Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Perum Bulog untuk membangun gudang di Arab Saudi dinilai bakal mengubah pola distribusi komoditas pangan. Langkah ini juga berpeluang memberi sejumlah keuntungan bagi perusahaan pelat merah tersebut.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengemukakan skema ini memungkinkan pengiriman dalam skala besar, menekan biaya darurat, serta meningkatkan kontrol kualitas. Namun, dia mengingatkan keuntungan tersebut akan diimbangi oleh tingginya biaya tetap, mulai dari investasi lahan, operasional gudang, hingga biaya penyimpanan.

Eliza menilai proyek pembangunan gudang Bulog di Arab Saudi tergolong realistis, namun memiliki risiko eksekusi yang tinggi. Menurutnya, terdapat sejumlah sinyal positif seperti ekspor awal beras ke Arab Saudi, potensi dukungan lahan, serta dorongan politik dari pemerintah.

“Tapi tantangan strukturalnya juga besar, mulai dari regulasi ketat pemerintah Arab Saudi, kompleksitas koordinasi lintas lembaga seperti Kementerian Agama dan penyedia katering, hingga potensi ketidaksesuaian kapasitas Bulog sebagai lembaga yang selama ini berfokus pada stabilisasi pangan domestik,” kata Eliza ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, dia memandang proyek tersebut akan lebih layak jika dikembangkan sebagai strategi ekspor pangan berkelanjutan, tidak hanya untuk musim haji, tetapi juga mencakup pasar umrah dan konsumsi diaspora Indonesia di Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pembangunan gudang Bulog di Arab Saudi berpotensi memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari menjamin ketersediaan beras berkualitas bagi jemaah, meningkatkan efisiensi logistik, serta membuka peluang pasar ritel internasional.

“Bisa membuka peluang ekspor ke pasar umum Arab Saudi karena adanya minat dari ritel besar di sana,” ujar Esther kepada Bisnis.

Meski demikian, Esther mengingatkan adanya berbagai risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari tingginya biaya operasional, potensi gangguan keamanan akibat konflik di Timur Tengah, hingga tantangan menjaga kualitas beras selama penyimpanan jangka panjang.

Selain itu, Indef juga menilai terdapat risiko logistik, ketidakpastian kebijakan impor negara tujuan, serta potensi penumpukan stok jika serapan pasar tidak optimal.

Menurutnya, pembukaan gudang beras di luar negeri memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama terkait potensi penurunan kualitas beras akibat penyimpanan dalam jangka waktu lama yang dapat memicu kerusakan.

“Risiko lainnya mencakup ketidakpastian politik/perang, biaya logistik tinggi, potensi penolakan buyer, serta keterbatasan kapasitas gudang dan gangguan pasokan global,” pungkasnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Bulog telah mengantongi izin dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk membangun gudang beras berkapasitas 1.000 ton di kawasan Kampung Haji. Bulog juga menyiapkan lahan seluas 2–3 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Rencananya, gudang ini tidak hanya diperuntukkan bagi penyimpanan beras, tetapi juga akan difungsikan sebagai pusat logistik berbagai komoditas pangan. Namun demikian, proyek tersebut belum memasuki tahap pembukaan lahan. Nantinya, gudang tersebut direncanakan menjadi kawasan berikat sehingga tidak dikenakan pajak.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan program rehabilitasi dan pembangunan lumbung pangan sebagai upaya strategis mengantisipasi volatilitas harga komoditas pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika produksi musiman.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyatakan infrastruktur penyimpanan pangan menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan regional pada 2026.

"Dengan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026, ada beberapa kegiatan yang harus kita dukung. Yang pertama adalah rehabilitasi lumbung pangan. Ini sangat penting, terutama ketika kita mengalami banjir atau kondisi tertentu yang memengaruhi distribusi dan produksi pangan," kata Syamsir Rahman dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Dia menambahkan pemerintah provinsi menerapkan strategi 2 jalur dalam kerangka kerjanya. Di satu sisi, merevitalisasi lumbung pangan existing yang kondisinya memprihatinkan.

Di sisi lain, membangun gudang penyimpanan (storage) modern, khususnya untuk jagung pascapengeringan (dryer).

"Produksi padi dan jagung kita cenderung meningkat dan bisa berubah-ubah setiap musim. Jika kita siapkan lumbung dan gudang yang memadai, maka komoditas tersebut bisa dikelola dengan baik dan memiliki harga jual yang lebih stabil serta bernilai lebih tinggi," kata Rahman.

