Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,41 triliun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dana tersebut digunakan untuk membangun dan meningkatkan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Menurut Dody, pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kementerian Pekerjaan Umum mengambil peran strategis untuk memastikan infrastruktur konektivitas hadir sebagai penyokong utama dan urat nadi sistem logistik nasional,” kata Dody.

Dia menjelaskan, program Inpres Jalan Daerah difokuskan pada peningkatan konektivitas kawasan produksi dengan pasar, menghubungkan jalan daerah dengan jalan nasional, serta memperlancar akses menuju pusat pelayanan masyarakat.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujarnya.

Dody memastikan seluruh proyek telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Salah satu proyek yang diresmikan Presiden Prabowo adalah ruas Jalan Kedundung–Bringkoning di Kabupaten Sampang sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar tujuh meter dan nilai pekerjaan mencapai Rp14 miliar.

Menurut Dody, pembangunan jalan dengan lebar tujuh meter merupakan arahan langsung Presiden agar jalan daerah dapat dilalui dua kendaraan secara bersamaan dengan aman dan nyaman.

“Jalan daerah yang dibangun saat ini mampu dilewati dua kendaraan secara berpapasan. Sebelumnya, sebagian ruas jalan hanya memiliki lebar sekitar tiga hingga empat meter sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kehadiran jalan yang lebih lebar dan berkualitas telah memangkas waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan efisiensi transportasi hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Dody menegaskan pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi telah menjangkau daerah-daerah hingga pelosok Indonesia secara lebih merata.

“Infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah,” kata Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merumuskan strategi penanganan risiko sistemik disinformasi digital melalui penyelenggaraan PIMHIE International Learning Showcase di Jakarta.

Keduanya tengah menyusun Policy Paper serta Peta Jalan Nasional (National Roadmap) untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Upaya integratif tersebut dirancang untuk meredam penyebaran konten manipulatif terorganisasi, sekaligus mengantisipasi lonjakan penetrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengancam stabilitas demokrasi dan kohesi sosial di tingkat nasional maupun regional.

Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan gangguan informasi merupakan tantangan masif yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Penguatan ketahanan siber di dalam negeri menuntut adanya integrasi visi yang kuat dari seluruh elemen ekosistem digital.

"Policy Paper yang dihasilkan melalui Program PIMHIE merupakan hasil proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan informasi di Indonesia," ujar Sarwoto dikutip, Sabtu (18/6/2026).

Urgensi penataan ruang digital ini didukung oleh Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai pembenahan tata kelola informasi harus menyentuh akar operasional dari penyebaran hoax itu sendiri. Menurutnya, laju disinformasi kini telah berevolusi menjadi tantangan global yang kian rumit.

"Perlu pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, serta dukungan terhadap jurnalisme yang berkualitas. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar tetap menjaga prinsip keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai demokrasi," kata Matthew.

Di sisi lain, derasnya arus informasi digital diakui memicu krisis kepercayaan baru di tengah masyarakat. Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, mengungkapkan fenomena penurunan kepercayaan publik ini menjadi agenda krusial yang juga melanda kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat perumusan benteng regulasi guna mengawal pemanfaatan teknologi baru.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa kehadiran AI generatif bertindak sebagai pisau bermata dua di industri media.

Kemampuan AI untuk menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar menuntut respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

“Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital," jelas Molly.

Riset terbaru dari BBC Media Action menunjukkan media arus utama masih menjadi tumpuan utama dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 71%, berbanding jauh dengan figur influencer yang hanya meraup 32%. Kendati demikian, mayoritas jurnalis di Indonesia mulai mencemaskan dampak AI terhadap penurunan kualitas jurnalistik dan potensi hilangnya lapangan kerja apabila tidak segera disertai standarisasi operasi yang jelas.

Guna merespons dinamika tersebut, Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis ini merekomendasikan lima pilar utama, meliputi akselerasi literasi digital, penguatan jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, pengetatan tata kelola platform digital, hingga komitmen keberlanjutan riset berbasis bukti nyata.

