Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.

Garut (ANTARA) - Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan produk pakan komplit fermentatif hasil riset Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikembangkan di Kecamatan Leles, Garut, dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan ternak saat musim kemarau.

"Pakan komplit fermentatif untuk ternak ruminansia yang sedang dikembangkan, dan diuji oleh IPB, merupakan salah satu alternatif solusi ketersediaan pakan ternak ruminansia bernutrisi seimbang disepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau," kata Kepala Diskannak Garut, Dyah Savitri di Garut, Rabu.

Ia menuturkan, tim riset IPB saat ini sedang melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut dengan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan sekitar.

Adanya inovasi pakan ternak itu, kata dia, dapat menjadi alternatif ketika kondisi musim kemarau yang seringkali sumber pakan hijauan atau rumput di lapangan sudah mengering atau sulit didapat oleh peternak.

"Ini juga bisa menjadi salah satu pemberian pakan yang baik dan mudah-mudahan ini bisa terjangkau untuk semua kalangan peternak," katanya.

Ia menyampaikan, saat ini sejumlah peternak di Garut masih melakukan kegiatan pengadaan pakannya secara tradisional yakni mencari rumput kemudian diangkut ke tempat peternakannya dan disajikan untuk ternaknya.

Cara tradisional itu, kata dia, tentunya ada batasan apalagi saat musim kemarau yang biasanya rumput akan sulit dicari, dan juga banyak yang kering sehingga peternak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

"Saat ini 'kan peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan itu dengan cara tradisional, meskipun dinas terus mengadakan edukasi dan sosialisasi untuk cara-cara pengawetan pakan hijauan yang ringkas," katanya.

Selama ini, menurut dia, pihaknya juga telah memberikan pelatihan untuk pembuatan silase dimana beberapa daerah seperti Kecamatan Bayongbong, dan Cikajang sudah menerapkan pembuatan pakan silase itu.

Diskannak Garut, lanjut dia, terus berupaya mengedukasi peternak terkait cara pengawetan pakan ternak, kemudian mensosialisasikan terkait inovasi pengolahan pakan salah satunya yang sedang dikembangkan oleh IPB.

"Sekarang sedang diujicobakan, mudah-mudahan hasilnya baik dan akhirnya juga bisa kita sebar luas," katanya.

Sebelumnya, tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak, dan juga pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil, dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

Pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentatif yang sudah diriset sejak 2019 itu juga bisa memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum, dan jerami.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat daya saing ekonominya. Kabupaten Garut mencatat neraca perdagangan antardaerah yang tercermin dalam komponen net ekspor-impor antardaerah masih mengalami defisit hingga Rp6,84 triliun pada 2025.

Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2021–2025, komponen net ekspor-impor antardaerah tercatat negatif secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilainya mencapai minus Rp7,06 triliun pada 2021, minus Rp6,79 triliun pada 2022, melebar menjadi minus Rp8,44 triliun pada 2023, kemudian minus Rp8,03 triliun pada 2024, sebelum membaik menjadi minus Rp6,84 triliun pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Garut Sidik Edi Sutopo mengatakan, nilai net ekspor-impor antardaerah yang negatif mengindikasikan kebutuhan barang dan jasa masyarakat maupun dunia usaha di Garut masih banyak dipenuhi dari luar daerah.

“Komponen ini menggambarkan selisih antara barang dan jasa yang keluar dengan yang masuk ke Kabupaten Garut. Ketika nilainya negatif, berarti impor antardaerah masih lebih besar daripada ekspor antardaerah,” kata Sidik, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas ekonomi daerah tetap bertumbuh, hanya saja struktur produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri sehingga pasokan dari daerah lain masih mendominasi.

Data BPS menunjukkan, pada saat defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, nilai PDRB Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku justru terus meningkat. PDRB naik dari Rp60,84 triliun pada 2021 menjadi Rp85,99 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp66,08 triliun pada 2025 atau sekitar 77% dari total PDRB. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi mencapai Rp21,07 triliun dan konsumsi pemerintah sebesar Rp5,21 triliun.

