Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk hingga 20 persen merupakan upaya presiden menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Selain itu, kata dia, presiden dinilai pandai membaca situasi dunia terkait potensi krisis pupuk global.

"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan," ujar Amran (3/5).

Diketahui, sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

"Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam," kata Amran.

Kementan juga menyatakan akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi.

Panen petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tembus hingga mencapai 10 ton per hektare. Tingginya produktivitas ini lantaran stok pupuk bersubsidi di wilayah ini mencukupi.

Dalam keterangan tertulis PT Pupuk Indonesia, selain stok yang mencukupi, sistem distribusi yang semakin modern juga turun berpengaruh pada produktivitas lahan. Panen di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 9,5-10 ton per hektar.

Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa distribusi pupuk subsidi yang lancar mampu mendukung produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Salah satu petani setempat, Tolkhah mengatakan, hasil panen musim ini tergolong sangat baik. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari ketersediaan pupuk yang selalu terpenuhi selama masa tanam.

"Hasil panen bagus karena pupuk selalu tersedia. Petani jadi lebih mudah dalam perawatan tanaman," kata Tolkhah.

Selain itu, penurunan harga pupuk subsidi sejak Oktober 2025 juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi.

"Selama masa tanam kemarin, kebutuhan Pupuk Urea sekitar 75 Kg per hektar dan Pupuk Ponska sekitar 300-400 Kg per hektar. Dengan adanya penurunan harga pupuk hingga 20 persen, sangat membantu para petani di sini," ujarnya.

Salah satu kunci keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi ke petani adalah  Transformasi digital melalui aplikasi IPubers. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memudahkan pemilik kios dalam melakukan pemesanan pupuk. Proses distribusi juga bisa dipantau secara secara real-time, sehingga transparansi dan efisiensi semakin meningkat.

Pemilik kios pupuk UD Berkah Azzam di Desa Mernek, Puji Riyani, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran aplikasi tersebut. Sejak mulai digunakan pada April 2026, proses pemesanan pupuk menjadi jauh lebih praktis dan terkontrol.

"Sekarang pesan pupuk cukup lewat aplikasi IPubers. Kita bisa memantau status pemesanan sampai proses pengiriman. Dulu harus ke PUD atau lewat WhatsApp, tapi tidak bisa memantau pengirimannya," jelasnya.

Tak hanya mempermudah pemesanan, aplikasi IPubers juga memastikan distribusi pupuk berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Puji juga memastikan bahwa ketersediaan stok pupuk subsidi di kiosnya selalu terjaga. Sejak membuka usaha pada 2025, ia belum pernah mengalami kekurangan stok.

Kios miliknya melayani sembilan kelompok tani dengan kebutuhan pupuk yang cukup besar setiap musim tanam. Meski demikian, pasokan dari PT Pupuk Indonesia selalu datang tepat waktu ketika stok mulai menipis.

"Kami diwajibkan menjaga stok minimal lima ton. Jadi kebutuhan petani selalu tercukupi," jelasnya.

Selain itu, distribusi pupuk subsidi juga telah mengikuti sistem yang lebih tertib melalui pendataan petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Proses verifikasi kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui aplikasi IPubers hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Penyerapan pupuk bersubsidi di Regional I PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pulau Sumatera hingga April 2026 tembus 683 ribu ton. Jumlah ini setara 30 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 2,22 juta ton.Dalam keterangan tertulisnya, Senior Manager Regional IA PT Pupuk Indonesia (Persero) Beni Farlo mengatakan jumlah tersebut 142 persen lebih besar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 (479 ribu ton)."Hal ini menandakan petani kita sangat antusias dalam melakukan kegiatan bercocok tanam," kata  Beni usai kegiatan tanam padi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, di Desa Lumban Toruan, Dairi, Sumatera Utara, Rabu (22/4).Memasuki musim tanam berikutnya Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk akan terus menjaga ketersediaan stok pupuk subsidi di tingkat kios atau pengecer resmi. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada petani, baik terkait tata cara penebusan hingga aplikasi pemupukan di lahan-lahan.

"Kami berharap serapan pupuk subsidi pada awal tahun ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian, sehingga dapat berdampak nyata untuk pencapaian target swasembada pangan nasional," ujar Beni.Ia mengatakan tingginya penyerapan pupuk bersubsidi di Sumatera ini tidak lepas dari transformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan Pemerintah. Perubahan ini menyederhanakan birokrasi distribusi yang pada akhirnya memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi.Penyederhanaan regulasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 6/2025 terkait perbaikan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Peraturan ini kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Presiden No. 113/2025 yang berfokus pada efisiensi industri pupuk. Hasilnya, setiap tanggal 1 Januari petani sudah bisa menebus pupuk subsidi tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang.

