Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta pada Kamis (25/06/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dia mengaku bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Tanah Air menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Bendahara negara mengungkapkan bahwa sidak ini bermula dari adanya indikasi awal yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada data yang dikantongi pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai setoran pajak dari perusahaan bersangkutan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan sejumlah dokumen serta data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meskipun demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa proses yang tengah berjalan saat ini masih sebatas tahap klarifikasi. Artinya, pemerintah belum menarik kesimpulan apa pun mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan baja tersebut.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," tambahnya.

Dalam pertemuan di lokasi sidak, pihak manajemen perusahaan mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional mereka telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak manajemen juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyambut baik sikap kooperatif perusahaan dan langsung menginstruksikan jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ke depan, pemerintah membidik akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain, berbekal hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya ini, kata Purbaya, krusial untuk menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap adanya potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan praktik jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai titik rawan korupsi dalam program MBG, Dudung menyebut celahnya cukup banyak. Salah satu indikasi yang mencuat, menurutnya, adalah adanya praktik jual-beli titik pelaksanaan program.

“Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu,” kata Dudung.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah titik SPPG atau dapur pelaksana program MBG. Namun, ia belum merinci bentuk praktik tersebut karena masih menunggu verifikasi di lapangan.

“Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian. Ada banyak, jangan saya buka semua di sini,” ujarnya.

Selain itu, Dudung juga mengisyaratkan adanya potensi masalah lain di luar aspek distribusi makanan, termasuk kemungkinan terkait kualitas dan keamanan pangan.

Dia menyinggung kemungkinan temuan seperti makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.

“Kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” tegasnya.

Dudung memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian untuk memastikan validitas laporan yang diterimanya. Ia menekankan tidak akan menyampaikan temuan secara terbuka sebelum melakukan pengecekan langsung.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan Kantor Staf Presiden dalam mengawal program prioritas pemerintah agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya,” tandas Dudung.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya dilansir dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan malam ini dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Hubdat pun akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.

Ia menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

Bisnis.com, JAKARTA- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi Lotte Mart sebagai salah satu supermarket asal Korea Selatan yang telah bersertifikat halal dan dinilai berhasil menerapkan sistem jaminan produk halal dengan baik di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan saat BPJPH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart yang berlokasi di Mall Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

“Itulah mengapa produk dari investasi asing, justru lebih care lebih peduli, lebih ikut aturan, Lotte adalah salah satu yang paling baik,” ujar Haikal, dikutip dari siaran pers.

Dia menjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari rutinitas BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi halal di lapangan.

“Ini adalah rutinitas kami untuk melakukan cek dan ricek ke pasar. Sekarang kami masuk ke mall, dan Lotte Mart di Mall Gandaria City menjadi salah satu yang kami kunjungi,” jelasnya.

Menurut Haikal, Lotte Mart telah mengantongi sertifikasi halal untuk tingkat toko sejak tahun lalu. Namun, sertifikasi tersebut tidak menghentikan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH.

“Setelah halal bukan berarti selesai, tidak. Kami akan tetap melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan. Ini adalah salah satu buktinya,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, BPJPH menemukan bahwa produk nonhalal tetap dijual, tetapi telah dipisahkan dengan jelas dari produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produk nonhalal di sini ada, tapi sesuai regulasi terpisah dari produk yang halal. Negara hanya mengatur taruhlah label nonhalal, beri jarak antara yang halal dan nonhalal jika itu dalam bentuk kemasan, tetap dijual boleh,” jelas Haikal.

Lebih lanjut, dia mengingatkan para pelaku usaha ritel untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

“Kami ingatkan kepada para retailer bahwa kewajiban halal akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Segera diurus dan diproses. Kami juga membuka peluang solusi agar tidak memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.

Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, termasuk dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

“Bukan hanya produknya, tetapi juga sumber, proses penyimpanan, hingga pengirimannya harus sesuai ketentuan,” ujarnya.

BPJPH juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, mulai dari surat peringatan hingga denda. Namun, menurut Haikal, dampak terbesar adalah hilangnya kepercayaan konsumen.

“Jika tidak patuh, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Itu sanksi yang paling besar,” katanya.

Haikal mendorong pelaku usaha untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

“Menangkan persaingan dengan membuat customer nyaman dan tenang. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan menyajikan produk yang halal. Terus yang tidak halal bagaimana? pasang label non halal kan simpel, bukan dilarang bukan tidak boleh seperti yang ada di Lotte Mart ini. Yang diinginkan keterbukaan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Lotte Mart menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis mereka.

