Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menjawab rumor yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih.

Rumor pengunduran diri Purbaya ramai beredar di kalangan wartawan. Namun, ia membantah kabar mundur tersebut.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan sama Purbaya juga membantah soal rumor akan digeser menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah pelemahan rupiah yang menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

"Tidak benar," balasnya singkat.

Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya sebagai menkeu menggantikan Sri Mulyani pada September 2025 lalu. Artinya, baru 10 bulan ia menjabat menkeu.

Pengangkatan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Di awal penunjukan, banyak yang sangsi dan meragukan sosok Purbaya mumpuni menggantikan Sri Mulyani yang notabene pernah menjabat menkeu era tiga presiden.

Namun, Purbaya berhasil membalik opini publik dalam waktu singkat, bahkan termasuk menjadi menteri yang paling populer di kabinet. Gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, lucu cenderung tengil dan agak 'koboi' ternyata mudah diterima masyarakat.

Purbaya pernah bercerita gaya koboi yang dimilikinya merupakan perintah Presiden Prabowo. Menurutnya, ia justru versi halus dari sang Kepala Negara.

"Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh Presiden (Prabowo). Itu pandangan presiden," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboinya walau ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada pihak yang sengaja menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen, sehingga dalam beberapa tahun ini lajunya mentok di kisaran tersebut.

Menurutnya, kondisi ini membuat banyak pengangguran karena laju ekonomi yang tertahan membuat lapangan usaha ikut seret.

Bahkan ia mengklaim apabila ekonomi tumbuh di atas 5 persen, pihak yang dimaksud akan gelagapan dan panas.

"Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita nggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini," ujar Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat, 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia berjanji akan membasmi penghalang tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi tembus 6 persen dalam waktu dekat. Caranya dengan meluncurkan program yang bermanfaat langsung kepada rakyat.

"Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen," tandasnya.

Namun, benarkah ada pihak yang benar-benar menahan ekonomi Indonesia agar tidak melesat lebih tinggi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai isu tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Ia mengaku tidak melihat adanya pihak tertentu yang sengaja mengatur agar ekonomi Indonesia mentok di angka 5 persen.

Menurutnya, justru ada faktor struktural yang membuat pertumbuhan Indonesia cenderung berhenti di kisaran 5 persen.

"Tidak ada pihak yang secara sengaja men-setting pertumbuhan ekonomi agar berhenti di angka 5 persen. Tapi saya sepakat bahwa ada equilibrium politik-ekonomi yang secara struktural membuat pertumbuhan Indonesia sulit menembus batas 5 persen," ujar Ronny kepada CNN Indonesia.

Menurut Ronny, salah satu penyebab utamanya adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Porsi konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 54 persen-55 persen.

Sementara kontribusi investasi produktif, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, dan ekspor produk berdaya saing masih terbatas. Kondisi ini membuat sumber pertumbuhan dari sisi produktivitas dan ekspor belum cukup kuat.

"Kalau ingin tumbuh di atas 5 persen tanpa menimbulkan tekanan makro seperti inflasi, defisit transaksi berjalan, atau pelemahan rupiah, dorongan dari sektor-sektor produktif itu harus jauh lebih besar," jelasnya.

Ronny juga menyinggung dimensi politik-ekonomi yang membentuk semacam 'keseimbangan' antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam pandangannya, sistem ekonomi Indonesia saat ini memang lebih berpihak pada stabilitas ketimbang percepatan pertumbuhan.

"Di balik pernyataan Pak Purbaya tentang 'ada yang kepanasan', saya kira yang dimaksud bukan aktor politik tertentu, tapi kelompok kepentingan ekonomi yang mungkin khawatir terhadap ketidakseimbangan makro," kata Ronny.

Ia mencontohkan, jika pemerintah memacu pertumbuhan terlalu cepat melalui stimulus fiskal atau ekspansi kredit, maka sektor keuangan bisa mengalami tekanan. Cadangan devisa, likuiditas perbankan, hingga stabilitas nilai tukar berpotensi terguncang.