Dalam praktiknya, kemudahan ini terlihat dari petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) saat menebus pupuk subsidi. Dampak lainnya bahkan sangat bersejarah, yaitu penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen untuk semua jenis pupuk bersubsidi sejak 22 Oktober 2025.

Beni juga mengatakan tingginya serapan pupuk di Pulau Sumatera ini juga memberikan kontribusi pada besarnya penyerapan pupuk nasional. Pada periode yang sama, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 2,85 juta ton atau sekitar 29% dari total alokasi sebesar 9,85 juta ton."Capaian ini menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Regional I Pupuk Indonesia berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan, seiring dengan penguatan sistem distribusi serta dukungan digitalisasi dalam proses penebusan pupuk oleh petani," tutup Beni.

Sebanyak 205.451 ton pupuk bersubsidi disiapkan untuk wilayah Indonesia bagian Timur jelang musim tanam April-September 2026.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Pupuk Indonesia menyatakan stok ini sudah berada di gudang penyangga tingkat kabupaten/kota, gudang distributor dan gudang milik Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

Regional CEO 4 Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani mengatakan stok ini terdiri dari enam jenis pupuk bersubsidi yakni urea, NPK phonska, NPK formula khusus kakao, organik, ZA, dan SP-36.

"Pupuk ini siap ditebus petani untuk mendukung peningkatan produktivitas di musim tanam April-September. Kami berharap petani mengoptimalkan stok ini dengan melakukan penebusan," kata Wisnu di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/4).

Menurutnya penebusan pupuk subsidi hingga April 2026 sudah mencapai 357.227 ton atau sekitar 21 persen dari total alokasi. Pupuk bersubsidi untuk wilayah Regional 4 atau Indonesia bagian Timur selama 2026 dialokasikan sebanyak 1.689.794 ton.

Wisnu mengatakan serapan pupuk di Indonesia Timur ini tinggi dan memberikan kontribusi pada besarnya penyerapan pupuk nasional. Pada periode yang sama, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 2,85 juta ton atau sekitar 29% dari total alokasi sebesar 9,85 juta ton.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Indonesia bagian Timur berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan, seiring dengan penguatan sistem distribusi serta dukungan digitalisasi dalam proses penebusan pupuk oleh petani.

Tingginya serapan pupuk bersubsidi di awal tahun ini juga didukung kemudahan akses petani yang diberikan pemerintah melalui sejumlah perubahan.

"Banyak sekali kemudahan yang diberikan. Selain penurunan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada Oktober 2025 lalu, petani juga sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun, tidak lagi menunggu birokrasi yang panjang," kata Wisnu.

Ia juga menjelaskan, untuk mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Indonesia bagian Timur, Pupuk Indonesia menyiapkan sejumlah fasilitas, antara lain 107 Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan 2.207 PPTS.

PUD dan PPTS ini tersebar di seluruh Indonesia bagian Timur, mulai dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

PT Pupuk Indonesia memastikan pihaknya sudah mengatisipasi risiko gejolak ekonomi dengan memperkuat koordinasi terkait produksi dan kebutuhan pupuk Tanah Air. Tahun ini, produksi diprediksi tetap aman di tengah perang di Timur Tengah.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi potensi gejolak dengan memperkuat koordinasi dengan produsen pupuk di kawasan Asia Tenggara.

"Makanya sejak tahun lalu kita berdiskusi secara intensif dengan Brunei Fertilizer Industries dan Petronas Chemicals Group," kata Rahmad Pribadi.

Menurut Rahmad, para produsen pupuk di Asia Tenggara harus membentuk sebuah platform di mana mereka bisa melakukan kolaborasi secara intensif.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun platform kerja sama yang memungkinkan produsen pupuk di kawasan berbagi sumber daya, informasi, dan pengetahuan.

Langkah tersebut juga ditujukan untuk membangun rantai pasok pupuk yang berkelanjutan dan kuat guna mendukung ketahanan pangan, khususnya di kawasan ASEAN.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan produksi pupuk Indonesia tetap aman di tengah perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Hal itu disampaikan Sudaryono di sela-sela acara Argus Fertilizer Asia Conference 2026 di Nusa Dua, Bali.