Berdasarkan peta produktivitas pertanian, program ini menargetkan empat kabupaten sentra produksi padi, yaitu Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Hulu Sungai Tengah sebagai lokus prioritas pembangunan infrastruktur penyimpanan. Namun, Rahman menyebut implementasi program menghadapi kendala fiskal.

"Kita akan melihat ketersediaan anggaran, apalagi ada penyesuaian anggaran secara nasional. Namun prinsipnya, sentra-sentra produksi akan kita prioritaskan," ucapnya.

Lebih jauh, dia mengkritisi praktik distribusi yang selama ini berorientasi pada komoditas mentah.

Selama bertahun-tahun, daerah-daerah produsen lebih banyak memasarkan gabah ketimbang beras olahan, sehingga nilai tambah ekonomis mengalir ke luar wilayah.

"Harapannya, bukan hanya gabah yang keluar dari daerah, tetapi berasnya. Dengan begitu ada nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi penggilingan padi maupun masyarakat," kata dia.

Untuk komoditas jagung, faktor krusial terletak pada penanganan pascapengeringan. Kualitas dan durabilitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi penyimpanan.

Sementara itu, pengelolaan padi yang optimal akan meningkatkan mutu beras secara signifikan.

Adapun dia menuturkan program penguatan lumbung pangan ini sejalan dengan misi pembangunan pertanian daerah dalam 3 pilar utama, yaitu peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, dan stabilisasi harga.

Tak pelak, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Selatan pada 2025 tercatat pada posisi yang tinggi di tingkat nasional.

"Prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Indonesia Balikpapan mengidentifikasi sejumlah risiko serius terkait inflasi yang berpotensi mengerek kenaikan harga sembako dalam waktu dekat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan prakiraan puncak musim hujan di awal 2026 berpotensi melumpuhkan pasokan komoditas pangan strategis. Anomali cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan menjelang Ramadan menjadi ancaman ganda yang mengintai ketahanan ekonomi daerah.

Gelombang tinggi dan ancaman banjir di kawasan sentra produksi dikhawatirkan akan memutus rantai distribusi, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga signifikan.

"Ke depan, kami mencermati beberapa risiko yang akan memengaruhi tekanan inflasi diantaranya prakiraan musim hujan yang akan memasuki puncaknya pada awal tahun 2026 disertai prakiraan masih akan terjadinya gelombang laut yang tinggi, serta risiko banjir di beberapa wilayah, termasuk di sejumlah daerah sentra produksi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, faktor alam kini menjadi momok bagi kestabilan harga, terutama komoditas hortikultura yang sangat rentan terhadap gangguan cuaca.

Situasi ini diperparah oleh momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026 yang dipastikan mendorong lonjakan permintaan secara masif.

Selain itu, risiko semakin nyata dilihat dari Survei Konsumen Balikpapan yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 melonjak jadi 129,3 atau naik tajam dari 122,7 pada Desember 2025. Optimisme konsumen yang tinggi tersebut berpotensi memicu konsumsi berlebihan saat pasokan justru terancam terbatas.

Menghadapi ancaman tersebut, Bank Indonesia Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser menyusun strategi antisipatif berlapis.

Pemantauan harga komoditas bahan pokok diperkuat melalui sidak pasar berkala, sementara identifikasi dan mitigasi risiko dilakukan lewat rapat tingkat tinggi TPID secara intensif.

Lebih lanjut, kerja sama antardaerah dan efektivitas kios penyeimbang harga akan dioptimalkan untuk meredam gejolak.

Sementara itu, program gelar pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar akan digelar lebih masif pada periode kritis, baik dari segi frekuensi, cakupan wilayah, maupun variasi komoditas.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi hortikultura juga digenjot sebagai buffer ketahanan pangan lokal.

Adapun, Robi menuturkan Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan (SPPG/MBG) difasilitasi melalui kerja sama selektif dengan produsen, distributor, hingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk menjamin kesinambungan pasokan.

"Ke depan, Bank Indonesia akan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga tingkat inflasi daerah pada rentang sasaran inflasi nasional 2026, yaitu sebesar 2,5 persen ± 1 persen, serta mendorong optimalisasi implementasi program dan kebijakan yang telah tertuang dalam roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2025-2027 untuk seluruh TPID di Wilayah Kerja KPwBI Balikpapan," pungkasnya.