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan bahwa pembangunan jembatan permanen Kutablang dan Teupin Mane Kabupaten Bireuen, Aceh yang sebelumnya ambruk dihantam banjir bandang ditargetkan rampung atau fungsional pada Agustus 2026 mendatang.

"Untuk saat ini untuk Kutablang sudah berprogres 46 persen. Insya Allah untuk kita bisa selesai di Juli, paling lambat Agustus 2026 fungsional," kata Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, di Aceh Barat, Senin.

Jembatan Kutablang merupakan akses jalan nasional dari wilayah timur Aceh menuju Sumatera Utara. Pasca ambruk dihantam banjir bandang akhir November 2025 lalu. Kementerian PU langsung membangun kembali secara permanen sejak awal 2026.

Sementara ini, akses jembatan tersebut masih memanfaatkan jembatan darurat (bailey), lalu lintas di sana diterapkan sistem satu arah selama 30-60 menit dari masing-masing arah (Banda Aceh - Medan dan sebaliknya).

"Jembatan Kutablang berada lintas timur, dan itu adalah lintas logistik, yaitu untuk masyarakat Aceh itu dengan Sumut," ujarnya.

Selain Kutablang, lanjut Zulkarnaini, Kementerian PU juga sedang membangun permanen jembatan Teupin Mane yang hancur pascabencana hidrometeorologi lalu, dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

"Sekarang juga sedang dikerjakan, Insya Allah untuk Teupin Mane nanti kita usahakan di bulan Agustus 2026," kata Zulkarnaini.

Sebagai informasi, jembatan Teupin Mane merupakan akses dari Kabupaten Bireuen menuju empat kabupaten di wilayah tengah Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues hingga Aceh Tenggara.

Pascabencana, akses di sana masih dibantu dengan jembatan darurat (bailey). Lokasi itu juga sudah pernah ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sewaktu awal bencana Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur, resmi ditutup total mulai Selasa ini untuk mendukung proyek perbaikan Jembatan Gondang, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang.

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan, penutupan diberlakukan mulai pukul 14.30 WIB hingga 11 Desember 2026 atau sekitar enam bulan ke depan.

Menurut dia, perbaikan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PU menyusul kerusakan pada struktur pondasi jembatan yang menjadi jalur utama penghubung kedua kabupaten.

Selama penutupan, kendaraan roda dua dan roda empat dialihkan melalui tiga jalur alternatif, yakni jalur Gondang-Kauman, Mojoarum-Pampang, serta Malasan-Gempolan.

Sementara, kendaraan angkutan barang dan kendaraan bertonase besar diwajibkan melintas melalui jalur Simpang Empat Tamanan menuju Kecamatan Bandung, sebelum kembali ke ruas jalan nasional arah Trenggalek.

"Kendaraan roda enam tidak diperbolehkan melintasi jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan ringan dan akan ditindak jika melanggar," kata Taufik.

Untuk mendukung rekayasa lalu lintas, Polres Tulungagung bersama Dinas Perhubungan menerjunkan sekitar 20 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik strategis.

Petugas disiagakan di Simpang Empat Tamanan, Simpang Empat Kauman, dan depan Polsek Gondang guna mengarahkan pengguna jalan menuju jalur pengalihan yang telah disiapkan.

Kepolisian memperkirakan kepadatan arus lalu lintas masih berpotensi terjadi pada masa awal penutupan karena masih banyak pengguna jalan yang beradaptasi dengan perubahan rute perjalanan.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur normal setelah masyarakat memahami pola rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama proyek berlangsung.

"Pada tahap awal kami fokus pada pelayanan dan pengaturan arus kendaraan. Setelah kondisi stabil, pengawasan akan dilakukan melalui patroli rutin," ujar Taufik.

