Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan peran strategis kereta api dalam menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu, Menko AHY menyebutkan kontribusi emisi kereta api di Indonesia tercatat kurang dari satu persen atau sekitar 0,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan moda transportasi darat lainnya.

Sebaliknya, sektor transportasi darat secara keseluruhan menyumbang sekitar 89 persen terhadap total emisi, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan serta ketergantungan masyarakat pada transportasi jalan.

"Nah, emisi, tadi saya sudah sampaikan di depan ternyata kereta api ini menyumbang di Indonesia ini emisi gas rumah kaca yang terendah itu less than 1 persen, 0,6 persen," kata AHY.

AHY menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh dalam kebijakan transportasi, tanpa mengabaikan moda lain, namun tetap memaksimalkan potensi kereta api sebagai solusi pengurangan emisi nasional.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan besar dalam alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian yang selama ini dinilai belum proporsional dalam mendukung sistem transportasi nasional.

Data yang dihimpun dari kementerian terkait menunjukkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan preservasi jalan jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rel kereta api dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 misalnya, alokasi anggaran untuk jalan mencapai sekitar Rp86,9 triliun, sedangkan untuk pembangunan prasarana kereta api hanya sekitar Rp6,5 triliun sehingga memperlihatkan kesenjangan signifikan.

AHY menilai ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan transportasi dapat lebih berimbang dan mendukung efisiensi logistik sekaligus pengurangan emisi karbon secara nasional.

Selain itu, ia juga mendorong eksplorasi pengembangan jaringan kereta api, termasuk penambahan jalur di Sumatera yang saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk maupun luas wilayah.

Saat ini panjang jalur eksisting di Sumatera mencapai sekitar 1.871 kilometer, sementara kebutuhan tambahan berdasarkan populasi mencapai 7.837 kilometer dan bahkan lebih tinggi jika mempertimbangkan luas wilayah.

Ia menambahkan bahwa terdapat sejumlah proyek yang dapat dijadikan capaian awal atau quick win, termasuk pengembangan trase Banda Aceh hingga Besitang yang dinilai memiliki potensi strategis.

Pengembangan wilayah tersebut dinilai relevan karena berada di kawasan yang sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga dapat diintegrasikan dengan penataan ruang yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan yang saat ini masih 0 KM, serta pengembangan moda transportasi tersebut di wilayah Sulawesi yang saat ini baru mencapai 109 KM yang diproyeksikan membutuhkan 3.284 KM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pelabuhan Tanjung Carat ini adalah solusi untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan memperbaiki daya saing kita

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat pengembangan pelabuhan terintegrasi Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan tujuan memacu efisiensi logistik.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyampaikan proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur logistik yang terintegrasi dengan kawasan industri dan jaringan transportasi lainnya.

Dirinya menghadiri langsung pencanangan pembangunan (project launching) pelabuhan tersebut pada Kamis (9/4), serta menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur dasar, tetapi juga solusi atas tantangan efisiensi logistik di Sumatera Selatan.

"Persoalan utama kita bukan pada sumber daya, tetapi pada kemampuan mengkomersialisasikan dan efisiensi logistik. Pelabuhan Tanjung Carat ini adalah solusi untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan memperbaiki daya saing kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, migas, hingga komoditas perkebunan. Namun, potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan infrastruktur logistik yang efisien.

“Kita ini kaya sumber daya, tapi kalau tidak kompetitif, tidak ada artinya. Ujungnya masyarakat juga yang menanggung. Maka infrastruktur logistik menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah,” ungkapnya.

Sebagai pelabuhan terintegrasi, Tanjung Carat dirancang terhubung dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, serta kawasan industri dalam satu klaster pengembangan.

Kawasan ini juga diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis hilirisasi untuk memperkuat daya tarik investasi.

“Ini konsolidasinya bagian dari proyek investasi dan proyek strategis nasional, dan rencananya juga nanti di sini akan kita buka area kawasan ekonomi khusus. Nanti ini akan pertama kalinya menjadi kawasan ekonomi khusus hilirisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Todotua mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Sumatera Selatan pada 2025 mencapai Rp62,66 triliun, didominasi sektor industri pengolahan, khususnya kertas dan percetakan, serta sektor pertambangan dan energi.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan arah transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah yang perlu didukung oleh sistem logistik yang efisien.

