JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali dibahas oleh sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Focus group discussion (FGD) digelar mereka untuk merumuskan penyelamatan jutaan suara rakyat, melalui penurunan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT).

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar hadir dalam forum tersebut. Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, serta Partai Berkarya.

"Sekber GKSR ini akan kita terus hidupkan. Hari ini kita mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas Parliamentary Threshold (PT). Kita akan mendengar masukan, bagaimana agar seharusnya tidak ada satu suara pun yang hilang," kata OSO saat membuka FGD bertajuk Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia di Kantor Sekber GKSR, Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026).

OSO menuturkan, sejumlah partai di parlemen mulai bersuara terkait Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 5 hingga 7 persen, tapi ada juga yang mengusulkan 0 persen. OSO mengungkapkan, GKSR melihat PT berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat dominasi/hegemoni partai besar, dan mematikan regenerasi politik nasional.

"Demokrasi tak boleh berubah menjadi kompetisi tertutup, kartel elite, dan arena eksklusif partai mapan. Jangan sampai, demokrasi kita memberi hak memilih kepada rakyat, tapi tak memberi hak untuk diwakili," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Sebab itu, kata OSO, GKSR mengusulkan penerapan Fraksi Threshold, bukan memperluas penerapan PT hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Semakin tinggi PT, semakin besar suara rakyat yang hilang, semakin sempit ruang politik alternatif. PT hingga DPRD akan membunuh demokrasi lokal, memperkuat dominasi partai nasional, dan melemahkan memangat otonomi daerah," tuturnya.

Dia mengatakan, GKSR mendorong revisi UU Pemilu dilakukan lebih awal. Pihaknya berharap, revisi UU Pemilu selesai akhir tahun 2026, maksimal awal tahun 2027. "Tujuannya, memberi kepastian kepada partai dan rakyat, menghindari kekacauan hukum dan judicial review berulang," kata mantan Wakil Ketua MPR itu.

OSO menambahkan, berbagai hasil kajian dan diskusi GSKR akan disampaikan ke legislatif dan pemerintah. "Yang kita harapkan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Pemerintahan sekarang pasti akan ikut konstitusi. Intinya, 17 juta suara rakyat pemilih partai nonparlemen tak boleh hilang, meski hanya satu suara," jelasnya.

OSO juga mengungkapkan perubahan struktur kepengurusan GKSR. Posisi Ketua GKSR dijabat Said Iqbal dari Partai Buruh, dan Sekjen Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sementara, OSO menduduki Ketua Dewan Pembina GKSR.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui, dengan sistem saat ini, banyak suara yang hilang tak terwakili di DPR. Sebab, ada partai nonparlemen yang tak tembus PT 4 persen. "Jumlahnya 17 juta suara. Itu di atas 7 partai lain. Diskusi kami kemarin di forum bersama Pak Yusril (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra), suara ini tak boleh terbuang," ujarnya.

Bagaimana caranya? Kata Mahfud, kalau bisa PT dihapus. Tapi jika mau dipaksakan pakai PT, maka lebih baik diterapkan Fraksi Threshold atau Stambus Acor, yakni, menggabungkan suara sampai mencapai jumlah minimal satu fraksi untuk berhimpun membentuk fraksi sendiri.

"Saya juga sudah sampaikan ini ke DPR saat rapat dengan pendapat soal RUU Pemilu, saya bersama Pak Jimly Asshidiqie sampaikan ada 17 juta suara yang terbuang," tuturnya.

Mahfud menjelaskan, intinya demokrasi Indonesia dengan sistem proporsional, harus memastikan tak ada suara yang hilang. "Sebenarnya, di DPRD fraksi gabungan sudah hidup. Harusnya di nasional juga seperti itu," tegasnya.

Selain itu, kata Mahfud, Revisi UU Pemilu penting segera dibahas. Sebab, tahapan Pemilu 2029 dimulai Juni tahun ini, kemudian diikuti dengan tahapan Pilkada. "Undang-Undang Pemilu harus selesai akhir tahun ini. Paling lambat awal 2027, itu harus sudah selesai," pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar. Pria yang akrab disapa Uceng ini juga menilai, paling mudah mengunci aturan dengan Fraksi Gabungan. "Saya setuju itu. Dan ini sudah pernah dilakukan," kata Uceng.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

"Partai politik bisa dianggap lolos threshold jika mampu menempatkan minimal satu anggota di setiap komisi DPR. Jika saat ini ada 13 komisi, berarti partai harus memiliki setidaknya 13 anggota DPR terpilih," kata Yusril usai memberikan materi pada Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (2/5/2026).