Pewarta: Destyan H Sujarwoko
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap butuh anggaran sebesar Rp30 triliun untuk membenahi 136 perlintasan sebidang yang ada di jalan nasional di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian PU, total perlintasan sebidang di seluruh Indonesia berjumlah 4.242 lokasi. Dari jumlah ini ada 184 lokasi yang berada di bawah kewenangan nasional, di mana yang tertangani baru 48 lokasi, sisanya 136 masih belum diperbaiki.

"Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun. Dengan perkiraan ini rata-rata biaya konstruksi ini sekitar Rp350 (juta)sampai Rp400 juta per meternya," ujar Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Diana menyebutkan 136 lokasi perlintasan sebidang tersebar di tujuh provinsi. Rinciannya, di Sumatera Utara 27 lokasi, Sumatera Barat itu 7 lokasi, Sumatera Selatan 18 lokasi, Banten 8 lokasi, Jawa Barat 13 lokasi, Jawa Tengah 16 lokasi, dan Jawa Timur 47 lokasi.

"Dan data ini menunjukkan bahwa skala pekerjaan ini cukup besar," imbuhnya.

Menurut Diana, pembenahan perlintasan sebidang akan disesuaikan dengan karakter lokasi. Kementerian PU, diklaim sangat mampu melakukannya dengan pengalaman yang sudah ada.

Diana memaparkan beberapa contoh perlintasan sebidang yang sudah berhasil ditangani instansinya, anatara lain flyover kretek yang terletak di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang 788,5 meter pada 2017

Lalu, ada juga flyover Kelonengan, Jawa Tengah sepanjang 760 meter dan flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter yang sama-sama dibangun pada 2017. Kemudian ada juga, underpass Karangsawah sepanjang 850 meter pada 2018 lalu.

"Nah, contoh-contoh yang kami sampaikan tersebut, ini menunjukkan bahwa penanganan ini dapat disesuaikan dengan karakter lokasi dan kebutuhan konstruksinya," pungkas Diana.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas akses konektivitas terdampak bencana Sumatra tercatat telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebanyak 107 ruas jalan nasional terdampak bencana telah kembali fungsional 100%, serta 43 unit jembatan telah berfungsi kembali secara penuh.

Sementara itu pada jaringan jalan daerah, penanganan telah dilakukan pada 2.277 ruas jalan dari total 2.421 ruas jalan terdampak (94%). Adapun 792 jembatan dari 1.181 jembatan yang terdampak (67%) juga telah ditangani dan kembali beroperasi.

Secara spasial, pemulihan konektivitas juga menunjukkan capaian positif di berbagai provinsi terdampak. Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kementerian PU menyebutkan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional, sehingga akses antarwilayah dapat kembali dilalui masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bahwa percepatan pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Konektivitas adalah urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kondisi bencana, yang paling utama adalah memastikan akses tetap terbuka agar penanganan darurat, distribusi bantuan, dan mobilitas warga dapat berjalan. Kementerian PU hadir untuk memastikan konektivitas itu segera pulih,” kata Dody dalam siaran pers, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Untuk mendukung percepatan pemulihan akses di lapangan, Kementerian PU turut membangun jembatan darurat sebagai solusi cepat konektivitas, antara lain jembatan Bailey dengan bentang hingga 30 meter dan kapasitas beban mencapai 30 ton, serta jembatan Armco yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 36 unit jembatan Bailey telah terpasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyediaan jembatan darurat ini menjadi langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah yang akses jalannya terputus akibat bencana, sehingga distribusi logistik dan aktivitas ekonomi dapat segera pulih.

Dalam jangka menengah, Kementerian PU juga memperkuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan anggaran, termasuk pada sektor Bina Marga yang naik sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Langkah ini difokuskan untuk penanganan longsoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan nasional maupun jalan daerah di wilayah terdampak.

Penanganan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui pendekatan build back better, yang tidak hanya memulihkan infrastruktur tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Kami tidak hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody.

