Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajak berbagai pihak untuk bisa bergerak bersama untuk membantu mencarikan peluang agar sawit swadaya/rakyat bisa bermitra dengan pabrik sawit/CPO.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrianto melihat sejauh ini belum ada kemitraan yang lahir dari pekebun swadaya, tapi yang telah berjalan adalah kemitraan dalam pola plasma. Sementara itu di Sumbar telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit meski peran di lapangan masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan dan kendala.

“Dengan hadirnya Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini, kami menaruh harapan agar pemerintah provinsi dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota melalui peran satgas,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan pentingnya untuk memperjuangkan perkebunan sawit swadaya ini, karena dari segi harga, sangat jauh berbeda yang diterima oleh sawit plasma yang telah bermitra dengan perusahaan CPO. Harga sawit plasma jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh sawit swadaya, dan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan petani sawit yang tidak hanya di Pesisir Selatan saja, tapi bagi seluruh petani sawit swadaya yang ada di Sumbar.

“Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi petani, keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar,” sebutnya.

Menurutnya bicara soal keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS dari lembaga pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan.

Kemudian melihat pada latar belakang pembentukan satgas serta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat. Makanya langkah hadirnya satgas tidak hanya bicara soal pengawasan harga TBS semata, tapi bisa membangun peluang kemitraan bagi sawit swadaya.

Dia menuturkan tidak tertutup kemungkinan ada berbagai kendala yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS, terutama dalam memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Begitupun untuk ruang lingkup tugas satgas saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang dinilai kurang kooperatif dalam mendukung proses penetapan harga. Oleh karena itu, pemda menaruh harapan yang besar kepada satgas agar mampu memperkuat pengawasan dan kemudian mendukung terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pekebun dan perusahaan kelapa sawit.

Melihat dari data Tim Ahli Penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar, luas lahan pekebun yang telah bermitra masih di angka sekitar 18 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat yang mencapai sekitar 500 ribu hektare di Sumbar.

Melihat kondisi itu, dia berharap keberadaan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan-kemitraan baru antara petani dan perusahaan, sehingga manfaat penetapan harga TBS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dia bilang sejauh ini Pemkab Pesisir Selatan telah berupaya menginisiasi berbagai skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya resistensi dari pihak perusahaan. “Kami berharap satgas yang dibentuk secara kolaboratif oleh pemerintah provinsi tersebut dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota," tutupnya.

Serang (ANTARA) - Guna mengebut regenerasi petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini semakin menggalakkan penerapan sistem pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda di tengah tingginya dominasi pekerja tanam berusia lanjut.

Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, di Serang, Sabtu, mengungkapkan kekhawatiran nya karena mayoritas petani di daerah tersebut kini berada pada kelompok usia tua. Kondisi ini dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah apabila tidak segera diantisipasi.

"Usia rata-rata petani di Banten sekarang mungkin 90 persen itu di atas lima puluh tahun. Kami khawatir siapa yang akan melanjutkan lahan produksi untuk menghasilkan pangan kita ke depan," kata Nasir.

Nasir menjelaskan, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian kerap dipicu oleh stigma bahwa profesi petani identik dengan pekerjaan kumuh, kotor, berat, dan seolah tidak menjanjikan masa depan.

Padahal, menurutnya, sektor pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi. Lahan yang relatif sempit sekalipun dapat menghasilkan pendapatan di atas upah minimum jika ditanami komoditas bernilai tinggi dengan manajemen yang tepat.

Untuk mengubah persepsi tersebut dan mempercepat regenerasi, Dinas Pertanian Banten meluncurkan sejumlah inisiatif. Langkah tersebut meliputi pembentukan Petani Muda Milenial, penunjukan duta pertanian (agriculture ambassador), hingga pembentukan kelembagaan baru bernama Brigade Pangan.

Melalui program Brigade Pangan, pengelolaan kawasan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada kalangan muda, termasuk para sarjana pertanian.