Namun, bagi partai yang tidak memenuhi ambang batas, jelas Yusril, solusi dapat ditempuh melalui penggabungan kekuatan politik. Dua atau lebih partai yang tidak lolos ambang batas tetap dapat membentuk fraksi gabungan. "Kalau satu partai mendapat 8 kursi dan partai lain 7 kursi, ketika digabung menjadi 15, maka mereka bisa membentuk fraksi gabungan di DPR," tuturnya.

Yusril menilai, mekanisme ini penting untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia. Dia mencontohkan, Hanura dan partai lainnya yang saat ini tidak memiliki perwakilan di Senayan. "Kalau digabungkan, suaranya bisa mencapai sekitar 22 persen, tapi tidak terwakili dan hilang begitu saja. Ini persoalan serius dalam demokrasi kita,” tegasnya.

Yusril berharap, usulan fraksi gabungan terus disosialisasikan agar menjadi perhatian publik. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pokok pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Pemilu di DPR," pungkasnya.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merombak struktur kepengurusan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditunjuk menjadi Ketua Umum GKSR, sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dipercaya menjadi Sekjen GKSR.

Pengumuman struktur baru itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah elite partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

"Hari ini juga saya umumkan telah membahas struktur kita, ketua dari Satgas Kedaulatan Rakyat ini yang menggantikan saya adalah saudara (Said) Iqbal sebagai Ketua Umum dan saudara Ferry sebagai Sekjen," ujar OSO.

OSO menyampaikan, dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina GKSR. "Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina dan seluruh partai-partai menjadi sahabat-sahabat dan menjadi anggota Dewan Pembina," ucap OSO.

Lebih lanjut OSO menyampaikan, pihaknya mengundang sejumlah tokoh dan pakar dalam pertemuan ini, seperti Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar. Dalam forum itu, GKSR membahas sejumlah masalah dalam UU Pemilu seperti ambang batas parlemen.

"Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima keadilan. Dan itu kita lawan," ujar OSO.

OSO menambahkan, "Kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah, dan semua pihak secara terbuka."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyediaan fasilitas jet pribadi saat kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Nasaruddin mengatakan bahwa laporannya ke KPK telah dilakukan beberapa kali. Pertama kali, ia menerima pemberian dari seseorang yang saya duga terkait itu, gratifikasi haji.

Hari ini, Senin (23/2/2026), Nasaruddin kemudian melaporkan terkait pemberian fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus politisi Oesman Sapta Odang (OSO), saat Nasaruddin melakukan kunjungan ke Makassar.

"Kali ini saya datang lagi, ya, untuk menyampaikan terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu," kata Nasaruddin di Kantor KPK pada Senin (23/2/2026).

Dia beralasan memakai jet pribadi itu dikarenakan jadwal pesawat komersial yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ditambah, terdapat agenda persiapan sidang Isbat.

Sementara, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menyatakan Nasaruddin telah bebas dari ancaman Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebab, Nasaruddin telah melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi itu dalam waktu kurang dari 30 hari kerja.

"Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C. Juga disampaikan bahwa apabila kurang dari apa 30 hari kerja di situ artinya Pasal 12 B-nya tidak berlaku," ujar Arif.

Setelahnya, KPK kemudian akan memeriksa dan dalam kurun waktu 30 hari kerja memutuskan apakah gratifikasi fasilitas yang diterima Nasaruddin menjadi milik penerima atau milik negara.

"Tentunya kalau nanti kemudian kita menetapkan SK, harus, misalkan, untuk memberikan apa sebagai apa kompensasi atau uang pengganti, nanti kita akan sampaikan secara SK-nya bahwa, oh, ini harus diganti sekian gitu," kata Arif.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, kunjungan Menag menggunakan jet pribadi ramai diperbincangkan di media X. Bersamaan dengan berita tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memberitakan bahwa Menag meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026).

