Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

Blora, Jateng (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah mempertahankan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama bank-bank penyalur KUR, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan lainnya, dalam memperkuat daya saing UMKM," kata Ketua Adkasi Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Dengan bunga KUR sebesar 6 persen, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan diharapkan mampu naik kelas.

Siswanto yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Blora mengatakan keberhasilan Program KUR tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Menurut dia, pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan usaha yang sehat, serta penguatan jaringan pemasaran.

"Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh bank penyalur KUR mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bunga KUR sebesar 6 persen benar-benar diterapkan hingga proses realisasi kredit kepada masyarakat.

"Selain itu, target penyaluran KUR yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR, sehingga akses pembiayaan dapat semakin mudah dan tepat sasaran.

Siswanto menambahkan bunga KUR jauh lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan komersial. Bunga kredit usaha di perbankan umum dapat mencapai lebih dari 10–12 persen per tahun, sedangkan pada sebagian lembaga pembiayaan non perbankan maupun koperasi beban pembiayaannya dapat berkisar 24-40 persen per tahun.

Karena itu, dia mendorong bank-bank penyalur lebih aktif menyosialisasikan Program KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Di Kabupaten Blora saat ini tercatat ada 13.977 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan daring, produksi batik, penggilingan padi, jasa sound system, hingga industri mebel.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 masih belum menyentuh separuh dari total pagu yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, akumulasi setoran pajak sepanjang semester I-2026 diperkirakan baru menyentuh kisaran 45% dari target setahun penuh.

Meskipun belum menembus ambang batas pertengahan tahun, DJP menegaskan bahwa grafik performa penerimaan secara makro masih memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"(Realisasi) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo saat memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun



Ia juga menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan masih mampu bergerak ekspansif di kisaran level lebih dari 23%. DJP sengaja belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut.

Hal ini dikarenakan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir. Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Pajak Digital Tembus Rp52,85 Triliun per Mei 2026, Ini 4 Pilar Penopangnya



Merujuk pada estimasi awal sekitar 45% yang disampaikan oleh pihak DJP tersebut, maka pundi-pundi penerimaan pajak yang berhasil diamankan negara hingga akhir semester pertama ini diperkirakan telah menyentuh angka kisaran Rp1.061 triliun. Namun, kepastian nilai nominal eksekusinya tetap harus menunggu hasil kalkulasi final dari Kemenkeu.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membidik lonjakan penerimaan pajak digital hingga dua kali lipat melalui mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform marketplace. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan pajak sektor perdagangan digital menjadi Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

'Kami berharap setidaknya bisa naik 100%. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan sektor perdagangan digital masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha e-commerce dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif dengan capaian tahunan sekitar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Menurut dia, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran pajak di ruang digital sekaligus memperbaiki validitas data wajib pajak melalui integrasi sistem Coretax.

Meski demikian, DJP menegaskan target peningkatan penerimaan tersebut tetap dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, mitigasi risiko administrasi, serta masukan dari asosiasi UMKM dan pelaku industri digital. “Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujar Bimo.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pihak pemotong PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform masing-masing. Keempat marketplace tersebut diberikan masa penyesuaian sistem hingga 1 Agustus 2026 sebelum mekanisme pemungutan diterapkan secara penuh.

DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan tata cara pemungutan dari sebelumnya disetor mandiri oleh pedagang menjadi dipotong langsung oleh platform marketplace. Tarif pemotongan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah juga memastikan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut, sepanjang telah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Sementara bagi pedagang yang dikenakan potongan, pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final maupun kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100 persen menjadi Rp24 triliun per tahun setelah penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui lokapasar.

Sebagaimana diketahui pemerintah resmi menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual di lokapasar. Pungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun.

“Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Target tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, serta masukan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM dan penyelenggara lokapasar.

“Tentu ini mempertimbangkan pengujian kepatuhan, mempertimbangkan juga perbaikan sistem, dan tentu terus mendengar dari para pelaku, khususnya UMKM dan juga 'marketplace'-nya. Mudah-mudahan semangatnya kita arahkan ke sana, yaitu kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Bimo menjelaskan dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak dari pelaku usaha perdagangan digital terus menunjukkan tren positif. Selama ini penerimaan dari sektor tersebut berada pada kisaran Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan melalui lokapasar, DJP berharap kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor tersebut bisa bertambah signifikan.

“Mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat. Akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat,” tuturnya.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjuk empat perusahaan lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui platform digital.

Keempat lokapasar tersebut yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Penunjukan itu berlaku pada 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak efektif diberlakukan mulai 1 Agustus 2026.