"Kita buat kelembagaan baru berupa Brigade Pangan dengan manajemen pengelolaannya oleh sarjana anak muda. Mereka mengelola hamparan lahan 150 hektare dan disokong penuh dari hulu ke hilir, termasuk sarana dan alat mesin pertanian nya," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menggalakkan smart farming atau pertanian modern terintegrasi. Nasir mencontohkan fasilitas smart screenhouse yang memungkinkan pembudidayaan tanaman bernilai ekonomi tinggi di lahan terbatas secara presisi.

Sistem ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengendalikan kebutuhan tanaman, mulai dari pemupukan digital hingga pengaturan suhu lingkungan.

Selain infrastruktur di dalam negeri, Pemprov Banten juga telah memberangkatkan 21 pemuda untuk mengikuti program magang pertanian di Jepang pada April lalu. Program ini bertujuan memperkenalkan sistem pertanian modern bertaraf internasional.

Nasir berharap, para peserta magang dapat mereplikasi dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari setibanya di Tanah Air, sehingga proses regenerasi petani Banten berjalan optimal. Keberhasilan regenerasi ini ditegaskan nya harus diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

"Begitu pulang ke sini, tentu tidak sekadar mencangkul lagi. Makanya harus difasilitasi dengan alat-alat berbasis modern agar anak-anak muda tidak kembali ke pola pertanian tradisional yang dianggap kurang menarik," kata Nasir.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadikan inovasi tembakau tanpa nikotin yang terbuat dari bahan daun talas beneng sebagai produk unggulan pada ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, di Serang, Rabu, mengatakan inovasi olahan daun talas sebagai pengganti daun tembakau tersebut akan dipamerkan pada ajang nasional guna membangun jejaring kemitraan, terlebih produk ini telah berhasil menembus pasar ekspor.

"Tembakau dari daun talas kita pamerkan di sana karena sudah ekspor. Selain itu, ubi talasnya juga bisa diolah menjadi tepung untuk aneka kue. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas serta produktivitas para nelayan dan petani kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo, menjelaskan komoditas talas beneng tersebut dikembangkan dan diolah oleh para petani di wilayah Kecamatan Pabuaran.

"Daunnya dibikin alternatif tembakau tanpa nikotin. Kemudian umbi talas nya dijadikan tepung yang bisa dibikin kue, baik brownies, roti, dan sebagainya," jelas Suhardjo.

Untuk memamerkan inovasi tersebut sekaligus menggali ilmu pertanian, Bupati Rachmatuzakiyah telah melepas 42 orang kontingen asal Kabupaten Serang. Jumlah delegasi yang terdiri atas 32 petani, lima pendamping, dan lima petugas Dinas Perikanan tersebut merupakan yang terbanyak di antara kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Mengingat Serang merupakan juara umum pada Pekan Daerah (Peda) Provinsi Banten 2025, Pemkab kembali menargetkan predikat juara umum pada Penas tahun ini. Sebagai bentuk motivasi, pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi peserta yang berprestasi, yaitu berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.

Meski demikian, Suhardjo mengingatkan bahwa substansi utama keberangkatan kontingen bukanlah sekadar mengejar piala perlombaan, melainkan mencari inovasi baru dari daerah lain untuk diterapkan di Serang.

"Makanya kita minta para peserta untuk memprioritaskan ikut seminar, kunjungan ke lapangan, serta praktik-praktik pelatihan tentang teknologi pertanian terbarukan," tegasnya.

Penas KTNA XVII rencananya akan dibuka oleh Menteri Pertanian dan ditutup langsung oleh Presiden RI. Pemerintah Kabupaten Serang berharap partisipasi aktif di ajang ini dapat menjembatani masuknya berbagai program dukungan pertanian nasional ke wilayah Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan kenaikan harga sapi di sejumlah pasar ternak sebagai langkah antisipasi perpanjangan aksi mogok jagal di Rumah Potong Hewan (RPH) Majeluk, Mataram.