Thobib menyampaikan bahwa Menag hadir atas undangan dari OSO, di mana politisi itu juga memberikan fasilitas berupa pesawat jet pribadi.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat," kata Thobin, dikutip dari Kemenag.go.id.

PONTIANAK - Sejumlah tokoh menghadiri wisuda ke-2 Universitas OSO atau UNOSO di Pontianak Convention Center (PCC), Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (22/1/2026). Wisuda tersebut berlangsung khidmat dan penuh haru.

Sidang wisuda UNOSO dihadiri langsung Pembina Yayasan Pendidikan OSO, Dr Oesman Sapta Odang (OSO), beserta istri Serviati Oesman. Hadir juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, akademisi Rocky Gerung, serta Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Krisantus Kurniawan.

Sidang itu juga dihadiri oleh Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto, Rektor UNOSO, Yarlina Yacoub, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Garuda Wiko, mantan Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen (Purn) Gories Mere, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.



OSO berharap, para wisudawan/wisudawati dan mahasiswa UNOSO menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat daerah. Dia menegaskan, mahasiswa harus berpihak pada kebenaran.

"Kepada para lulusan UNOSO, teruslah bermanfaat untuk sesama, untuk daerah maju," ujar OSO dalam sambutannya

Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar karena telah diterima dan diizinkan untuk membangun pendidikan di wilayah ini. OSO pun menekankan pentingnya sistem pendidikan dan pengalaman.

Dia mengatakan, selain menimba ilmu melalui pendidikan dan buku, pengalaman sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mencapai keberhasilan. OSO menegaskan, sistem pendidikan dan pengalaman sama-sama penting dan sangat dibutuhkan.

"Pendidikan sangat penting, tapi mahasiswa juga harus menempa diri dengan pengalaman. Anda harus berpikir tajam tentang bagaimana membangun sistem yang anda pelajari. Untuk itu, anda tidak hanya harus baca buku untuk lulus, tapi harus mencari pengalaman yang bisa menambah ilmu anda," imbuhnya.

Dia mengatakan, UNOSO yang dibangunnya memang tidak besar. Sebab, pihaknya tidak mengejar jumlah, tapi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. "Saya mau 50 sampai 100 orang saja, tapi berkualitas. UNOSO harus membangun kualitas yang berasal dari Kalbar," kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Dalam orasi ilmiahnya, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada UNOSO, yang dalam waktu 6 tahun sudah melakukan dua kali wisuda resmi. "Sangat produktif menyediakan kaum terdidik dengan idealisme yang siap membangun bangsa. Selamat UNOSO telah mengantar Indonesia ke depan yang lebih baik," kata Mahfud.

Dia melanjutkan, setelah lulus dari laboratorium akademis, para wisudawan/wisudawati akan masuk ke dalam laboratorium kehidupan. Dia mengingatkan, kegagalan di laboratorium akademis bisa diperbaiki, namun kegagalan dalam laboratorium masyarakat, tidak bisa diperbaiki.

"Tergantung kerusakan yang membuat anda gagal itu dalam laboratorium masyarakat, kalau rusaknya sedikit tetap menjadi noda, kalau besar ya menjadi besar. Sebab itu, banyak orang hebat secara akademik, tapi gagal di laboratorium kehidupan. Bukan hanya tidak berperan dalam masyarakat, bahkan kadang merusak kehidupan di dalam masyarakat," imbuhnya.

Karenanya, Mahfud menekankan, para wisudawan/wisudawati harus mampu membangun integritas diri agar sukses dalam laboratorium kehidupan. Bukan sekadar mengandalkan ijazah.

"Kadang kala kalau hanya mengandalkan ijazah, orang bisa cari ijazah dengan cara tidak benar. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah integritas. Integritas itu kejujuran, sikap untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diucapkan, dipikirkan, kemudian dilaksanakan dalam tindakan," tuturnya.

Mahfud menambahkan, integritas adalah bertemunya antara intelektual dengan moralitas. "Kata Pak Rocky, ijazah tanda kuliah di kampus, belum tentu tanda orang berpikir. Integritas itu kejujuran, bertemunya intelektualitas dengan moralitas. Bertemunya otak dan watak," terangnya.