Menurut Sidik, dominasi konsumsi rumah tangga menjadi ciri utama struktur ekonomi Garut. Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari luar daerah menunjukkan masih terbatasnya kapasitas industri lokal dalam memenuhi permintaan pasar.

Komponen konsumsi rumah tangga terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan rokok yang mencapai Rp37,32 triliun pada 2025. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga terus meningkat menjadi Rp9,28 triliun, mencerminkan mobilitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi.

Meski defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, terdapat sinyal perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Nilai defisit pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai minus Rp8,44 triliun maupun 2024 sebesar minus Rp8,03 triliun.

“Besarnya arus barang dari luar daerah tetap menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian Garut. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, penguatan sektor industri pengolahan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu memperluas pasar ke daerah lain,” tutupnya.

Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera.

Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan, lembaga yang berwenang harus membuat efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, agar tidak terus-menerus merugikan negara karena peredarannya tanpa cukai.

"Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera," kata Aten, di Kabupaten Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, selama ini pemerintah daerah melalui Satpol PP maupun Bea Cukai terus gencar melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang beredar di masyarakat wilayah Jabar.

Seperti pemusnahan yang dilakukan di Alun-alun Garut, Rabu (24/6), kata dia lagi, jumlahnya cukup banyak sekitar empat jutaan batang rokok, temuan kasus itu harus ditelusuri sampai ke pelaku pembuatannya diproses hukum.

"Kami DPRD Daerah Pemilihan Garut mengapresiasi adanya hukuman terhadap pemusnahan rokok ilegal," katanya lagi.

Namun persoalan rokok ilegal tersebut, katanya pula, jangan terus muncul lagi, kemudian dirazia lagi, lalu dimusnahkan lagi, tapi harus bisa tuntas penindakannya sampai ke pabrik atau pihak yang membuat rokok tersebut secara ilegal.

Ia mengatakan, informasi yang diterima bahwa rokok ilegal yang beredar di Jabar itu ternyata dipasok dari luar daerah, dan selama ini daerah Jabar bukan pemasok melainkan hanya menjadi sasaran pasarnya.

"Penindakan itu, agar jangan sampai barangnya terus dibawa ke Jawa Barat," katanya lagi.

Dia menambahkan, petugas berwenang di wilayah Jabar tidak hanya cukup memusnahkan barang bukti rokok ilegal, tapi juga berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di daerah lain untuk menindak tegas pembuat rokok ilegal.

"Enggak ada salahnya kalau misalkan koordinasi sama aparat pemerintah yang ada di daerah lain untuk penindakan lebih lanjut," katanya pula.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput

Garut, Jabar (ANTARA) - Tim riset IPB University melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena hanya memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan.

"Hasil riset itu sekarang dikembangkan dengan memanfaatkan biomassa atau bahan-bahan yang dilupakan, dibuang tidak manfaat, jadi manfaat pakan komplit, ada serat, proteinnya," kata Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Luki Abdullah saat kegiatan pengenalan produk pakan di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut, Jumat.

Ia menuturkan tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif yang lebih murah, mudah digunakan dan tetap berkualitas.

Selama ini, kata dia, sektor bisnis peternakan seringkali dihadapkan dengan persoalan ketersediaan pakan hijauan yang dinilai memiliki nilai pakan berkualitas, sementara ketersediaannya terbatas, untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menyediakan pakan hijauan dari bahan baku di lingkungan sekitar.

Ia mengatakan tim peneliti sejak tahun 2019 mencari sumber serat alternatif yang tidak bergantung pada rumput sebagai bahan utama pakan hijauan, di antaranya memanfaatkan bahan baku yang 80 persen dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

"Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus, sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan," kata Luki.

Ia mengatakan inovasi pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentasi yang juga memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum dan jerami.