Dalam skema pajak lokapasar, pihak lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Konsumen tetap melakukan pembayaran seperti biasa melalui platform, kemudian lokapasar memungut pajak, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan pajak lokapasar bukan merupakan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pemungutan pajak di tengah perkembangan ekonomi digital.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 hanya mengubah mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh lokapasar yang ditunjuk pemerintah.

"Pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui 'marketplace'. Sekali lagi, yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dalam skema itu, lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui lokapasar, kemudian lokapasar memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta per tahun.

Empat lokapasar yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026. Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak akan efektif diterapkan mulai 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) Budi Primawan menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace," kata Budi.

Menurut dia, fokus industri saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi lokapasar maupun para penjual.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penunjukan empat 'marketplace' pertama ini merupakan tahap awal kebijakan yang kami sampaikan. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Agustus karena masih ada masa persiapan selama satu bulan

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat perusahaan marketplace (lokapasar) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang (seller) melalui platform digital.

Empat lokapasar yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto di Jakarta, Rabu, mengatakan penunjukan itu dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem hingga kapasitas administrasi masing-masing platform.

“Penunjukan ini dilakukan setelah mempertimbangkan segala hal dari hulu sampai hilir, kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak secara elektronik,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta.

Penunjukan empat lokapasar tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak baru akan efektif diterapkan mulai 1 Agustus 2026.

“Penunjukan empat marketplace pertama ini merupakan tahap awal kebijakan yang kami sampaikan. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Agustus karena masih ada masa persiapan selama satu bulan,” katanya.

Bimo menjelaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menunjuk lokapasar lain sebagai pemungut apabila telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Dalam perkembangannya, kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace lain yang memenuhi kriteria dari sisi kesiapan sistem, skala transaksi, serta kapasitas administrasi untuk ditunjuk sebagai marketplace berikutnya,” ujarny.

DJP mengutamakan tingkat kematangan sistem (maturity level), kesiapan operasional, dan tingkat digitalisasi dalam menentukan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya memahami bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi pemungutan pajak melalui lokapasar.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller,” kata Budi.

Ia mengatakan masing-masing perusahaan lokapasar sudah menerima surat penunjukan sebagai pemungut pajak pada 1 Juli 2026. Dengan demikian, terdapat waktu satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian proses bisnis, serta sosialisasi kepada para penjual sebelum kebijakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Adapun dalam skema itu, lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui lokapasar. Kemudian, lokapasar memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, pungutan hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan, pemungutan pajak melalui marketplace akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya memberikan masa transisi selama satu bulan kepada empat perusahaan marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak agar dapat menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pemungutan kepada para penjual (seller).

Adapun empat marketplace yang ditunjuk tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kemudian, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, Bimo menegaskan pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

"Misal pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp2.000.000 = Rp10.000. Pajak sebesar Rp10.000 rupiah tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri,” jelas Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace.

"Kami tegaskan kembali bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya saat ini fokus memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para penjual.

"Kami sudah menerima surat penunjukan sebagai pemungut pada 1 Juli 2026. Artinya kami memiliki waktu satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum pemungutan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026," kata Budi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan percepatan persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat melalui serangkaian langkah teknis dan operasional yang dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Persiapan reaktivasi telah dilakukan pada sisi udara (air side) maupun sisi darat (land side) dalam dua hingga tiga minggu terakhir," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub juga menyiapkan skenario percepatan sesuai arahan Menteri Pertahanan agar bandar udara siap direaktivasi pada 17 Agustus 2026.

"Untuk memastikan kesiapan tersebut, Ditjen Hubud akan melakukan koordinasi lanjutan bersama Komandan Lanud (Pangkalan Udara) Husein Sastranegara guna menyepakati waktu pelaksanaan reaktivasi," ujarnya.

Lukman menyampaikan seluruh proses reaktivasi dilaksanakan berdasarkan hasil kajian operasional dan safety assessment yang komprehensif.

Ia menegaskan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi penerbangan sipil.

"Kami telah menyetujui kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi, serta memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dipenuhi sebelum bandar udara kembali beroperasi secara optimal," beber Lukman.

Saat ini Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain luas lahan yang terbatas akibat kepadatan permukiman di sekitar bandar udara.

Selanjutnya panjang landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang, keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara.

Untuk mendukung pelayanan pesawat kategori kritis seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320, diperlukan sejumlah peningkatan infrastruktur, meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi apron rigid serta overlay apron fleksibel.

Selain itu, diperlukan peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi Kategori 7, penambahan kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF), penguatan personel, serta perbaikan fasilitas terminal berupa perbaikan atap, waterproofing, dan penyempurnaan fasilitas pelayanan penumpang.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Ditjen Hubud mendorong pemenuhan segera persyaratan PKP-PK Kategori 7 melalui mobilisasi sumber daya yang telah tersedia dengan opsi berupa pemindahan kendaraan PKP-PK dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji.