Mahfud mengingatkan, mahasiswa yang baru lulus, adalah gelombang baru menuju Indonesia baru atau Indonesia Emas 2045. "Tidak apa-apa sedikit, karena baru berdiri. Dalam sejarah, perubahan selalu dimulai dari yang kecil," tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas OSO, Dr. Yarlina Yacoub memberi selamat kepada wisudawan. Menurut dia, wisuda adalah tonggak awal untuk berkembang di dunia luar. "Hari ini, kami meluluskan 46 wisudawan. Yakni 32 dari Prodi manajemen, 13 dari Prodi hukum, dan 1 Prodi IPA dan kelautan," ujarnya.

Dia menjelaskan, para wisudawan ini adalah mahasiswa angkatan pertama dan kedua. Pada Tahun 2020 UNOSO berdiri tiga Prodi, yakni ilmu manajemen, hukum, dan kelautan. Tahun 2024, UNOSO menambah dua Prodi, kimia dan biologi.

Di tahun 2026, lanjut dia, pihaknya menambah tiga Prodi, sistem teknologi informasi, bisnis digital, administrasi rumah sakit. "Total sudah delapan Prodi. Semoga tahun berikutnya bertambah sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja," harapnya.

Dia berkomitmen untuk membawa UNOSO ke level internasional. Saat ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan Unimas Malaysia dan mengundang dosen tamu dari berbagai uniersitas luar negeri. "Kami siapkan lulusan terbaik agar bisa bersaing. Terima kasih Pak OSO atas perhatiannya terhadap pendidikan dan peningkatan SDM daerah," pungkasnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan berharap, para wisudawan turut membangun dan bermanfaat bagi daerah. Dia juga mengapresiasi UNOSO yang turut mencetak kualitas SDM Kalbar.

"UNOSO harus berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri, agar tercipta SDM berkualitas yang siap masuk dunia kerja, jadi pemimpin, berkarya, yang turut bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) prihatin atas musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa masyarakat di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Dalam menyongsong tahun baru 2026, OSO meminta semua kepala daerah di tiga provinsi itu terus membantu masyarakat terdampak bencana sampai tuntas.

Dia menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dalam meredam dampak bencana. Jangan sampai, kejadian di 2025 terulang di 2026.

"Saya mengucapkan duka, tahun yang akan datang bantuan-bantuan terus datang dan sampai kepada masyarakat. Kejadian tahun 2025, merupakan tanda-tanda yang harus diperbaiki di tahun 2026 ini," ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (31/12/2025) malam.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2017-2019 ini pun mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menginap di lokasi musibah bencana Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, di malam tahun baru 2026. Menurutnya, sikap Presiden Prabowo patut diapresiasi dan ditiru semua pihak.

"Presiden berada di tempat musibah itu adalah sesuatu sikap yang baik. Sesuatu yang mengingatkan kita semua untuk berada di tempat dan di saat yang tepat. Tidak semua presiden yang akan lakukan seperti itu," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu.

Namun yang terpenting, menurut OSO, masyarakat di tiga provinsi itu dapat segera diringankan bebannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, banyak generasi penerus bangsa yang kehilangan tempat tinggal hingga meninggal dunia.

"Seluruh pemimpin daerah di tiga provinsi itu harus ada di sekitar masyarakat terdampak bencana. Ringankan beban masyarakat, apalagi bencana itu banyak menghilangkan nyawa anak bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan Hanura semakin solid dan siap menghadapi Pemilu 2029. DPP Hanura bakal memastikan struktur kepengurusan lengkap di seluruh provinsi hingga tingkat kelurahan dan desa, terbentuk sebelum Desember 2026.

"Pembentukan dilakukan secara berjenjang," kata OSO membacakan keputusan dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2025 di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (5/12/2025) malam.

OSO menjelaskan, Rakernas menginstruksikan seluruh jajaran partai memenuhi syarat peserta Pemilu 2029, yakni pemenuhan verifikasi faktual, struktur, dan keanggotaan pada tahun 2026-2027. Kemudian, melakukan pendidikan kader di setiap tingkatan, setelah terbentuknya kepengurusan.

Selain itu, lanjut dia, Rakernas juga memutuskan menegakkan aturan organisasi, yakni sanksi tegas bagi pengurus yang tidak aktif, dan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi indikator kerja. "Saya juga akan melakukan restrukturisasi DPP," imbuh mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Selain keputusan internal, sambung OSO, Hanura juga mendukung upaya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Hanura berkomitmen menjunjung politik bersih dan Pemerintahan yang berintegritas.