"Bank sentral dan otoritas fiskal tentu akan lebih memilih pertumbuhan yang stabil dan terkendali, daripada lonjakan cepat tapi rapuh," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, Ronny menilai bahwa sistem politik-ekonomi Indonesia juga menciptakan kecenderungan mempertahankan status quo.

Reformasi besar-besaran yang dibutuhkan untuk menembus pertumbuhan di atas 5 persen kerap berhadapan dengan resistensi kelompok yang selama ini menikmati kenyamanan sistem yang ada.

ogah

"Pertumbuhan tinggi menuntut reformasi struktural besar, perbaikan iklim investasi, efisiensi birokrasi, dan redistribusi sumber daya. Nah, reformasi seperti ini sering kali menggeser kenyamanan kelompok tertentu," jelasnya.

Bagi Ronny, situasi ini bukan berarti ada pihak yang sengaja menginjak rem, melainkan sistem yang sudah terbangun selama bertahun-tahun memang cenderung menjaga keseimbangan.

"Ekonomi kita berjalan di antara dua kepentingan besar yakni stabilitas dan pertumbuhan. Selama ini, keseimbangan itu masih lebih berat ke arah stabilitas," tuturnya.

Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap stagnan di angka 5 persen. Sesekali bisa sedikit lebih tinggi, namun sulit bertahan dalam jangka panjang tanpa reformasi mendasar di sisi struktural.

"Risikonya, pertumbuhan stagnan di angka 5 persenan, kadang di bawah itu," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pernyataan Purbaya sebaiknya segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Hal ini perlu dijelaskan langsung oleh Pak Purbaya agar tidak menjadi bola liar di publik," ujar Rendy.

Rendy berpendapat, stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir sebetulnya lebih disebabkan oleh kinerja sektor industri manufaktur yang belum optimal.

Sektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB, sehingga pergerakannya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan nasional.

"Ketika industri manufaktur melambat, dampaknya langsung terlihat pada perlambatan ekonomi nasional. Tren sepuluh tahun terakhir menunjukkan hal ini sangat jelas," katanya.

Menurut Rendy, alih-alih memperdebatkan soal ada tidaknya 'penghambat' pertumbuhan ekonomi, pemerintah seharusnya fokus pada langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan, terutama melalui penguatan sektor industri manufaktur.

Kementerian Keuangan, lanjutnya, memiliki peran strategis untuk mendorong sektor ini lewat kebijakan insentif fiskal, seperti pemberian subsidi atau stimulus khusus bagi subsektor manufaktur bernilai strategis.

"Insentif fiskal bisa diarahkan untuk subsektor manufaktur yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekspor," jelas Rendy.

Selain insentif, investasi juga menjadi faktor penting. Dalam lima tahun terakhir, investasi di sektor manufaktur memang meningkat, namun masih terpusat pada program hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan.

Rendy menilai, investasi di subsektor manufaktur padat karya masih terbatas.

"Padahal subsektor ini punya potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan memperluas basis industri nasional," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi investasi agar tidak hanya bertumpu pada komoditas primer. Pemerintah perlu mendorong investasi yang memperkuat rantai nilai domestik dan memperluas basis ekspor bernilai tambah.

"Investasi memang kunci untuk membawa pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tapi jangan hanya di hilirisasi tambang. Perlu dorongan merata ke berbagai subsektor manufaktur lain," terangnya.

Dengan strategi seperti itu, Yusuf yakin potensi ekonomi Indonesia bisa meningkat secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan pada stabilitas makro.

Di sisi lain, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkat laju pertumbuhan ekonomi selain mengkambing hitamkan pihak lain yang tidak jelas.

Misalnya, melakukan reformasi struktural, mengurangi misalokasi sumber daya hingga peningkatan produktivitas.

[Gambas:Photo CNN]

"Salah satu program yang menurut saya quick wins adalah deregulasi untuk mengurangi kompleksitas perizinan sehingga memicu naiknya investasi," katanya.

Selain itu, Riefky menyarankan agar pemerintah memberantas praktek perburuan rente yang sampai saat ini masih berkeliaran bebas dalam proses bisnis dan investasi di dalam negeri.