“Potensi investasinya sudah besar, tetapi harus kita dorong dengan infrastruktur yang efisien agar nilai tambahnya bisa maksimal dan daya saingnya meningkat,” ungkapnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, telah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini, termasuk percepatan penyelesaian lahan dan integrasi infrastruktur pendukung.

“Semua dukungan sudah ada. Kalau ini tidak kita jalankan cepat, kita akan kehilangan momentum. Sekarang tinggal komitmen kita bersama untuk mengeksekusi,” tegasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero), mendorong transformasi pelabuhan menjadi intermodal transport yang berorientasi pada integrasi rantai pasok guna mewujudkan efisiensi logistik domestik.

Direktur Utama SPSL Joko Noerhudha dalam pernyataan di Jakarta, Senin mengatakan hal itu diperlukan mengingat pelabuhan memegang peranan penting dalam rantai pasok terutama di Indonesia yang 90 persen ekspor dan impor melalui laut.

"Transformasi bidang transportasi dan distribusi nasional harus berorientasi pada efisiensi dan integrasi. SPSL berperan memperkuat konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri dan hinterland melalui digitalisasi dan standardisasi layanan. Tujuannya adalah menghadirkan sistem transportasi dan distribusi yang andal, efisien, dan berdaya saing global,” kata dia.

Disampaikannya, sebagai bagian dari perusahaan negara yang memegang peran strategis dalam mendorong efisiensi proses transportasi dan distribusi nasional, pihaknya melakukan inisiatif integrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri dalam rangka menciptakan ekosistem yang berdampak pada efisiensi biaya pengiriman.

Pihaknya juga mengadopsi penerapan teknologi untuk mendukung pelayanan logistik dalam negeri.

Langkah-langkah itu menurut dia, memperkuat transparansi dan efektivitas rantai pasok nasional, sekaligus menjadi bagian dari komitmen dalam menghadirkan solusi transportasi dan distribusi terintegrasi.

Lebih lanjut, ia pula menekankan pentingnya kolaborasi antara pelabuhan, pelaku transportasi dan distribusi, serta industri untuk membangun ekosistem rantai pasok yang terkoneksi dan adaptif terhadap tantangan global.

Adapun pada 7 Oktober, pihaknya berpartisipasi dalam The 4th Seminar on Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia (SCI) di Jakarta.

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan bahwa forum tahunan itu bertujuan memberikan tinjauan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasional, sekaligus mengulas tantangan dan peluang di tengah dinamika global.

Berdasarkan SCI, sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp1.500,28 triliun hingga akhir tahun 2025, dan meningkat menjadi Rp1.703,21 triliun pada 2026, tumbuh masing-masing sebesar 9,03 persen dan 9,31 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Penerapan aturan kendaraan tanpa kelebihan ukuran dan muatan atau zero over dimension and over loading (zero ODOL) di jalan tol dipandang sebagai langkah krusial untuk menekan angka kecelakaan, sekaligus mengurangi pemborosan anggaran negara akibat kerusakan infrastruktur.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengatakan banyak pihak kerap beralasan bahwa pengetatan aturan ODOL akan berdampak pada inflasi.

Namun, riset lain menunjukkan pengaruhnya terhadap inflasi relatif kecil.

"Ada pihak yang ngomong kalau diterapkan (zero ODOL), pengetatan truk-truk ODOL itu nanti akan berdampak pada inflasi, tapi sementara di riset yang lain, pengaruhnya sangat-sangat minim. Kalau bagi orang transportasi, ini bukan masalah inflasi. Ini masalah keselamatan. Keselamatan itu nomor satu," kata Deddy saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pakar transportasi ini menilai keberanian pemerintah dan pengelola jalan tol dalam menertibkan truk kelebihan muatan maupun dimensi akan menjadi penentu keberhasilan tata kelola logistik nasional.

