Bisnis.com, JAKARTA — Sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) yang dahulu bernama Inti Indorayon Utama berlanjut di tengah upaya pemerintah mencari penanggung jawab bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025.

Setelah dikaitkan dengan deforestasi di daerah aliran sungai terdampak dan sahamnya kemudian disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena operasional yang dihentikan, inisial TPL kembali mencuat dalam gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap total enam perusahaan di Sumatra Utara.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Nama TPL yang kembali mengemuka dalam gugatan pemerintah seolah mempertegas riset yang dirilis Auriga Nusantara dan Earthsight baru-baru ini.

Analisis Auriga Nusantara dan Earthsight terhadap citra satelit untuk area berhutan di dataran tinggi DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang pada tahun-tahun sebelum bencana mengidentifikasi tiga blok deforestasi besar atau penebangan terbaru. Salah satunya berada pada satu sektor konsesi TPL, yang mana perusahaan ini memiliki izin mengembangkan kebun kayu monokultur ekaliptus guna memasok pabrik pulp besarnya.

Analisis menguak bahwa 758 hektare hutan belantara dataran tinggi telah mengalami pembabatan dalam kurun Maret 2021 hingga Desember 2025. Wilayah tersebut berada di sektor Aek Raja yang masuk dalam konsesi TPL.

“Logging skala besar dan pembuldoseran hutan alam bahkan meluas hingga 125 hektare ke luar konsesi,” tulis Auriga Nusantara dan Earthsight.

Secara keseluruhan, area yang dibabat ini mencapai tiga kali luas kawasan Gelora Bung Karno. Setelah berlangsung dengan kecepatan stabil selama beberapa tahun, deforestasi ini melonjak pesat pada beberapa minggu menjelang terjadinya bencana November 2025 dengan laju luas terdampak mencapai satu lapangan bola setiap harinya.

Berdasarkan peta yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, area yang mencakup area-area terjal ini sangat berisiko longsor. Sejalan dengan itu, konsesi TPL di daerah ini berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang mana pembabatan hutan biasanya tidak diizinkan.

TPL sendiri menyadari situasi ini dengan menyampaikan bahwa 11.315 hektare di dalam sektor Aek Raja atau seperempat dari sektor ini merupakan Kawasan Hutan Lindung, tetapi peta yang tersedia untuk publik memperlihatkan bahwa deforestasi justru terjadi di dalamnya.

“Dengan demikian, deforestasi ini tidak hanya destruktif, tetapi juga patut diduga sepenuhnya ilegal,” lanjut laporan tersebut.

Penilaian internal PT TPL yang dipublikasikan pada 2024 menyebutkan bahwa area ini memiliki konsentrasi spesies terancam yang signifikan secara nasional dan berperan penting dalam pengendalian erosi di lereng curam yang rentan.

Peta habitat orangutan 2019 juga mengidentifikasi sebagian kawasan yang dibuka sebagai habitat potensial orangutan Tapanuli, spesies endemik ekosistem Batang Toru yang merupakan kera besar paling terancam di dunia.

Menanggapi temuan tersebut, PT TPL menyatakan kepada Earthsight dan Auriga bahwa riset internal perusahaan “tidak mengidentifikasi pembukaan hutan seluas 883 hektare di area yang dimaksud”.

Perusahaan merujuk pada lahan kelolaan masyarakat di sekitar lokasi yang diklaim berada dalam skema Kemitraan Kehutanan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, peta yang disampaikan perusahaan berada di sebelah utara area pembalakan ilegal yang terdeteksi dan tidak tumpang tindih dengannya.

PT TPL juga menyatakan bahwa berdasarkan data spasial, hidrografi, topografi, dan operasional, tidak ada longsor atau banjir yang dapat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Meski demikian, bukti yang disampaikan perusahaan, menurut Earthsight dan Auriga, hanya mencakup areal di Tapanuli Selatan serta lokasi banjir di DAS Sungai Nabirong dan Sipirok, yang bukan merupakan wilayah hilir dari estate Aek Raja. Kedua lembaga tersebut tidak menyatakan bahwa aktivitas di Aek Raja berkontribusi pada banjir di lokasi-lokasi tersebut, melainkan pada longsor dan banjir di wilayah terdampak lain.

PT TPL juga menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pembalakan hutan alam, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi.

Rantai Pasok Kayu Olahan TPL

Lantas, ke mana saja kayu olahan TPL mengalir?

