Bisnis.com, JAKARTA — Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menegaskan penolakannya terhadap undangan diseminasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Sikap tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @presidium_nasional_fib pada Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, FIB memilih tidak menghadiri forum sosialisasi karena menilai substansi aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Menurut FIB, regulasi tersebut juga dinilai berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker dalam praktik kefarmasian. Organisasi itu menegaskan ketidakhadiran mereka bukan sekadar absen dalam forum, melainkan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Selain itu, FIB menilai keikutsertaan dalam forum diseminasi berisiko ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi atau dukungan terhadap aturan yang dipandang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut mereka, hal itu dapat berdampak pada praktik profesi apoteker di lapangan.

Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dia menegaskan bahwa PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 telah melalui tahapan penyusunan yang sesuai prosedur.

Menurut Taruna, proses penyusunan aturan dimulai dari tahap konseptual, kajian akademik, konsultasi publik, harmonisasi, hingga persetujuan dari berbagai pihak. Dia menyebut pembahasan regulasi tersebut tidak hanya melibatkan BPOM, tetapi juga asosiasi profesi, termasuk kalangan apoteker dan farmasi.

“Silakan sampaikan aspirasi kepada kami. Kalau memang ada hal yang perlu diperhatikan, tentu akan kami evaluasi. Yang penting, aturan ini dibuat untuk mengayomi masyarakat luas, terutama untuk memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas obat tetap terjamin,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam keamanan obat adalah distribusi. Distribusi itu, kata dia, mencakup penyimpanan, legalitas produk, hingga kepastian bahwa obat sampai ke masyarakat dalam kondisi yang sesuai standar.

Taruna menuturkan selama ini obat bebas dan obat bebas terbatas telah banyak dijual di berbagai tempat tanpa aturan teknis yang rinci. Karena itu, BPOM menyusun aturan distribusi agar proses penyimpanan dan penyaluran obat memiliki kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

Menurut dia, aturan tersebut saat ini telah resmi diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum. Dengan demikian, peraturan tersebut sudah berlaku meski tetap terbuka untuk dievaluasi jika ada masukan dari masyarakat.

Di sisi lain, Taruna membantah anggapan bahwa kehadiran tenaga terlatih dalam distribusi obat akan mengurangi kewenangan apoteker. Menurut dia, tenaga terlatih hanya ditugaskan pada penanganan obat berisiko rendah dan tidak akan menggantikan kompetensi profesi apoteker.

“Untuk obat berisiko tinggi seperti obat keras, antibiotik, dan obat tertentu, kewajiban adanya apoteker tetap tidak berubah. Apoteker tetap berada pada posisi profesi yang memiliki kompetensi penuh dalam penyiapan dan pengawasan obat-obatan dengan risiko tinggi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tenaga terlatih hanya dibekali kemampuan dasar seperti memahami suhu penyimpanan, tata letak obat, dan cara memastikan produk tidak rusak. Keterampilan tersebut, kata dia, cukup diperoleh melalui pelatihan sederhana dan tidak setara dengan pendidikan profesi apoteker.

“Jadi tenaga terlatih tidak mungkin menggantikan apoteker. Kapasitas dan kualitasnya jelas berbeda. Pekerjaan apoteker tidak akan tergantikan,” tambahnya.

Selain menanggapi polemik PerBPOM, Kepala BPOM juga menyoroti kasus dugaan praktik facelift ilegal oleh finalis Putri Indonesia Riau yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, penindakan terhadap praktik medis ilegal menjadi ranah Kementerian Kesehatan dan kepolisian.

Namun, Taruna menegaskan bahan obat atau kosmetik yang digunakan dalam tindakan tersebut tetap menjadi kewenangan BPOM. Dia mengatakan tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan langkah penanganan dan siap memberikan keterangan ahli apabila perkara itu berlanjut ke pengadilan.

“Kalau ada penggunaan bahan obat atau kosmetik yang tidak sesuai standar, tentu BPOM akan bertindak sesuai kewenangan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti itu, apalagi sudah ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga obat-obatan di Indonesia masih tergolong tinggi, salah satunya disebabkan oleh beban impor dan belum efisiennya rantai pasok dari bahan baku hingga produk jadi.

Ekonom LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan beberapa komponen biaya seperti cukai impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada sejumlah produk turut memperberat harga jual akhir di tingkat konsumen.

Selain itu, lanjutnya, infrastruktur logistik yang belum optimal juga menjadi hambatan tersendiri dalam distribusi bahan baku obat hingga ke tangan masyarakat.

"Jalur distribusi yang panjang dan biaya transportasi yang tinggi membuat belum efisien, sehingga harga obat juga cenderung mahal," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (19/10/2025)

Menurutnya untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah deregulasi dan reformasi struktural di sektor farmasi agar rantai pasok lebih efisien dan biaya produksi dapat ditekan.

Selain itu, kolaborasi antara industri dan lembaga riset menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian bahan baku obat dalam negeri. Dengan dukungan riset yang kuat, Indonesia berpotensi menghasilkan bahan baku obat yang terjangkau dan berkualitas, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada impor.

"Persoalan struktural utama tersebut harus dibenahi untuk menekan inflasi kesehatan," tekannya.

Sementara itu, Pengamat dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan inflasi kesehatan di Indonesia saat ini lebih banyak disebabkan oleh ketergantungan industri medis lokal terhadap bahan baku impor.

Bahkan berdasarkan data yang ada, inflasi kesehatan hanya kalah dibandingkan inflasi bahan makanan dan juga jasa perawatan. Hampir 90 % bahan baku farmasi Indonesia disediakan melalui mekanisme impor.

Celakanya, lanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah yang menyebabkan harga bahan baku dan juga alat-alat medis juga meningkat. Alhasil ini berdampak pada harga layanan kesehatan yang juga meningkat.

Dia berpendapat penyediaan bahan baku dan alat medis tentu bukan strategi yang cepat diterapkan, bahkan hanya bisa dilakukan di strategi jangka panjang.

"Inovasi dan teknologi di bidang medis harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah," terangnya.

Kerja sama dengan produsen bahan baku dan mesin dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian, lanjutnya dalam jangka pendek, pemerintah wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi warga yang membutuhkan agar kenaikan inflasi dari sisi demand bisa diredam.

"Perkuat BPJS Kesehatan dengan memfokuskan pada aspek perlindungan kesehatan bagi kelas menengah dan bawah. Tutup kebocoran-kebocoran yang terjadi di BPJS agar mereka tidak merugi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor farmasi dinilai masih positif dan terus bertumbuh pada tahun ini meskipun dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, terutama fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS.

Hal itu dikarenakan industri farmasi dihadapkan pada ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor yang membuat kinerja sektor ini rentan terhadap nilai tukar rupiah.