Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap hasil audiensi antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terkait tuntutan upah lembur. Ada dua keputusan yang disepakati.

Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurut Afriansyah dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Tuntutan teman-teman sebenarnya sangat bisa diatasi dengan kesepakatan tadi. Memang dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan dari kami," jelasnya.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi. Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

Sementara, untuk libur nasional akhir bulan nanti akan ditawarkan dua keputusan hasil rapat.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," pungkasnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan ada sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Sebab, karyawan tidak bersedia masuk.

"Kita tutup totalnya 2.738 toko tutup dihari libur. Jadi karyawan yang tidak bersedia kita liburkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengungkap para buruh tetap menginginkan pengganti uang untuk kerja di hari libur nasional. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka gerai harus siap tutup saat libur.

"Kalau hari libur nasional masuk kerja, maka harus dibayar lembur. Kalau tidak mau, maka gerai tutup hari itu saja. Ya, hari itu saja di mana hari libur nasionalnya tutup. Yang kedua, karena sifatnya itu adalah sukarela maka tidak boleh ada paksaan," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.