Perang di Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz, padahal jalur pelayaran tersebut dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia.

Akibatnya, pasokan pupuk urea global menghadapi kendala seiring terganggunya distribusi di kawasan tersebut.

Namun, kondisi ini justru menjadi peluang bagi Indonesia yang merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di dunia.

"Saat ini Indonesia produksi sekitar 14,5 sampai 15 juta ton setiap tahun dan kita pakai untuk petani kita," katanya dalam video yang diunggah Youtube CNNIndonesia, dikutip Selasa (7/4).

Dengan produksi tersebut, Indonesia berpeluang menjadi penyeimbang sekaligus memperoleh keuntungan dari kebutuhan impor mendesak berbagai negara.

"Jadi ada sisa gitu ya, ada sisa produksi yang barangkali bisa kita alokasikan untuk ekspor di tahun ini," ujar Sudaryono.

"Ada 1,5 juta ton yang sekarang banyak diminati atau diminta oleh banyak negara," sambungnya.

Menurut dia, sudah ada lima hingga enam negara yang menghubungi pemerintah Indonesia dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengamankan pasokan pupuk.

Negara-negara tersebut disebut siap membayar berapapun angkanya demi mendapatkan pasokan.

"Ini sekali lagi bahwa dengan gangguan (Perang Iran) ini, saya ingin pastikan bahwa kebutuhan pertanian dan pangan kita aman," ucap Sudaryono.

Sementara itu, CEO Brunei Fertilizer Industries Harri Kiiski menekankan pentingnya kolaborasi industri, termasuk berbagi praktik terbaik dan memastikan keberlanjutan investasi di sektor pupuk.

"Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah investasi berjuta-juta dolar yang akan terjadi," kata Harri.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegur jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai transparansi perencanaan produksi nasional hingga ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam kunjungan kerja di Cikampek, Jawa Barat, Kamis.

Sementara itu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Rivqy menegur direksi Pupuk Indonesia mengenai pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai masih abu-abu.

Oleh sebab itu, dia mendesak manajemen perusahaan untuk memaparkan detail perencanaan, lini masa, hingga strategi efisiensi secara transparan kepada parlemen.

"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.

Selain itu, dia mempertanyakan progres persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031.

Ia pun meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa progres yang terukur.

Tak hanya itu, dia mengatakan ada isu lain yang lebih krusial, yakni harga gas bumi tertentu.

Walaupun pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per million metric british thermal units atau MMBTU, dia mengatakan realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.

"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujarnya.

Menurut dia, transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat mengusulkan formula harga keekonomian yang adil.

"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.

Adapun dia memandang persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal antarperusahaan negara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan telah menyalurkan 1,7 juta ton pupuk subsidi sepanjang Januari sampai 6 Maret 2026.

Corporate Secretary Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, mengatakan volume penyaluran tersebut sudah mencapai 18 persen dari total penugasan pemerintah.

“1,7 juta (ton) ini ya capaian yang sangat-sangat signifikan mungkin dalam 5 tahun terakhir bisa saya katakan gitu,” kata Yehezkiel, dalam acara buka puasa bersama di Cikini, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira saat ditemui usai sosialisasi harga pupuk subsidi di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Adapun Pupuk Indonesia mendapatkan tugas dari negara untuk menyalurkan 9,55 juta ton pupuk subsidi sepanjang 2026.

Menurut Yehezkiel, capaian penyaluran pupuk subsidi itu dipengaruhi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Biaya seluruh jenis pupuk yang diproduksi PT Pupuk Indonesia disubsidi hingga 20 persen.

“Jadi daya beli dari petani-petani kita itu juga terkerek naik gitu ya sehingga permintaannya juga semakin tinggi,” ujar Yehezkiel.

Faktor lainnya adalah musim tanam pertama di tahun 2026 yang meningkatkan konsumsi petani terhadap pupuk.

Saat ini, di seluruh Indonesia sudah memasuki musim penghujan dan akan berlanjut pada musim kemarau basah sehingga serapan pupuk akan terus berjalan.

Selain itu, kebijakan Prabowo memangkas regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya harus diatur dalam 145 regulasi juga turut berdampak.

“Proses penebusan juga semakin ringkas,” ucap Yehezkiel.