"Partai Hanura mendesak para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan Pemilu bagi rakyat. Khususnya, generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil," cetusnya.

Soal penyempurnaan sistem pemilu, lanjutnya, Hanura akan memastikan pemerataan representasi politik di seluruh daerah di Indonesia, serta memberi penghormatan terhadap suara rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat. "Jangan ada lagi 17 juta suara yang hilang. Hanura akan berjuang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat," tegasnya.

OSO menuturkan, Hanura juga mendesak Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di daerah, utamanya sektor kesehatan, pendidikan, serta pangan dan energi, yang menjadi tuntutan bagi kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan, rekomendasi tersebut menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengurus dan kader Hanura, sebagai bukti komitmen politik, kerakyatan, loyalitas, dan integritas moral menuju kemenangan 2029.

"Demi terwujudnya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," pungkas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Penutupan Rakernas I dan Bimtek Hanura juga dihadiri pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung. Di hadapan Pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan ratusan kader Hanura, Rocky memuji kepemimpinan OSO.

"Politik itu tukar tambah argumen. OSO melakukan itu, karena OSO artinya 'Otak Semua Orang'. Dia mengerti semua otak. Otaknya lengkap, otak pemimin, politisi, pengusaha," kata Rocky membuka orasinya.

Dia mengapresiasi Hanura yang mengundangnya untuk 'mengaktifkan' akal sehat para kadernya. Ditegaskan Rocky, fungsi partai adalah menghasilkan manusia yang berpikir, dan Hanura mempunyai tugas untuk membuat Hati Nurani Rakyat kembali ke republik.

"Anda (kader Hanura) dihukum oleh sejarah dan diminta oleh peradaban, untuk membangkitkan hati nurani rakyat. Karena anda semua memakai nama ini," ingatnya.

Lebih lanjut, Rocky mengingatkan, seluruh kader Hanura untuk mengambil alih beban dan memikul masa depan. Karenanya, kapasitas dan kapabilitas kader harus terus ditingkatkan, agar para calon pemimpin dari Hanura tidak sekadar mengandalkan elektabilitas.

"Diperlukan pemimpin yang punya otak. Pastikan calon pemimpin Hanura lulus etikabilitas, intelektualitas, kemudian elektabilitas," imbuhnya.

Rocky mengaku setuju dan mendukung gagasan yang diperjuangkan Hanura, yakni membangun dari daerah. Sebab, tidak ada Indonesia sejahtera, tanpa ada daerah berdaya.

"Yang saya senang partai usung tagline yang kuat, yaitu Daerah Berdaya Republik Sejahtera. Itu prinsip waktu kita bangun republik ini," cetusnya.

Selain itu, dia juga mendukung perjuangan Sekber Gerakan Kadaulatan Suara Rakyat (GKSR) tentang Parliamentary Threshold (PT) 1 persen, agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang pada Pemilu mendatang. Bahkan, Rocky menegaskan setuju PT nol persen.

"Itu namanya kesetaraan warga negara. Jadi, nggak boleh ada threshold. Satu-satunya threshold, adalah aturan 50 persen plus 1. Jadi, kompetisi di situ saja. Nggak mungkin dari awal itu dipasang threshold," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). Kegiatan yang rencananya hingga Sabtu, 6 Desember 2025 itu dihadiri sejumlah elite DPP Hanura.

Mengawali pidato pembukaan Rakernas dan Bimtek, OSO menyampaikan dukacita atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dia menyerukan kepada semua kader untuk membantu dan mendoakan para korban bencana tersebut.

Dia juga mengajak semua elemen bangsa bahu-membahu dalam membantu pemulihan dan penanganan pascabencana. Meski berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, OSO memahami kesulitan yang dihadapi negara.

“Kenapa tidak jadi status bencana nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negara segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," ujarnya.

OSO mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh kadernya telah menggalang donasi untuk korban bencana. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1,8 miliar, dan bantuan itu telah dibawa dan disalurkan oleh perwakilan DPP Hanura kepada para korban.