“Dengan adanya sertifikasi halal, respons pelanggan menjadi semakin baik. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi, dengan semakin banyaknya customer yang datang ke toko kami,” ungkapnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT Borneo Alumindo Prima (BAP).
Denda itu dikenakan setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan smelter alumina itu tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Adapun temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa penegakan aturan ini menyangkut rasa adil di pasar kerja.
“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” ujar Ismail melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.
“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” katanya.
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pengawas ketenagakerjaan Kemnaker mendapati 164 warga negara asing melakukan aktivitas kerja di area PT BAP tanpa pengesahan RPTKA.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemnaker menerbitkan Nota Pemeriksaan I sebagai peringatan sekaligus perintah perbaikan agar perusahaan segera mematuhi norma penggunaan TKA.
Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP.
Adapun total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.
“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak terulang,” ujar Ismail.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldy Umar mengatakan, pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.
“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldy.
Rinaldy menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Menurutnya, jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat.
Kemnaker, lanjut Rinaldy, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.
“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” kata Rinaldy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai masuknya beras ilegal di tengah kondisi produksi beras nasional yang surplus berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Situasi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pertanian nasional dan kesejahteraan petani.

Amran menyampaikan temuan beras ilegal muncul saat pemerintah tengah menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memperkuat serapan hasil panen petani pada musim produksi. Masuknya beras tanpa prosedur resmi berisiko merusak keseimbangan pasar dan menurunkan insentif petani untuk terus berproduksi.

“Kalau harga gabah turun Rp 1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp 5 juta. Yang setengah hektare kehilangan Rp 2,5 juta. Yang sepertiga hektare sekitar Rp 1,5 juta,” ujar Mentan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Amran bersama jajarannya menemukan sekitar 1.000 ton beras ilegal dalam inspeksi mendadak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026. Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran pemerintah terhadap praktik penyelundupan pangan di tengah produksi dalam negeri yang mencukupi.

Ia menuturkan Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. Dalam kondisi surplus produksi, masuknya beras ilegal dinilai dapat menekan harga di tingkat petani dan melemahkan daya tahan ekonomi rumah tangga pertanian.

“Bagi petani, kehilangan Rp 10.000, Rp 50.000, bahkan Rp 100.000 itu sangat berarti,” tutur Amran.

Mentan juga menyoroti risiko lain dari peredaran beras ilegal, terutama potensi masuknya penyakit yang dapat mengancam tanaman pangan nasional. Komoditas pangan yang tidak melalui prosedur resmi dinilai rawan membawa organisme pengganggu yang belum ada di dalam negeri.

Amran menyinggung pengalaman masa lalu ketika penyakit hewan masuk melalui komoditas ilegal dan menyebabkan populasi sapi nasional turun drastis hingga sekitar enam juta ekor. Kerugian ekonomi dari kejadian tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

“Temuan bawang bombay ilegal sebelumnya juga membawa penyakit yang tidak ada di Indonesia. Kalau ini masuk ke tanaman pangan kita, risikonya sangat besar,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan itu.

Amran menegaskan seluruh komoditas pangan wajib melalui prosedur resmi, karantina, serta mekanisme perpajakan yang jelas. Praktik penyelundupan pangan dinilai mencederai kepentingan petani sekaligus melemahkan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Ke depan, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan yang lebih ketat di seluruh pintu masuk pangan serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku penyelundupan. Pemerintah menempatkan perlindungan petani dan stabilitas produksi sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menemukan MinyaKita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Ia mengecek langsung harga minyak goreng rakyat di tingkat pengecer seiring meningkatnya aktivitas konsumsi pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

“Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman," kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Ahad (23/11/2025).

Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan. “Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani. Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik. “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Saat inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Mentan langsung mencopot pejabat eselon II dan III karena terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

“Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar. Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,’’ tegas Mentan Amran di hadapan jajaran BRMP.

Menurut Mentan Amran, pencopotan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujar Mentan Amran dalam keterangan Rabu (12/11/2025).

Mentan menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis kepada masyarakat. "Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan.” katanya.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

“Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, model baru sekarang tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. ‘’Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,’’ ujarnya.

Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

Ia bersyukur rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun.

‘’PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia,” ujar Mentan Amran.

Namun ia mengingatkan, keberhasilan tidak boleh membuat lengah. “Ada yang salah, kita perbaiki. Namun, jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

Mentan Amran juga menutup arahannya dengan menegaskan capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkasnya

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) buka suara perihal keluhan masyarakat mengenai kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya langsung menangani laporan tersebut dengan menurunkan tim investigasi serta membentuk posko pengaduan di beberapa daerah dengan didampingi Kementerian ESDM.

