Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

PT Pertamina (Persero) mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun buku 2025.

Hal ini dimulai dari laba bersih Rp55,2 triliun, mempertahankan produksi migas di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), hingga memasok 70 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA mencapai US$11,43 miliar atau Rp188,33 triliun.

Selain mencetak laba, Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Perseroan turut merealisasikan investasi di dalam negeri senilai US$5,9 miliar atau Rp97,2 triliun serta menyerap Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun.

Di sektor hulu, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta BOEPD. Sementara di sektor pengolahan, kilang Pertamina membukukan Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen dengan volume pengolahan mencapai 333 juta barel sepanjang 2025.

Pada bisnis hilir, Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional. Volume transmisi gas juga tumbuh 4 persen menjadi 587 BSCF, sedangkan volume niaga gas mencapai 305 juta MMBTU.

Di bidang energi baru dan terbarukan, produksi listrik meningkat 3 persen menjadi 8.711 GWh. Perseroan juga berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025 melalui berbagai program dekarbonisasi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan capaian tersebut menunjukkan Pertamina mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Hal itu juga sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih rendah karbon.

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Simon.

Menurutnya, capaian tersebut juga menjadi wujud tanggung jawab Pertamina untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan dana riset yang ideal berada di rentang Rp7 sampai Rp8 triliun. Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah yang menambah anggaran riset Rp4 triliun.

Dia mendorong agar dana riset di 2027 tidak Rp4 triliun tetapi dilebihkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, untuk membangun bangsa yang besar seperti Indonesia.

Selain itu, banyak riset yang dilakukan di berbagai sektor dan perencanaannya harus dilakukan secara matang.

"Kalau perhitungan kami belum ideal sebenarnya, karena riset ini tidak sedikit, riset ini juga meliputi banyak sektor, kemudian ya tentu di dalam perencanaannya yang memang harus betul-betul tepat sasaran," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan bahwa dana yang ideal sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun. Namun dia memahami bahwa penambahan anggaran untuk riset dan inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

"Idealnya sekitar Rp7 sampai Rp8 triliun. Tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 okelah Rp4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, akan lebih dari Rp7 sampai Rp8 triliunlah," tambahnya.

Di samping itu, dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk membentuk satgas yang berisikan dosen dan peneliti untuk mendukung program strategis pemerintah dan pengembangan riset serta inovasi.

Menurutnya, pemerintah ingin memanfaatkan potensi akademisi maupun peneliti yang memiliki kemapuan mumpuni sehingga dinilai dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

"Tidak hanya pendidikan, termasuk sektor pangan, perikanan, dan sektor-sektor lain dalam rangka menopang dan mendukung percepatan program pemerintah yang sudah tertuang di Asta Cita itu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan mengenai peningkatan anggaran riset sebenarnya telah disampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

"Di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut kini tengah ditindaklanjuti bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyatukan seluruh kegiatan riset nasional ke dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi agar pelaksanaan riset lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh riset yang dijalankan ke depan harus mengacu pada satu desain besar (grand design) nasional. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai prioritas pembangunan pemerintah.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).

"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.

Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.

Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.

"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.

Hendrik menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur.

Dia mengingatkan advokasi tidak boleh menjadi ruang bagi penyebaran fitnah, hoaks, maupun disinformasi. Dalam negara demokrasi, advokasi merupakan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bermartabat, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun harus bersandar pada data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Advokasi yang baik tidak dibangun di atas asumsi, opini, apalagi fitnah dan disinformasi. Advokasi harus berdiri di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, advokasi justru berpotensi kehilangan legitimasi, merusak kepercayaan publik, bahkan memperkeruh persoalan yang ingin diselesaikan," ungkapnya.

Menurut Hendrik, riset advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik maupun dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. "Sebab itu, setiap temuan harus melalui tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, triangulasi antarsumber, hingga analisis yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat diuji secara ilmiah," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran narasi yang tidak didukung bukti dapat memicu kesalahpahaman, memperuncing polarisasi, bahkan memperbesar potensi konflik sosial.

Karena itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan para pegiat advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses validasi yang ketat.

