, kelas menengah mulai mengubah perilaku ekonominya.

Salah satu sinyal yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir bukan berasal dari pasar modal ataupun neraca perdagangan, melainkan dari perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah.

Selama lebih dari dua dekade, kelas menengah menjadi mesin utama pertumbuhan Indonesia.

Dengan jumlah yang terus bertambah, kelompok ini mendorong permintaan terhadap perumahan, kendaraan bermotor, pendidikan, perjalanan wisata, restoran, hingga berbagai layanan digital.

Ketika kelas menengah optimistis, roda ekonomi ikut berputar lebih cepat.

Namun, belakangan perilaku tersebut mulai berubah. Perubahan perilaku tersebut sesungguhnya merupakan indikator psikologis yang penting.

Konsumen tidak hanya membelanjakan uang berdasarkan pendapatan saat ini, tetapi juga berdasarkan keyakinan terhadap masa depan.

Ketika masyarakat mulai merasa masa depan ekonomi lebih tidak pasti, mereka cenderung meningkatkan tabungan berjaga-jaga dan menunda konsumsi yang tidak mendesak.

Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai precautionary saving, yaitu kecenderungan rumah tangga menyimpan dana lebih banyak karena mengantisipasi ketidakpastian.

Ironisnya, keputusan yang rasional bagi setiap keluarga dapat berubah menjadi masalah bagi perekonomian secara keseluruhan.

Ketika jutaan rumah tangga secara bersamaan mengurangi konsumsi, permintaan domestik melemah, dunia usaha menunda ekspansi, dan penciptaan lapangan kerja ikut melambat.

Dengan kata lain, ketika kelas menengah kehilangan optimisme, mesin pertumbuhan nasional mulai kehilangan tenaga penggeraknya.

Ketiga, lapangan kerja bertambah, tetapi kualitasnya belum meningkat secara memadai.

Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berapa banyak pekerjaan yang tercipta, melainkan juga dari kualitas pekerjaan tersebut.

Indonesia memang berhasil menjaga tingkat pengangguran terbuka pada level yang relatif rendah dibandingkan masa pandemi. Namun, tantangan yang lebih besar justru berada pada kualitas kesempatan kerja.

Masih banyak pekerja yang berada di sektor informal dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak tetap, serta perlindungan sosial yang terbatas.

Sebagian lainnya memang bekerja penuh waktu, tetapi memperoleh penghasilan yang hanya sedikit di atas kebutuhan hidup minimum.

Kondisi ini menciptakan fenomena yang semakin sering dibicarakan para ekonom, yaitu working poor—orang yang bekerja setiap hari tetapi tetap kesulitan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam konteks tersebut, produktivitas tenaga kerja menjadi kata kunci.

Dalam jangka panjang, kesejahteraan tidak mungkin meningkat secara berkelanjutan apabila produktivitas tidak ikut naik.

Perusahaan hanya dapat menaikkan upah secara berkesinambungan apabila nilai tambah yang dihasilkan pekerja juga meningkat.

Karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan, inovasi, dan teknologi seharusnya dipandang sebagai investasi kesejahteraan, bukan sekadar pengeluaran sosial.

Artinya, apabila penciptaan lapangan kerja hanya terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi, tetapi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan berjalan jauh lebih lambat.

Pembangunan pada akhirnya bukan perlombaan mengejar angka pertumbuhan, melainkan ikhtiar menghadirkan harapan.

Sebab, bagi masyarakat, kemajuan tidak diukur dari statistik yang diumumkan setiap triwulan, tetapi dari keyakinan bahwa hidup hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok akan lebih baik daripada hari ini.

Jika pertumbuhan gagal menghadirkan keyakinan itu, maka yang kita bangun hanyalah ilusi kemakmuran.

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).

Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.

Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.

Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.

Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.

"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.

Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.

"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah sektor dapat diimbangi dengan tingginya investasi dan kebutuhan tenaga kerja baru di berbagai kawasan industri di Jawa Barat.

Menurut KDM—panggilan akrabnya, saat ini sejumlah kawasan industri di Jawa Barat telah mulai membuka rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya investasi baru dan beroperasinya sejumlah pabrik. Rencananya, industri mulai menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pada 2027 mendatang.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar KDM di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data yang dimilikinya, sejumlah proyek industri yang sedang dibangun akan mulai beroperasi dalam waktu dekat sehingga berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

KDM menilai arus investasi yang masuk ke Jawa Barat masih sangat kuat. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ujarnya.

