Bisnis.com, BANYUWANGI — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memperketat uji petik kelaiklautan kapal penumpang menjelang periode Angkutan Laut Lebaran 2026.

Hingga 9 Februari 2026 pukul 11.00 WIB, sebanyak 2.114 kapal di seluruh Indonesia telah menjalani pemeriksaan guna memastikan standar keselamatan terpenuhi sebelum lonjakan penumpang terjadi.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub Samsuddin menegaskan bahwa uji petik merupakan langkah preventif untuk menjamin seluruh armada dalam kondisi laik laut.

“Uji petik ini kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Adapun rincian kapal yang telah diperiksa meliputi 570 kapal penumpang, 471 kapal penyeberangan, 104 kapal cepat (high speed craft/HSC), 157 kapal tradisional, serta 812 kapal wisata.

Fokus Ketapang–Gilimanuk

Di Banyuwangi, Ditjen Hubla melaksanakan uji petik di Pelabuhan Tanjung Wangi dan Ketapang pada 10–12 Februari 2026. Sebanyak tiga kapal penumpang yang melayani lintasan Jawa–Bali menjadi objek pemeriksaan, yakni KMP Portlink VII, KMP Mutiara Sentosa III, dan KMP Perkasa Prima 5.

Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal, alat keselamatan dan pemadam kebakaran, sistem manajemen keselamatan, peralatan navigasi, permesinan, hingga aspek stabilitas kapal.

Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi melalui marine inspector sebelumnya telah melakukan uji petik terhadap 47 dari total 55 kapal yang beroperasi di lintas Ketapang–Gilimanuk. Sementara itu, delapan kapal lainnya diperiksa oleh UPP Kelas II Gilimanuk.

Bisnis turut melakukan peninjauan bersama marine inspector ke KMP Portlink VII. Secara umum, kondisi kapal dinyatakan baik dan laik laut. Namun, ditemukan sejumlah kekurangan minor seperti kebocoran pada uji sprinkler, selang yang macet, serta lampu yang tidak berfungsi.

Ditjen Hubla memberikan tenggat hingga akhir Februari 2026 bagi operator untuk melakukan perbaikan. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Apabila temuan tidak ditindaklanjuti, kapal tidak akan diberikan izin berlayar.

Antisipasi Lonjakan Penumpang

Langkah pengawasan ini dilakukan seiring proyeksi peningkatan trafik penyeberangan di Pelabuhan Ketapang. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkirakan jumlah penumpang naik 2% secara tahunan, dari 783.809 orang pada periode sebelumnya menjadi 799.485 orang pada Lebaran tahun ini.

Jumlah perjalanan kapal juga diprediksi meningkat 4% secara tahunan, dari 4.926 trip menjadi 5.152 trip.

Ditjen Hubla menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi operasional transportasi laut selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026, khususnya di pelabuhan yang diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang.

Dengan pengawasan intensif serta sinergi bersama operator dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026 dapat berjalan selamat, aman, dan terkendali.

Banjarmasin (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check secara serentak di 98 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hubla se-Indonesia, sebagai persiapan angkutan laut Lebaran 2026.

Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Alwan Rasyid mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Jenderal Hubla Kemenhub sejak 14 Januari 2026.

“Ramp check fokus pada kapal penumpang dan kapal pengangkut kendaraan yang melayani arus mudik dan balik Lebaran,” kata Alwan saat memeriksa Kapal Motor (KM) Dharma Kartika II di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam.

Ia menegaskan pemeriksaan di 98 UPT untuk memastikan kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan secara kolaborasi oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan daerah setempat.

“Instruksi ramp check tersebut berlaku untuk seluruh UPT Perhubungan Laut di Indonesia, baik pelabuhan utama maupun pelabuhan singgah,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan kesiapan armada laut menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa Lebaran 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan layanan angkutan laut berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Alwan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut sudah memerintahkan kepada saya untuk segera menindaklanjuti kepada seluruh unsur-unsur, kekuatan-kekuatan TNI Angkatan Laut yang ada di daerah,

Jakarta (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Laut mengerahkan seluruh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mengawal keamanan dan kelancaran angkutan laut selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

"Seluruh unsur kekuatan TNI Angkatan Laut yang ada di daerah untuk bersinergi dengan kantor-kantor KSOP," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan dalam rapat Persiapan Operasi Patroli Natal dan Tahun Baru 2025/2026 bersama Kementerian Perhubungan, perwakilan Basarnas, BMKG, Pelindo serta pemangku kepentingan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, pihaknya siap mendukung penuh kelancaran pelayaran angkutan libur akhir tahun. Hal Itu juga sesuai perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Dari sisi Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut sudah memerintahkan kepada saya untuk segera menindaklanjuti kepada seluruh unsur-unsur, kekuatan-kekuatan TNI Angkatan Laut yang ada di daerah," ujarnya.