Hendrik menuturkan masyarakat yang terdampak konflik maupun persoalan sosial pada dasarnya tidak membutuhkan janji-janji, melainkan kepastian bahwa pengalaman mereka didengar, dicatat secara benar, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

"Korban tidak meminta untuk dikasihani. Mereka ingin hak-haknya dipulihkan. Karena itu, riset harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap data yang kita kumpulkan sesungguhnya mewakili kehidupan seseorang yang berharap memperoleh keadilan," ucapnya.

Dia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi ataupun persepsi.

Ketua Tim Peneliti MPSI ini menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki fungsi strategis, mulai dari memetakan akar persoalan, mengidentifikasi aktor dan kelompok rentan, memperkuat pembuktian melalui dokumen dan kesaksian, membangun narasi publik yang kredibel, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

"Data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diolah menjadi argumentasi yang kuat sehingga mampu menjadi dasar perubahan kebijakan," katanya.

Dalam konteks Papua, dia menilai perlindungan warga sipil harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan kemanusiaan sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai.

"Papua memiliki kekuatan besar berupa nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Modal sosial ini harus dipadukan dengan riset yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan persepsi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia menambah armada kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam ekosistem layanannya hingga mencapai 28.000 unit per Mei 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi energi dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih di Indonesia.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan inisiatif tersebut dihadirkan untuk mengajak masyarakat membuat pilihan yang lebih bijak dalam penggunaan energi di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan terhadap sektor energi, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya mobilitas masyarakat.

"Tentunya kami ingin mengajak masyarakat membuat pilihan yang lebih bijak dalam penggunaan energi melalui aktivitas sehari-hari. Inisiatif ini juga hadir di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan kepada sektor energi, termasuk tentunya harga BBM dan biaya mobilitas masyarakat. Karena itu, efisiensi energi menjadi semakin penting untuk kita dorong bersama-sama," kata Neneng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi melalui percepatan kemandirian energi nasional, sekaligus mendukung target nol emisi pada 2060 atau lebih cepat.

Sebagai salah satu operator kendaraan listrik terbesar di Indonesia, Grab mencatat jumlah armada kendaraan listriknya telah mencapai 28.000 unit per Mei 2026 atau dua kali lebih banyak dibandingkan akhir 2025. Perusahaan juga menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi tiga kali lipat dibandingkan 2025 pada akhir tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 15,5 persen atau setara sekitar 2 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) pada 2030.

Target ini dicanangkan di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan energi yang hampir dua kali lipat seiring progam hilirisasi mineral strategis nasional.

Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi menyatakan, tantangan dekarbonisasi sektor pertambangan semakin kompleks justru di tengah ekspansi program hilirisasi yang menjadi mandat utama perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan.

Program hilirisasi membutuhkan energi yang tinggi dan MIND ID terus mengintegrasikan program keberlanjutan terkait agar upaya pengendalian emisi GRK menjadi lebih optimal.

"Dengan mandat hilirisasi yang diberikan kepada MIND ID, kebutuhan energi operasional kami diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat pada 2030. Terlebih, emisi ini diproyeksikan bisa meningkat sekitar 2,1 kali lipat apabila tidak dilakukan intervensi," ujarnya dalam keterangan, Ahad (28/6/2026).

Berdasarkan proyeksi perusahaan, kebutuhan energi Grup MIND ID akan meningkat dari sekitar 149 ribu terajoule (TJ) pada 2026 menjadi 293 ribu TJ pada 2030, yakni lonjakan lebih dari 90 persen. Tanpa intervensi, emisi GRK diproyeksikan meningkat dari 6.100 kiloton CO2e menjadi 12.900 kiloton CO2e dalam periode yang sama.

Lonjakan ini mencerminkan skala ekspansi yang sedang dijalankan, mulai dari pengembangan tambang di Kalimantan, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, ekspansi fasilitas aluminium, pembangunan smelter, hingga proyek penambangan bawah laut.

Karena itu, MIND ID menempuh sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan program hilirisasi ini berjalan dengan program lingkungan yang terintegrasi dan berdampak nyata.

Langkah pertama, konversi menuju bahan bakar rendah karbon, yang meliputi peningkatan penggunaan biodiesel dari B35 menuju B40, penggantian High Speed Diesel (HSD) menjadi liquefied natural gas (LNG), hingga optimalisasi pemanfaatan listrik dari jaringan PLN.

