Kan DJP kurang pegawai, sementara Ditjen Anggaran kelebihan. Daripada rekrut orang baru, saya pindah sebagian, mungkin 200-300 orang ke DJP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memindahkan 200 hingga 300 pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah ini diambil seiring kebutuhan tambahan sumber daya manusia (SDM) di DJP, sementara DJA dinilai memiliki kelebihan pegawai.

“Kan DJP kurang pegawai, sementara Ditjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin 200-300 orang ke DJP,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut merupakan upaya meningkatkan efisiensi, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan perpajakan.

Melalui skema ini, pemerintah juga dapat menekan potensi penambahan belanja pegawai karena tidak perlu melakukan rekrutmen baru.

Alasan lainnya, Purbaya menilai pegawai DJA memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan fiskal, sehingga relatif mudah beradaptasi saat ditempatkan di DJP.

Hal ini mengingat sebagian besar pegawai DJA merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

“Kan (DJA) bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi enggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. Mereka bisa dilatih, mereka semuanya orang terdidik kan, rata-rata S1, atau STAN,” tutur Bendahara Negara itu.

Purbaya menambahkan, proses adaptasi pegawai diperkirakan tidak memerlukan waktu lama karena telah memiliki pengalaman di bidang fiskal.

Bahkan, menurutnya, pelatihan perpajakan dalam waktu satu hingga dua minggu dinilai cukup untuk mendukung penyesuaian tugas di unit baru.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan tiga pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

“Baru saja kita saksikan pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJP. Kali ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenkeu guna membenahi organisasi melalui rotasi sejumlah pejabat.

Menurut Purbaya, sejumlah kasus korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang menyeret pegawai DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akhir-akhir ini menjadi alarm bagi Kemenkeu untuk memperbaiki sistem dan tata kelola internal.

Ia turut menyinggung adanya temuan berupa emas tiga kilogram dan uang tunai miliaran rupiah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai DJBC di wilayah Jakarta dan Lampung.

“Artinya ada pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik. Artinya masih ada, kayaknya ada terima uang tuh, ada safehouse katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkeu berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar tetap menjaga integritas dan memperbaiki citra institusi.

“Ke depan, saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki imej Bea Cukai maupun pajak (DJP),” tambahnya.

Selain untuk pembenahan organisasi, rotasi pejabat juga dilakukan agar jajaran direktorat jenderal Kemenkeu bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun ini.

Adapun berikut daftar pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilantik:

1. Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3. Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
4. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
5. Heru Narwanta sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
6. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
7. Hestu Yoga Saksama sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
8. Arif Yanuar sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
9. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
10. Rosmauli sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I
11. Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum
12. Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
13. Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan
14. Mukhammad Faisal Artjan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis
15. Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional
16. Kurniawan Nizar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
17. Samon Jaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
18. Syamsinar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
19. R. Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
20. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
21. Imam Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
22. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
23. Belis Siswanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
24. Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
25. YFR. Hermiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
26. Mekar Satria Utama sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
27. Tarmizi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
28. Retno Sri Sulistyani sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
29. Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
30. Kindy Rinaldy Syahrir sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
31. Yunirwansyah sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
32. Max Darmawan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
33. Arridel Mindra sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
34. Lindawaty sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
35. Dudi Efendi Karnawidjaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
36. Anton Budhi Setiawan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
37. Paryan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
38. Imanul Hakim sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
39. Ardiyanto Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
40. Judiana Manihuruk sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara

Sementara itu, pejabat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang dilantik yakni:

1. Riko Amir sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2. Didik Kusnaini sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kurnia Chairi sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuruh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran untuk memindahkan dana pemerintah senilai Rp400 triliun yang saat ini ada di Bank Indonesia (BI) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia meminta anak buahnya di Ditjen Anggaran untuk mempelajari semua aspek hukum terkait pemindahan dana tersebut. Pemindahan dana ini diharapkan bisa menekan defisit APBN atau menggerakkan perekonomian.

"Saya sedang pikir, sekarang tuh masih ada Rp400 triliun uang yang di luar sistem APBN, di BI, tapi enggak bisa masuk ke penerimaan negara. Saya suruh pelajari, anak buah saya di Anggaran, bisa enggak itu (dipindahkan)? Pelajari semua hukum yang ada, yang memungkinkan uang itu masuk ke APBN," tuturnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Jadi, defisit bisa saya kurangi atau saya bisa pakai itu (Rp400 triliun) untuk mendorong perekonomian lebih jauh. Jadi, optimalisasi manajemen cash flow juga itu amat penting," tegas Purbaya.

Ia mengatakan duit pemerintah yang nganggur di BI dalam beberapa tahun terakhir bahkan mencapai Rp500 triliun. Pemerintah pun diharuskan membayar bunga sekitar 6 persen dari setiap uang yang mengendap tersebut.

Purbaya mencontohkan dirinya mesti membayar bunga Rp24 triliun per tahun dari Rp400 triliun duit negara yang disimpan di Bank Indonesia. Ia menekankan cost yang harus dikeluarkan dari inefisiensi pengelolaan anggaran merupakan kerugian negara.

Oleh karena itu, Purbaya mulai mengalihkan separuh uang nganggur dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) itu kepada lima bank BUMN. Ia menempatkan Rp200 triliun ke perbankan umum demi mengerek perekonomian melalui peningkatan penyaluran kredit.

"Saya ingin melihat supaya APBN berdampak optimal ke perekonomian. Saya ingin melihat APBN kita dibelanjakan secara hampir konsisten sepanjang tahun, bukan menempuh di akhir tahun saja, supaya dampak ke perekonomian terasa sepanjang tahun itu," jelas Purbaya.

"Kalau uangnya ditumpuk di Oktober, November, Desember saja, cuma ada 15 hari. Pasti penyalurannya berantakan, pasti banyak penyelewengan di situ. Bukan pusat saja, daerah juga seperti itu," tandasnya.