Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 10–12 Februari 2026, sebagai bagian dari persiapan Angkutan Laut Lebaran.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan pemeriksaan kelaiklautan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan seluruh armada penumpang dalam kondisi laik laut sebelum periode angkutan Lebaran yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang.

“Pemeriksaan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi, mulai dari kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal, alat keselamatan dan pemadam kebakaran, sistem manajemen kapal, alat navigasi, permesinan hingga aspek stabilitas kapal,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Pemeriksaan dipimpin Kepala Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Ditkapel, Amir Makbul, didampingi tim Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi serta Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Tiga kapal penumpang yang melayani lintasan Jawa–Bali menjadi objek pemeriksaan, yakni KMP Portlink VII, KMP Mutiara Sentosa III, dan KMP Perkasa Prima 5.

Marine Inspector KSOP Tanjung Wangi sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 dari total 55 kapal yang beroperasi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, sementara delapan kapal lainnya diperiksa oleh UPP Kelas II Gilimanuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemenhub melaporkan kondisi kapal penumpang di Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi secara umum dinyatakan baik dan laiklaut, meski ditemukan beberapa kekurangan minor yang harus segera dilengkapi.

Kemenhub menegaskan komitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi aktivitas transportasi laut selama Angkutan Lebaran 2026, khususnya di pelabuhan penyeberangan yang diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang.

“Kami berkomitmen menciptakan transportasi laut yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Samsuddin.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan jumlah penumpang pada Angkutan Laut Lebaran 2026 mencapai 1,67 juta orang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Angka ini meningkat sekitar 3 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 1,62 juta penumpang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) menyiapkan 15 kapal yang terdiri atas 13 kapal penumpang dan dua kapal perintis untuk melayani masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Jawa Timur.

Kepala Cabang Pelni Surabaya Roni Abdullah dalam jumpa pers di Banyuwangi, Selasa, mengatakan periode Angkutan Lebaran Pelni akan berlangsung mulai 6 Maret hingga 6 April 2026, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret.

Ia menyebut total proyeksi penumpang di Jawa Timur mencapai 44.440 orang, terdiri atas 34.366 penumpang kapal penumpang dan 10.074 penumpang kapal perintis.

Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Pelni menyiapkan armada perintis yang akan mendukung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan. Kedua kapal tersebut adalah KM Sabuk Nusantara 91 dan KM Sabuk Nusantara 92.

“Saat ini, KM Sabuk Nusantara 91 sedang melaksanakan docking dan diperkirakan selesai pada 26 Februari sehingga dapat beroperasi penuh selama mudik Lebaran,” ujar dia.

Ia menambahkan selama periode angkutan Lebaran 2026, KM Sabuk Nusantara 91 akan menyesuaikan rute dengan meningkatkan frekuensi pelayaran pada ruas Tanjung Wangi–Sapeken, sementara KM Sabuk Nusantara 92 akan memperkuat pelayaran pada ruas Surabaya–Masalembo dan Kalianget–Masalembo.

Adapun 13 kapal penumpang lainnya melayani rute strategis nasional, seperti KM Dorolonda yang menghubungkan Surabaya–Balikpapan–Sorong–Jayapura, KM Ciremai yang melayani Surabaya–Makassar–Jayapura, serta KM Leuser dan KM Egon yang menjangkau pelabuhan di Nusa Tenggara dan Kalimantan.

Rute terpadat pada periode Lebaran 2026 diproyeksikan terjadi pada Balikpapan–Surabaya (14.025 penumpang), Makassar–Surabaya (11.714 penumpang), dan Kumai–Surabaya (7.596 penumpang).

Sementara itu, rute Surabaya–Makassar dan Pontianak–Surabaya masing-masing diperkirakan melayani 5.879 dan 3.961 penumpang.

Data Pelni menunjukkan bahwa pada Januari 2026, jumlah penumpang di Jawa Timur mencapai 22.042 orang, terdiri atas 16.190 penumpang kapal reguler dan 5.852 penumpang kapal perintis.