Kementerian PU terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Termasuk dalam proses identifikasi, verifikasi, serta penentuan prioritas penanganan di lapangan.

Kementerian PU optimistis bahwa konektivitas di wilayah terdampak bencana dapat pulih sepenuhnya dan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Yang lewat itu rata-rata kendaraan besar ODOL yang over dimension dan over load itu yang membuat jalan rusak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, perbaikan jalan berlubang di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa telah hampir tuntas dengan sisa perbaikan sekitar 1 hingga 2 persen.

Dody mengatakan, perbaikan tersebut terus dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jalur nasional yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi.

“Kalau jalan berlubang di Pantura Insya Allah sudah (hampir tuntas), sisa (perbaikan) sekitar 1 persen 2 persen,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan sebagian besar disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih dari aturan atau over dimension and over load (ODOL), serta kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi.

Menurut dia, kendaraan berat yang melintas menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan.

“Yang lewat itu rata-rata kendaraan besar ODOL yang over dimension dan over load itu yang membuat jalan rusak,” ujarnya.

Selain itu, curah hujan tinggi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah juga mempercepat munculnya kerusakan jalan seperti lubang.

Dody mengatakan, ruas jalan nasional itu terus diawasi oleh petugas lapangan atau penilik jalan yang bertanggung jawab memantau kondisi jalan secara rutin.

Ia menyebut, satu penilik jalan umumnya menangani ruas sepanjang sekitar 10 hingga 25 kilometer, tergantung panjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut dia, petugas tersebut melakukan pengecekan harian untuk mengidentifikasi kerusakan dan mempercepat penanganan di lapangan.

Dody menambahkan, selain perbaikan jalan berlubang, pemerintah juga memberi perhatian pada kondisi jembatan, khususnya pada bagian sambungan atau expansion joint.

Ia menyebut, kerusakan pada bagian tersebut dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

“Jembatan-jembatan itu expansion joint-nya itu sebagian sudah melebar. Mungkin bagi mobil hanya merasa ketidaknyamanan, tapi kalau motor lewat situ bahaya, bisa jatuh,” ungkapnya.

Karena itu, Kementerian PU menginstruksikan seluruh balai jalan untuk fokus pada perbaikan expansion joint guna meningkatkan keselamatan.

Dody juga mengatakan, standar jalan nasional akan segera ditingkatkan agar tidak hanya aman bagi kendaraan roda empat, tetapi juga bagi sepeda motor.

“Ke depan saya mau jalan nasional itu aman juga untuk sepeda motor. Standar-nya kita naikkan,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian PU memastikan penanganan jalan berlubang di jalur Pantura menjadi prioritas menjelang arus mudik Lebaran 2026, dengan target seluruh ruas dalam kondisi bebas lubang sebelum puncak arus mudik.

Saat itu, jumlah lubang yang semula mencapai sekitar 7.000 titik berhasil ditekan secara signifikan menjadi sekitar 2.500 titik per 2 Maret 2026 melalui percepatan penanganan di lapangan.

Kementerian PU juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pelapisan ulang dan peningkatan konstruksi jalan pada titik-titik kritis guna menjaga kualitas jalan dalam jangka lebih panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Blora (ANTARA) - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–Yogyakarta kembali melanjutkan rehabilitasi Jalan Nasional Blora-Cepu, Jateng, dengan sasaran ruas Jalan Jenderal Sudirman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

"Pekerjaan perbaikan jalan sempat berhenti sementara selama masa libur Lebaran 2026. Pekerjaan yang saat ini berlangsung merupakan kelanjutan dari proyek yang telah dikerjakan sebelum Lebaran," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 BBPJN Jateng-DIY Arif Agus Setyawan di Blora, Jumat.

Ia mengatakan pekerjaan ini menyelesaikan penanganan yang sempat dihentikan sebelum Lebaran, dengan panjang sekitar 300 meter. Pekerjaan itu bagian dari paket preservasi jalan nasional dengan masa kontrak hingga Desember 2026 sehingga pelaksanaannya dilakukan bertahap sepanjang tahun.

