Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara menemukan indikasi kuat pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi PT TPL, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

“Secara keseluruhan, luas hutan yang dibuka mencapai lebih dari 2,5 kali luas Central Park di New York,” tulis Earthsight dan Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Senin (5/1/2026).

Setelah berlangsung stabil selama beberapa tahun, laju pembukaan hutan meningkat tajam dalam beberapa pekan menjelang bencana, dengan luas hutan setara lebih dari satu lapangan sepak bola dibuldoser setiap hari.

Deforestasi ini terus terjadi sepanjang November 2025, hingga siklon tropis Senyar melanda wilayah tersebut. Citra satelit bertanggal 1 Desember 2025 menunjukkan adanya longsor di sekitar area pembalakan paling baru.

Peta pemerintah Indonesia menunjukkan wilayah tersebut merupakan medan curam dengan risiko longsor tinggi. Karena itu, kawasan ini diklasifikasikan sebagai hutan produksi terbatas, di mana pembukaan hutan pada prinsipnya tidak diperbolehkan.

PT TPL juga mengakui bahwa otoritas Indonesia telah menetapkan sekitar 11.315 hektare yang luasnya setara seperempat dari luas estate Aek Raja sebagai kawasan hutan lindung. Peta yang tersedia menunjukkan area yang baru dibuka berada di dalam zona tersebut, sehingga aktivitas yang terdeteksi diduga bersifat ilegal.

Penilaian internal PT TPL yang dipublikasikan pada 2024 menyebutkan bahwa area ini memiliki konsentrasi spesies terancam yang signifikan secara nasional dan berperan penting dalam pengendalian erosi di lereng curam yang rentan.

Peta habitat orangutan 2019 juga mengidentifikasi sebagian kawasan yang dibuka sebagai habitat potensial orangutan Tapanuli, spesies endemik ekosistem Batang Toru yang merupakan kera besar paling terancam di dunia.

Menanggapi temuan tersebut, PT TPL menyatakan kepada Earthsight dan Auriga bahwa riset internal perusahaan “tidak mengidentifikasi pembukaan hutan seluas 883 hektare di area yang dimaksud”.

Perusahaan merujuk pada lahan kelolaan masyarakat di sekitar lokasi yang diklaim berada dalam skema Kemitraan Kehutanan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, peta yang disampaikan perusahaan berada di sebelah utara area pembalakan ilegal yang terdeteksi dan tidak tumpang tindih dengannya.

PT TPL juga menyatakan bahwa berdasarkan data spasial, hidrografi, topografi, dan operasional, tidak ada longsor atau banjir yang dapat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Meski demikian, bukti yang disampaikan perusahaan, menurut Earthsight dan Auriga, hanya mencakup areal di Tapanuli Selatan serta lokasi banjir di DAS Sungai Nabirong dan Sipirok, yang bukan merupakan wilayah hilir dari estate Aek Raja. Kedua lembaga tersebut tidak menyatakan bahwa aktivitas di Aek Raja berkontribusi pada banjir di lokasi-lokasi tersebut, melainkan pada longsor dan banjir di wilayah terdampak lain.

PT TPL juga menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pembalakan hutan alam, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi.

Sementara itu, pada 6 Desember 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengumumkan telah menyegel lima lokasi di kawasan Tapanuli yang diduga berkontribusi terhadap dampak bencana, termasuk dua lokasi di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Penyegelan dilakukan untuk mengamankan lokasi, mencegah aktivitas lanjutan yang dapat memperburuk kondisi, serta mengumpulkan alat bukti hukum guna proses penegakan hukum selanjutnya. Otoritas menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat, termasuk melalui penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang guna penyitaan aset.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, PT TPL menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai peraturan Indonesia dan bahwa audit serta penghentian sementara kegiatan merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi dan bukti, bukan penetapan sanksi maupun kesimpulan adanya pelanggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Investigasi yang dilakukan Earthsight dan Auriga Nusantara mengungkap bahwa produk industri kayu yang masuk ke pasar Eropa masih tercemar oleh rantai pasok yang terkait dengan alih fungsi hutan atau deforestasi, terutama dari wilayah Kalimantan.

Dalam laporan berjudul Risky Business yang dirilis awal pekan ini, Selasa (21/10/2025), kedua lembaga tersebut menemukan bahwa sejumlah produk kayu yang dijual di Eropa berasal dari pemasok besar yang menerima kayu hasil deforestasi di Indonesia.

Investigasi ini dilakukan setelah Earthsight dan Auriga memperoleh hampir 10.000 dokumen pemerintah yang belum dipublikasikan. Hal ini memungkinkan mereka mengidentifikasi 65 pabrik dan penggergajian di Indonesia yang menggunakan kayu hasil pembukaan hutan alam, terutama di Kalimantan.

