Bisnis.com, BALIKPAPAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Samarinda mendeteksi praktik tying-in dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita di pasar tradisional Balikpapan dan Samarinda.

KPPU Kanwil V Samarinda Andriyanto menyatakan praktik tersebut membuat harga jual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Temuan tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak yang digelar KPPU untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar tradisional di kedua kota sebagai bagian dari upaya pengawasan rantai distribusi komoditas strategis.

"Di pasar tradisional kami masih menemukan praktik tying-in Minyakita dengan minyak goreng merek lain. Pedagang yang ingin membeli Minyakita oleh distributor diminta membeli minyak goreng merek lain yang harganya lebih mahal," kata Andriyanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, praktik penjualan terikat ini memaksa pedagang menerapkan skema subsidi silang, menaikkan harga jual Minyakita di atas HET agar dapat menjual minyak goreng merek premium dengan harga lebih kompetitif.

Mekanisme semacam ini, meski dipandang sebagai strategi bertahan para pedagang, justru menggerus fungsi subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Kendati demikian, pemantauan di Pasar Sepinggan Balikpapan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan harga dalam batas yang masih wajar.

Pedagang melaporkan bahwa harga beras mengalami peningkatan, namun tidak setajam lonjakan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat relatif stabil di kisaran Rp33.400 per kilogram.

Menanggapi temuan tersebut, KPPU Kanwil V Samarinda mengeluarkan imbauan tegas kepada distributor untuk menghentikan praktik tying-in yang dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, Andriyanto mendorong pedagang untuk mengakses pasokan Minyakita melalui jalur resmi Bulog guna memastikan harga jual tetap sesuai ketentuan HET.

Adapun dia menuturkan langkah pengawasan ini menjadi keniscayaan mengingat volatilitas harga pangan kerap meningkat menjelang hari raya, sementara masyarakat berpenghasilan rendah sangat bergantung pada komoditas bersubsidi untuk menjaga stabilitas belanja rumah tangga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Indonesia Balikpapan mengidentifikasi sejumlah risiko serius terkait inflasi yang berpotensi mengerek kenaikan harga sembako dalam waktu dekat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan prakiraan puncak musim hujan di awal 2026 berpotensi melumpuhkan pasokan komoditas pangan strategis. Anomali cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan menjelang Ramadan menjadi ancaman ganda yang mengintai ketahanan ekonomi daerah.

Gelombang tinggi dan ancaman banjir di kawasan sentra produksi dikhawatirkan akan memutus rantai distribusi, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga signifikan.

"Ke depan, kami mencermati beberapa risiko yang akan memengaruhi tekanan inflasi diantaranya prakiraan musim hujan yang akan memasuki puncaknya pada awal tahun 2026 disertai prakiraan masih akan terjadinya gelombang laut yang tinggi, serta risiko banjir di beberapa wilayah, termasuk di sejumlah daerah sentra produksi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, faktor alam kini menjadi momok bagi kestabilan harga, terutama komoditas hortikultura yang sangat rentan terhadap gangguan cuaca.

Situasi ini diperparah oleh momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026 yang dipastikan mendorong lonjakan permintaan secara masif.

Selain itu, risiko semakin nyata dilihat dari Survei Konsumen Balikpapan yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 melonjak jadi 129,3 atau naik tajam dari 122,7 pada Desember 2025. Optimisme konsumen yang tinggi tersebut berpotensi memicu konsumsi berlebihan saat pasokan justru terancam terbatas.

Menghadapi ancaman tersebut, Bank Indonesia Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser menyusun strategi antisipatif berlapis.

Pemantauan harga komoditas bahan pokok diperkuat melalui sidak pasar berkala, sementara identifikasi dan mitigasi risiko dilakukan lewat rapat tingkat tinggi TPID secara intensif.

Lebih lanjut, kerja sama antardaerah dan efektivitas kios penyeimbang harga akan dioptimalkan untuk meredam gejolak.

Sementara itu, program gelar pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar akan digelar lebih masif pada periode kritis, baik dari segi frekuensi, cakupan wilayah, maupun variasi komoditas.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi hortikultura juga digenjot sebagai buffer ketahanan pangan lokal.

Adapun, Robi menuturkan Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan (SPPG/MBG) difasilitasi melalui kerja sama selektif dengan produsen, distributor, hingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk menjamin kesinambungan pasokan.

"Ke depan, Bank Indonesia akan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga tingkat inflasi daerah pada rentang sasaran inflasi nasional 2026, yaitu sebesar 2,5 persen ± 1 persen, serta mendorong optimalisasi implementasi program dan kebijakan yang telah tertuang dalam roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2025-2027 untuk seluruh TPID di Wilayah Kerja KPwBI Balikpapan," pungkasnya.