Serat dari tanaman jagung, kata dia, memiliki tingkat kecernaan yang lebih baik dibandingkan rumput maupun jerami padi, penilaian itu terbukti setelah melewati tahap penelitian dan pengembangan yang kini sudah dapat digunakan serta diuji coba oleh peternak di Garut.

"Sudah diproduksi, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, sudah juga diujicobakan," katanya.

Pendiri Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama mengatakan inovasi pakan ternak yang saat ini sedang dikembangkan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu murah, praktis dan berkualitas.

Dengan adanya inovasi itu, kata dia, peternak tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pakan karena bisa memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitarnya yang bisa memangkas biaya pakan, dan juga menghasilkan ternak yang lebih baik karena terpenuhi nutrisi dan proteinnya.

"Sehingga dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengurangi kualitas nutrisi ternak," katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Dyah Savitri menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut karena akan membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan yang dibutuhkan ternaknya, salah satunya komoditas domba.

"Kami terus mendukung akademisi dan komunitas peternak, semoga riset ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif untuk kemajuan komoditas domba Garut," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT — Kabupaten Garut resmi memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM).

Kehadiran layanan tersebut diklaim dapat memangkas birokrasi pengurusan dokumen ekspor sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menembus pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha Garut, terutama produsen alas kaki dan pakaian jadi. Menurutnya, kedua komoditas itu memiliki prospek besar di pasar Uni Eropa seiring terbukanya peluang pemanfaatan tarif preferensi.

“Uni Eropa sudah selesai, harapan kami produk-produk dari Garut semakin mudah masuk ke Uni Eropa. Kebanyakan untuk alas kaki dan pakaian jadi nanti tarifnya 0 persen. Dengan IPSKA, pelaku usaha bisa memanfaatkan tarif 0 persen sehingga ekspor dari Garut semakin meningkat,” ujar Budi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Surat Keterangan Asal merupakan salah satu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk membuktikan asal barang sehingga eksportir dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi sesuai ketentuan negara tujuan.

Sebelum IPSKA berdiri di Garut, pelaku usaha harus mengurus dokumen tersebut ke Tasikmalaya atau Bandung. Kondisi itu membuat proses administrasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut Dedy Mulyadi mengatakan kehadiran IPSKA merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha agar proses ekspor menjadi lebih efisien.

“IPSKA ini adalah langkah untuk memudahkan para pengusaha di Kabupaten Garut dalam mengurus dokumen ekspor. Di Garut banyak komoditas yang sudah memasuki pasar ekspor, di antaranya alas kaki, produk kulit, akar wangi, kopi, hingga hasil bumi lainnya,” kata Dedy.

Dia menambahkan, pelayanan yang sebelumnya harus diakses di luar daerah kini dapat dilakukan langsung di Garut. Langkah tersebut diharapkan memangkas rantai birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada eksportir.

Menurut Dedy, peresmian IPSKA menjadi momentum penting karena pemerintah daerah kini memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal secara mandiri.

Layanan tersebut juga akan diberikan tanpa dipungut biaya bagi seluruh eksportir asal Garut.

Selain mempermudah akses layanan, pemerintah daerah berharap keberadaan IPSKA dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.

“Kami berharap dengan diresmikannya IPSKA Kabupaten Garut ini tumbuh motivasi bagi masyarakat Kabupaten Garut, termasuk UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, UMKM pun bisa ekspor, bahkan desa pun bisa ekspor,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON — Wilayah Priangan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam menarik investasi dibandingkan kawasan industri utama di Jawa Barat.

Data realisasi investasi 2025 menunjukkan kontribusi investasi dari enam daerah di Priangan Timur, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, masih relatif kecil dibandingkan aglomerasi Bodebek, Karawang, maupun kawasan Rebana.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Priangan Timur pada 2025 mencapai sekitar Rp4,35 triliun.

Nilai tersebut jauh di bawah capaian sejumlah daerah industri di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, maupun Kota Bandung.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pola investasi di Jawa Barat masih menunjukkan konsentrasi yang kuat di wilayah yang memiliki akses logistik, kawasan industri, dan konektivitas yang lebih baik.