"Kami segera koordinasi dengan pemerintah provinsi, untuk mencari solusi dan melakukan pengendalian pengiriman sapi ke luar daerah agar harga sapi bisa kembali normal," kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Lalu Hapiludin di Mataram, Senin.

Hal tersebut disampaikan usai turun ke RPH Majeluk dan melihat aksi mogok para jagal yang tidak melakukan aktivitas pemotongan ternak karena harga sapi terlalu mahal. Para jagal bahkan mengatakan akan melakukan aksi tidak memotong ternak selama tiga hari.

Terhadap kondisi itu, Distan Kota Mataram segera mengambil langkah-langkah penanganan agar kondisi tersebut tidak berdampak pada penurunan stok kebutuhan daging sapi di pasar dan peningkatan harga.

Menurut informasi dari jagal, kenaikan harga sapi di pasar ternak dipicu karena adanya pengusaha dari luar kota yang membeli sapi ke pasar dengan harga lebih tinggi sehingga jagal lokal tidak bisa membeli ternak dengan harga normal.

Dengan kondisi itu, hukum pasar memang berlaku, sehingga pedagang ternak akan menjual sapinya kepada pengusaha yang menawar dengan harga lebih tinggi.

Terkait dengan itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dilakukan untuk mencari tahu terkait kuota pengiriman sapi ke luar daerah, sebab untuk izin pengiriman sapi ke luar daerah ada di pemerintah provinsi.

"Sementara kami di daerah, hanya mengeluarkan rekomendasi," katanya.

Selama ini, katanya, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di pasar tradisional, Distan Kota Mataram hanya memberikan rekomendasi sapi potong dari Pulau Sumbawa untuk dipotong di RPH.

Hapiludin mengatakan, RPH Majeluk merupakan salah satu dari dua RPH di Kota Mataram. Satu RPH, yakni RPH Gubuq Mamben Sekarbela saat ini masih aktif melakukan pemotongan.

"Untuk tadi pagi, jumlah sapi yang dipotong di RPH Gubuq Mamben sebanyak 18 ekor," katanya.

Kendati demikian, kondisi di RPH Majeluk harus segera disikapi agar aktivitas di dua RPH tersebut bisa kembali normal, dan harga sapi bisa stabil, begitu juga dengan harga jual di pasar.

"Kami berharap, pemerintah provinsi bisa segera bersikap," katanya.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida sebelumnya juga mengatakan, berdasarkan hasil turun ke sejumlah pasar tradisional para pedagang daging sapi mengeluhkan sepinya pembeli karena harga daging yang terlalu tinggi.

Untuk harga daging sapi saat ini mencapai Rp145.000 per kilogram. Harga itu sudah di atas ketentuan harga maksimal Rp140.000 per kilogram.

"Karena itu kami akan koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk menstabilkan harga tersebut," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi menargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) padi seluas 538 hektare pada 2026 sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Kota Jambi Amiruddin di Jambi, Rabu, mengatakan peningkatan target LTT merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong kenaikan produksi padi di wilayah setempat.

"Kami memiliki target untuk luas tambah tanam seluas 538 hektare dan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Target itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang ditetapkan seluas 520 hektare.

Luas tambah tanam pada 2025 mencapai 534 hektare atau meningkat sekitar 2,69 persen dari target 520 hektare yang ditetapkan berdasarkan Luas Baku Sawah (LBS) seluas 459 hektare, dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare gabah kering panen.

Menurut dia, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai.

Salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan baku sawah yang tersedia agar seluruh potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan luas tanam serta mendukung peningkatan produksi padi.

Pihaknya juga mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada wilayah tertentu dan percepatan musim tanam guna mempercepat realisasi target luas tambah tanam yang telah ditetapkan.

DPKP secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan tanam di lapangan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani.