Dibandingkan Januari 2025, terjadi peningkatan total penumpang sebesar 2,7 persen, dengan lonjakan penumpang turun (debarkasi) sebesar 12,8 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menggelar uji petik kelaiklautan kapal sebagai bagian dari rangkaian persiapan Angkutan Lebaran (Angleb) 2026.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Penyeberangan Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara itu dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan dan kesiapan armada penyeberangan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh kapal penumpang yang beroperasi pada masa Angkutan Lebaran memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan sesuai ketentuan nasional dan internasional,” kata Samsuddin dalam keterangan pers, Kamis (29/1/2026).

Uji petik dilaksanakan selama dua hari, pada 26–27 Januari 2026, dengan menyasar tiga kapal penumpang milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yakni KMP Manta, KMP Manta II, dan KMP Julung-Julung.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi kapal sebelum digunakan melayani lonjakan penumpang pada masa mudik Lebaran.

“Uji petik ini merupakan langkah preventif yang krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran, sekaligus bentuk komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang melayani masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026 benar-benar laik laut,” uarnya.

Pelaksanaan uji petik ini dipimpin oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dikomandoi oleh Rudin selaku Sub Koordinator Substansi Kelompok Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas.

Tim turut didampingi oleh Marine Inspector dari KSOP Kelas II Tarakan, Capt.

Suma Indra Bayu, untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai standar yang berlaku.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menjelaskan bahwa uji petik dilakukan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 1 Tahun 2025 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2026 tertanggal 14 Januari 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim uji petik menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada ketiga kapal, antara lain terkait dokumen kelaiklautan, kelengkapan dan kondisi peralatan keselamatan, pemenuhan safemanning awak kapal, serta penerapan manajemen keselamatan kapal.

“Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti sebelum kapal dioperasikan, karena keselamatan penumpang adalah prioritas utama,” ujar Samsuddin.

“Tim uji petik merekomendasikan agar seluruh temuan dipenuhi paling lambat sebelum 19 Februari 2026. Khusus untuk KMP Manta, penyelesaian temuan direkomendasikan dilakukan pada saat kegiatan pengedokan pada minggu pertama Februari 2026," ungkap Samsuddin.

Samsuddin menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil uji petik. “Kami memastikan kapal tidak akan dioperasikan apabila temuan-temuan keselamatan belum dipenuhi. Prinsip kami jelas, tidak ada kompromi terhadap keselamatan pelayaran,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam melaksanakan uji petik atau pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang. Uji kelaiklautan dilakukan di tiga pelabuhan di Batam menjelang masa Angkutan Lebaran 2026.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Samsuddin menyampaikan kapal pertama yang diperiksa adalah kapal cepat Emerald of Dumai yang melayani rute Batam–Tanjung Balai Karimun–Dumai. "Kapal ini menjadi salah satu moda utama pergerakan masyarakat lintas pulau yang diproyeksikan meningkat signifikan menjelang Lebaran," ujar Samsuddin di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Samsuddin mengatakan pelaksanaan uji petik merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keselamatan pelayaran sejak dini, bukan sekadar kegiatan administratif rutin. Ia menegaskan seluruh kapal penumpang harus benar-benar laik laut sebelum memasuki masa Angkutan Lebaran 2026.

"Keselamatan penumpang harus dipastikan sejak kapal masih sandar di pelabuhan," lanjut Samsuddin.

Ia menjelaskan uji petik dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada periode 19 Januari hingga 19 Februari 2026. Dari total 264 pelabuhan pantau, Ditkapel melakukan pemeriksaan langsung di 15 pelabuhan utama dengan volume angkutan laut tertinggi, termasuk Batam.

Menurut Samsuddin, Batam menjadi perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya yang melayani angkutan penumpang domestik, lintas negara, serta kapal cepat yang tunduk pada konvensi keselamatan internasional.

Samsuddin mengungkapkan saat ini terdapat 107 unit kapal penumpang yang beroperasi di wilayah KSOP Batam dan tersebar di lima pelabuhan penumpang. "Batam menjadi salah satu prioritas karena memiliki tingkat pergerakan penumpang yang tinggi, melayani kapal cepat, serta angkutan lintas negara yang terikat pada konvensi keselamatan internasional. Oleh karena itu, pengawasan keselamatan di wilayah ini harus dilakukan secara lebih ketat dan konsisten," ucapnya.