PT Bukit Asam Tbk telah mengimplementasikan langkah ini melalui penggunaan Bucket Wheel Excavator (BWE) untuk coal handling di Unit Pertambangan Tanjung Enim, menggantikan dump truck berbahan bakar fosil dan berhasil menurunkan emisi sekitar 5.200 ton CO2e per tahun.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) juga melakukan konversi dari HSD ke LNG pada fasilitas baking plant, menghasilkan penurunan emisi sekitar 3.700 ton CO2e sekaligus meningkatkan efisiensi energi operasional.

Di sisi energi terbarukan, MIND ID memperluas pemanfaatan biomassa dan energi surya. PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) menerapkan co-firing menggunakan biomassa cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian batu bara, menurunkan emisi sekitar 560 ton CO2e.

PT Timah Tbk mengoperasikan instalasi PLTS berkapasitas 300 kilowatt peak (kWp) yang mampu mengurangi emisi sekitar 300 ton CO2e sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di kawasan industri.

Sebagai pelengkap strategi reduksi langsung, MIND ID mengembangkan skema offset karbon melalui proyek berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), pemanfaatan Renewable Energy Certificate (REC), serta partisipasi dalam perdagangan karbon.

Binahidra menegaskan, upaya dekarbonisasi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga faktor penentu daya saing produk mineral Indonesia di pasar global. Investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok internasional kini semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan sebagai syarat akses pasar.

"Kami berkomitmen mendukung target Indonesia dalam mencapai Second NDC tahun 2030 serta aspirasi Net Zero Emissions Indonesia. Karena itu seluruh strategi kami harus mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional perusahaan," ujar Binahidra.

Melalui berbagai inisiatif ini, MIND ID transformasi menuju operasional dengan emisi karbon yang lebih terkelola merupakan komitmen nyata untuk memastikan ekspansi hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin memanfaatkan secara maksimal potensi para akademisi, khususnya guru besar di perguruan tinggi, untuk mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bangsa.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi," ujar Brian usai mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden menilai perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan kapasitas intelektual terbaik di Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia. Tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Ke-8 RI itu mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan akademisi sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset dan inovasi kampus agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh industri maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

"Bapak Presiden mendukung munculnya kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut sarasehan agar berbagai hasil penelitian dapat digunakan di industri, di kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," ujar Brian.

Selain itu, Brian mengatakan Presiden juga kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Presiden, perbedaan pandangan di kalangan akademisi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari kehidupan kampus.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat academic freedom. Gagasan-gagasan silakan dikaji bersama-sama, didiskusikan bersama-sama di perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Presiden berharap berbagai kajian dan diskusi akademik tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta mempercepat kemajuan dan kemandirian Indonesia.

"Harapannya adalah kajian-kajian tersebut tentunya dalam rangka mencari solusi dan mempercepat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Brian.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," kata Brian.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk memperkuat persatuan serta mengoptimalkan pemikiran dan inovasi demi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ajakan tersebut disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Presiden mengaku mengikuti jalannya sarasehan hingga malam sebelumnya dan menilai forum berlangsung dalam suasana yang positif.

Menurutnya, pertukaran gagasan dan pandangan menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing bangsa.

"Saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan. Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu dan mengeluarkan segala pemikiran serta inisiatif untuk kebaikan bersama," ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung.

Oleh karena itu, lanjutnya, berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dapat memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa konflik berskala besar, termasuk potensi perang nuklir di kawasan lain, tetap dapat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia meskipun Indonesia tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk lebih sering berdialog dengan kalangan rektor dan profesor. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dari para akademisi dalam merumuskan kebijakan strategis.

"Bagi saya, kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar," katanya disambut tawa peserta.

Lebih lanjut, Kepala negara menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar di lingkungan perguruan tinggi.

Menurutnya, kampus merupakan ruang untuk mengadu gagasan, filosofi, serta inovasi dalam semangat kebebasan akademik.

Dia mengingatkan agar kebebasan akademik dimanfaatkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kampus harus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu dan semua lembaga pendidikan," tegasnya.

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.