“Investasi umumnya akan mengikuti ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk, termasuk ketersediaan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, dan jaringan industri yang mendukung. Daerah yang memiliki faktor-faktor tersebut cenderung lebih cepat menarik modal,” kata Margaretha, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Di antara wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar. Pada 2025, Garut mencatat PMDN sebesar Rp1,539 triliun dan PMA sebesar Rp1,165 triliun sehingga total investasi mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Sebaliknya, sejumlah daerah lain masih mencatat nilai investasi yang relatif terbatas. Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, membukukan investasi sekitar Rp548 miliar. Sementara itu, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar masih berada di bawah Rp250 miliar untuk sebagian besar komponen investasi.

Menurut Margaretha, ketimpangan investasi antarwilayah merupakan fenomena yang lazim terjadi pada daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

“Wilayah utara Jawa Barat memiliki keuntungan berupa kedekatan dengan pelabuhan, jalan tol, kawasan industri, dan rantai pasok manufaktur. Sementara wilayah selatan memiliki potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan investasinya juga tidak bisa disamakan,” ujarnya.

Kesenjangan tersebut terlihat semakin jelas ketika dibandingkan dengan kawasan Rebana yang mencakup Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Sumedang, dan Kuningan.

Pada 2025, total investasi di kawasan tersebut mencapai puluhan triliun rupiah, didorong oleh pengembangan Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta sejumlah kawasan industri baru.

Sementara itu, koridor Bodebek-Karawang tetap menjadi magnet utama investasi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masing-masing mencatat realisasi investasi di atas Rp70 triliun pada 2025.

Meski demikian, Margaretha menilai Priangan Timur masih memiliki peluang untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

“Setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Bisnis.com, GARUT- Serangan hama tikus dilaporkan melanda areal persawahan di 17 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski persebarannya cukup luas, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut memastikan kondisi serangan masih tergolong ringan dan belum menyebabkan puso atau gagal panen pada lahan pertanian yang terdampak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian Dispertan Garut Susi Suhartianti mengatakan, serangan hama tikus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menurunkan produktivitas padi apabila tidak segera dikendalikan.

“Yang terserang ada di 17 kecamatan dengan kondisi ringan dan tidak menyebabkan puso,” kata Susi, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, Dispertan bersama petani dan petugas lapangan terus melakukan pengendalian secara rutin untuk mencegah penyebaran serangan ke areal yang lebih luas.

Langkah tersebut dilakukan melalui gerakan pengendalian di tingkat kelompok tani, pemberian pestisida, bantuan belerang, hingga penggunaan alat emposan untuk membasmi tikus di sarangnya.

Ia menjelaskan, bantuan sarana pengendalian yang diberikan pemerintah masih terbatas sehingga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan dari lapangan.

Petani Bisa Minta Dukungan Kemana?

Petani yang membutuhkan dukungan sarana pengendalian dapat mengajukan permohonan melalui petugas penyuluh pertanian setempat.

“Pengendalian hama secara gerakan pengendalian rutin dilakukan oleh para petani bersama dengan petugas di lapangan,” ujarnya.

Data Dispertan menunjukkan, luas serangan hama tikus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Pada Mei 2026, serangan tercatat melanda sekitar 120 hektare lahan pertanian.

Sementara pada Juni 2026, luas serangan menurun menjadi sekitar 90 hektare atau turun sekitar 25%.

Penurunan tersebut dinilai menunjukkan efektivitas pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, Dispertan mengakui masih ditemukan kemunculan serangan baru di sejumlah wilayah meskipun skalanya relatif kecil.

Susi menambahkan, keberhasilan pengendalian hama tikus sangat bergantung pada keterlibatan petani secara serentak dalam satu hamparan lahan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong petani untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pengendalian bersama guna menekan perkembangan populasi tikus.