"Peningkatan target luas tambah tanam pada 2026 juga didorong oleh adanya penambahan tanam padi gogo seluas 8 hektare," kata Amiruddin.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tingkat kesejahteraan alhamdulillah sangat terpengaruh. Dulu kalau ke tengkulak harganya rendah, sekarang harganya jelas. Bahkan kalau harga tengkulak naik, Bulog juga ikut menaikkan harga

Garut (ANTARA) - Hamparan perbukitan di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan lahan tadah hujan yang jauh dari irigasi dan tidak memiliki sumber mata air yang bisa diandalkan selain hujan.

Bagi petani , lahan tadah hujan selalu identik dengan ketidakpastian. Kekhawatiran gagal tanam maupun panen kerap muncul, terlebih jika musim kemarau datang lebih awal dan berlangsung lama hingga tanah mengering dan tidak bisa ditanami.

Namun pada awal Mei 2026, hujan masih kerap turun. Kondisi itu menjadi penyambung harapan bagi petani lahan tadah hujan agar tetap bisa menanam dan panen saat kemarau.

Seperti yang dialami Jajang Sumpena (54), petani di Kampung Cikendal, Desa Sukalarang, Kecamatan Sukawening, Garut. Ia bersyukur hujan masih membasahi lahan jagungnya yang berada di perbukitan pada ketinggian 1.000 mdpl.

Pada April lalu, Jajang memanen jagung dari lahan garapan seluas 3 hektare dengan hasil lebih dari 20 ton. Hasil itu cukup memuaskan, mengingat rata-rata petani jagung biasanya hanya memperoleh 5 sampai 7 ton per hektare.

Kini, memasuki awal Mei dan mendekati musim kemarau, Jajang kembali menanam jagung. Sebagian lahannya juga sedang dipersiapkan untuk penanaman berikutnya.

Menurut Jajang, cuaca yang masih sering hujan menjadi kesempatan baik untuk mulai menanam, karena jagung hanya membutuhkan banyak air pada awal masa tanam. Setelah itu, dalam tiga sampai empat bulan berikutnya, kebutuhan air tidak terlalu besar.

"Jadi, kalau sekarang menanam jagung, nanti Juli atau Agustus masih bisa panen jagung, karena jagung itu hanya butuh air di awal tanam saja," kata Jajang saat meninjau lahan jagungnya pada awal Mei 2026.

Lahan jagung seluas 3 hektare itu dipantau dan dirawat setiap hari agar tanaman tumbuh maksimal. Ia juga menyiagakan sejumlah anjing, baik yang dilepasliarkan maupun diikat di beberapa titik, untuk menjaga ladang dari serangan gerombolan monyet liar yang kerap datang mengambil jagung.

Bagi Jajang, keberadaan anjing sangat membantu. Tanpa penjagaan, jagung yang mulai berbuah bisa habis dijarah monyet, seperti yang pernah dialaminya sebelumnya.

"Kalau tidak dijaga sama anjing, jagung bisa habis sama monyet," kata Jajang.

Jual Untung

Jagung yang ditanam Jajang memiliki kepastian pasar. Sejumlah tengkulak sudah siap membeli hasil panennya, meski harga kerap berubah-ubah, dari sempat Rp4 ribu hingga naik menjadi Rp5 ribu per kilogram.

Namun, sejak Presiden Prabowo Subianto menggencarkan program swasembada pangan dan mendorong penanaman jagung dalam dua tahun terakhir, semangat petani semakin meningkat karena pasar dinilai lebih jelas.

Apalagi, Perusahaan Umum Perum Bulog siap menyerap jagung petani dengan harga Rp6.300 per kilogram. Kepastian harga itu menjadi penyemangat bagi Jajang dan petani lainnya untuk terus menanam jagung.

Sebagai Ketua Kelompok Tani Mekarjaya di Kecamatan Sukawening, Jajang berupaya menjual hasil panen kelompoknya ke Bulog. Ia berkoordinasi dengan petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian dan Kepolisian Resor Garut yang selama ini aktif mendukung gerakan penanaman jagung.