Dalam dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) periode 2021–2024 yang disampaikan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada otoritas Indonesia dan dianalisis Auriga dan Earthsight, perusahaan tidak melaporkan adanya konsumsi kayu dari hutan alam. Seluruh bahan baku yang dicatat berasal dari hutan tanaman industri.

Namun, Earthsight memperkirakan sekitar 80.000 meter kubik kayu tropis dihasilkan dari pembukaan hutan primer di konsesi PT TPL di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode yang sama. Tidak ada pabrik lain yang melaporkan menerima kayu tersebut, sehingga Earthsight menilai kayu tersebut kemungkinan masuk ke dalam rantai pasok perusahaan tanpa dilaporkan secara resmi.

Sementara itu, alur hilir produk pulp TPL dinilai lebih jelas. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, sekitar 64% bahan baku pabrik berasal dari hutan tanaman monokultur milik TPL di Sumatra Utara.

Laporan tahunan TPL 2024 juga mencatat bahwa 98,23% penjualan perusahaan dilakukan kepada PT Asia Pacific Rayon (APR), yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE), salah satu kelompok usaha perkebunan dan kehutanan terbesar di Indonesia. RGE selama lebih dari satu dekade terakhir kerap menjadi sorotan atas dugaan deforestasi ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam laporan tahunan APR 2024 disebutkan bahwa 43% bahan baku yang digunakan perusahaan berasal dari PT Toba Pulp Lestari. Temuan ini memperlihatkan keterkaitan erat rantai pasok antara TPL sebagai pemasok pulp dan APR sebagai pengguna akhir, sekaligus menempatkan dugaan kayu hutan alam yang tidak dilaporkan dalam konteks rantai pasok industri serat dan tekstil.

Menanggapi laporan ini, Head of Corporate Affairs & Communications RGE Indonesia Anita Bernadus mengemukakan bahwa TPL merupakan pemasok dissolving wood pulp (DWP) bagi Asia Pacific Rayon (APR), salah satu unit bisnis di bawah naungan grup. Namun dia memastikan bahwa seluruh aliran bahan baku dari TPL ke APR telah dihentikan menyusul penghentian operasional perusahaan tersebut.

“Sehubungan dengan penghentian sementara operasional TPL saat ini, seluruh aliran bahan baku kepada APR juga dihentikan,” tulis Anita dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Anita turut menambahkan bahwa RGE memastikan seluruh unit bisnisnya menggunakan bahan baku yang bersumber secara lestari dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar nasional dan internasional.

“Secara khusus, APR menggunakan dissolving pulp yang 100% berasal dari kayu tanaman bersertifikat, dengan sumber kayu yang dapat dilacak,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa RGE berkomitmen menerapkan nol deforestasi yang dijalankan secara konsisten melalui Kebijakan Keberlanjutan RGE. Setiap unit bisnis di bawah RGE telah disebutnya mengadopsi komitmen yang sama dan menerapkan Sistem Uji Tuntas (Due Diligence System), termasuk pemantauan perubahan tutupan lahan secara berkala di konsesi milik sendiri maupun pemasok, guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko deforestasi.

“Setiap temuan yang disampaikan kepada kami akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi, serta penerapan langkah perbaikan dan pencegahan yang diperlukan,” kata Anita.

Sebagai catatan, APR mengoperasikan pabrik berkapasitas 325.000 ton per tahun di Riau yang memproduksi serat viscose rayon. Produk tersebut digunakan sebagai bahan baku tekstil dan dibuat dari selulosa, umumnya berasal dari pulp kayu.

Produksi rayon untuk pakaian merupakan salah satu pengguna besar produk kayu, mengkonsumsi 200 juta pohon per tahun, menurut organisasi Canopy, yang juga memperingatkan bahwa hampir separuh produksi global berasal dari hutan purba atau hutan alam terancam punah.

Sementara itu berdasarkan data bea cukai Indonesia yang diperoleh dan dianalisis Earthsight, APR mengekspor rayon viskosa senilai US$232 juta atau setara Rp3,87 triliun pada Januari–Oktober 2025. Sebagian besar ekspor ini masuk ke Turki, Bangladesh, Pakistan, dan India. Konsumen APR di negara-negara ini memproduksi pakaian rayon dan barang-barang lainnya untuk diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara menemukan indikasi kuat pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi PT TPL, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

“Secara keseluruhan, luas hutan yang dibuka mencapai lebih dari 2,5 kali luas Central Park di New York,” tulis Earthsight dan Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Senin (5/1/2026).