Lalu, penegakan dan kepastian hukum dinilai perlu untuk dijalankan agar ada efek jera bagi oknum yang bermain dalam proses bisnis dalam negeri.

"Pemerintah juga perlu mengurangi dominasi negara di berbagai sektor seperti KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan MBG (makan bergizi Gratis) karena menimbulkan crowd-out dan mengurangi investasi," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan potensi moral hazard dari penyaluran uang pemerintah senilai Rp200 triliun ke perbankan.

Purbaya mengakui ada potensi bankir nakal di tengah kucuran duit itu. Namun, ia yakin potensi itu bisa ditekan karena perhatian masyarakat ke kebijakan ini cukup tinggi.

"Kalau moral hazard, pasti ada. Bankir yang nakal kan pasti ada," tegas Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Tapi ketika uangnya sebanyak itu (Rp200 triliun) dan semuanya ngawasin, dia (bankir) pasti akan hati-hati. Ini program serius. Dia pasti akan main-mainnya nanti pas program yang santai," sambungnya.

Purbaya menegaskan pihak perbankan harus menyampaikan laporan rutin kepada Kementerian Keuangan terkait penggunaan uang Rp200 triliun. Berbekal hal tersebut, Purbaya mengetahui dan bisa memonitor ke mana saja duit itu dialirkan.

Ia mengaku sebenarnya tidak peduli uang itu dipakai apa oleh perbankan, asal bukan untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS) yang malah bakal menekan rupiah. Purbaya juga mewanti-wanti bank agar Rp200 triliun tersebut tidak menetes ke konglomerat jahat.

"Once saya ikut campur dengan bagaimana cara memakai uang itu, ke mana, ke mana, ke mana, harus sekian sekian, sekian, saya menumpulkan keahlian orang-orang di perbankan itu sendiri. Padahal kan saya pakai keahlian orang perbankan untuk berpikir, mencari program-program yang paling menguntungkan," bebernya.

Menkeu Purbaya juga meyakini bos-bos perbankan itu pasti lebih pintar darinya. Ia percaya bank-bank BUMN itu tahu ke mana penempatan uang pemerintah dalam bentuk deposito tersebut harus disalurkan.

Ia menjelaskan bank mesti membayar bunga sekitar 4 persen kepada pemerintah dari penempatan tersebut. Oleh karena itu, Purbaya yakin Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal putar otak untuk menyalurkannya ke masyarakat agar tidak merugi.

Purbaya menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kecipratan manfaat program tersebut. Namun, Purbaya menekankan UMKM penerima kredit pasti sudah dipastikan layak.

"Begitu uang itu masuk ke UMKM 1, UMKM 2, UMKM 3, dia kan punya klien UMKM yang lain juga. Mutualized itu ekonomi," tegas Purbaya.

"Ketika uang berputar di sistem, ekonomi jalan. Ketika UMKM pinjam, dia akan memperbesar ekspansi bisnisnya, kan? Itu penciptaan lapangan kerja," sambungnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan selama ini ada pihak yang menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen saja.

Ini dibongkar ketika dirinya membahas demand pull inflation. Hal tersebut merujuk pada inflasi yang naik kencang ketika permintaan melebihi laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia.

"Berapa itu (laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia)? Kalau BI (Bank Indonesia) ngitungnya 5 (persen), salah hitung kali ya? Yang lain juga hitungnya 5 (persen)," ucap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Karena 5 (persen) gak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja. Saya pikir antara 6,5 persen-6,7 persen, tengah-tengahnya di situ. Jadi, kalau kita dekat-dekat ke arah sana sudah lumayan," sambungnya.

Purbaya menegaskan Indonesia belum menuju angka pertumbuhan ekonomi potensial tersebut, terutama setelah krisis terakhir di masa covid. Itu yang menurut Purbaya menjadi biang kerok tingginya angka pengangguran.

Sang Bendahara Negara menekankan orang yang tak bekerja itu betul-betul pengangguran. Bukan mereka yang tadinya bekerja di sektor formal, lalu bergeser ke sektor informal.