Seluruh kebutuhan peralatan pendukung juga akan dipenuhi melalui mobilisasi aset tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien.

Ditjen Hubud juga telah menyiapkan dua opsi operasional reaktivasi. Opsi pertama adalah pengoperasian bandar udara untuk melayani pesawat ATR72-500, penerbangan bisnis (business aviation), dan penerbangan charter.

Sementara opsi kedua memungkinkan Bandar Udara Husein Sastranegara melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320 dengan penerapan sistem slot management guna mengatur kapasitas operasional secara aman dan efektif.

"Kami berkomitmen agar proses reaktivasi berjalan sesuai standar keselamatan penerbangan internasional," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh persiapan dilakukan secara cermat melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar bandar udara dapat kembali memberikan layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.

Adapun berdasarkan timeline yang telah disusun, seluruh kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, untuk melayani pesawat jet ditargetkan dapat terpenuhi pada 17 September 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menyelenggarakan sosialisasi penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) melalui CEISA 4.0 secara daring pada Selasa. Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.600 pengguna jasa itu merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan kualitas layanan kepabeanan.

"Langkah tersebut merupakan upaya institusi untuk terus mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya importir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)," ujar Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Sosialisasi yang digelar secara daring ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022. Kebijakan baru tersebut membawa perubahan mendasar dalam pelayanan kepabeanan, yakni kewajiban penyampaian Dokap secara digital bersamaan dengan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sebelumnya, dokumen pelengkap pabean disampaikan setelah adanya penetapan jalur atau ketika diminta petugas. Namun melalui sistem baru CEISA 4.0, kewajiban unggah dokumen berlaku untuk seluruh jalur pelayanan impor.

Dalam masa transisi implementasi kebijakan, beberapa dokumen ditetapkan sebagai dokumen wajib yang harus diunggah importir sejak awal, yakni invoice, packing list, dan bill of lading (BL). Penyampaian dokumen secara lengkap sejak awal dinilai dapat membuat proses penelitian dokumen oleh petugas menjadi lebih objektif dan efisien.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai memaparkan mekanisme teknis pengunggahan Dokap, penyampaian Nota Permintaan Dokumen (NPD) secara elektronik, hingga integrasi Surat Keterangan Asal (SKA).

Melalui implementasi Dokap Online di CEISA 4.0, Bea Cukai Tanjung Priok menargetkan peningkatan efisiensi dan akurasi penelitian nilai pabean, optimalisasi sistem otomasi Trade AI, percepatan birokrasi peninjauan dokumen perizinan, serta mitigasi risiko kehilangan dokumen fisik dan potensi perselisihan antara petugas dengan pengguna jasa.

Digitalisasi layanan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya direncanakan diterapkan secara nasional itu diharapkan mampu mendorong simplifikasi proses bisnis, meningkatkan transparansi layanan, serta memperkuat kepatuhan pengguna jasa guna mendukung efisiensi pelayanan impor nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat dijadwalkan kembali beroperasi mulai 17 September 2026 berdasarkan kesiapan yang disampaikan Angkasa Pura.

"Informasi dari Angkasa Pura untuk Bandara Husein Sastranegara Bandung itu, mereka (Angkasa Pura) sudah siapkan untuk tanggal 17 September beroperasi," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura (InJourney Airports) telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bandara tersebut untuk memastikan kesiapan operasional sebelum dibuka kembali.

Hasil peninjauan menunjukkan Bandara Husein saat ini masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga diperlukan sejumlah penyesuaian sebelum kembali melayani pesawat jet.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional pesawat jet.

Selain itu, kondisi landasan pacu juga akan diperbaiki melalui pelapisan ulang perkerasan karena selama beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan untuk operasional pesawat jet.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan penyempurnaan berbagai sistem pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi, pemeriksaan sinar-X (X-ray), serta sistem pencahayaan agar seluruh fasilitas memenuhi standar keselamatan.

Di sisi operasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan pesawat jet.

Lukman menambahkan pemerintah saat ini mulai memetakan pembagian rute dan menunggu usulan dari maskapai penerbangan mengenai tujuan yang akan dilayani sebelum menetapkan rencana operasional sesuai kebutuhan pasar.

"Kita lagi lakukan pembagian rute dan kita akan melihat permintaan dari airline itu mau ke mana aja sih rutenya. Kalau sudah ada permintaan baru kita bisa membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada," kata Lukman.

Di sisi lain PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/).

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026