Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya dilansir dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan malam ini dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Hubdat pun akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.

Ia menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

Kami sudah menyiapkan strategi delaying system dan menyiagakan buffer zone di sejumlah titik untuk mengatur antrean kendaraan menuju pelabuhan. Agar tidak terjadi penumpukan di akses utama,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur mobilitas di pelabuhan penyeberangan, guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan serta kedatangan pengguna jasa yang belum memiliki tiket selama angkutan Lebaran 2026.

"Kementerian Perhubungan mengatur penerapan penundaan perjalanan (delaying system) hingga penetapan sejumlah lokasi sebagai buffer zone di luar pelabuhan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan, delaying system akan diterapkan di sejumlah titik baik di jalan tol maupun jalan arteri menuju pelabuhan penyeberangan.

Aturan mengenai penerapan delaying system hingga buffer zone telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026, Nomor: HK.201/1/21DJPL/2026, Nomor: 20/KPTS/Db/2026, Nomor: Kep/43/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.

Keputusan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Kakorlantas Polri, serta Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami sudah menyiapkan strategi delaying system dan menyiagakan buffer zone di sejumlah titik untuk mengatur antrean kendaraan menuju pelabuhan. Agar tidak terjadi penumpukan di akses utama,” ujarnya.

Aan menjabarkan, pengaturan delaying system dan buffer zone dilakukan menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni serta menuju Pelabuhan Ketapan dan Gilimanuk.

Secara lebih rinci, penerapan delaying system menuju Merak dan Ciwandan dilakukan di rest area KM 43A san KM 68A pada ruas tol Tangerang-Merak, kemudian di lahan PT Munic Line pada jalan Cikuasa Atas dan area parkir Pelabuhan Indah Kiat.

Selain itu, Aan mengatakan, pengaturan penundaan perjalanan dan buffer zone pun dilakukan menuju Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu yakni di rest area KM 172B ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang panggang - Kayu Agung, 87B, 49B, dan 20B pada ruas tol Bakauheni - Terbanggi Besar.

Adapun pada ruas jalan non tol (arteri), dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, RM Gunung Jati, RM Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, pelabuhan terminal khusus PT SMA, dan depan pintu gerbang PT BBJ Muara Pilu.

“Penerapan delaying system menuju Bakauheni dan BBJ Muara Pilu tersebar di 10 titik buffer zone dengan total kapasitas parkir bisa mencapai 1.430 kendaraan kecil. Penerapannya mulai tanggal 13-29 Maret 2026” terang Aan.

Sementara itu, guna menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan, lanjut Aan, akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan.

Yang mana Pelabuhan Merak sejauh 4,71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuannya titik Hotel Pesona Merak), dan Pelabuhan Bakauheni sejauh 4,24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuan Balai Karantina Pertanian).

Di samping itu, buffer zone menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di rest area Grand Watudodol. Tidak hanya itu, tujuan Ketapang dari arah Jember juga disiapkan yakni di kantong parkir Dermaga Bulusan.

“Kami siapkan juga delaying system menuju Gilimanuk, dan sebagai buffer zone dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk. Namun khusus sepeda motor, buffer zone dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk,” jelas Aan.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait juga mengatur delaying system dan buffer zone untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan Gudang PT Pusri di area Pelabuhan Tanjung Wangi dan Terminal Sritanjung. Sedangkan dari arah Jember di lapangan parkir Dermaga Bulusan.

Kemudian, buffer zone untuk pembatasan operasional angkutan barang tujuan Pelabuhan Gilimanuk, telah ditetapkan di terminal kargo, UPPKB Cekik, ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk, PDC Gilimanuk PT Agung Automall, dan Gudang Utama Suzuki Bali.

Sementara tujuan ke Pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang dan eks TUKS PT Pusri.

Aan menuturkan, Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait juga telah menyiapkan langkah untuk pembatasan pembelian tiket guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan.

Pembatasan pembelian tiket dilakukan dengan radius larangan yakni Pelabuhan Ketapang sejauh 2,65 Km dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuannya Terminal Sri Tanjung) Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2,0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

“Dengan diterapkan delaying system di luar pelabuhan baik di jalan tol ataupun jalan arteri diharapkan tidak terjadi penumpukan di akses utama pelabuhan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026