Meski demikian, KDM mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, daya saing tenaga kerja Jawa Barat pada dasarnya cukup baik. Namun, kesiapan kompetensi dan kemampuan dasar tetap menjadi faktor penting dalam proses seleksi tenaga kerja.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," katanya.

KDM mencontohkan masih ada pencari kerja yang gagal dalam proses seleksi karena kurang menguasai kemampuan dasar yang menjadi syarat perusahaan.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Jabar akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap memasuki pasar kerja serta mampu menjawab kebutuhan industri yang terus tumbuh di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pihaknya meyakini kombinasi antara masuknya investasi baru, ekspansi kawasan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kunci dalam menjaga penyerapan tenaga kerja dan menekan dampak PHK di Jawa Barat.

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini

Bandung (ANTARA) - Pameran peluang usaha Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 dengan Bandung sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan, diharapkan mampu menciptakan motivasi untuk pembukaan lapangan kerja yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka pameran yang mengangkat tema "Grow Beyond Boundaries" di Bandung itu, dihadiri pengusaha yang telah memiliki cabang hingga di ratusan lokasi.

"Di sini, ada restoran yang telah memiliki cabang di sekitar 500 lokasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi baik generasi muda, maupun lintas generasi yang berminat pada dunia usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dampak berganda yang sangat besar," kata Dyah di lokasi pameran kawasan Sudirman, Bandung, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. Namun, dia mengatakan rasio itu perlu ditingkatkan sampai sekitar 10-12 persen jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Pembukaan usaha, kata dia, memiliki potensi yang besar karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa, namun pasar luar negeri juga menurutnya sangat banyak yang menantikan kehadiran produk-produk Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar internasional.

"Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini. Para pengusaha yang ingin memperluas akses pasar, kami dapat membantu memediasi dengan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli luar negeri melalui perwakilan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sehingga bisnis dapat berkembang dan produk dalam negeri dapat berdaya saing internasional," ucapnya.

Harapan senada disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan yang menyebut IFBC amat penting karena menjadi ruang pertemuan ide, modal, jejaring dan peluang usaha antara pelaku usaha termasuk UMKM dan masyarakat yang ingin bertumbuh melalui jalur kewirausahaan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut dia, memandang sektor kewirausahaan, waralaba, kemitraan dan UMKM sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.

"Karena ekosistem ini bukan hanya soal bisnis tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah produktif. Saya berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang jejaring dan ruang lahirnya kemitraan yang sehat dan pembukaan akses ekonomi yang lebih luas," tuturnya.

Head of Public Relation Neo Expo Promosindo (penyelenggara pameran) Fredy Ferdianto mengatakan kehadiran IFBC 2026 Bandung pada 29–31 Mei 2026 di Sudirman Grand Ballroom ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya menghadirkan konsep franchise, pameran ini juga membawa beragam peluang kemitraan bisnis modern yang dapat dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari investor, profesional muda, ibu rumah tangga, pensiunan, hingga generasi muda yang ingin memulai usaha," kata Fredy.

Fredy menambahkan dalam pameran IFBC di Bandung kali ini, pihaknya menargetkan ada transaksi pembukaan usaha baru hingga Rp1 triliun lewat 150 merk usaha dari kategori retail, laundry modern, minuman kekinian, kuliner nusantara, kuliner modern, jajanan viral, kesehatan dan perawatan, hingga sektor pendidikan, yang selain menawarkan kemitraan, juga peluang menjadi bagian ekspansi bisnis.

Salah satu peserta pameran, Alfamart, mengungkapkan dalam pameran IFBC ini, mereka menawarkan diskon biaya franchise 50 persen dan bahkan gratis bagi wilayah Jabotabek, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi bagian perusahaan yang tengah membidik ekspansi luar negeri baru itu.

"Saat ini ada 2.500 gerai kami di Bangladesh dan Filipina. Saat ini kami persiapkan juga untuk perluas akses ke negara selanjutnya," kata General Manager Franchise Marketing PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Tommy Sugianto di lokasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkapkan rencana besar pengembangan 20 proyek hilirisasi lintas sektor dengan total nilai investasi sekitar US$26 miliar atau setara dengan Rp437,65 triliun.

CEO Danantara Rosan P Roeslani mengatakan proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 600.000 lapangan kerja baru di berbagai wilayah Indonesia.