Selain kapal Emerald of Dumai di Pelabuhan Domestik Sekupang, tim uji petik juga melakukan pemeriksaan terhadap kapal Oecanna 18 yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay serta kapal MDM Express 09 di Pelabuhan Batam Center sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh terhadap kelaiklautan kapal penumpang di wilayah Batam menjelang masa angkutan Lebaran.

Dalam uji petik tersebut, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek kelaiklautan kapal, mulai dari kondisi lambung, mesin, alat navigasi, hingga kelengkapan alat keselamatan penumpang dan awak kapal.

Samsuddin menekankan seluruh operator kapal wajib memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi optimal tanpa pengecualian, terutama menjelang periode puncak angkutan. "Keselamatan tidak mengenal toleransi. Prinsip kami jelas, zero compromise for safety. Setiap kapal yang beroperasi harus memenuhi seluruh persyaratan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, operator kapal, hingga nakhoda, dalam mewujudkan pelayaran yang aman dan andal. Melalui pelaksanaan uji petik ini, ia berharap angkutan laut selama masa Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang menjadikan transportasi laut sebagai pilihan perjalanan mudik.

"Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah melakukan pengawasan, operator wajib mematuhi aturan, dan nakhoda memegang tanggung jawab penuh saat kapal berlayar membawa penumpang," katanya menambahkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran (TA) per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% terhadap pagu anggaran yang mencapai Rp 29,51 triliun.

"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau 65,52% terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun," kata Dudy dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) yang mencapai Rp 7,21 triliun atau sekitar 70,02% dari pagu efektif sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan, realisasi anggaran terkecil dibukukan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) yang mencapai Rp 2,97 triliun atau sekitar 44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun.

"Realisasi anggaran terbesar adalah Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,21 triliun atau Rp70,02% terhadap pagu efektif sebesar Rp10,30 triliun. Adapun secara persentase nilai realisasi anggaran terkecil adalah DJKA sebesar Rp2,97 triliun atau Rp44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun," lanjutnya.

Foto: Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan

Dudy menambahkan realisasi anggaran Kemenhub 2025 berasal dari berbagai sumber, antara lain rupiah murni sebesar Rp12,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,45 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1,33 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,17 triliun.

Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran Kemenhub pada 2025 dan adanya tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas (DPP) SBSN sebesar Rp989,2 miliar, maka postur anggaran Kemenhub pada TA 2025 bertambah menjadi Rp 30,31 triliun.

"Sesuai dengan surat penyampaian perkembangan Pagu Efektif Kementerian Perhubungan Tahun 2025 kepada Pimpinan Komisi V DPRI dan merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 25-27 Agustus dan 1-19 September 2025 berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan rincian terdiri dari tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas atau DPP SBSN sebesar Rp989,2 miliar. Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 saat ini yang sedang kami mintakan persetujuan dari DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat layanan angkutan laut perintis telah melayani 7,8 juta penumpang, sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat konektivitas dan akses transportasi antarpulau di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan sejak tahun 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Di tahun 2025, 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” kata Masyhud.

Disebutkan dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Sedangkan untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalouge.

Dia juga menyampaikan pihaknya terus berkomitmen dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung ketahanan logistik nasional.

Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program Pelayaran-Perintis (Angkutan Laut Perintis Penumpang, Angkutan Laut Perintis Barang atau Tol Laut serta Angkutan Rede).

Hingga triwulan III tahun 2025, berbagai capaian positif berhasil diraih menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Lebih lanjut dia mengatakan program Tol Laut tetap menjadi andalan menekan disparitas harga dan menjaga pasokan barang, dengan capaian 523 pelayaran hingga September 2025 yang melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. Capaian ini mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek program Angkutan Perintis Barang (Tol Laut) melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional," tuturnya.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat.

“Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip,” jelasnya.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Masyhud menjelaskan program Angkutan Rede efektif menghubungkan wilayah kecil kepulauan, melengkapi Tol Laut dan angkutan perintis agar masyarakat pesisir dan pulau terpencil menikmati manfaat konektivitas transportasi secara langsung dan merata.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025