“Adanya penurunan serangan sekitar 25%, namun di tempat lain masih ada serangan lagi, hanya kenaikannya tidak tinggi,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, GARUT — Jumlah tamu hotel di Kabupaten Garut terus menunjukkan peningkatan pada April 2026. Namun, di balik tren positif tersebut, rata-rata lama menginap wisatawan masih relatif pendek, yakni hanya 1,06 malam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut menunjukkan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang dan nonbintang pada April 2026 mencapai 1,06 malam.Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 1,05 malam, tetapi masih berada di kisaran satu malam.

Kepala BPS Kabupaten Garut, Sidik Edi Sutopo, mengatakan rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang pada April 2026 mencapai 1,19 malam. Sementara itu, tamu hotel nonbintang menginap rata-rata 1,02 malam.

“Secara total, rata-rata lama menginap tamu pada jasa akomodasi di Kabupaten Garut pada April 2026 tercatat 1,06 malam. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 1,05 malam,” kata Sidik, Jumat (12/6/2026).

Meski durasi menginap masih pendek, tingkat hunian kamar (TPK) hotel di Garut menunjukkan perbaikan. Pada April 2026, TPK gabungan hotel berbintang dan nonbintang mencapai 26,37%. Angka tersebut meningkat 1,38 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 24,99 persen.

Kenaikan okupansi terutama ditopang oleh hotel berbintang. TPK hotel berbintang pada April 2026 mencapai 43,05%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 37,09%. Adapun hotel nonbintang mencatat TPK sebesar 23,27%, meningkat tipis dari 22,74% pada Maret 2026.

Data tersebut menunjukkan arus wisatawan yang masuk ke Garut masih cukup terjaga. Namun, sebagian besar pengunjung tampaknya datang untuk perjalanan singkat atau wisata akhir pekan sehingga tidak memperpanjang masa tinggalnya.

Dari sisi ekonomi daerah, kata Sidik, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Lama menginap merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dampak ekonomi sektor pariwisata.

"Semakin lama wisatawan berada di suatu daerah, semakin besar pula potensi pengeluaran yang dapat dinikmati pelaku usaha lokal, mulai dari hotel, restoran, pusat oleh-oleh, transportasi hingga pelaku usaha mikro," katanya.

Sebaliknya, jika wisatawan hanya menginap satu malam, manfaat ekonomi yang tercipta cenderung lebih terbatas meskipun jumlah kunjungan terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah tamu belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi yang diterima daerah.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama menginap di hotel berbintang justru mengalami penurunan dibandingkan April 2025 yang mencapai 1,24 malam. Sementara itu, hotel nonbintang relatif stagnan di kisaran satu malam.Di sisi lain, tren tingkat hunian hotel sepanjang setahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. TPK gabungan sempat mencapai 34,71 persen pada Desember 2025 sebelum turun pada awal 2026 dan kembali meningkat pada April tahun ini.

Sidik menilai peningkatan tingkat hunian pada April 2026 tidak lepas dari posisi Garut sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Aktivitas pariwisata yang kembali berjalan normal setelah periode awal tahun turut mendorong kenaikan jumlah tamu hotel.

Meski demikian, data terbaru memperlihatkan pekerjaan rumah sektor pariwisata Garut kini tidak hanya mendatangkan lebih banyak wisatawan, tetapi juga menciptakan daya tarik yang mampu membuat pengunjung tinggal lebih lama.

"Durasi menginap yang masih berada di angka 1,06 malam menunjukkan Garut masih lebih banyak berfungsi sebagai destinasi kunjungan singkat ketimbang tujuan liburan dengan masa tinggal yang panjang," kata Sidik.

Garut (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebut peserta layang-layang dari 13 negara, termasuk Indonesia, siap memeriahkan festival layang-layang yang akan diselenggarakan di Tepas Papandayan sebagai daerah pegunungan di Kecamatan Cisurupan, Garut.

