Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) menargetkan penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valuta asing alias valas tanpa underlying bisa semakin menurunkan permintaan terhadap dolar di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tukar rupiah bisa lebih menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pada April 2026 lalu, BI telah menurunkan threshold pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 ke US$50.000. Pada Juni 2026, ambang batas rencananya diturunkan lagi hingga ke US$25.000. Dengan itu, harapannya penukaran rupiah ke dolar yang dilandasi oleh ekspektasi maupun spekulasi bisa berkurang.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy memastikan bahwa ini bukan pembatasan pembelian valas secara umum. Sebab, pembatasan hanya berlaku bagi pembelian valas yang tidak disertai dokumen underlying seperti bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

"Ini adalah per pelaku per bulan. Silahkan bertransaksi, kalau di atas [threshold] itu, pakailah underlying. Kalau di bawah itu enggak perlu," jelasnya pada acara pelatihan wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Ruth kemudian meyakini, threshold pembelian valas tanpa underlying yang semakin rendah bakal efektif menurunkan permintaan dolar dalam negeri. Sebab, BI sudah berpengalaman menurunkan ambang batas dari US$100.000 ke US$25.000 ketika taper tantrum pada 2015 silam.

Tidak perlu sampai satu dekade lalu, Ruth menyebut bukti efektivitas kebijakan ini sudah terlihat sejak implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026 April lalu. Sejak April lalu, threshold pembelian valas tanpa underlying sudah diturunkan dari US$100.000 ke US$50.000.

Setelah penerapan PADG No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari Rp78 juta pada kuartal I/2026 ke Rp62 juta rata-rata per hari (RRH) pada April-Mei 2026.

"Jadi turun Rp16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya.

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren espektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying.

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat Rp57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan rencana penurunan batas pembelian valuta asing (valas) tanpa dokumen underlying bertujuan untuk menekan transaksi spekulatif di pasar spot, bukan membatasi pembelian valas.

Untuk diketahui, mulai Juni 2026 BI akan menurunkan batas pembelian valas tanpa dokumen underlying dari 50.000 dollar AS menjadi 25.000 dollar AS per pelaku per bulan.

Penurunan batas pembelian valas ini dilakukan kembali setelah pada 1 April 2026 BI menurunkan batas pembelian dari 100.000 dollar AS menjadi 50.000 dollar AS.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama mengatakan, masyarakat maupun pelaku usaha tetap diperbolehkan membeli valas dalam jumlah besar selama memiliki dokumen underlying atau dokumen yang menunjukkan kebutuhan riil.

"Monggo, silakan, mau beli seberapa saja silakan. Sekali lagi, kita tidak membatasi beli valas. Mau dollar AS, mau non-dollar AS dengan ekonomi, tapi mau tolong kalau orang beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi. Itu pesan penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi," ujarnya saat media briefing di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui kebijakan ini bank sentral ingin memastikan transaksi pembelian dollar AS benar-benar didasarkan pada kebutuhan ekonomi, bukan semata-mata memanfaatkan gejolak pasar untuk mencari keuntungan jangka pendek.

Sebab kegiatan spekulasi mata uang di saat kondisi pasar uang global yang tengah fluktuatif dapat menekan rupiah untuk melemah.

"Kalau mau, monggo ibu-ibu yang punya anak di luar negeri yang memang butuh (valas), monggo, boleh. Usaha yang memerlukan (valas) untuk ekonomi, silakan," ucapnya.

Ruth mengungkapkan, mayoritas transaksi valas di Indonesia sebenarnya sudah memiliki underlying. BI mencatat lebih dari 90 persen transaksi valas domestik telah disertai dokumen pendukung kebutuhan ekonomi.

Karena itu, penurunan threshold dilakukan untuk mempersempit ruang transaksi spekulatif yang dinilai meningkat saat pasar bergejolak.

"Biasanya manusia kan cenderung exaggerate ketika kondisi kayak gini lah ya spekulasinya. Nah inilah yang kita batasi," kata dia.

Dia menyebut, dari kebijakan penurunan batas pembelian valas pada 1 April lalu, efektif dapat menekan transaksi pembelian dollar tanpa underlying.

Tercatat, transaksi valas turun dari sebelumnya 78 juta dollar AS per hari pada Kuartal I 2026 menjadi 62 juta dollar AS pada April-Mei 2026.

Karena itu, BI berencana kembali memangkas batas tersebut menjadi 25.000 dollar AS mulai Juni 2026.

"Sehingga kita coba turunkan lagi ke 25.000 dollar AS dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dollar AS tanpa underlying. Saat ini, per April-May itu sekitar 57 juta dollar AS rata-rata hariannya, kita harap ini akan menurun lagi," ungkapnya.

Ruth menambahkan, kebijakan serupa sebenarnya bukan hal baru.

BI pernah menerapkan batas 25.000 dollar AS pada 2015 saat terjadi gejolak pasar keuangan global akibat taper tantrum.

Dalam implementasinya nanti, BI juga menyiapkan masa transisi agar perbankan dapat menyesuaikan sistem dan mekanisme verifikasi dokumen nasabah.

Adapun dokumen underlying yang dimaksud dapat berupa invoice, dokumen impor-ekspor, hingga bukti kebutuhan pembayaran pendidikan di luar negeri.

"Underlying-nya adalah dokumen yang memang dapat menunjukkan itu adalah kebutuhan yang riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru Bank Indonesia (BI) yang memperketat aturan kewajiban dokumen pendukung (underlying) untuk transaksi valuta asing (valas) mulai 1 April 2026 dinilai akan efektif sebagai penahan laju pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang bahwa kebijakan teranyar bank sentral tersebut cukup mumpuni untuk meredam tekanan dalam jangka pendek. Meski begitu, sambungnya, dampaknya lebih berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) ketimbang pendorong penguatan rupiah secara tajam.