Saat ini, stok pupuk nasional mencapai 1,2 juta ton dengan jumlah penjualan 25 ton per hari.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah kuli angkut tengah mengangkut berbagaibjenis pupuk subsidi di Gudang PT Pupuk Indonensia Lini 3 di Kecamatan Nagrg, Kabuoaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025)

Dengan stok tersebut, pasokan pupuk untuk petani Tanah Air masih cukup untuk 40 hari ke depan.

Di sisi lain, produksi sejumlah anak perusahaan di bawah holding Pupuk Indonesia terus berjalan.

“Posisinya kan kalau kita itu satu satu hari memproduksi kurang lebih sekitar sori 50.000-60.000 ton,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Yehezkiel menjelaskan produksi Pupuk Indonesia tidak terdampak langsung perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang menutup Selat Hormuz.

Perusahaan negara itu memiliki dua produk utama yakni pupuk urea dan pupuk NPK.

Bahan baku pupuk urea adalah gas bumi yang sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Sementara, bahan baku NPK, fosfor dan kalium diimpor dari Afrika bagian seperti Maroko dan Aljazair.

Adapun kalium dipasok dari Belarusia, Rusia, dan Kanada.

“Secara operasional alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan enam sampai tujuh bulan ke depan,” kata dia.

Meski demikian, Yehezkiel tidak menampik Pupuk Indonesia juga dibayangi kenaikan angkutan atau distribusi dalam negeri karena minyak dunia melambung.

Penutupan Selat Hormuz berdampak pada distribusi atau perdagangan minyak dunia dari negara-negara Teluk.

“Tapi kami tetap berkomitmen bahwa penyaluran dan distribusi pupuk itu tetap harus bisa berjalan dengan normal,” ucap Yehezkiel.

ini sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui penguatan inovasi, teknologi dan kolaborasi

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong penguatan ekosistem inovasi pertanian dan kemandirian pangan nasional, melalui penyelenggaraan “FertInnovation Challenge 2025" yang diikuti sebanyak 1.620 inovator mulai dari kalangan peneliti, profesional, startup hingga mahasiswa dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri.

Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan mengatakan kegiatan ini merupakan instrumen strategis perseroan untuk membangun pipeline riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan sektor pertanian dan industri pupuk nasional.

“Kegiatan ini sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui penguatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Jamsaton sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dalam penyelenggaraannya, perseroan berkolaborasi dengan Indonesia Agrichemical Research Institute (IARI), yang menjadi media bagi perseroan untuk menciptakan transformasi pertanian berbasis inovasi.

Jamsaton menjelaskan kegiatan dirancang sebagai platform open innovation strategis untuk menyerap gagasan-gagasan transformatif dari inovator eksternal, serta menjawab tantangan keberlanjutan dan agenda besar kemandirian pangan Indonesia.

Adapun, empat kategori strategis dalam kegiatan adalah Precision Agriculture & Digital Farming, Climate Resilience & Sustainable Fertilizer, AI-Driven Agri Supply Chain, serta Process & Plant Engineering.

"Keempat kategori ini dirancang untuk menjawab kebutuhan inovasi dari hulu hingga hilir mulai dari teknis budidaya tanaman presisi, sistem distribusi dan rantai pasok pupuk, keberlanjutan lingkungan, hingga keandalan proses dan fasilitas produksi," ujar Jamsaton.

Selain apresiasi terhadap para pemenang, kegiatan juga membuka peluang inkubasi dan kolaborasi lanjutan supaya ide-ide terpilih dapat dikembangkan menjadi solusi nyata bagi industri hingga senilai Rp2 miliar.

Jamsaton menjelaskan kegiatan ini hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan dunia industri, akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam satu ekosistem inovasi yang terintegrasi.

"Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari FertInnovation akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, ketahanan sistem distribusi pupuk, keberlanjutan lingkungan, serta produktivitas pertanian nasional," ujar Jamsaton.

Ia menegaskan penyelenggaraan program pada tahun ini semakin menegaskan peran perseroan sebagai innovation enabler dalam sektor agribisnis.

Melalui pendekatan open innovation, perseroan mendorong kolaborasi antara akademisi, peneliti dan praktisi untuk mempercepat hilirisasi riset serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Kami berharap upaya dan kolaborasi yang kita bangun melalui FertInnovation ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pupuk Indonesia yang semakin inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan bangsa," ujar Jamsaton.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar Rp46,87 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan. Kepastian itu mengemuka dalam penandatanganan Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2026 antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menyampaikan anggaran tersebut menjadi landasan tindak lanjut distribusi pupuk bersubsidi mulai awal tahun depan. Penandatanganan perjanjian dilakukan menjelang pergantian tahun untuk memastikan kesiapan penyaluran bagi petani dan pembudidaya yang terdaftar dalam sistem.