Dengan menggabungkan data ekspor ke Uni Eropa, mereka menemukan bahwa lima pengguna terbesar kayu deforestasi pada 2024 semuanya mengekspor produknya ke Eropa.

Tim Auriga Nusantara juga melakukan peninjauan ke empat lokasi hutan alam yang baru dibuka yang memasok bahan baku bagi lima perusahaan tersebut pada 2024. Mereka mendapati terdapat ribuan hektare lahan baru yang dibuka di Kalimantan Tengah, wilayah yang sebelumnya merupakan salah satu benteng terakhir habitat orangutan di dunia.

Investigasi juga memberi konfirmasi bahwa kayu hasil deforestasi telah masuk ke pasar Uni Eropa. Sebuah perusahaan Belanda yang menerima kiriman kayu lapis dari Indonesia pada Februari lalu mengungkap lokasi asal kayu tersebut, yang ternyata menunjukkan ratusan hektare lahan yang telah hancur.

Meski demikian, perusahaan tersebut menyatakan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan pemasok lama mereka.

Perusahaan Belanda lainnya mengaku kepada Earthsight bahwa rantai pasok kayunya terlacak hingga PT MP, salah satu perusahaan dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan informasi publik membuat Earthsight sulit menelusuri ke mana sebagian besar produk kayu hasil deforestasi itu berakhir. Pada 2024, lima perusahaan Indonesia tersebut mengekspor 23.272 meter kubik (m³) kayu lapis, papan taman, dan kusen pintu ke Eropa. Semua kiriman ini berasal dari jenis pohon yang hanya tumbuh di hutan alam.

Destinasi utama ekspor ini adalah Belanda, Belgia, dan Jerman, dan seluruhnya dilakukan secara legal. Sebagian kayu mungkin berasal dari penebangan selektif, namun Earthsight menilai seluruh pengiriman dari kelima perusahaan tersebut memiliki risiko tinggi mengandung kayu hasil deforestasi.

Meskipun banyak perusahaan Eropa mengklaim menerapkan prinsip keberlanjutan, sebagian besar tidak dapat menjelaskan asal kayu mereka atau bagaimana mereka menghindari kayu hasil deforestasi. Perusahaan-perusahaan ini adalah importir dan grosir produk kayu keras yang melayani setidaknya sembilan negara Eropa, terutama Belgia, Jerman, Prancis, dan Belanda.

“Ada risiko nyata bahwa Eropa sedang membantu menghancurkan salah satu benteng terakhir orangutan di Bumi melalui aktivitas impor ini. Kami menemukan perusahaan Indonesia yang membeli ribuan meter kubik kayu dari sumber deforestasi, sambil mengklaim secara keliru bahwa seluruh pasokan mereka berkelanjutan. Klien mereka termasuk pemain besar dalam industri kayu Eropa. Inilah sebabnya mengapa Regulasi Deforestasi UE harus segera diterapkan tanpa penundaan,” papar Aron White, Kepala Tim Earthsight untuk Asia Tenggara.

White menambahkan, perusahaan kayu Eropa harus memutus hubungan dengan pemasok yang terlibat dalam deforestasi dan beralih pada alternatif yang benar-benar bebas dari perusakan hutan.

Menurut Earthsight dan Auriga, risiko impor kayu deforestasi dari lima produsen Indonesia tersebut makin tinggi karena kurangnya transparansi.

Dalam rekaman investigasi, dua perusahaan bahkan menyangkal menggunakan kayu hasil deforestasi, padahal dokumen resmi pemerintah menunjukkan bahwa mereka membeli masing-masing 3.594 m³ dan 2.757 m³ kayu hasil deforestasi pada 2024, dengan 88% dan 74% ekspor mereka dikirim ke Eropa pada tahun yang sama.

“Kehancuran hutan Kalimantan bukan hanya tragedi Indonesia, tetapi juga tragedi global. Orangutan terusir, masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dan iklim menjadi kian tidak menentu, ini mencerminkan rapuhnya tata kelola hutan kita,” kata Hilman Afif, juru kampanye Auriga Nusantara.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa laju deforestasi di Kalimantan terus meningkat, dengan kehilangan sekitar 129.000 hektare hutan pada tahun lalu. Angka ini setara dengan luas Kota Roma atau Los Angeles.

Penjualan kayu menjadi sumber pendanaan utama bagi konversi hutan tropis kaya keanekaragaman hayati menjadi perkebunan monokultur skala besar. Dalam beberapa dekade terakhir, penebangan dan ekspansi pertanian telah menghancurkan sebagian besar hutan tropis dunia, meninggalkan hanya sekitar 36% yang masih utuh pada 2019, serta menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Tahun lalu, deforestasi di Indonesia, terutama di Kalimantan, menyebabkan emisi iklim yang melebihi total emisi Belanda.