"Kemarin (Senin, 15/6), yang sudah terdaftar 13 negara," kata Kepala Disparbud Kabupaten Garut Beni Yoga Gunasantika di Garut, Selasa.

Ia mengatakan Garut International Kite Festival itu tidak hanya dihadiri peserta dari mancanegara, tapi juga peserta dari sejumlah daerah dalam negeri seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Ia menyebutkan peserta layang-layang yang akan hadir selain peserta dari Indonesia ada dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Jepang, China, Swiss, Swedia, Prancis, Italia, dan Belgia.

Pemkab Garut, kata dia, tentunya siap mendukung terselenggaranya festival layang-layang tersebut karena akan mendatangkan banyak wisatawan ke Garut.

"Terpilihnya Garut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelayang internasional," katanya.

Ia menyampaikan, selama ini kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah pantai, namun saat ini di Garut kegiatannya akan digelar di pegunungan yang memiliki daya tarik tersendiri.

Untuk menunjang destinasi festival tersebut akan dipersiapkan insfrastrukturnya, terutama perbaikan akses jalan yang sampai saat ini sedang perbaikan, katanya menambahkan.

"Ini kita menunggu penyelesaian infrastruktur jalan," ujar Beni.

Kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama lima hari mulai 29 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan atau kawasan kaki Gunung Papandayan.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Indo Livestock 2026 Expo & Forum resmi dibuka di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang. Pameran industri peternakan dan kesehatan hewan tersebut diikuti 600 peserta dari 30 negara dan menjadi ajang pertemuan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, serta investor untuk membahas perkembangan sektor peternakan nasional.

Memasuki penyelenggaraan ke-19, Indo Livestock menghadirkan tujuh paviliun negara, yakni China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Berbagai teknologi, produk, serta inovasi di bidang peternakan, pakan ternak, kesehatan hewan, perikanan, hingga akuakultur ditampilkan selama pameran berlangsung.

Pameran yang diselenggarakan PT Napindo Media Ashatama dengan dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian itu juga menjadi ruang promosi dan pengembangan bisnis sektor peternakan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pada hari pertama, penyelenggaraan Indo Livestock Grand Championship (ILGC) 2026 dibuka melalui Kontes Ternak Domba Garut yang menampilkan ternak unggulan dari berbagai daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, ajang tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pengembangan peternakan rakyat sekaligus menjaga sumber daya genetik ternak lokal.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Seni Ketangkasan Domba Garut diselenggarakan dalam format indoor sebagai bagian dari Indo Livestock Grand Championship 2026. Ini bukan sekadar perubahan lokasi pelaksanaan, tetapi langkah besar untuk membawa peternakan rakyat dan budaya peternakan Indonesia tampil lebih modern, profesional, serta dikenal lebih luas oleh masyarakat nasional maupun internasional,” ujar Agung, Selasa (16/6/2026).

Menurut Agung, Domba Garut merupakan salah satu ternak lokal yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi serta menjadi hasil pemuliaan yang dikembangkan peternak Indonesia secara turun-temurun.

Selain kontes ternak, pameran juga menghadirkan berbagai agenda bisnis dan edukasi seperti seminar, focus group discussion, technical product presentation, hingga forum industri yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara.

Penyelenggara juga menggelar program edukasi konsumsi protein hewani melalui sosialisasi Susu, Daging, Telur, dan Ikan (SDTI) bertema “Gizi Seimbang Generasi Gemilang”. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani sebagai bagian dari upaya mencetak generasi sehat dan produktif.

Rangkaian Indo Livestock Grand Championship akan berlanjut hingga 18 Juni 2026 dengan agenda Seni Ketangkasan Domba Garut, Youth Farmer’s Day, bazar UMKM, serta berbagai kegiatan edukasi yang terbuka untuk masyarakat umum.

Melalui penyelenggaraan pameran dan forum industri tersebut, Indo Livestock diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor peternakan nasional sekaligus memperluas jejaring bisnis pelaku usaha Indonesia dengan pasar global.