Kerja sama dengan Bulog akhirnya terwujud. Bulog tidak membatasi jumlah jagung yang dijual, asalkan kadar air sesuai ketentuan, yakni 14 persen, dari rata-rata kadar air pascapanen sekitar 16-17 persen.

Menurut Jajang, menurunkan kadar air bukan hal sulit. Jagung cukup dijemur sehari atau lebih hingga kadar air turun, lalu hampas kulit dibersihkan menggunakan kipas angin sebelum diangkut ke gudang Bulog.

"Nilai harga Rp6.300 per kilo enggak pernah berubah. Enaknya ke Bulog itu, kalau ke tengkulak kan harganya fluktuatif mulai dari Rp5 ribu, kalau ke Bulog harganya standar," kata Jajang.

Kepastian pasar itu juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar, mulai dari buruh tanam, pemetik hasil panen, hingga pengangkutan jagung ke Bulog.

Lingkungan sekitar rumah Jajang kini menjadi sentra aktivitas pengolahan jagung. Warga, baik perempuan maupun laki-laki, terlibat dalam kegiatan memipil, menjemur, membersihkan hampas, mengemas dalam karung, hingga pengangkutan.

Setiap pekan, kelompok tani yang dipimpin Jajang mampu memasok rata-rata 10 ton jagung ke Bulog. Jagung tersebut dikumpulkan dari para petani anggota kelompoknya.

Menurut Jajang, jumlah itu masih belum mencukupi kebutuhan Bulog. Karena itu, ke depan mereka akan terus memperluas dan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya kurang produktif agar bisa ditanami jagung.

"Tingkat kesejahteraan alhamdulillah sangat terpengaruh. Dulu kalau ke tengkulak harganya rendah, sekarang harganya jelas. Bahkan kalau harga tengkulak naik, Bulog juga ikut menaikkan harga," katanya.

Jajang mengaku usaha pertanian jagung yang ditekuninya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan menyekolahkan ketiga anaknya hingga perguruan tinggi.

Semua Berperan

Di balik geliat pertanian jagung itu, ada peran berbagai pihak yang membantu menjaga semangat petani, termasuk kepolisian, khususnya jajaran Polsek Sukawening. Polisi tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendampingi petani.

Kehadiran polisi membantu petani di Sukawening, mulai dari menjaga lahan pertanian, mengawal pengangkutan jagung ke Bulog, hingga menyosialisasikan berbagai kebijakan program penanaman jagung.

Selain itu, petugas penyuluh lapangan (PPL) juga terus mengedukasi petani, mulai dari teknik menanam, pengolahan hasil, hingga meningkatkan kualitas jagung agar memenuhi standar pembelian Bulog.

Petani jagung di daerah Jajang juga mendapat bantuan 3 kuintal benih jagung dari Polres Garut yang kini telah disebar di lahan seluas sekitar 30 hektare.

"Dukungannya luar biasa. Dari polres, kelompok saya diberi bantuan pinjaman bibit yang sudah dibagikan untuk 30 hektare lahan," kata Jajang.​​​​​​​

Jajang mengakui keberhasilan pertanian jagung di daerahnya tidak lepas dari peran semua pihak. Selain dukungan kebijakan pemerintah yang terus mendorong penanaman jagung, ada juga peran PPL, Bulog, dan kepolisian yang rutin mendampingi petani.

Komitmen Penyerapan

Kehadiran Perum Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah menjadi harapan penting bagi petani jagung di Garut agar harga jual tetap jelas dan hasil panen terserap secara konsisten.

Pimpinan Cabang Ciamis Bulog, Johan Wahyudi, saat berkunjung ke Gudang Bulog Garut beberapa hari lalu mengatakan pihaknya siap menyerap jagung petani Garut untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak.

Menurut Johan, penyerapan jagung tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), salah satunya untuk komoditas jagung.