Menurut dia, paket preservasi tidak hanya mencakup peningkatan kualitas permukaan jalan, tetapi juga perbaikan infrastruktur pendukung seperti gorong-gorong, termasuk di wilayah Kecamatan Jiken yang sebelumnya terdampak banjir.

"Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan sistem drainase sekaligus memperkuat ketahanan jalan terhadap cuaca ekstrem," ujarnya.

Pekerjaan rehabilitasi lanjutan ini dimulai pada 8 April 2026. Hingga hari ketiga pelaksanaan, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 60 persen.

Arif menambahkan penanganan jalan dilakukan secara spot maupun memanjang menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan. Metode yang digunakan yakni patching menggunakan aspal panas (hotmix) dari Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan tambahan aditif untuk meningkatkan daya tahan perkerasan jalan.

Sebelumnya, menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah juga telah melakukan rehabilitasi pada dua ruas jalan nasional di Kabupaten Blora melalui pelapisan aspal satu lapis atau asphalt concrete wearing course (AC-WC).

Ruas Jalan Ahmad Yani diperbaiki sepanjang sekitar 1,3 kilometer dengan nilai pekerjaan sekitar Rp2 miliar, sedangkan ruas Jalan Jenderal Sudirman diperbaiki sepanjang sekitar 0,5 kilometer dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

Perbaikan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan yang memicu munculnya lubang di sejumlah titik jalan.

Beberapa lubang bahkan memiliki kedalaman hingga sekitar 7 sentimeter dengan diameter mencapai sekitar 50 sentimeter sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga konektivitas jalan nasional di Sumatera Barat, termasuk pada sejumlah titik yang sebelumnya terdampak bencana.

“Jalur Padang–Bukittinggi merupakan salah satu jalur utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat. Kami pastikan penanganan pada titik-titik rawan, seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik, terus dipercepat agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu koridor utama mobilitas masyarakat, yaitu jalur Padang–Bukittinggi, dipastikan siap melayani perjalanan pemudik, termasuk melalui pengoperasian jalur Lembah Anai selama 24 jam pada periode mudik.

Secara umum, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan seluruh ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap dan bebas lubang (zero pothole) pada H-10 Lebaran.

Upaya pemeliharaan rutin, penambalan, serta peningkatan kualitas perkerasan jalan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Khusus pada ruas Padang–Bukittinggi, penanganan difokuskan pada beberapa titik strategis yang sebelumnya terdampak bencana, termasuk kawasan Lembah Anai. Pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, ruas tersebut difungsionalkan dengan pengoperasian selama 24 jam guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Saat ini progres penanganan di kawasan Lembah Anai mencapai sekitar 44 persen, dengan pekerjaan pondasi bore pile sekitar 78 persen. Selama periode mudik lebaran, jalur tersebut tetap difungsikan untuk melayani pergerakan lalu lintas masyarakat.

Selain itu, Jembatan Kembar Margayasa juga akan difungsikan secara optimal selama periode mudik guna mendukung kelancaran arus lalu lintas pada koridor Padang–Bukittingi.

Pada jalur Sitinjau Lauik yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan flyover, BPJN Sumatera Barat melakukan rekayasa teknis melalui penyesuaian posisi barrier ke arah drainase agar ruang lalu lintas tetap optimal sehingga kapasitas ja;ur tetap dapat menampung pergerakan kendaraan selama periode mudik.

Untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan, Kementerian PU juga menyiapkan 13 Posko Mudik Lebaran yang tersebar di sepanjang ruas jalan nasional di Sumatera Barat. Posko-posko tersebut akan beroperasi selama masa libur Lebaran dan dilengkapi dengan petugas yang bersiaga selama 24 jam.

