Kewajiban perusahaan membayar upah lembur bagi pekerja yang tetap masuk saat libur nasional kerap menjadi pertanyaan.

Lantas, apakah pekerja yang masuk saat hari libur nasional wajib menerima upah lembur?

Jawabannya, iya. Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat libur nasional sudah seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan," katanya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Ketentuan pembayaran upah lembur tersebut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam aturan itu disebutkan perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Adapun cara menghitung upah per jam adalah 1/173 kali upah sebulan.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur besaran upah kerja lembur pada hari kerja.

Untuk jam lembur pertama, pekerja berhak menerima 1,5 kali upah per jam. Sedangkan untuk setiap jam lembur berikutnya dibayar dua kali upah per jam.

Aturan lebih lanjut pun mengatur besaran upah lembur jika pekerja masuk saat hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Bagi perusahaan dengan sistem enam hari kerja dan 40 jam per minggu, upah lembur dihitung:

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungannya:

Sementara itu, bagi perusahaan dengan sistem lima hari kerja dan 40 jam per minggu, perhitungannya adalah:

IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Wamenaker mengatakan, tidak diperbolehkan adanya sistem pergantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional. Sebab mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yakni membayar upah lembur.

"Prinsipnya adalah mandatory undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah Noor dikutip, Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya, Wamenaker sempat memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI) guna menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja di hari libur nasional.

Pertemuan yang turut dihadiri oleh Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, dan Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, ini menghasilkan kesepakatan krusial bagi masa depan 250.000 karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Hasil dari pertemuan tersebut, manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

Adapun untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

Selain itu manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," kata Wamenaker.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menerima audiensi buruh dan manajemen gerai ritel Indomaret terkait tuntutan pembayaran upah lembur bagi buruh yang bekerja saat hari libur nasional. Hal ini menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan bahwa pertemuan antara kedua belah pihak tersebut telah berlangsung dan menghasilkan sejumlah kesepakatan.

“Hari ini kami memfasilitasi, memberikan kesempatan kedua belah pihak berdialog. Ya, difasilitasi oleh kementerian, dan saya sebagai wakil menteri menerima mereka,” kata Afriansyah saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa manajemen Indomaret diwakili oleh Andreas Djajaputra selaku Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama, sedangkan buruh Indomaret diwakili, antara lain Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Pada prinsipnya, Afriansyah menjelaskan bahwa perusahaan manapun wajib memberikan upah lembur apabila mempekerjakan karyawan saat libur nasional. Namun, kondisi tersebut dapat berbeda bilamana terdapat kesepakatan bersama.

Dia pun memastikan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan terhadap buruh Indomaret imbas penyampaian tuntutan tersebut.

Berikut poin-poin kesepakatan bersama antara manajemen dan buruh Indomaret berdasarkan pertemuan di Kemnaker:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026, manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI) guna menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja di hari libur nasional.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menekankan bahwa sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

“Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali,” ujar Afriansyah.

Lebih jauh, dialog ini juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Sebelumnya, terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, namun serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal ini, disepakati bahwa pendataan melalui kuesioner akan diulang kembali pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Secara garis besar, terdapat lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

Lebih jauh, manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

Ketiga, manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Keria Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

Terakhir, manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Wamenaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap hasil audiensi antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terkait tuntutan upah lembur. Ada dua keputusan yang disepakati.

Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurut Afriansyah dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Tuntutan teman-teman sebenarnya sangat bisa diatasi dengan kesepakatan tadi. Memang dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan dari kami," jelasnya.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi. Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

Sementara, untuk libur nasional akhir bulan nanti akan ditawarkan dua keputusan hasil rapat.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," pungkasnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan ada sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Sebab, karyawan tidak bersedia masuk.

"Kita tutup totalnya 2.738 toko tutup dihari libur. Jadi karyawan yang tidak bersedia kita liburkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengungkap para buruh tetap menginginkan pengganti uang untuk kerja di hari libur nasional. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka gerai harus siap tutup saat libur.