“Total proyeknya US$26 miliar, kurang lebih ini akan memperkerjakan 600.000 lapangan pekerjaan. Ini yang dari 20 [proyek hilirisasi] ini sudah 7 yang sudah dilakukan groundbreaking dan inshaallah berikutnya akan disusul 14 [proyek] lagi,” kata Rosan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam paparannya, Rosan menyebutkan bahwa enam proyek telah memasuki tahap groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$7 miliar. Sementara itu, 14 proyek hilirisasi lainnya akan menyusul dengan total investasi sekitar US$19 miliar.

Di sektor mineral, hilirisasi difokuskan pada penguatan rantai pasok industri logam strategis. Proyek tersebut mencakup pengolahan alumina menjadi aluminium, pengembangan bauksit menjadi smelter-grade alumina.

Selain itu, hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME), produksi copper rod, wire, dan tube, pengolahan aspal Buton (asbuton), produksi besi baja dari pasir besi, produksi stainless steel slab berbasis nikel, hingga pengolahan manganese sulfate.

Lebih lanjut, akan dikembangkan manufaktur modul surya terintegrasi berbasis bauksit dan silika. Di sektor energi, proyek yang didorong meliputi pengembangan bioavtur berbahan baku used cooking oil (UCO) di Cilacap dan bioetanol di Banyuwangi.

Tak hanya energi baru terbarukan, penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui pengembangan kilang minyak (oil refinery) domestik serta peningkatan kapasitas penyimpanan minyak bumi nasional.

Sementara pada sektor pangan dan agrikultur, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Program tersebut mencakup bisnis ayam terintegrasi, pengolahan garam industri, hilirisasi rumput laut menjadi karagenan, pengembangan produk turunan minyak sawit (oleofood), hilirisasi pala menjadi oleoresin, pengembangan ekosistem produksi ikan tilapia, serta hilirisasi kelapa terintegrasi.

“Jadi kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar karena kita ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity and efficiency dengan selalu mengutamakan tentunya good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparency, accountability and also integrity,” tuturnya.

Rosan menegaskan bahwa proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sejumlah provinsi di Indonesia timur.

Menurutnya, pendekatan lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat struktur industri nasional, memperdalam rantai nilai dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap 1,4 juta tenaga kerja hingga awal 2026.

Menurutnya, hal ini tak terlepas dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG beroperasi yang telah mencapai 22.091 unit di seluruh wilayah Tanah Air.

“Kehadiran SPPG tersebut berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja,” kata Rahmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Dia kemudian menganalogikan bahwa program MBG bukan hanya memberikan ikan kepada penerima manfaat, melainkan juga memberikan kail untuk memutar roda perekonomian.

Artinya, proyek pemerintah ini disebut bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru hingga memperkuat rantai pasok lokal.

Rachmat juga menyebut MBG meningkatkan produktivitas pertanian, seperti padi, sayur, dan buah, peternakan termasuk ayam, sapi, kambing, dan domba, hingga ekosistem perikanan lokal yang menjadi bahan baku MBG.

“Ketika kita berbicara tentang infrastruktur, mohon tidak dibatasi hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup infrastruktur sosial,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat hingga akhir Januari 2026.

“SPPG sudah 22.091 [unit]. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit, jadi sudah tembus angka 60 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, Zulhas mengeklaim program MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, antara lain 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diproses pengangkatannya, serta 924.424 tenaga kerja langsung SPPG. Terdapat pula 68.551 pemasok MBG yang didominasi pelaku UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai menunjukkan tren positif menjelang akhir 2025.

Hingga kuartal III-2025, total realisasi investasi kumulatif di 25 KEK mencapai Rp 314 triliun.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menyebut China masih menjadi negara dengan porsi investasi terbesar di KEK Indonesia.

“China paling banyak. Tapi ada juga dari Belanda, Eropa, Korea, dan Jepang. Yang memang paling besar itu dari China,” kata Edwin di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Edwin, minat investor masih berfokus pada sektor industri.

Sejumlah subsektor yang tumbuh cepat antara lain petrokimia, industri baterai kendaraan listrik, hilirisasi mineral dan sawit, hingga smelter tembaga, nikel, dan alumina.

Beberapa KEK bahkan telah beralih dari fase pembangunan menuju fase produksi dan ekspor.