“Pada hari ini, Senin 29 Desember 2025, tepat di posisi jam 18.18, kita sudah menyelesaikan salah satu tahapan yang luar biasa, tahapan krusial sebagai pertanda alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2026 sudah bisa kita tindak lanjuti,” ujar Jekvy.

Ia menjelaskan anggaran Rp46,87 triliun tersebut mencakup kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian sekaligus dukungan bagi sektor perikanan dengan alokasi sekitar Rp999,07 miliar. Kesepakatan ini menandai kesiapan seluruh institusi terkait dalam perencanaan hingga distribusi pupuk guna mendukung swasembada pangan nasional.

Struktur alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton sesuai Keputusan Menteri Pertanian tertanggal 12 Desember 2025. Volume tersebut terdiri atas Urea 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK formula khusus kakao 81.179 ton, pupuk organik 558.273 ton, serta tambahan pupuk ZA 16.449 ton untuk mendukung swasembada tebu.

Untuk sektor perikanan, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 295.676 ton berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tertanggal 29 Desember 2025. Alokasi ini mencakup Urea 125.397 ton, SP-36 86.445 ton, serta pupuk organik 83.834 ton yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya perikanan.

Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Ujang Komarudin Asdani Kartamiharja menilai kebijakan ini menjadi tonggak penting bagi sektor perikanan. “Ini sangat bersejarah untuk dunia perikanan, karena mulai 1 Januari para pembudidaya ikan mendapatkan kepastian pupuk bersubsidi untuk kegiatan produksi ikan,” kata Ujang.

Dari sisi pelaksana, PT Pupuk Indonesia (PTPI) menyatakan kesiapan operasional untuk menjalankan mandat penyaluran. Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid mengatakan kontrak ditandatangani sesuai jadwal agar perusahaan dapat langsung bekerja sejak awal tahun.

“Penandatanganan kontrak ini bisa dilaksanakan tepat waktu sebelum 1 Januari 2026, sehingga kebutuhan atau persyaratan legalitas bagi kami untuk segera bekerja di tahun 2026 sudah terpenuhi,” tutur Robby.

Ia menambahkan stok pupuk bersubsidi telah disiapkan di seluruh lini distribusi, mulai dari gudang pabrik hingga kios, serta sistem penyaluran telah diuji. Penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan mulai 1 Januari 2026 pukul 00.00 oleh petani dan pembudidaya yang terdaftar di e-RDKK atau e-PB dengan harga sesuai ketentuan.

Pemerintah juga memastikan kebijakan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tetap berlaku pada 2026 dan telah terakomodasi dalam postur anggaran. Data petani penerima terus diperbarui dengan jumlah pendaftar e-RDKK mencapai sekitar 12,7 juta orang. Masa pendaftaran juga diperpanjang hingga 21 Januari 2026 untuk menjangkau petani yang belum terinput.

Dengan anggaran Rp46,87 triliun dan kontrak yang ditandatangani sebelum pergantian tahun, pemerintah menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan menjaga kelancaran produksi pertanian dan perikanan sejak awal 2026 tanpa hambatan pasokan.

IDXChannel - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan groundbreaking proyek pembangunan Pabrik Pupuk NPK Nitrat pertama di Indonesia, yang berlokasi di Kawasan Industri Pupuk Kujang, Selasa (23/12/2025).

Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, pabrik tersebut mulai beroperasi pada 2027.

Proyek ini menelan biaya sekitar Rp600 miliar dengan model kontrak Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

"Hari ini kita melakukan pencanangan groundbreaking pabrik NPK Nitrat pertama di Indonesia. Ini menjadi tonggak penting karena apa yang kita bangun ini akan menjadi sebuah sejarah baru pembangunan industri pupuk dan juga pertanian secara keseluruhan," ujar Rahmad.

Proyek Pabrik NPK Nitrat berbasis ammonium nitrate memiliki kapasitas produksi 100.000 ribu ton. Proyek ini ditujukan untuk pasar domestik, berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, dengan minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen. Durasi pembangunan direncanakan 21 bulan, menggunakan teknologi dari Espindesa (Spanyol), dengan nama produk Nitroku.