"Kalau hari libur nasional masuk kerja, maka harus dibayar lembur. Kalau tidak mau, maka gerai tutup hari itu saja. Ya, hari itu saja di mana hari libur nasionalnya tutup. Yang kedua, karena sifatnya itu adalah sukarela maka tidak boleh ada paksaan," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor tengah menerima perwakilan karyawan Indomaret yang demo imbas upah lemburnya belum dibayar oleh perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ketika ditemui di Kantornya pada Selasa (26/5). Ia pun masih menunggu hasil pertemuan sehingga belum bisa memberikan komentar.

"Ini kan masih diterima oleh Pak Wamen. Saya belum dapat update laporannya seperti apa. Nanti kita tunggu ya," ungkapnya.

Menurut Yassierli, setelah ada pemberitaan demo pekerja Indomaret di Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut), pihaknya langsung memanggil perwakilan buruh untuk mendapat penjelasan masalah lebih detail.

"Baru siang ini, kita tunggu hasilnya ya," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

"Apabila pada hari ini tidak ada kepastian, tidak ada keputusan yang konkret, tidak ada keputusan yang jelas, hak dan keadilan kami tidak diberikan keputusan ini, ditolak ataupun tidak digubris, maka akan tunggu aksi-aksi yang lebih besar seluruh cabang nasional," ujar perwakilan karyawan Indomaret, Ahmad Saifuddin, kepada wartawan, Selasa (26/5).

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara, untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing.

Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembur merupakan praktik yang lazim terjadi dalam dunia kerja. Namun, penerapan waktu kerja lembur memiliki aturan berikut perhitungan upahnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Aturan lembur termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Secara definisi, untuk pegawai dengan 6 hari kerja, waktu lembur terhitung jika melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dalam sepekan.

Sementara itu, bagi pegawai dengan 5 hari kerja, waktu kerja lembur terhitung apabila melampaui kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dalam sepekan, atau pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu,” demikian bunyi Pasal 26 ayat (1) PP No. 35/2021, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Lebih lanjut, ayat berikutnya dari pasal yang sama menyatakan ketentuan tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan maupun libur resmi.

Oleh karenanya, perusahaan pun wajib membayar upah kerja sesuai aturan lembur apabila terjadi. Pengecualian dapat berlaku bagi pekerja dengan golongan jabatan tertentu, yang perlu diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan.

“Untuk melaksanakan waktu kerja lembur, harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital,” demikian bunyi aturan Pasal 28 ayat (1).

Cara Hitung Upah Lembur

Penghitungan upah lembur terdapat pada bagian keempat PP No. 35/2021. Pasal 31 ayat (1) beleid tersebut menerangkan kewajiban membayar upah lembur pada hari kerja, yakni lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam, dan dua kali upah sejam untuk setiap jam kerja lembur berikutnya.

Ayat (2) pasal yang sama mengatur upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Berikut perinciannya:

1) Untuk pegawai dengan 6 hari kerja dan 40 jam seminggu:

- jam pertama sampai jam ketujuh: 2 kali upah sejam

- jam kedelapan: 3 kali upah sejam

- jam kesembilan sampai jam kesebelas: 4 kali upah sejam

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, ketentuannya sebagai berikut:

- jam pertama sampai jam kelima: 2 kali upah sejam

- jam keenam: 3 kali upah sejam

- jam ketujuh sampai jam kesembilan: 4 kali upah sejam

2) Untuk pegawai dengan 5 hari kerja dan 40 jam seminggu:

- jam pertama sampai jam kedelapan: 2 kali upah sejam

- jam kesembilan: 3 kali upah sejam

- jam kesepuluh sampai jam kedua belas: 4 kali upah sejam.

Adapun, berdasarkan Pasal 32 PP 35/2021, perhitungan upah kerja lembur tersebut didasarkan pada upah bulanan. Upah sejam mengacu pada perhitungan 1/173 dikali upah sebulan.