Setelah berlangsung stabil selama beberapa tahun, laju pembukaan hutan meningkat tajam dalam beberapa pekan menjelang bencana, dengan luas hutan setara lebih dari satu lapangan sepak bola dibuldoser setiap hari.

Deforestasi ini terus terjadi sepanjang November 2025, hingga siklon tropis Senyar melanda wilayah tersebut. Citra satelit bertanggal 1 Desember 2025 menunjukkan adanya longsor di sekitar area pembalakan paling baru.

Peta pemerintah Indonesia menunjukkan wilayah tersebut merupakan medan curam dengan risiko longsor tinggi. Karena itu, kawasan ini diklasifikasikan sebagai hutan produksi terbatas, di mana pembukaan hutan pada prinsipnya tidak diperbolehkan.

PT TPL juga mengakui bahwa otoritas Indonesia telah menetapkan sekitar 11.315 hektare yang luasnya setara seperempat dari luas estate Aek Raja sebagai kawasan hutan lindung. Peta yang tersedia menunjukkan area yang baru dibuka berada di dalam zona tersebut, sehingga aktivitas yang terdeteksi diduga bersifat ilegal.

Penilaian internal PT TPL yang dipublikasikan pada 2024 menyebutkan bahwa area ini memiliki konsentrasi spesies terancam yang signifikan secara nasional dan berperan penting dalam pengendalian erosi di lereng curam yang rentan.

Peta habitat orangutan 2019 juga mengidentifikasi sebagian kawasan yang dibuka sebagai habitat potensial orangutan Tapanuli, spesies endemik ekosistem Batang Toru yang merupakan kera besar paling terancam di dunia.

Menanggapi temuan tersebut, PT TPL menyatakan kepada Earthsight dan Auriga bahwa riset internal perusahaan “tidak mengidentifikasi pembukaan hutan seluas 883 hektare di area yang dimaksud”.

Perusahaan merujuk pada lahan kelolaan masyarakat di sekitar lokasi yang diklaim berada dalam skema Kemitraan Kehutanan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, peta yang disampaikan perusahaan berada di sebelah utara area pembalakan ilegal yang terdeteksi dan tidak tumpang tindih dengannya.

PT TPL juga menyatakan bahwa berdasarkan data spasial, hidrografi, topografi, dan operasional, tidak ada longsor atau banjir yang dapat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Meski demikian, bukti yang disampaikan perusahaan, menurut Earthsight dan Auriga, hanya mencakup areal di Tapanuli Selatan serta lokasi banjir di DAS Sungai Nabirong dan Sipirok, yang bukan merupakan wilayah hilir dari estate Aek Raja. Kedua lembaga tersebut tidak menyatakan bahwa aktivitas di Aek Raja berkontribusi pada banjir di lokasi-lokasi tersebut, melainkan pada longsor dan banjir di wilayah terdampak lain.

PT TPL juga menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pembalakan hutan alam, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi.

Sementara itu, pada 6 Desember 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengumumkan telah menyegel lima lokasi di kawasan Tapanuli yang diduga berkontribusi terhadap dampak bencana, termasuk dua lokasi di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Penyegelan dilakukan untuk mengamankan lokasi, mencegah aktivitas lanjutan yang dapat memperburuk kondisi, serta mengumpulkan alat bukti hukum guna proses penegakan hukum selanjutnya. Otoritas menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat, termasuk melalui penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang guna penyitaan aset.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, PT TPL menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai peraturan Indonesia dan bahwa audit serta penghentian sementara kegiatan merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi dan bukti, bukan penetapan sanksi maupun kesimpulan adanya pelanggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kini tengah mendalami dan melakukan verifikasi intensif terkait keterlibatan delapan perusahaan dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara.

KLH sendiri telah mulai memanggil delapan perusahaan tersebut pada Senin (8/12/2025). Sebelumnya, KLH juga telah menghentikan operasional empat perusahaan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. Tiga di antara empat entitas tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang merupakan pengembang PLTA Batang Toru.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Yulia Suryanti, dalam siaran pers mengemukakan proses pendalaman yang berlangsung mencakup serangkaian langkah krusial. Pertama adalah pengumpulan data primer dan sekunder terkait aktivitas perusahaan dan kondisi lingkungan.

Kemudian terdapat klarifikasi lapangan yang meliputi pemeriksaan dan klarifikasi langsung dengan pihak perusahaan dan otoritas terkait di lapangan. Dan terakhir adalah koordinasi lintas sektoral melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian data.

“Sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terbukti mengancam keselamatan masyarakat, merusak ekosistem, dan mengganggu keberlanjutan lingkungan,” kata Yulia, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara akurat dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta dan bukti hukum yang kuat, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

“Kami menghargai tingginya perhatian publik dan media terhadap perkembangan kasus ini. Namun demikian, proses penanganan kasus lingkungan memerlukan kecermatan dan kajian teknis yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas,” katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) dalam peristiwa bencana di pulau Sumatra akhir November lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Hanif mengatakan dirinya bersama tim KLH telah melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi bencana dalam beberapa hari terakhir guna mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan longsor.

Selain itu tim KLH juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, salah satunya PT Agincourt Resources. Dan, PT Agincourt Resources kemudian menjadi salah satu dari tiga perusahaan yang aktivitasnya dihentikan sementara MenLH.

Penghentian dilakukan terhadap perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kebijakan ini diambil buntut terjadinya banjir bandang hingga longsor di kawasan tersebut.

Merespons hal tersebut, manajemen PT Agincuourt pun buka suara. Senior Manager Corporate Communications Agincourt, Katarina Siburian Hardono, mengatakan perusahaan sebenarnya sudah menghentikan operasinya sejak 6 Desember 2025.

"Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi. Kami juga telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi, dan kami akan memenuhinya," kata dia, Minggu (7/12) seperti dikutip CNBC Indonesia.

Menurut dia, saat ini perusahaan masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

"Saat ini kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait," ujar Katarina.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, Hanif mengabarkan dirinya melakukan sidak ke perusahaan di DAS Batang Tour setelah melakukan  pantauan udara. Dari pantauan udara itu, kata dia, terlihat ada perubahan bentang alam yang diduga memicu intensitas banjir di kawasan tersebut.

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga sumber utama yang memperparah banjir di Batang Toru.

"Kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir, kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di DAS Batang Toru. Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan," tulis Hanif di akun media sosialnya.

Identifikasi awal dilakukan melalui perpaduan pantauan udara dan pemeriksaan langsung di lapangan pada titik-titik yang diduga menambah beban limpasan air. Kondisi di hulu DAS juga diperparah oleh hamparan luas lahan pertanian, baik lahan kering maupun lahan basah, yang mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.

Lebih lanjut, Hanif mengatakan KLH terus memverifikasi di lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti dengan tindakan korektif yang presisi. Namun, dia bilang pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, dan harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor.
Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.
Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis.
"Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.
Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D
Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).
Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar.
Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.
Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan.
"Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.
Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.
Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.
Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS.
Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut).
Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.
Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).
Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.
Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan entitas yang diduga berkontribusi memperparah banjir di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara karena aktivitas operasionalnya. Hal itu dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir bandang di wilayah Sumatra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan institusi yang dipimpinnya telah mengidentifikasi delapan perusahaan di wilayah terdampak banjir di DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, di antaranya perkebunan sawit dan tambang emas.

"Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah [dampak] hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum [Penegakan Hukum] untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur," katanya setelah penyelenggaraan Anugerah Proklim Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025), dikutip dari Antara.

Melalui pemanggilan ini, KLH akan meminta penjelasan perusahaan-perusahaan tersebut mengenai aktivitas bisnis mereka di DAS Batang Toru, termasuk soal risiko lingkungan yang mungkin timbul dari operasionalnya.

"Jadi, Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit. Kami bisa melihat semuanya dari citra satelit, sehingga kami secara logis bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras," tambahnya.

Seiring dengan pemanggilan ini, KLH juga bakal meninjau kembali dokumen persetujuan lingkungan perusahaan-perusahaan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk di DAS Batang Toru.

"Kami juga akan me-review semua persetujuan di situ. Jadi, kami akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya," kata Hanif.

Dengan bermodalkan data verifikasi awal dan data-data baru hasil keterangan perusahaan, KLH nantinya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya banjir dan longsor.

"Apakah penghentian kegiatan dan seterusnya. Karena ini memang sudah terjadi bencana. Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya terkait dengan bencana ini," jelasnya.

Dia mengakui bahwa masih ada ketidakmampuan untuk mendeteksi potensi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Termasuk dalam kasus bencana di Sumatra yang dipengaruhi Siklon Tropis Senyar, sebuah fenomena langka di mana siklon terbentuk di dekat khatulistiwa.

Bencana yang terjadi dia harapkan dapat menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali, termasuk dengan memastikan kesiapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.