Bisnis.com, JAKARTA - Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan selaku khatib Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Sabtu (21/3/2026) menyoroti program prioritas pemerintah yang dinilai perlu diapresiasi karena memiliki manfaat untuk kesejahteraan bangsa.

Dia menyampaikan program prioritas pemerintah dijalankan guna meningkatkan persatuan, tata kelola, dan kualitas masyarakat Indonesia.

"Program-program prioritas yang dijalankan pemerintah seperti peningkatan mutu dan sarana-prasarana pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, hingga pemenuhan gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan langkah-langkah penting yang perlu diapresiasi demi mewujudkan bangsa yang lebih adil, sehat, dan sejahtera," katanya.

Dia menyebut bahwa program tersebut tidak dapat terealisasi tanpa dukungan masyarakat. Menurutnya, berjalannya program membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki nilai moral yang tinggi.

"Program yang baik memerlukan manusia-manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi langkah diplomasi pemerintah dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui forum-forum diplomatik skala internasional.

Dia menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

"Termasuk komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Upaya ini tercermin dalam berbagai inisiatif diplomatik dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional," tuturnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan salat Id dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, sejumlah pejabat tinggi negara juga mengikuti salat Id di Masjid Istiqlal pagi ini. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudi, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.