Ia menyebutkan, petani jagung di Garut saat ini aktif menjual hasil panennya ke Bulog. Hingga kini, stok jagung di Gudang Bulog Garut telah mencapai sekitar 200 ton dan diperkirakan terus bertambah seiring penyerapan yang masih berlangsung.

"Sekitar 200-300 ton untuk asosiasi peternak di sini. Kalau nanti kurang, kita ambil dari daerah lain," katanya.

Potensi Jagung

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pertanian melihat potensi besar dari lahan tadah hujan di Garut yang mencapai 10.301 hektare. Selama ini lahan tersebut lebih banyak digunakan untuk menanam padi dengan mengandalkan air hujan.

Menjelang musim kemarau, Dinas Pertanian Garut mendorong petani memanfaatkan lahan tadah hujan untuk menanam jagung karena membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan padi, sehingga risikonya lebih kecil.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardhy Firdian, mengatakan pihaknya kini berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengoptimalkan lahan jagung di sejumlah wilayah Garut.

Menurut Ardhy, Garut menjadi pemasok jagung terbesar di Jawa Barat dengan kontribusi sekitar 42 persen, masih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Dinas Pertanian Garut mencatat produksi jagung pada 2025 mencapai 458.978 ton, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 432.252 ton dari luas panen 60.230 hektare.

Saat ini, Dinas Pertanian bersama berbagai pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan produksi jagung dengan target mencapai 521.662 ton.

Produksi jagung dari berbagai wilayah di Garut tidak hanya menjadikan daerah itu sebagai pemasok terbesar di Jawa Barat, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi petani yang mengoptimalkan lahan tadah hujan sebagai kekuatan baru penopang produksi pangan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat produksi gabah kering giling (GKG) pada panen perdana Januari–April 2026 mencapai 139.811 ton. Volume tersebut setara dengan 89.633 ton beras yang berpotensi masuk ke rantai pasok pangan daerah.

KepalaDinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari upaya percepatan masa tanam, pendampingan teknis kepada petani, serta koordinasi intensif dengan kelompok tani di lapangan.

Strategi itu, kata dia, diarahkan untuk menjaga konsistensi produktivitas di tengah anomali iklim yang memengaruhi pola tanam.

“Secara teknis produktivitas kita bagus, tetapi memang terjadi pergeseran waktu panen karena kondisi iklim yang tidak menentu. Ini yang terus kami antisipasi dengan penyesuaian pola tanam,” ujar Deni, Senin (18/5/2026).

Dia mengemukakan produksi pada awal 2026 menjadi modal penting untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.

Dengan volume tersebut, distribusi beras dari hasil panen pertama dinilai cukup untuk menopang kebutuhan beberapa bulan ke depan sebelum masuk ke panen berikutnya.

Data Dinas Pertanian menunjukkan bahwa total produksi beras di Kabupaten Cirebon mencapai 296.416 ton sepanjang 2025. Sementara kebutuhan beras masyarakat pada Januari–Oktober 2025 berjumlah 229.310 ton. Dengan demikian, Cirebon mencatatkan surplus beras sebesar67.106 ton beras.

Menurut Deni, surplus tersebut menjadi cadangan pasokan sekaligus penyangga ketika terjadi keterlambatan panen akibat perubahan musim. Terlebih, realisasi produksi gabah sangat dipengaruhi pola tanam dan kondisi cuaca selama periode produksi berlangsung.

“Realisasi produksi gabah sangat dipengaruhi pola musim tanam dan kondisi cuaca yang berubah selama periode produksi berlangsung. Karena itu, pendampingan teknis kepada petani menjadi prioritas kami,” katanya.

Pendampingan dilakukan mulai dari penentuan waktu tanam, pemilihan varietas padi, hingga pengelolaan air di tingkat lahan. Dinas Pertanian juga memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk mempercepat penyampaian informasi terkait perubahan cuaca kepada petani.

