Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan penerbitan Perpres menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya Perpres, draf rancangan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Ferry menjelaskan saat ini program KopDes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi. Pada tahap tersebut, pemerintah mulai membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti gudang, gerai ritel, hingga penyediaan alat kelengkapan lainnya.

Menurutnya, masukan dari KSP dan TNI menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Koperasi untuk menyempurnakan implementasi program, berkaca pada pelaksanaan proyek percontohan KopDes/Kel Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Kami mendapatkan masukan juga bagaimana menyempurnakan tahap operasionalisasi yang kemarin di-launchingdi Kabupaten Nganjuk. 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini operasionalisasinya bisa berjalan lebih baik lagi,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkop bersama KSP dan PT Agrinas Pangan Nusantara akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional 1.061 KDKMP yang telah mulai beroperasi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih agar berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tugas KSP adalah memastikan bahwa program prioritas Presiden, salah satunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, bisa berjalan sesuai target dan betul-betul berdampak kepada masyarakat,” ujar Dudung.

Kendati demikian, Dudung juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih di lapangan. Namun, KSP akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

“Kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa mencapai sasaran yang kita inginkan,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal.

Farida mengatakan KDKMP tidak hanya dibangun sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

"Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional," katanya saat berkunjung ke UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (27/6), dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Selain menjadi jalur distribusi produk lokal, KDKMP juga memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak goreng, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi yang panjang.

Farida menambahkan pelaku UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi juga dapat memanfaatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi peralatan usaha sehingga UMKM lebih siap memenuhi permintaan pasar.

"Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar," katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida juga mengajak pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk memperkuat daya tahan usaha.

Ia mengatakan UMKM merupakan sektor yang relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi karena lebih dekat dengan sumber daya lokal dibandingkan industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Farida menambahkan pemerintah juga terus mendorong produk-produk UMKM daerah agar mampu menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

Wamenkop juga mendorong UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar mancanegara. Ia mencontohkan keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah mengekspor produk kuliner daerah ke Malaysia dan Singapura.

“Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan berbagai unit usaha mulai dari sektor pertanian hingga layanan kesehatan sebagai upaya memperkuat ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Ketua KDKMP Tamanmartani Mawardi mengatakan koperasi yang berdiri pada 2025 tersebut kini memiliki 1.118 anggota dan mengelola sejumlah unit usaha, antara lain sarana produksi pertanian, toko sembako, perikanan, serta klinik kesehatan.

"Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa," kata Mawardi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan salah satu unit usaha unggulan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia menyebut KDKMP Tamanmartani dipercaya menjadi penyalur pupuk bersubsidi dengan volume sekitar 400 ton per tahun sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Mawardi mengatakan dalam enam bulan terakhir, lanjut dia, koperasi telah menyalurkan lebih dari 200 ton pupuk kepada kelompok tani di wilayah Tamanmartani.

Selain pupuk bersubsidi, koperasi juga menyediakan benih, pestisida dan berbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Ke depan, koperasi menargetkan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan budidaya, hingga penyerapan hasil panen petani.

"Petani kini lebih mudah mendapatkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami ingin koperasi menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Di luar sektor pertanian, KDKMP Tamanmartani juga mengembangkan klinik kesehatan yang telah mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan.

Klinik tersebut menyediakan layanan poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak (KIA), serta farmasi dengan dukungan 10 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Menurut Mawardi, keberadaan klinik koperasi membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih dari enam kilometer menuju puskesmas.

Saat ini, ia menyampaikan koperasi juga tengah menyelesaikan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengembangan berbagai unit usaha tersebut didukung pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi yang digunakan untuk memperkuat modal kerja sekaligus pengembangan usaha.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menilai KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi desa dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus penyedia layanan bagi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung pembiayaan yang memadai.

"KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dari sektor pertanian yang membantu petani memperoleh sarana produksi hingga layanan kesehatan yang mendekatkan akses pelayanan kepada warga. Inilah wajah koperasi modern yang produktif, inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“KDMP di Bali telah memberikan dampak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di Denpasar, Bali, Jumat.

Adapun seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk KDMP, terdiri atas 636 koperasi desa dan 80 kelurahan sehingga total ada 716 unit.

Ia menjabarkan di Bali telah terdapat 716 unit KDMP dan telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah KDMP itu, sebanyak 496 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sebanyak 238 koperasi telah memiliki akun.

DJPb Bali mencatat nilai transaksi itu berasal dari 32.763 transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan simpanan pokok telah mencapai Rp900,96 juta dan Rp303,70 juta simpanan wajib.

Adapun jumlah KDMP terbanyak di Bali berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 148 unit, kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebanyak 133 unit koperasi.

Kemudian Kabupaten Karangasem ada 78 unit, Bangli (72), Gianyar (70), Klungkung (59), Jembrana (51), Badung (64) dan Denpasar ada 43 unit KDMP.

KDMP di Bali beberapa di antaranya juga menjalin sinergi keagenan dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung perluasan pangsa pasar.