Selain itu, sebanyak 40 unit alat berat juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan di jalan nasional, seperti longsor, pohon tumbang, maupun kondisi darurat lainnya yang dapat menghambat perjalanan pemudik.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat sehingga perjalanan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan jalan nasional di Provinsi Banten siap mendukung arus mudik menuju Pelabuhan Merak.

"Pemerintah berkomitmen memastikan jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap agar perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Banten dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan berbagai pekerjaan preservasi jalan sebelum batas waktu H-10 Lebaran guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya menuju kawasan penyeberangan Merak–Bakauheni.

“Seluruh pekerjaan yang berpotensi mengganggu lalu lintas kami targetkan selesai sebelum H-10 Lebaran. Dengan begitu, badan jalan sudah bersih dari alat berat maupun material sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jalan nasional secara optimal selama periode mudik,” kata Dody.

Kepala BPJN Banten Primawan Avicenna menyampaikan bahwa secara umum kondisi jaringan jalan nasional di Provinsi Banten sepanjang 560 km berada dalam kondisi baik dengan tingkat kemantapan mencapai 96 persen. Beberapa pekerjaan fisik yang sebelumnya masih berjalan kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

“Target kami H-10 Lebaran seluruh pekerjaan sudah rampung sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan nyaman. Setelah periode tersebut, tidak ada lagi pekerjaan pengaspalan maupun pembetonan di badan jalan,” kata Primawan.

Kendati demikian, BPJN Banten tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi kerusakan akibat cuaca ekstrem. Penanganan cepat akan dilakukan melalui metode Tambalan Cepat Mantap (TCM) menggunakan material CPHMA dengan dukungan peralatan di lapangan.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiagakan 8 posko Lebaran di sepanjang jalan nasional Banten yang akan beroperasi selama masa mudik untuk membantu pengguna jalan.

Sebagai salah satu gerbang utama menuju Pulau Sumatera, arus kendaraan di Banten diperkirakan meningkat signifikan terutama menuju tiga pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Sejumlah skenario pengaturan lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan, seperti pengaturan akses utama menuju Pelabuhan Merak dari Exit Tol KM 98.

Apabila terjadi antrean panjang, kendaraan akan diarahkan melalui Simpang Gerem menuju jalur arteri untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti cuaca buruk yang menghambat proses bongkar muat kapal, kepolisian dapat menerapkan delaying system dengan mengalihkan arus kendaraan secara bertahap menuju Simpang Susun Cilegon Barat hingga Simpang Susun Cilegon Timur.

Kementerian PU juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas selama periode mudik, antara lain kawasan akses menuju Pelabuhan Merak – Kota Cilegon, Simpang Gerem – Jalan Arteri Cilegon, akses menuju Pelabuhan Ciwandan, serta ruas Serang – Cilegon yang merupakan koridor utama distribusi kendaraan dari Jakarta menuju pelabuhan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional nontol dan jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas mengenai kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Berbagai langkah telah disiapkan untuk memastikan kondisi jalan nasional nontol, jalan tol, serta sarana pendukung lainnya berada dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui oleh masyarakat," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dody mengatakan Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur serta layanan pendukung melalui Instruksi Menteri PU Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran. Dalam pelaksanaannya, ucap Dody, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan di lapangan. Dody menyampaikan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan dukungan fasilitas sanitasi seperti toilet portabel dan mobil tangki air pada titik-titik layanan masyarakat.

"Sementara itu, Sekretariat Jenderal memperkuat komunikasi publik serta integrasi sistem informasi," tambah Dody.

Secara nasional, Dody menyampaikan jaringan jalan nasional nontol yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan jalan nasional nontol tersebut menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat selama periode mudik, khususnya pada koridor utama di Pulau Jawa dan Sumatra.

"Sementara itu, jaringan jalan tol operasional saat ini mencapai sekitar 3.115 kilometer yang terdiri atas 76 ruas jalan tol di seluruh Indonesia," sambung Dody.