"Saya punya banyak stok pengangguran nih. Saya geber pertumbuhan ekonomi 7 persen, 8 persen dalam beberapa tahun, belum ngabisin tuh orang-orang yang pengangguran itu. Jadi, tidak akan menyebabkan demand pull inflation. Kenapa kita takut ekonomi tumbuh di atas 6 persen? Itu pandangan yang salah. Mereka mesti baca buku lagi," jelas sang menteri.

"Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita enggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini. Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat, 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak," tegasnya.

Oleh karena itu, Purbaya menargetkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas 5,5 persen year on year (yoy) pada kuartal IV 2025. Capaian tersebut akan membuat ekonomi secara full year berada di 5,2 persen.

Ia berjanji akan menaikkan geliat perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2026 yang diyakini bakal tumbuh 6 persen secara tahunan.

"Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen," tandasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan gaya koboi yang dimilikinya merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Ia bahkan menceritakan sikap Presiden Prabowo sebenarnya lebih keras. Hal itu terlihat dalam sejumlah rapat.

Purbaya mengatakan dirinya justru versi halus dari sang Kepala Negara.

"Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh Presiden (Prabowo). Itu pandangan presiden," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNNIndonesia TV Kamis (30/10) mendatang.

Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboi miliknya. Walau, ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," tuturnya.

"Presiden (Prabowo) lebih keras dari saya kok. Saya sudah korting berapa persen, sudah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya, jadi saya sudah versi halusnya lah," imbuh Purbaya.

Purbaya mengaku memang ada sejumlah pihak yang marah kepadanya, termasuk anggota DPR RI. Akan tetapi, dirinya tidak menyebut secara gamblang siapa anggota Parlemen yang dimaksud.

Kemarahan itu ia klaim datang ketika dirinya bertekad membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Purbaya menargetkan pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan dalam jangka pendek dan menengah.

"Jangka pendek-menengah, saya coba hidupkan private sector dan government sector secara bersamaan. Government sudah saya dorong-dorong sedikit, walaupun ada yang marah sana sini, tapi biar saja. Ada beberapa orang (marah), ada deh. Ada yang anggota parlemen (DPR RI), katanya ikut campur sana sini. Enggak, saya gak ikut campur!" bebernya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) seharusnya menjadi entitas sektor swasta sehingga cara kerjanya berdasarkan kondisi tersebut.

Purbaya menyebut berbeda dengan Kementerian BUMN, Danantara sengaja dibentuk agar entitasnya terpisah dari negara.

"Danantara adalah supposed to be private sector entity, ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia. Berpikir secara profesional, secara private," ucap Purbaya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Artinya kalau ada masalah, jangan minta negara, gitu kira-kira. Karena Anda (Danantara) didirikan untuk terpisah dengan negara," tegasnya.

Uang yang dihasilkan Danantara per tahun, menurut Purbaya, sebenarnya sudah cukup. Pundi-pundi itu berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang diperkirakan tembus Rp100 triliun.

Purbaya mengatakan dirinya bisa membahas Danantara habis-habisan jika masih berstatus ekonom. Lagi pula, ia menganggap terlalu dini untuk mengomentari kinerja badan baru tersebut.

"Manfaatkan itu (dividen) dengan optimal. Kita lihat perannya dia (Danantara) seperti apa untuk menggerakkan private sector kita ke depan. Itu desain yang bagus, kalau dijalankan dengan baik. Kalau sekarang masih awal, it's too early to say," tutur Purbaya.

"Ini sama juga dengan pemerintahan yang baru, kan masih menyesuaikan diri semuanya. Kalau ditanya, apakah sekarang sudah ideal? Masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di (Kementerian) BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector, dengan dana yang besar. Itu saya pikir suatu yang baik, asal dijalankan dengan baik ke depan," tandasnya.

Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNN Indonesia TV Kamis (30/10) mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengincar pegawai pajak dan bea cukai nakal, yakni mereka yang mencuri hingga melakukan penyelewengan.

Ia menceritakan obrolannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peluang menjerat para pegawai pajak dan bea cukai yang terindikasi melanggar hukum. Dari percakapan itu Purbaya jadi tahu kalau sebelum-sebelumnya para pegawai nakal bebas jeratan hukum karena dilindungi.