Selain itu, percepatan masa tanam dilakukan untuk menjaga ritme produksi dan mengurangi potensi kehilangan waktu akibat pergeseran musim.

Deni menilai sektor pertanian di Cirebon masih memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah tantangan perubahan iklim. Namun, dia mengingatkan variabilitas cuaca ke depan berpotensi semakin meningkat.

“Kami mendorong penguatan sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan, pendampingan teknis kepada petani, serta penguatan kesiapan menghadapi perubahan iklim agar produksi padi tetap optimal sepanjang 2026,” ujarnya.

Menurutnya, stabilitas produksi padi turut berpengaruh terhadap kestabilan harga beras di tingkat konsumen karena pasokan lokal dapat menekan tekanan harga ketika distribusi dari luar daerah terganggu.

Dia juga menilai keberlanjutan produksi penting untuk menjaga pendapatan petani melalui kepastian musim tanam dan panen.

“Adaptasi itu kuncinya. Petani harus cepat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca yang berubah,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru memastikan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 907 kilogram tersebut bahkan nyaris menyentuh angka satu ton.

Kepala Distankan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan sapi berwarna cokelat kemerahan itu telah melalui proses pemeliharaan intensif selama enam bulan di kandang.

Selain itu, usia sapi diperkirakan sekitar enam tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi, namun yang terpilih adalah sapi simental karena memiliki bobot paling besar,” ujar Maisisco, Rabu (29/4/2026).

Ia memastikan, tim Distankan bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kecamatan Rumbai. Hasilnya, kondisi sapi dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami sudah memeriksa kondisi kesehatannya bersama tim provinsi, dan dipastikan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Saat ini, proses penyaluran hewan kurban tinggal menunggu penentuan lokasi distribusi kepada masyarakat penerima. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan.

“Rencananya akan disalurkan ke masyarakat di wilayah pinggiran kota. Lokasinya masih dalam pembahasan bersama Wali Kota,” ungkap Maisisco.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Padi organik varietas PS-08 hasil persilangan sejumlah galur unggulan berhasil dikembangkan di Provinsi Banten dan dipanen perdana di lahan seluas 753 hektare di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis, mengatakan varietas tersebut merupakan padi organik yang masuk kategori bibit unggul dan baru pertama kali ditanam sebagai percontohan di Banten.

Ia menjelaskan, varietas PS-08 dikembangkan oleh Yayasan Bhakti Bela Negara dan ke depan ditargetkan menjadi salah satu varietas unggulan nasional.

"Hasil pembicaraan antara Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Yayasan Bakti Bela Negara, jenis ini akan dikembangkan lebih luas. Tapi secara teknis juga, akan segera didaftarkan galur varietas PS-08 untuk diproses menjadi sertifikasi benih unggul nasional," ujar Agus.

Menurut Agus, pengembangan PS-08 menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Banten sebagai salah satu lumbung padi nasional, seiring dukungan pemerintah pusat terhadap perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas.

Ketua Yayasan Bhakti Bela Negara Seno Adjie mengatakan pihaknya memilih Banten sebagai lokasi pengembangan karena ketersediaan lahan pertanian yang masih potensial, di tengah alih fungsi lahan di sejumlah daerah lain.

Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Pandeglang siap menyediakan lahan hingga 50.000 hektare untuk dikerjasamakan secara bertahap, dengan tahap awal seluas 3.000 hektare. Saat ini, penanaman perdana telah dilakukan di lahan753 hektare.

“Keunggulan padi varietas PS-08 ini tahan cuaca, tahan hama dan produksi per hektarnya bisa lebih dari 10 ton,” ungkapnya.

Untuk menjamin keberlanjutan program, yayasan juga menyiapkan jaringan konsumen tetap agar hasil panen petani cepat terserap pasar. "Karena petani menginginkan agar hasil panen cepat terserap," paparnya.

Pengembangan PS-08 diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat sistem pertanian organik berkelanjutan dan ketahanan pangan daerah.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026