Yayan menyatakan, sinergi antara Lanal yang ada di setiap daerah dengan KSOP dilakukan untuk memperkuat sosialisasi keselamatan berlayar (safety sailing) kepada operator pelayaran nasional demi keselamatan bersama dan berkelanjutan selama periode Natal dan tahun baru.

Pengawasan difokuskan pada kelaiklautan kapal, pemenuhan administrasi teknis, ketersediaan peralatan keselamatan, komunikasi, serta aktivasi sistem identifikasi otomatis agar pergerakan kapal termonitor optimal oleh pusat kendali operasi TNI AL nasional terpadu.

Ia menegaskan pula dukungan itu sebagai bentuk kehadiran negara memberi rasa aman selama liburan Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat pengguna transportasi nasional.

TNI AL mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub yang responsif, seiring terpantau anomali peningkatan penggunaan transportasi laut selama masa libur akhir tahun.

Lebih lanjut Yayan mengungkapkan, TNI AL bersama Kemenhub dan BMKG memetakan wilayah rawan, termasuk Indonesia Timur, guna mengantisipasi cuaca ekstrem, kepadatan penumpang, serta potensi bahaya selama puncak arus liburan Natal dan tahun baru.

"Kita sebagai bagian dari negara hadir untuk memberikan pengamanan, rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan liburan panjang Natal dan tahun baru," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menegaskan, pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam menyukseskan angkutan Natal dan tahun baru termasuk peran dari TNI AL.

"Kami menyadari, keterbatasan armada, SDM, dan seterusnya sehingga kolaborasi ini sangat penting dilakukan. Supaya semua yang diarahkan, yang diinstruksikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) itu bisa terwujud dengan kolaborasi, sinergis, tidak sekedar sama-sama bekerja," kata Masyhud.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan diperkuat menghadapi peningkatan signifikan mobilitas penumpang, kepadatan kapal, serta kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG terjadi pada periode Natal dan tahun baru.

"Untuk itu kita semua di sini melakukan operasi, melakukan kerjasama dalam rangka meyakinkan kepada seluruh pengguna transportasi, paling tidak secara psikologis itu akan lebih merasa aman," kata Masyhud.

"Baik dari gangguan yang sifatnya sosial maupun cuaca. Kalau terjadi sesuatu itu semua komponen negara itu ada di dekatnya sehingga tidak ada kekhawatiran atau ketakutan. Itu tujuan utama dan tentu selain itu juga, kami memunculkan humanisme," tambahnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.

“Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.

Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.

Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.

Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.

Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.

"Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini," kata Masyhud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat layanan angkutan laut perintis telah melayani 7,8 juta penumpang, sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat konektivitas dan akses transportasi antarpulau di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan sejak tahun 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Di tahun 2025, 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” kata Masyhud.

Disebutkan dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Sedangkan untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalouge.

Dia juga menyampaikan pihaknya terus berkomitmen dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung ketahanan logistik nasional.

Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program Pelayaran-Perintis (Angkutan Laut Perintis Penumpang, Angkutan Laut Perintis Barang atau Tol Laut serta Angkutan Rede).

Hingga triwulan III tahun 2025, berbagai capaian positif berhasil diraih menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Lebih lanjut dia mengatakan program Tol Laut tetap menjadi andalan menekan disparitas harga dan menjaga pasokan barang, dengan capaian 523 pelayaran hingga September 2025 yang melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. Capaian ini mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek program Angkutan Perintis Barang (Tol Laut) melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional," tuturnya.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat.

“Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip,” jelasnya.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Masyhud menjelaskan program Angkutan Rede efektif menghubungkan wilayah kecil kepulauan, melengkapi Tol Laut dan angkutan perintis agar masyarakat pesisir dan pulau terpencil menikmati manfaat konektivitas transportasi secara langsung dan merata.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025