Adapun BUMN yang berpeluang menjalin kerja sama dengan KDMP di antaranya bidang pangan salah satunya beras, lalu pupuk, bidang minyak dan gas bumi hingga bidang obat-obatan.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 atau mencapai sebesar Rp34,57 triliun untuk pembangunan KDMP, dari total alokasi Dana Desa secara keseluruhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun.

Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Adapun sisa pagu Dana Desa, di luar yang digunakan untuk mendukung KDMP, dialokasikan menjadi pagu reguler dengan nilai sebesar Rp25 triliun.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan pertumbuhan usaha. Tata kelola yang baik, pendidikan anggota, serta kemampuan memberdayakan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan koperasi.

Pengalaman tersebut telah lama dimiliki gerakan koperasi kredit atau credit union di berbagai daerah. Karena itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong gerakan koperasi kredit mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pesan itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Krisdianto menyampaikan apresiasi kepada gerakan koperasi kredit Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat. Menurut dia, koperasi kredit terbukti mampu membangun kemandirian anggota melalui sistem keuangan berbasis gotong royong yang sehat dan berkelanjutan.

Krisdianto mengatakan, Menteri Koperasi memiliki kesan positif terhadap perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan, NTT dinilai sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan koperasi terbaik di Indonesia.

“Beliau berkali-kali menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan koperasi di NTT. Ini menunjukkan bahwa gerakan koperasi yang dibangun dengan tata kelola yang baik dan semangat pemberdayaan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi itu juga menyoroti hubungan erat antara LPDB Koperasi dan gerakan koperasi kredit nasional. Selama hampir dua dekade, LPDB Koperasi telah menyalurkan pembiayaan kepada puluhan koperasi kredit di berbagai daerah untuk memperkuat permodalan dan kapasitas usaha koperasi.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi kredit tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, dan prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto.

Ia mengajak seluruh gerakan koperasi kredit mengambil peran dalam agenda pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi bekal penting bagi koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus mengingatkan gerakan koperasi kredit Indonesia untuk tetap menjaga ideologi dan jati diri koperasi di tengah berbagai tantangan. Menurut dia, gerakan koperasi kredit perlu terus melakukan transformasi dan memperkuat ketahanan organisasi agar mampu bertahan hingga satu abad ke depan.

“Gerakan koperasi kredit Indonesia harus kembali meneguhkan nilai dasar koperasi, memperkuat transformasi berbasis teknologi dan kebutuhan anggota, serta membangun daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Wara Sabon.

Ketua Pengurus INKOPDIT itu menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan pesaing bagi gerakan koperasi kredit, melainkan sesama elemen dalam ekosistem koperasi nasional yang perlu didukung bersama.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya. Karena itu, INKOPDIT mendukung penuh penguatan KDKMP, terutama melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer pengalaman tata kelola yang telah dimiliki gerakan koperasi kredit selama puluhan tahun," ujar Wara Sabon Dominikus.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri atas pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 Pusat Koperasi Kredit dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan gerakan koperasi kredit, penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang terhenti sejak Maret 2026 mendapat perhatian langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Proyek yang baru mencapai proges 70,22% tersebut dinilai berpotensi menghambat pengembangan aktivitas ekonomi desa, meski koperasi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah BUMN strategis.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Kamis (25/6) untuk memastikan penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung menemukan bahwa pembangunan gedung koperasi tertunda akibat transisi kepemimpinan di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, ditambah persoalan pembiayaan pengurukan lahan.

"Jadi ini terhambat karena di Kodim ada pergantian, sehingga pembangunan ini tidak berlanjut. Seharusnya target hanya 3 bulan saja ya? Nanti saya kasih tahu dandimnya agar segera selesai ya," ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, Kamis (25/6/2026).

KSP menilai percepatan penyelesaian infrastruktur koperasi menjadi krusial mengingat tingginya aktivitas usaha yang telah berjalan. Saat ini, KDMP Desa Cipenjo telah mengantongi komitmen kerja sama pasokan dengan sejumlah institusi besar, antara lain ID Food, Bulog, dan Pertamina Patra Niaga.

Namun, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan ruang operasional membuat ekspansi usaha koperasi belum dapat dilakukan secara optimal.

Ditemui, hambatan pembangunan juga dipicu oleh belum adanya kesepakatan terkait pembiayaan pekerjaan urugan lahan yang membutuhkan tambahan biaya cukup besar.

Meskipun menghadapi keterbatasan sarana, tetapi koperasi yang telah memiliki sekitar 150 anggota tersebut tetap membukukan kinerja operasional yang positif. Salah satu indikatornya ialah kemampuan koperasi menyalurkan LPG bersubsidi 3 kilogram kepada anggota dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui pemangkasan rantai distribusi.

Kantor Staf Presiden menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut agar hambatan birokrasi maupun dinamika transisi di lapangan tidak mengganggu penguatan ekosistem ekonomi desa.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung turut didampingi Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah beserta jajaran tenaga profesional KSP.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan ekosistem usaha yang mampu memperluas akses pasar, pembiayaan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Koperasi dinilai memiliki peran penting untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai peluang pengembangan usaha.

Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Pekan Kreatif Nusantara (PKN) 2026 di GOR Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan pameran produk unggulan daerah, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga Festival Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Krisdianto mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu contoh daerah yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Selama 12 tahun Kota Pekalongan mampu mempertahankan predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO bidang Kriya dan Seni Rakyat. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan kreativitas masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," ujar Krisdianto dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).

Menurut dia, penguatan ekonomi nasional perlu ditopang oleh ekonomi rakyat yang produktif. Karena itu, kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didukung melalui ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, koperasi dinilai memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi anggota.

"Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi," kata Krisdianto.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, LPDB Koperasi juga membuka layanan Coaching Clinic Pembiayaan Dana Bergulir. Layanan ini ditujukan bagi pengurus koperasi, pengelola KDKMP, dan pelaku usaha yang ingin memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan, tata kelola usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

"Kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Kami ingin semakin banyak koperasi dan KDKMP yang memahami akses pembiayaan produktif sehingga mampu tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Krisdianto.

Menurut dia, koperasi juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif, mulai dari perajin, pelaku kuliner, pelaku fesyen, hingga seniman, dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan akses pasar.

Pekan Kreatif Nusantara 2026 berlangsung pada 18-21 Juni 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, festival UMKM, business matching, workshop digitalisasi UMKM, festival literasi keuangan, hingga pagelaran seni budaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, mencatat omzet sekitar Rp60 juta per bulan meski baru beroperasi kurang dari satu bulan. Koperasi yang diresmikan pada 16 Mei 2026 itu juga telah menghimpun 250 anggota.

Capaian tersebut mendapat perhatian Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat meninjau KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Krisdianto mengatakan, perkembangan KKMP Sampangan menunjukkan koperasi memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung kemitraan usaha yang kuat.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk memperkuat kegiatan usaha. KKMP Sampangan bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain itu, koperasi juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik anggota. Kemitraan tersebut dinilai memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungan yang sama, Krisdianto meninjau KUD Usaha Mina yang memiliki unit usaha produksi es balok untuk mendukung kegiatan perikanan. Es balok tersebut digunakan sebagai media pendingin hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Menurut Krisdianto, usaha produktif berbasis kebutuhan sektor riil seperti yang dijalankan KUD Usaha Mina memiliki prospek untuk terus berkembang karena mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota koperasi dan pelaku usaha perikanan.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

LPDB Koperasi, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu memprioritaskan penguatan modal usaha pada tahap awal pengembangan sebelum membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada anggota.

Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef mengatakan keuntungan koperasi pada umumnya tidak seluruhnya dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan sebagai cadangan modal untuk mendukung ekspansi usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis.

"Keuntungan yang diputar kembali menjadi modal akan membuat koperasi mampu membuka usaha baru, memperbesar omzet, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di desa," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pemerintah menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai sumber baru Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan 80 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Yandri mengatakan skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Namun, menurut Rizal, skema tersebut perlu dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperkuat permodalannya.

Ia menjelaskan koperasi yang memiliki modal kuat umumnya lebih mampu bertahan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding koperasi yang terlalu cepat membagikan laba.

Di sisi lain, Rizal menilai KDMP tetap berpotensi menjadi sumber baru PADes apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Menurut dia, usaha seperti penyediaan sembako, pupuk, logistik, hingga layanan simpan pinjam dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi maupun desa.

"Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menjadi sumber baru pendapatan desa apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan keberadaan KDKMP dapat memperkuat aktivitas ekonomi desa sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan koperasi seperti gerai sembako, pupuk, logistik dan simpan pinjam

"Kontribusinya terhadap PADes memang bisa meningkat setiap tahun. Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Rizal mengingatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa hanya dapat terwujud apabila koperasi memiliki model bisnis yang sehat serta mampu tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan pada prinsipnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang membagikan keuntungan, tetapi juga perlu membangun kapasitas usaha agar dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain berpotensi menambah pendapatan desa, ia menilai KDKMP juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan usaha koperasi, termasuk pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU).

Sesuai prinsip koperasi, penerima manfaat utama dari pembagian SHU adalah anggota karena mereka ikut menanamkan modal dan bertransaksi di dalam koperasi.

Sementara itu, lanjut dia, masyarakat desa yang belum menjadi anggota tetap dapat menikmati manfaat secara tidak langsung, seperti akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, kemudahan memperoleh pembiayaan, serta bertambahnya kesempatan kerja.

“Dengan skema seperti ini, manfaat ekonomi menjadi lebih adil sekaligus mendorong masyarakat untuk aktif menjadi anggota dan memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi desa,” ucap Rizal.

Pemerintah memastikan sebagian besar keuntungan KDKMP akan kembali kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan sebanyak 80 persen keuntungan KDKMP akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sedangkan 20 persen sisanya menjadi Pendapatan Asli Desa.

Menurut Yandri, keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan memperkuat kemandirian ekonomi desa karena aset usaha yang dibangun nantinya menjadi milik desa.

Aset tersebut antara lain berupa gudang, truk distribusi, kendaraan operasional, hingga sarana pendukung usaha lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026