Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Roeslani menyambut positif perubahan skema pembayaran kompensasi bagi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2025 mengubah skema pembayaran kompensasi dari sebesar 100% setiap tiga bulan menjadi setiap bulan sebesar 70%.

"Kami menyambut baik kok dan kami juga terima kasih dengan Pak Menkeu atas kerja samanya yang sangat baik," ujar Rosan usai menghadiri rapat kerja (raker) bersama Purbaya dan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Rosan, pihaknya juga mengupayakan agar penagihan kompensasi sekaligus penyaluran subsidi menjadi lebih efisien. Khusus kompensasi, dia menyebut upaya mengefisienkan penagihan sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien," ujarnya.

Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

Adapun Purbaya menilai kebijakan baru pembayaran kompensasi menjadi setiap bulan 70% itu akan memperbaiki arus keuangan BUMN seperti Pertamina dan PLN.

"Mereka enggak perlu pinjam ke bank lagi. Jadi ngurangin cost mereka cukup banyak, 70% setiap bulan. Kalau subsidi kan dibayar langsung, yang kompensasi itu 70% setiap bulan sampai 9 bulan, nanti Oktober dibayar yang 30% sisanya," kata Purbaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

Beleid itu mengubah tata cara pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN, utamanya seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari awalnya pembayaran kompensasi setiap tiga bulan atau kuartalan 100%, maka tahun depan pembayaran kompensasi dilakukan setiap bulannya sebesar 70%.

Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR meminta Danantara Indonesia untuk lebih efisien dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat sekaligus menagih kompensasi ke APBN.

Hal itu menjadi materi pembahasan rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR dengan Danantara serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (4/12/2025). Rapat secara tertutup itu disebut membahas agar kompensasi dan subsidi yang berasal dari APBN ke depannya lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien," jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

"Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun masih enggan memerinci lebih lanjut apa kesimpulan raker dengan Danantara serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tadi. Dia hanya berpesan bahwa tata kelola subsidi harus tepat sasaran.

Misbakhun membantah rapat tertutup itu diselenggarakan lantaran adanya pembengkakan biaya subsidi.

"Kami tidak membicarakan soal pembengkakan. Kami hanya membicarakan tentang tata kelola, supaya subsidi bisa berjalan efisien, tepat sasaran, dan apa yang menjadi target APBN itu bisa berjalan," tuturnya.