Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR meminta Danantara Indonesia untuk lebih efisien dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat sekaligus menagih kompensasi ke APBN.

Hal itu menjadi materi pembahasan rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR dengan Danantara serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (4/12/2025). Rapat secara tertutup itu disebut membahas agar kompensasi dan subsidi yang berasal dari APBN ke depannya lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien," jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

"Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun masih enggan memerinci lebih lanjut apa kesimpulan raker dengan Danantara serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tadi. Dia hanya berpesan bahwa tata kelola subsidi harus tepat sasaran.

Misbakhun membantah rapat tertutup itu diselenggarakan lantaran adanya pembengkakan biaya subsidi.

"Kami tidak membicarakan soal pembengkakan. Kami hanya membicarakan tentang tata kelola, supaya subsidi bisa berjalan efisien, tepat sasaran, dan apa yang menjadi target APBN itu bisa berjalan," tuturnya.