"Perwakilan kita telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu juga mengajak semua kader di daerah hingga ke ranting (kelurahan/desa), mendoakan para korban bencana, sekaligus bergerak menggalang bantuan. “Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa. Mari bergerak bersama, mari ajak semua rakyat peduli. Semua elemen harus bahu-membahu,” jelasnya.

OSO juga mengingatkan seluruh pihak harus fokus dan bersatu dalam membantu para korban. Dia meminta masyarakat tidak menilai peristiwa bencana ini secara parsial, karena pemerintah tidak mudah untuk mengambil keputusan.

"Kita tunggu saja, jangan ikut goyang-goyang, bikin pro dan kontra. Lagi ada bencana, tapi kok ramai bikin pro dan kontra. Kita serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya berani, pasti berani ambil keputusan. Kita tunggu saja," tegasnya.

Dia berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. "Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan,” imbuhnya.

OSO menjelaskan, Rakernas dan Bimtek memiliki tujuan yang sama dengan tema, yakni memperkuat konsolidasi untuk mewujudkan daerah berdaya dan Indonesia sejahtera. “Saya bahagia yang sangat mendalam. Sahabat partai besar hingga kecil datang ke acara Hanura. Percayalah, hati nurani kita sama," kata OSO.

Diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Mahfud MD, Akbar Faisal, serta sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jabar. Menurut OSO, Indonesia perlu partai untuk berkotribusi melalui sistem politik. Sebab, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak kendala baik internal maupun khususnya eksternal.

"Saya dengan partai nonparlemen, 9 partai, menghimpun kekuatan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Hanura punya tagline, berpihak kepada daerah, daerah makmur, Indonesia makmur. Mari sama-sama dengan partai lain bekerja sama bikin daerah makmur," tuturnya.

OSO melanjutkan, Hanura dan Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) telah berkomitmen untuk memperjuangkan suara rakyat yang hilang pada pemilu, karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI. “Pada Pemilu 2024 ada 17 juta rakyat yang hilang. Padahal, mereka sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan suara dalam pemilu, tapi suaranya jadi tidak berarti," ucapnya.

Dia mengatakan, agenda Rakernas dan Bimtek akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan. Melalui agenda tersebut, Hanura ingin melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah, serta memperkuat visi perjuangan politik kader.

Dikatakan OSO, Bimtek juga digelar sebagai upaya dan standardisasi dan peningkatan kualitas kader legislatif, serta memastikan seluruh kader legislatif satu garis perjuangan partai dengan cita-cita rakyat. “Rakernas dan Bimtek akan menelurkan keputusan strategis, meningkatkan kualitas kader legislatif, yang mampu mengadvokasi rakyat secara nyata, dan tercipta soliditas nasional yang kokoh dari pusat sampai ranting,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, deklarasi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sebagai bentuk untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurutnya, ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin mempertegas, jangan ada isu seolah-olah kami ini tidak mendukung pemerintah, keliru. Kami semua yang hadir ini, mendukung konstitusi, mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo," kata OSO saat Deklarasi SekberGerakan Kedaulatan Suara Rakyat , Sabtu (22/11/2025).

OSO meyakini, Prabowo akan mengubah sistem politik Indonesia lebih baik lagi dengan salah satunya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari sejumlah parpol yang tergabung dalam GKSR. "Kami bukan anti pemerintah, kami justru sangat mendukung pemerintah, titik," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Perindo bersama tujuh partai politik (parpol) non-parlemen mendeklarasikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Tujuh parpol lainnya yaitu, PPP, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN, PBB, Partai Buruh, dan Partai Berkarya.

"Yang kami ambil pada hari ini oleh GKSR, yang dipimpin langsung oleh ketua GKSR yaitu Bang OSO (Oesman Sapta Odang), yang pertama adalah deklarasi (Sekber GKSR), resmi ditandatangani oleh semua ketua umum delapan partai politik sebagaimana yang tadi telah disebutkan," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA— Deretan sahammultibagger yang terafiliasi oleh sejumlah nama pengusaha, yakni Haji Isam, Oesman Sapta Odang hingga Happy Hapsoro memimpin di Bursa Efek Indonesia di tengah momen satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.975,77 pada perdagangan Senin (20/10/2025) bertepatan dengan momen setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di posisi 7.988,45 pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 0,76% menuju ke posisi 7.975,77 pada pukul 09.02 WIB.