JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan Hanura semakin solid dan siap menghadapi Pemilu 2029. DPP Hanura bakal memastikan struktur kepengurusan lengkap di seluruh provinsi hingga tingkat kelurahan dan desa, terbentuk sebelum Desember 2026.

"Pembentukan dilakukan secara berjenjang," kata OSO membacakan keputusan dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2025 di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (5/12/2025) malam.

OSO menjelaskan, Rakernas menginstruksikan seluruh jajaran partai memenuhi syarat peserta Pemilu 2029, yakni pemenuhan verifikasi faktual, struktur, dan keanggotaan pada tahun 2026-2027. Kemudian, melakukan pendidikan kader di setiap tingkatan, setelah terbentuknya kepengurusan.

Selain itu, lanjut dia, Rakernas juga memutuskan menegakkan aturan organisasi, yakni sanksi tegas bagi pengurus yang tidak aktif, dan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi indikator kerja. "Saya juga akan melakukan restrukturisasi DPP," imbuh mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Selain keputusan internal, sambung OSO, Hanura juga mendukung upaya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Hanura berkomitmen menjunjung politik bersih dan Pemerintahan yang berintegritas.

"Partai Hanura mendesak para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan Pemilu bagi rakyat. Khususnya, generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil," cetusnya.

Soal penyempurnaan sistem pemilu, lanjutnya, Hanura akan memastikan pemerataan representasi politik di seluruh daerah di Indonesia, serta memberi penghormatan terhadap suara rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat. "Jangan ada lagi 17 juta suara yang hilang. Hanura akan berjuang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat," tegasnya.

OSO menuturkan, Hanura juga mendesak Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di daerah, utamanya sektor kesehatan, pendidikan, serta pangan dan energi, yang menjadi tuntutan bagi kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan, rekomendasi tersebut menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengurus dan kader Hanura, sebagai bukti komitmen politik, kerakyatan, loyalitas, dan integritas moral menuju kemenangan 2029.

"Demi terwujudnya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," pungkas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Penutupan Rakernas I dan Bimtek Hanura juga dihadiri pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung. Di hadapan Pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan ratusan kader Hanura, Rocky memuji kepemimpinan OSO.

"Politik itu tukar tambah argumen. OSO melakukan itu, karena OSO artinya 'Otak Semua Orang'. Dia mengerti semua otak. Otaknya lengkap, otak pemimin, politisi, pengusaha," kata Rocky membuka orasinya.

Dia mengapresiasi Hanura yang mengundangnya untuk 'mengaktifkan' akal sehat para kadernya. Ditegaskan Rocky, fungsi partai adalah menghasilkan manusia yang berpikir, dan Hanura mempunyai tugas untuk membuat Hati Nurani Rakyat kembali ke republik.

"Anda (kader Hanura) dihukum oleh sejarah dan diminta oleh peradaban, untuk membangkitkan hati nurani rakyat. Karena anda semua memakai nama ini," ingatnya.

Lebih lanjut, Rocky mengingatkan, seluruh kader Hanura untuk mengambil alih beban dan memikul masa depan. Karenanya, kapasitas dan kapabilitas kader harus terus ditingkatkan, agar para calon pemimpin dari Hanura tidak sekadar mengandalkan elektabilitas.

"Diperlukan pemimpin yang punya otak. Pastikan calon pemimpin Hanura lulus etikabilitas, intelektualitas, kemudian elektabilitas," imbuhnya.

Rocky mengaku setuju dan mendukung gagasan yang diperjuangkan Hanura, yakni membangun dari daerah. Sebab, tidak ada Indonesia sejahtera, tanpa ada daerah berdaya.

"Yang saya senang partai usung tagline yang kuat, yaitu Daerah Berdaya Republik Sejahtera. Itu prinsip waktu kita bangun republik ini," cetusnya.

Selain itu, dia juga mendukung perjuangan Sekber Gerakan Kadaulatan Suara Rakyat (GKSR) tentang Parliamentary Threshold (PT) 1 persen, agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang pada Pemilu mendatang. Bahkan, Rocky menegaskan setuju PT nol persen.

"Itu namanya kesetaraan warga negara. Jadi, nggak boleh ada threshold. Satu-satunya threshold, adalah aturan 50 persen plus 1. Jadi, kompetisi di situ saja. Nggak mungkin dari awal itu dipasang threshold," tegasnya.