"Saya ketemu dengan Jaksa Agung, dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang Pajak atau Bea Cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Penyelewengan, mencuri, segala macam. Boleh enggak dihukum? Saya kan bingung, maksudnya apa 'boleh gak dihukum'? Ya hukum saja, sesuai dengan kesalahan, kan semuanya di mata hukum sama," ujarnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNNIndonesia TV Kamis (30/10) mendatang.

"Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi, kalau ada seperti itu (kasus pegawai pajak dan bea cukai), akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itu lah yang menciptakan, bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa," sambung Purbaya.

Akan tetapi, Purbaya tak mengungkapkan siapa pihak yang selama ini melindungi para pegawai nakal di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ia hanya memastikan pada kepemimpinannya tidak akan menutup-nutupi kasus hukum yang menyeret pegawai Kementerian Keuangan.

Purbaya menegaskan dirinya juga tidak sudi melindungi anak buah yang membuat kesalahan dan menyalahi aturan, tak peduli walaupun anak buah itu sampai harus datang memohon kepadanya untuk meminta perlindungan.

"Banyak yang baik, yang baik gak usah takut. Yang miring-miring, boleh takut sekarang karena gak akan saya lindungi. Kalau dia gak salah, diganggu orang, saya lindungi habis-habisan, gak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang, terus minta perlindungan, enggak ada itu! Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahui satu bulan yang lalu, tiga minggu lalu, ternyata ada seperti itu ya," tegas Purbaya.

"(Korupsi di Indonesia susah diberantas) karena dilindungi. Jadi, kalau diproses (hukum), ditutup, dihentikan. Ya karena itu kan edukasinya (di Kemenkeu sebelum era Purbaya) adalah: 'Anda di Pajak dan Bea Cukai enggak apa-apa ambil saja, nanti dilindungi, yang penting Anda sampai target'," bongkarnya soal kelakuan petugas Pajak dan Bea Cukai.

Purbaya mengingatkan masalah di internal pajak dan bea cukai memang belum beres dan ia serius untuk membenahi permasalahan itu, walau dirinya justru dianggap menyerang dari dalam.

"Mereka gak tahu saya menyelamatkan mereka. Mereka pikir saya menyerang Pajak-Bea Cukai dari dalam. Padahal, saya menyelamatkan mereka untuk memperbaiki image-nya di mata masyarakat. Ini pola berpikir atau attitude yang mesti dikembangkan terus di tempat saya," tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada kode khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar dirinya membantu mengoreksi usulan-usulan aneh yang muncul dalam rapat.

Purbaya menyebut kode khusus itu berupa lirikan mata Prabowo kepadanya. Saat kode itu muncul, artinya Prabowo mengizinkan Purbaya untuk mengoreksi gagasan aneh tersebut.

"Pintar juga Presiden (Prabowo) kita ini. Panggil saja Pak Purbaya, disuruh dengerin, terus ngelirik-ngelirik gitu. Berarti saya disuruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya," ungkapnya dalam program Economic: Special Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNNIndonesia TV Kamis (30/10) mendatang.

"Untuk pandangan-pandangan yang aneh, banyak yang ngasih masukan aneh, saya counter dengan logic yang benar. Biasanya langsung mundur. Kelihatan hitam putihnya, mana yang betul, mana yang salah. Kan saya jago," sesumbar Purbaya.

Ia mengaku tidak terlalu sering berbicara one on one dengan Prabowo. Kendati demikian, Purbaya mengaku selalu diminta hadir untuk menepis ide-ide aneh dalam rapat.

Purbaya juga menceritakan gaya koboi yang dimilikinya adalah perintah dari Prabowo. Ia menegaskan tidak akan mengubah gaya komunikasi tersebut jika tidak diminta Prabowo.

Menurutnya, Prabowo lebih keras darinya. Hal tersebut terlihat dalam sejumlah rapat yang dipimpin Sang Kepala Negara, di mana situasi di dalamnya tidak diketahui seluruhnya oleh masyarakat.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," beber Purbaya.

"Presiden (Prabowo) lebih keras dari saya kok. Saya sudah korting berapa persen, sudah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya, jadi saya sudah versi halusnya lah," tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak pernah mengganggu program kementerian/lembaga (K/L) lain di Kabinet Merah Putih.