Salah satu yang dicontohkan Edwin ialah KEK Gresik, yang telah menjadi pusat pemurnian tembaga milik Freeport.

Sementara itu, KEK Kendal berkembang melalui pembangunan smelter nikel dan fasilitas baterai kendaraan listrik.

Dari seluruh kawasan yang beroperasi, KEK Gresik tercatat sebagai kawasan dengan nilai investasi terbesar.

Edwin menyebut akumulasi investasi di KEK tersebut telah mencapai sekitar Rp 100 triliun.

“(KEK) Gresik yang paling tinggi investasinya. Itu sampai seratusan triliun, akumulatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Edwin Manansang mengungkapkan, hingga saat ini, total investasi kumulatif di seluruh KEK telah mencapai Rp 314 triliun.

Secara kumulatif, sebanyak 237.000 pekerjaan baru tercipta sejak KEK mulai beroperasi.

Khusus tahun 2025, jumlahnya mencapai 79.000 lapangan kerja baru, jauh melampaui target awal sekitar 45.000 pekerja.

“Yang jelas, sampai saat ini kumulatif investasi kita di KEK itu Rp 314 triliun. Tahun ini saja kita sudah bisa mencapai sekitar Rp 60-an triliun,” kata Rizal dalam Indonesia SEZ Business Forum 2025 pada Selasa (9/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, hingga saat ini, total investasi kumulatif di seluruh KEK telah mencapai Rp 314 triliun.

Rizal menjelaskan, realisasi investasi pada tahun ini saja sudah menyentuh sekitar Rp 60 triliun hingga kuartal III-2025.

“Yang jelas, sampai saat ini kumulatif investasi kita di KEK itu Rp 314 triliun. Tahun ini saja kita sudah bisa mencapai sekitar Rp 60-an triliun,” kata Rizal dalam Indonesia SEZ Business Forum 2025 pada Selasa (9/12/2025).

Nilai investasi yang sudah masuk ke berbagai KEK itu tumbuh sekitar 29,48 persen dibanding realisasi per kuartal III-2024 senilai Rp 242,5 triliun.

Dari sisi tenaga kerja, KEK juga mencatat capaian di atas target.

Secara kumulatif, sebanyak 237.000 pekerjaan baru tercipta sejak KEK mulai beroperasi.

Khusus tahun 2025, jumlahnya mencapai 79.000 lapangan kerja baru, jauh melampaui target awal sekitar 45.000 pekerja.

Ia menegaskan, kinerja tersebut menunjukkan efisiensi operasional KEK, termasuk nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang lebih rendah dibandingkan kawasan di luar KEK.

Pemerintah menilai performa tersebut menegaskan peran KEK sebagai pusat pertumbuhan baru yang menawarkan iklim investasi lebih kompetitif melalui insentif fiskal dan nonfiskal, prosedur yang dipangkas, serta infrastruktur terintegrasi.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengumumkan tambahan 6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 2026.

Todotua menyebut dengan tambahan KEK ini, maka total jumlah KEK di Indonesia akan mencapai 31 KEK.

Sayangnya, ia belum merincikan di mana lokasi baru KEK yang akan dibuat.

Saat ini, terdapat 25 KEK yang telah ditetapkan pemerintah, terdiri atas 13 KEK industri, 8 KEK jasa pariwisata, 3 KEK digital, serta KEK lainnya.

"Kita sudah punya sekitar 25 dan tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah sekitar 6 lagi akan menjadi 31," papar Todotua dalam Indonesia SEZ Business Forum 2025 pada Selasa (9/12/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani bisa mencapai Rp6.000 per butir dalam beberapa tahun ke depan dari sebelumnya terendah Rp 600 per butir. Target itu diyakininya bisa tercapai seiring dengan dorongan hilirisasi industri kelapa yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

"Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia," ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Amran menjelaskan, nilai ekspor kelapa mentah sebenarnya baru sebagian kecil dari potensi besar industri ini. Jika Indonesia mampu mengembangkan hilirisasi produk turunan kelapa, seperti minyak kelapa, sabut, arang aktif, hingga produk pangan olahan, maka nilai tambahnya bisa berlipat hingga ratusan kali.

"Nah, ini kita hilirisasi kalau sesuai diagram pohon industri, itu bisa 100 kali lipat. Artinya bisa Rp2.400 triliun, tapi itu secara teori. Bisa saja hanya 50 persen, 50 kali lipat, atau 20 kali lipat," jelasnya.