Apalagi masalah truk ODOL sudah bergulir lama, namun selalu mundur dalam implementasinya. Program zero ODOL sempat ditargetkan berlaku penuh pada 2023, ditunda ke 2025, dan kini kembali diundur ke awal 2027.

Deddy memaparkan data kecelakaan lalu lintas menunjukkan kontribusi besar dari kendaraan ODOL, terutama di jalan tol.

Kecelakaan di jalan tol akibat kegagalan pengereman karena overload mencapai 40 persen di 2023. Angkanya stabil di sekitar 40 persen.

Sementara, di jalan nasional, kecelakaan akibat truk atau bus besar dengan rem blong sekitar 10-12 persen.

Ia menekankan masalah ODOL di jalan tol seharusnya bisa lebih sederhana ditangani dibandingkan di jalan nasional atau arteri. Sebab, jalan tol hanya memiliki akses terbatas melalui gerbang masuk.

Lebih jauh, Deddy mencatat penanganan truk ODOL di jalan tol bukan hanya tanggung jawab pemerintah melalui regulasi, tetapi juga harus menjadi peran aktif badan usaha jalan tol (BUJT) selaku pengelola jalan tol.

Ia menegaskan bahwa kendaraan ODOL menjadi penyebab utama kerusakan jalan tol. Jalan yang rusak atau bergelombang akibat truk ODOL tidak hanya merugikan kendaraan besar lainnya, tetapi juga kendaraan pribadi.

Bahkan, kerusakan ini meningkatkan risiko kecelakaan, seperti mobil pribadi yang bisa saja tertabrak truk ODOL.

Dengan kondisi seperti itu, BUJT seharusnya lebih berani mengambil langkah konkret. Misalnya, bukan sekadar membebankan biaya tambahan lewat kenaikan tarif tol untuk kendaraan kelas II dan III, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

Solusi yang dibutuhkan adalah penolakan tegas terhadap truk ODOL agar tidak bisa masuk jalan tol sejak gerbang masuk, apalagi teknologi sensor saat ini sudah mampu mendeteksi kendaraan yang kelebihan muatan maupun dimensi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno juga menegaskan perlunya langkah berani untuk menertibkan angkutan barang yang melanggar aturan dimensi dan muatan.

Menurut Djoko, keberadaan ODOL tidak hanya berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Perhitungan terkini dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU, pemborosan keuangan negara akibat kerusakan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp47,43 triliun setiap tahun.

"Harus ada langkah berani dan bijak dari pemerintah untuk menertibkan truk berdimensi dan bermuatan lebih. Tentunya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah kemanusiaan, sosial dan ekonomi," ucap Djoko.

Di sisi infrastruktur, kendaraan ODOL memperparah kerusakan jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Keberadaan ODOL ini tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi, akan tetapi keberadaan ODOL juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan Indonesia," paparnya.

Dari sisi ekonomi, ODOL tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas ASEAN sehingga melemahkan daya saing nasional.

Kerusakan jalan yang dipicu ODOL juga mendorong inefisiensi biaya logistik, yang pada akhirnya menurunkan daya saing infrastruktur Indonesia.

Data Korlantas Polri hingga Juli 2025 mengungkapkan dari total 63.786 truk pribadi, sebanyak 79 persen kelebihan muatan dan 21 persen kelebihan dimensi. Sementara dari 37.822 truk perusahaan, 68 persen kelebihan muatan dan 32 persen kelebihan dimensi.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat jumlah truk di Indonesia mencapai 6,09 juta unit, dengan hampir setengahnya beroperasi di Pulau Jawa.

Menanggapi persoalan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan penanganan ODOL kepada Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan.

Hasil diskusi lintas kementerian, lembaga, dan komunitas transportasi menghasilkan tiga agenda utama, yaitu pemberantasan pungutan liar dalam ekosistem angkutan barang, peningkatan kesejahteraan pengemudi, serta deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait logistik.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional zero ODOL dengan 47 keluaran (output) konkret.

Program tersebut meliputi integrasi pengawasan elektronik, penindakan kendaraan angkutan barang, penetapan kelas jalan, pembangunan jalan khusus logistik, hingga pemberian insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang taat maupun melanggar aturan ODOL.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025