"Saya enggak ganggu program kerja kementerian yang lain. Saya pastikan saja anggaran yang mereka desain, diserap, itu saja," tegas Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Saya gak bilang program kamu salah, saya bodo amat. Lu bikin program, ya lu serap (anggarannya). Karena setiap rupiah yang enggak kita pakai, itu saya harus bayar bunga. Waktu kemarin 6 persen, sekitar segitu sekarang juga," jelasnya.

Purbaya mencontohkan harus membayar bunga Rp24 triliun setiap tahunnya dari Rp400 triliun uang pemerintah yang tak terpakai dan mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, cost dari inefisiensi pengelolaan anggaran itu merupakan kerugian negara.

Oleh karena itu, Menkeu Purbaya menegaskan dirinya terus meminta K/L membelanjakan uang agar programnya tepat hasil dan tepat waktu.

Ada juga peran Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang baru diluncurkan pada Rabu (22/10) oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, satgas itu bakal turut memonitor penyerapan anggaran K/L secara mingguan.

Sang Bendahara Negara lalu menyinggung makan bergizi gratis (MBG) yang dikritik banyak orang. Padahal, menurutnya program itu memenuhi dua dari tiga pilar Sumitronomics alias kerangka pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo.

"Kalau Anda lihat tiga pilar Sumitronomics, pemerataan pembangunan, stabilitas, dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, yang dua itu adalah sebetulnya didukung oleh MBG. Jadi, saya gak pernah kritik MBG. Saya pikir bagus, tapi jalankan secara optimal. Itu yang dimau Presiden (Prabowo Subianto)," bebernya.

"Saya hanya bisa mengancam (Badan Gizi Nasional). Saya hanya bisa ngomong ke dia, belanjain tepat waktu. Kalau gak belanjain tepat waktu, gak tepat sasaran, saya ambil uangnya. Sebetulnya bukan saya ambil, uangnya memang di tempat saya juga kalau gak dibelanjain. Jadi, kita hanya mendukung beliau agar bisa lebih keras bekerjanya," tandas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya resah ketika Indonesia dilanda demonstrasi besar pada Agustus 2025 lalu.

"Saya gak tahu boleh buka ini apa enggak. Dia (Presiden Prabowo) resah, pada waktu demo besar-besaran dia resah," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Bukan wake up call, warning call, hampir the last warning call. Dia concern apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu saya ceritakan, ini pak, asalnya dari ekonomi karena kebijakannya ini, ini, ini," sambungnya.

Menkeu Purbaya mengatakan Presiden Prabowo adalah orang pintar. Ia menyebut sang Kepala Negara mengaku sebenarnya sudah curiga ada pihak-pihak yang mengganggunya.

Gangguan terhadap Prabowo itu, menurut Purbaya, datang dari kebijakan ekonomi yang keliru. Ia mencontohkan belanja pemerintah pada kuartal I 2025 minus 1,37 persen dan terkontraksi 0,33 persen pada kuartal berikutnya.

Hal tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak memberikan dorongan ke pertumbuhan ekonomi, justru mengerem.

"Dia (Prabowo) tahu tekanan, tapi baru aware dari mana asalnya pada waktu itu. Memang kebijakan ekonomi yang gak terlalu pas, belanja pemerintah yang lambat, termasuk pemerintah daerah yang ribut-ribut kemarin," bebernya.

Ia juga menceritakan momen diundang ke rumah Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor. Undangan itu tepat sehari sebelum Purbaya dilantik menjadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani pada Senin (8/9).

"Waktu wawancara, saya pikir fit and proper test itu. 'Oke, kamu jadi ini (menteri keuangan) ya, tapi jangan senang dulu, belum pasti'. Itu Minggu (7/9). Sepanjang jalan dari habis dia salaman pas saya mau keluar, itu sudah berapa, 20 meter kali. Tanyanya 'Berani?', 'Berani, pak', 'Berani?', 'Berani, pak'. Terus sampai pintu, cuma itu tanyanya (Presiden Prabowo)," jelasnya.