Sebagai informasi, BI memangkas ambang batas kewajiban penyertaan dokumen underlying untuk pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 menjadi US$50.000 per pelaku per bulan. Batas kewajiban dokumen untuk transfer valas ke luar negeri juga diturunkan ke nominal yang sama.

Di sisi lain, untuk memberikan ruang lindung nilai (hedging) yang lebih luas, BI menaikkan batas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) serta swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

"Efektivitas utamanya ada pada perubahan perilaku pasar. Penurunan batas pembelian tunai membuat transaksi valas dalam jumlah menengah sampai besar menjadi lebih cepat terpantau, sehingga ruang untuk pembelian dolar AS yang bersifat berjaga-jaga berlebihan menjadi lebih sempit," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/3/2026).

Dia menilai pelebaran batas DNDF akan membuat kebutuhan dolar AS dari pelaku usaha tidak menumpuk di pasar spot. Terlebih, bank sentral masih memiliki amunisi cadangan devisa yang tebal, yaitu US$151,9 miliar per akhir Februari 2026 atau setara 6,1 bulan impor, untuk melakukan intervensi ganda di pasar domestik maupun offshore.

Kendati kerangka pertahanan di dalam negeri diperkuat, Josua mengingatkan bahwa sumber utama tekanan rupiah saat ini bertiup kencang dari ranah global. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah, penguatan indeks dolar AS, hingga naiknya yield US Treasury yang berujung pada kaburnya modal asing (capital outflow) dari pasar negara berkembang.

Berdasarkan catatan BI, sepanjang Maret 2026 telah terjadi aliran modal keluar portofolio bersih senilai US$1,1 miliar. Imbasnya, nilai tukar rupiah sempat terpuruk ke level Rp16.985 per dolar AS pada 16 Maret, melemah 1,29% dari posisi akhir bulan sebelumnya.

Berdasarkan fundamental tersebut, Josua memproyeksikan ruang penguatan rupiah dalam waktu dekat masih cukup terbatas.

Jika harga minyak tidak kembali melonjak, tensi geopolitik mereda, dan outflow tertahan maka kurs rupiah diperkirakan bergerak stabil di rentang Rp16.800 hingga Rp16.950 per dolar AS usai aturan baru ini berjalan.

"Jika tekanan global tetap berat, rupiah lebih mungkin bertahan di sekitar Rp16.900 sampai Rp17.050 per dolar AS. Keberhasilan utama kebijakan BI adalah mencegah rupiah menembus jauh di atas Rp17.000 secara berkepanjangan," ungkapnya.

Josua menambahkan, untuk membawa rupiah kembali menguat ke level ekuilibrium Rp16.500—Rp16.700 per dolar AS, pasar tidak bisa hanya mengandalkan pengetatan aturan valas. Dia meyakini diperlukan perbaikan sentimen global, penurunan harga minyak mentah, serta pulihnya arus modal asing ke dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meluruskan pemberitaan bahwa akan membatasi transaksi valas. Kebijakan yang mulai berlaku 1 April 2026 itu adalah pengetatan persyaratan dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, bank sentral melakukan penyesuaian nilai ambang batas (threshold) kewajiban penyertaan dokumen transaksi yang melandasi kebutuhan valas (dokumen underlying) untuk transaksi tunai beli valas terhadap Rupiah.

Dari yang awalnya kewajiban penyertaan dokumen underlying berlaku minimal dari nominal US$100.000 menjadi US$50.000 per pelaku untuk setiap bulan.

"Penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya BI untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi. Kebijakan ini bukan membatasi transaksi pembelian valas, tetapi memperkuat kewajiban penyertaan dokumen underlying," terang Ramdan melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, BI membantah bahwa akan membatasi pembelian tunai dolar AS menjadi maksimal US$50.000 per pelaku per bulan.

"Penyesuaian yang dilakukan adalah, untuk pembelian tunai di atas US$50.00 tetap dapat dilakukan tetapi harus menyertakan dokumenunderlying," lanjutnya.

Ramdan mengatakan bahwa kebijakan ini dirumuskan dengan mencermati pergerakan nilai tukar serta pola transaksi valas di pasar domestik. Tujuannya yakni untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan dinamika pasar valuta asing domestik tetap berjalan secara sehat dan efisien.

Secara historis, dia menyebut BI telah beberapa kali menyesuaikan threshold transaksi valas sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik.

Perubahan threshold dari waktu ke waktu merupakan bagian dari kebijakan yang bersifat adaptif untuk merespons dinamika perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik.

"Penyesuaian threshold transaksi tunai beli valas terhadap Rupiah akan berlaku pada 1 April 2026, dengan masa transisi sampai dengan 30 April 2026," pungkasnya.

Untuk diketahui, kebijakan baru BI itu awalnya disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026.

Perry mengatakan, ada penyesuaian regulasi untuk membatasi ruang spekulasi, yang bakal mulai diimplementasikan pada April 2026.

Terdapat dua fokus utama dalam aturan baru ini, yaitu lewat tiga penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan pengetatan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Pertama,thresholdatau ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah dipangkas drastis dari sebelumnya US$100.000 per pelaku/bulan menjadi hanya US$50.000 per pelaku/bulan.

Kedua, BI memberikan ruang lebih besar untuk lindung nilai dengan menaikkanthresholdpenjualan DNDF/Forwarddari U$S5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Kebijakan serupa berlaku untukthresholdbeli dan jual transaksi Swap yang dinaikkan dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

Ketiga, untuk pelaporan LLD, batas wajib penyertaan dokumen pendukung bagi transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam bentuk valas diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan optimistisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," tutup Perry.