Rahmad menjelaskan, selama ini Indonesia melakukan impor terhadap pupuk NPK Nitrat sebanyak 450 ribu ton per tahun. Kehadiran fasilitas produksi pabrik baru ini diharapkan mampu menekan impor pupuk.

"Perlahan kita upayakan untuk mendominasi rumah kita sendiri (market share), sehingga sebagian besar NPK Nitrat yang beredar di Indonesia harapannya akan keluar dari produksi Pupuk Indonesia," kata dia.

Kehadiran pabrik pupuk baru ini diharapkan juga mampu menurunkan harga pasar pupuk NPK Nitrat. Sebab fasilitas produksinya telah hadir di Indonesia, dan memudahkan pendistribusian ke seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi mudah-mudahan kehadiran kita tidak hanya mengganti dari impor menjadi produksi nasional, tapi juga bisa menurunkan biaya produksi pertanian khususnya hortikultura," kata Rahmad.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan, proyek ini merupakan salah satu dari rencana Pemerintah untuk membangun 7 pabrik pupuk baru selama 5 tahun ke depan.

"Pabrik ini menjadi bagian dari rencana pembangunan pabrik pupuk baru yang akan kita bangun hingga tahun 2029. Totalnya Insyaallah ada 7 pabrik pupuk baru," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR meminta Danantara Indonesia untuk lebih efisien dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat sekaligus menagih kompensasi ke APBN.

Hal itu menjadi materi pembahasan rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR dengan Danantara serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (4/12/2025). Rapat secara tertutup itu disebut membahas agar kompensasi dan subsidi yang berasal dari APBN ke depannya lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien," jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

"Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun masih enggan memerinci lebih lanjut apa kesimpulan raker dengan Danantara serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tadi. Dia hanya berpesan bahwa tata kelola subsidi harus tepat sasaran.

Misbakhun membantah rapat tertutup itu diselenggarakan lantaran adanya pembengkakan biaya subsidi.

"Kami tidak membicarakan soal pembengkakan. Kami hanya membicarakan tentang tata kelola, supaya subsidi bisa berjalan efisien, tepat sasaran, dan apa yang menjadi target APBN itu bisa berjalan," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. Perusahaan menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan harga pupuk yang lebih rendah akan mempermudah petani di berbagai daerah memperoleh kebutuhan pupuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi,” ujar Rahmad di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Perseroan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar di seluruh wilayah. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh rantai distribusi, terutama penerima pada titik serah (PPTS), agar pelaksanaan di lapangan optimal dan tidak mengganggu ketersediaan pupuk. Per 22 Oktober 2025, stok pupuk subsidi nasional tercatat 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Pupuk Indonesia juga menerapkan pengawasan distribusi berbasis digital melalui sistem i-Pubers dan Command Center untuk memantau stok, penyaluran, serta transaksi penebusan secara real-time. Sistem ini diharapkan memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi.

Rahmad menegaskan, kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sejalan dengan arah nasional untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri. Revitalisasi ini menjadi momentum penting memperkuat ketahanan pangan melalui efisiensi produksi dan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau.

Ia menambahkan, hasil efisiensi dan tata kelola baru industri pupuk berpotensi menambah keuntungan perusahaan sebesar Rp 2,5 triliun pada 2026, sehingga estimasi total keuntungan mencapai Rp 7,5 triliun. “Menambah potensi keuntungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 2,5 triliun pada tahun 2026 dengan estimasi total keuntungan Rp 7,5 triliun,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, pembangunan tujuh pabrik pupuk baru tengah berlangsung, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung paling lambat 2029. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya produksi hingga 26 persen dan menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.

Perubahan sistem subsidi dari hilir ke hulu juga disebut sebagai salah satu kunci keberhasilan efisiensi. Skema baru ini menekan biaya produksi dan bunga perbankan tanpa mengurangi kualitas pupuk. Selain memperkuat korporasi, kebijakan tersebut juga memperluas manfaat bagi petani melalui pola pembayaran subsidi di awal tahun agar pasokan bahan baku terjamin.

“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, hari ini harga eceran pupuk subsidi resmi diturunkan 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN,” kata Rahmad.

Penurunan HET mencakup berbagai jenis pupuk, antara lain Urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg, serta pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg. Langkah ini menandai efisiensi besar dalam sistem pupuk nasional sekaligus menjawab kebutuhan petani terhadap harga yang lebih adil.