"Dengan kejadian kemarin di Jawa Timur nomor satu tentunya saya juga sudah sampaikan ke seluruh tim bahwa apabila ada kejadian di lapangan, itu kan yang paling utama adalah pelayanan ke masyarakat, jadi ketika ada keluhan ini, ada keluhan ini ya sudah kita bentuk posko pengaduan," kata Simon di Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

Selain itu, Pertamina juga telah bekerja sama dengan sejumlah bengkel mitra. Setidaknya terdapat sekitar 32 bengkel yang dapat menerima laporan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, apabila terdapat konsumen yang merasa mengalami gangguan pada kendaraan, mereka diminta segera datang ke bengkel tersebut dengan membawa struk pembelian BBM.

"Nah itu, kalau memang ada yang merasa gangguan, segera datang ke bengkel, datang ke ini untuk tapi syaratnya adalah bawa struk ya karena dengan struk itu kan kita tahu pengisiannya di mana Pengisiannya di SPBU dimana, itu pun kita akan kirimkan tim untuk cek di SPBU setempat," ujarnya.

Simon menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.

"Jadi kita tidak denial gitu, misalnya ada ini, enggak enggak kami enggak, enggak Kita tidak, tapi karena ini masyarakat Tetapi dalam perjalanan sama juga berbarengan, paralel Kita melakukan pengecekan juga. Memang sejauh ini yang kita cek Alhamdulillah hasilnya bagus di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berlokasi di Jl. Raya Asrikaton, Boko, Pakis, Malang Jawa Timur, pada Rabu (29/10/2025) malam.

Hal tersebut dilakukan Bahlil setelah dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya kendaraan bermotor yang brebet usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, sidak ke Malang tersebut bertujuan untuk memastikan secara langsung kualitas BBM yang dijual di SPBU Pertamina.

"Ya malam ini saya ada di Malang Jatim untuk mengecek perkembangan kualitas BBM di SPBU dalam rangka mengecek apakah informasi yang selama ini terjadi benar atau tidak," kata Bahlil saat melakukan sidak, dikutip Kamis (30/10/2025).

Adapun, dari hasil pengecekan awal di SPBU yang ia datangi menunjukkan bahwa kualitas BBM dalam kondisi baik. Karena itu, ia berencana menggelar rapat koordinasi bersama beberapa pihak pada Kamis siang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan hari ini.

"Untuk di pom bensin yang ini saya pikir clear tadi laporan dari Lemigas semuanya baik nanti untuk besok akan kita rapatkan jam 1 siang dengan beberapa tempat yang lain," katanya.

Di samping itu, Bahlil memastikan hingga hari ini belum ditemukan adanya masalah terkait produk BBM Pertalite di Jatim. Namun, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendetail.

"Hari ini laporan dari Lemigas dari Dirjen Migas dan laporan dari tim Pertamina lewat patra niaga yang baru melaporkan kepada saya sampai hari ini belum ada temuan apa apa tapi akan kami tindak lanjut besok untuk mengecek secara lengkap," kata Bahlil.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan para kepala daerah agar lebih bijaksana dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan. Hal itu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

“Pengawasan bagus dan efektif, tapi tidak perlu digembar-gemborkan sehingga menimbulkan ekses yang kontraproduktif terhadap iklim investasi,” kata Sultan di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, keributan akibat aksi sidak yang viral di media sosial justru dapat merugikan dunia usaha dan mengganggu kepercayaan investor. “Stabilitas ekonomi dan investasi sangat bergantung pada suasana kondusif di daerah,” ujarnya.

Pernyataan Sultan disampaikan menanggapi viralnya video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan sidak ke salah satu pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) di Subang. Dalam video tersebut, Dedi tampak terkejut saat mengetahui sumber air berasal dari lapisan tanah dalam atau akuifer, bukan mata air permukaan.

Kegaduhan di media sosial pun muncul akibat kesalahpahaman publik terkait definisi sumber air pegunungan. Sultan menilai situasi tersebut tidak produktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri.

Sementara itu, Guru Besar Teknologi Geologi UGM Prof Dr Ir Heru Hendrayana menjelaskan bahwa air tanah dalam berasal dari lapisan batuan berpori yang disebut akuifer dan umumnya memiliki kualitas sangat baik serta aman dikonsumsi.

“Air akuifer ini terlindungi secara alami, sehingga kualitasnya jauh lebih baik dan tidak terpengaruh oleh aktivitas manusia seperti air permukaan terbuka,” ujar Heru.

Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat milik PT Tirta Investama. Dalam kesempatan itu, dia mempertanyakan banyak hal mulai dari dampak aktivitas pemanfaatan air hingga klaim iklan Aqua.

Pada dua video terbarunya yang tayang pada Jumat (24/10/2025) dan Sabtu (25/10/2025), Dedi mempertanyakan soal dampak aktivitas pemanfaatan air bawah tanah secara jangka panjang. Dia bertanya kepada perwakilan perusahaan apakah pemanfaatan air bawah tanah dengan volume tinggi dalam jangka panjang akan berimbas pada penurunan muka tanah.

“Apakah pengeboran air terus menerus dengan jumlah besar, berpotensi menurunkan tanah?”

Perwakilan perusahaan hanya bisa menyebut bahwa saat ini tak ada penurunan muka tanah yang mengacu pada pengecekan setiap enam bulan. Dedi pun akan membawa tim ahli geologi untuk menjelaskan potensi penurunan muka tanah akibat aktivitas tersebut secara jangka panjang.

Kemudian, Dedi mempertanyakan apakah longsor yang mengganggu sumber air 1 merupakan dampak pemanfaatan air. Mengingat, longsor yang terjadi tahun 2024 itu berdampak pada terhentinya kegiatan di sumber air 1 dan menelan korban.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan perusahaan menyebut longsor terjadi akibat sawah di puncak bukit. Dia menyebut diperlukan solusi di hulu, seperti menanam pohon di puncak bukit daripada sekadar membangun turap.

“Apa artinya pasang turap kalau masalahnya tidak diselesaikan?”

Pria yang memiliki 8,5 juta pengikut di kanal Youtube ini juga meminta penjelasan perusahaan soal klaim mata air pegunungan sebagai sumber air dalam iklan Aqua. Saat melihat sumber air 1 yang terdampak longsor, dia menilai bahwa klaim tersebut masih relevan karena sumber air berasal dari kaki bukit.

Menurutnya, klaim menjadi tidak relevan saat air berasal dari sumber air lainnya yang berasal dari permukaan yang lebih rendah, bukan lagi di kaki bukit kendati secara teknis benar.

“Jangan disebutkan bersumber dari mata air gunung, mata airnya di dalam tanah,” katanya.

Dia menilai wajar saat masyarakat yang merupakan konsumen Aqua mempertanyakan produk setelah video inspeksi mendadak ke pabrik viral. Menurutnya, perusahaan harus memberikan informasi yang akurat soal produk yang dijual.

“Kan kita harus jujur kalau berusaha. Kan gubernur juga harus jujur. Aqua juga harus jujur,” katanya.

Dalam kunjungannya, Dedi terus menunjuk aliran sungai di sekitar sumber air 1 dan 2 sebagai sumber air ideal Aqua bila mengacu pada penggambaran pada iklannya. Dedi pun meminta agar perusahaan memberikan penjelasan kepada publik.

Pandangan Pakar soal Produk AMDK

Pakar Tata Kelola Air Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur asal sumber air minum. Namun, perusahaan wajib transparan mengenai asalnya.

“Sumber atau asalnya tidak diatur. Hanya perusahaan AMDK harus jujur menyatakan dari mana asalnya,” kata Firdaus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Apakah air yang dijual tersebut berasal dari air permukaan, air tanah (terutama air tanah dalam) atau bersumber dari mata air yang biasanya dari pegunungan sebagaimana klaim yang diberikan oleh sejumlah perusahaan.

Berbeda dengan air itu sendiri, yang telah diatur soal kualitas dan keamanannya melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk air minum dalam kemasan (AMDK), yakni SNI 3553:2015:Air Mineral. Termasuk ketentuan soal aspek kualitas fisika, kimia, dan mikrobiologi yang terkandung dalam AMDK.

Senada, Tenaga Ahli Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Muhammad Sirod pun menyampaikan saat ini tidak ada aturan khusus untuk syarat sumber air minum. Hal yang penting, kata Sirod, air yang akan menjadi AMDK wajib lolos SNI, BPOM, dan sertifikasi halal.

Selain SNI air mineral, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI yang termasuk dalam kategori AMDK yaitu SNI 6242:2015 Air mineral alami; SNI 6241:2015 Air demineral; SNI 7812:2013 Air minum embun.

Sirod menekankan bahwa pada dasarnya air sumur yang terhubung dengan pegunungan, memiliki kualitas yang sama dengan air pegunungan.

“Sebenarnya beberapa air sumur dan air tanah yang terkoneksi ke gunung, itu kurang lebih kualitas dan mutunya sama. Namun, memang perlu diriset kandungannya [aspek fisika, kimia, dan mikrobiologi]” ungkapnya.