Ia mencontohkan dampak nyata yang sudah mulai terasa di lapangan. Ketika pemerintah mulai mendorong hilirisasi dan memperbaiki rantai pasok, harga kelapa di daerah penghasil seperti Maluku Utara mengalami lonjakan signifikan.

"Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa sebelum kita hilirisasi harganya Rp600 per butir. Sekarang Rp3.500 per butir, itu naik kurang lebih 500 persen," kata Amran.

Menurutnya, angka itu masih bisa terus meningkat. Ia menargetkan agar harga kelapa bulat bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per butir dalam waktu dekat.

"Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000 persen, harusnya. Rp6.000 berarti 1.000 persen," ujarnya.

Amran optimistis, peningkatan nilai komoditas kelapa lewat hilirisasi ini tidak hanya akan menaikkan pendapatan petani, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di sektor perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan.

"Nah, itulah keuntungan nanti ke depan bisa mempekerjakan orang 1,4 juta di perkebunan ke depan. Mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun ini selesai," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi akan membuat Makkah baru. Ini merujuk proyek ambisius Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), "Gerbang Raja Salman" di kota itu.

Proyek megah ini mencakup area seluas 12 juta meter persegi, berupa gedung-gedung tinggi menghadap simbol suci umat Islam, Ka'bah, di Makkah. Bukan cuma untuk ibadah, Gerbang Raja Salman juga akan terdiri dari hotel dan area komersial lain.

"Akan ada penambahan ruang solat hingga kapasitas sekitar 900.000 jamaah," ujar Kantor Berita Resmi Saudi, Saudi Gazette pekan lalu sebagaimana dikutip Sabtu (1/11/2025).

Dalam sebuah instagram milik Dana Investasi Publik Arab Saudi, publicinvestmentfund, diperlihatkan prototype bagaimana menara-menara dengan berbagai ketinggian bersusun menghadap ke Masjidil Haram, tempat Ka'bah berada. Menara-menara tinggi itu menyerupai gedung pencakar langit berwarna emas dan berkilauan.

Foto: Arab Saudi berencana membangun pembangunan baru yang besar di sebelah Masjidil Haram di Mekkah. (Tangkapan layar instagram @kuwaitinside) Arab Saudi berencana membangun pembangunan baru yang besar di sebelah Masjidil Haram di Mekkah. (Tangkapan layar instagram @kuwaitinside)

"Di tempat ini, hati bersatu dan berbagi momen-momen hidup yang penuh kebahagiaan. Karena di setiap momen, sebuah kisah terungkap, terikat oleh rasa hormat dan ritual bersama yang harus dijunjung tinggi," ujar narator dalam video tersebut dilihat CNBC Indonesia.

"Berakar pada warisan, esensinya tetap bertahan, dibalut dengan bisikan kedamaian, mengundang Anda untuk bernapas lega. Sebuah perayaan budaya, lama dan baru," tambahnya.

Proyek ini akan dikembangkan oleh RUA AlHaram AlMakki Co, salah satu divisi dari Dana Investasi Publik Arab Saudi. Proyek ini merupakan bagian dari proyek diversifikasi ekonomi Visi 2030 Arab Saudi.

Foto: Arab Saudi berencana membangun pembangunan baru yang besar di sebelah Masjidil Haram di Mekkah. (Tangkapan layar instagram @kuwaitinside) Arab Saudi berencana membangun pembangunan baru yang besar di sebelah Masjidil Haram di Mekkah. (Tangkapan layar instagram @kuwaitinside)

Gerbang Raja Salman sendiri diharapkan menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja di negeri itu. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai biaya proyek ini, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya.

Sementara itu, merujuk Times of India, secara rinci, gerbang Raja Salman juga akan mencakup 50.000 unit hunian bermerek dan sekitar 16.000 kamar hotel berbintang 4 dan 5. Terdapat juga lebih dari 200.000 meter persegi yang dialokasikan untuk fasilitas ritel dan komersial.

"Yang menarik adalah proyek ini memungkinkan kepemilikan properti bagi umat Muslim di seluruh dunia, berkat undang-undang baru yang mengizinkan warga non-Saudi untuk berinvestasi di real estat di kota-kota suci. Hal ini membuka pintu bagi partisipasi global, yang berpotensi meningkatkan investasi internasional di sektor real estat dan perhotelan Kerajaan," tambah laman itu.]