"Jadi, memang saya harus berani. Kalau enggak berani, ya mencederai janji saya ke Presiden (Prabowo). Jadi, saya cuma disuruhnya berani saja, sudah asal Merah Putih, selesai," tambah Purbaya.

Sang Bendahara Negara juga mengklaim kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah sudah berakhir pada September 2025 lalu. Sedangkan sejak bulan ini sudah bangkit cukup kuat dan disebut-sebut akan bertahan lama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuruh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran untuk memindahkan dana pemerintah senilai Rp400 triliun yang saat ini ada di Bank Indonesia (BI) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia meminta anak buahnya di Ditjen Anggaran untuk mempelajari semua aspek hukum terkait pemindahan dana tersebut. Pemindahan dana ini diharapkan bisa menekan defisit APBN atau menggerakkan perekonomian.

"Saya sedang pikir, sekarang tuh masih ada Rp400 triliun uang yang di luar sistem APBN, di BI, tapi enggak bisa masuk ke penerimaan negara. Saya suruh pelajari, anak buah saya di Anggaran, bisa enggak itu (dipindahkan)? Pelajari semua hukum yang ada, yang memungkinkan uang itu masuk ke APBN," tuturnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Jadi, defisit bisa saya kurangi atau saya bisa pakai itu (Rp400 triliun) untuk mendorong perekonomian lebih jauh. Jadi, optimalisasi manajemen cash flow juga itu amat penting," tegas Purbaya.

Ia mengatakan duit pemerintah yang nganggur di BI dalam beberapa tahun terakhir bahkan mencapai Rp500 triliun. Pemerintah pun diharuskan membayar bunga sekitar 6 persen dari setiap uang yang mengendap tersebut.

Purbaya mencontohkan dirinya mesti membayar bunga Rp24 triliun per tahun dari Rp400 triliun duit negara yang disimpan di Bank Indonesia. Ia menekankan cost yang harus dikeluarkan dari inefisiensi pengelolaan anggaran merupakan kerugian negara.

Oleh karena itu, Purbaya mulai mengalihkan separuh uang nganggur dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) itu kepada lima bank BUMN. Ia menempatkan Rp200 triliun ke perbankan umum demi mengerek perekonomian melalui peningkatan penyaluran kredit.

"Saya ingin melihat supaya APBN berdampak optimal ke perekonomian. Saya ingin melihat APBN kita dibelanjakan secara hampir konsisten sepanjang tahun, bukan menempuh di akhir tahun saja, supaya dampak ke perekonomian terasa sepanjang tahun itu," jelas Purbaya.

"Kalau uangnya ditumpuk di Oktober, November, Desember saja, cuma ada 15 hari. Pasti penyalurannya berantakan, pasti banyak penyelewengan di situ. Bukan pusat saja, daerah juga seperti itu," tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan gaya koboi yang dimilikinya merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh Presiden (Prabowo). Itu pandangan presiden," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Ia bahkan menceritakan bahwa sikap Presiden Prabowo sebenarnya lebih keras. Kekerasan terlihat dalam sejumlah rapat. Purbaya mengatakan dirinya justru versi halus dari sang Kepala Negara.

Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboi miliknya. Walau, ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," tuturnya.

"Presiden (Prabowo) lebih keras dari saya kok. Saya sudah korting berapa persen, sudah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya, jadi saya sudah versi halusnya lah," imbuh Purbaya.

Purbaya mengaku memang ada sejumlah pihak yang marah kepadanya, termasuk anggota DPR RI. Akan tetapi, dirinya tidak menyebut secara gamblang siapa anggota Parlemen yang dimaksud.

Kemarahan itu diklaim datang ketika dirinya bertekad membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Purbaya menargetkan pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan dalam jangka pendek dan menengah.

"Jangka pendek-menengah, saya coba hidupkan private sector dan government sector secara bersamaan. Government sudah saya dorong-dorong sedikit, walaupun ada yang marah sana sini, tapi biar saja. Ada beberapa orang (marah), ada deh. Ada yang anggota parlemen (DPR RI), katanya ikut campur sana sini. Enggak, saya gak ikut campur!" bebernya.