Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan nama calon direktur jenderal (dirjen) baru Kementerian PU kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang masih kosong adalah dirjen cipta karya dan dirjen sumber daya air (SDA).

Kendati demikian, Dody enggan membeberkan nama-nama tersebut karena tugasnya hanya mengusulkan nama.

"Saya hanya berkewajiban mengusulkan," kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menegaskan penunjukan dua dirjen tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kepala Negara.

"Jadi, enggak bisa tanya ke saya, benar-benar saya pasrah ke beliau," ujarnya.

Dody meyakini sosok yang nantinya dipilih Prabowo merupakan figur profesional, baik berasal dari internal Kementerian PU maupun dari luar.

Dody mengatakan ada banyak nama yang telah diajukan sebagai bahan pertimbangan. Namun, ia menyadari Prabowo dapat memiliki pandangan berbeda dalam menentukan pilihan.

"Biasanya beliau punya pandangan lain, jadi ya terserah beliau saja. Kita ini tegak lulus, siap gerak. Kalau ada yang datang ya sudah kita maksimalkan yang beliau berikan kepada kita," ucap Dody.

Posisi dua dirjen ini kosong lantaran orang yang sebelumnya mengisi posisi tersebut mengundurkan diri. Mereka mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah dua dirjen PU mundur secara mendadak. Dia mengklaim pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran Kementerian PU.

Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro dinyatakan mundur dari jabatan usai temuankerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Dody menekankan proses internal telah dilakukan sebelum kedua dirjen PU tersebut mengundurkan diri.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak, tidak bisa juga, karena sudah ada proses sebelumnya," ujar Dody saat meninjau jalur mudik di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3).

Semula, pihaknya menerima dua kali surat dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Surat itu diterima masing-masing pada Januari dan Agustus 2025.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.