Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2026, akumulasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari sektor usaha ekonomi digital telah menembus angka Rp52,85 triliun.

Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aktivitas transaksi aset kripto , pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, di antara seluruh lini tersebut, kontribusi terbesar pemenuhan target kas negara masih didominasi secara mutlak oleh setoran PPN PMSE. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

“Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

DJP menegaskan bahwa masuknya berbagai penyedia teknologi canggih ini ke dalam radar perpajakan nasional menjadi sinyal positif bahwa regulasi perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta menjamin ekosistem usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP tercatat telah menunjuk total 271 pelaku usaha PMSE global untuk memungut PPN atas produk digital yang dijual di Indonesia. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech



Tujuh raksasa teknologi baru yang resmi mendapat mandat pemungutan pajak pada periode terbaru ini meliputi Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Bergabungnya entitas-entitas global ini mencakup spektrum bisnis digital yang kian bervariasi, mulai dari platform penyedia layanan kebugaran, penyedia konten kreatif digital, lembaga pendidikan internasional, hingga korporasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Perluasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangkap potensi ekonomi dari pergeseran model bisnis digital yang kian mutakhir di tengah masyarakat.

Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut aktif tersebut, performa setoran dari klaster PPN PMSE saja sukses menyumbang angka kumulatif sebesar Rp40,55 triliun dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Jika dibedah secara historis, pertumbuhan setoran ini merangkak naik secara eksponensial dari tahun ke tahun, yang diawali dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, kemudian mendaki ke angka Rp3,9 triliun pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp5,51 triliun pada tahun 2022, merangkak ke Rp6,76 triliun pada tahun 2023, menyentuh Rp8,44 triliun pada tahun 2024, melesat ke posisi Rp10,32 triliun pada tahun 2025, serta membukukan Rp4,88 triliun untuk performa berjalan sepanjang lima bulan pertama tahun 2026.

Di luar kontribusi PMSE, optimalisasi penerimaan juga disokong kuat oleh aktivitas transaksi keuangan digital lainnya seperti aset kripto yang hingga Mei 2026 berhasil menyumbang total Rp2,06 triliun bagi penerimaan negara.

Aliran dana dari komoditas ini terbagi atas raihan Rp246,54 miIiar pada tahun 2022, Rp220,89 miliar pada tahun 2023, Rp620,38 miIiar pada tahun 2024, Rp796,74 miIiar pada tahun 2025, dan Rp174,46 miIiar pada tahun 2026.

Secara struktural, kombinasi penerimaan pajak kripto tersebut dibentuk oleh setoran PPh Pasal 22 senilai Rp1,18 triliun serta pasokan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Selanjutnya industri fintech lending atau pinjaman online juga ikut mempertebal dompet fiskal negara dengan kontribusi mencapai Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penerimaan berkala dari sektor jasa pembiayaan ini terdiversifikasi atas setoran Rp446,39 miIiar pada tahun 2022, Rp1,11 triliun pada tahun 2023, Rp1,48 triliun pada tahun 2024, Rp1,37 triliun pada tahun 2025, serta tambahan Rp574,38 miIiar pada kurun Januari hingga Mei 2026.

Komponen pajak fintech ini terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri senilai Rp727,91 miIiar, dan serapan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun. Sementara itu, sisa kantong penerimaan ekonomi digital ditutup manis oleh setoran Pajak SIPP yang berhasil mengumpulkan total dana senilai Rp5,26 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai ini merupakan akumulasi dari penerimaan berkala sebesar Rp402,38 miIiar pada tahun 2022, Rp1,12 triliun pada tahun 2023, Rp1,33 triliun pada tahun 2024, Rp1,23 triliun pada tahun 2025, serta kontribusi Rp1,18 triliun pada tahun 2026, yang strukturnya terbagi atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miIiar dan PPN senilai Rp4,87 triliun.

Indonesia ingin tumbuh lebih dari 8 persen, dan salah satu pengungkitnya adalah digital economy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan pusat data (data center) menjadi salah satu pengungkit utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi.

Sebab, data center menjadi infrastruktur penting bagi pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Indonesia ingin tumbuh lebih dari 8 persen, dan salah satu pengungkitnya adalah digital economy. Dan kuncinya adalah tentunya AI, dan AI itu akan ada kalau infrastruktur data center-nya baik,” ujar Airlangga dalam acara 1-Dekade IDPRO 2026: Indonesia’s Future through the Development and Strengthening of Digital Talent in Indonesia’s Data-Centre Sector as an ASEAN Hub Centre of Excellence, di Jakarta, Rabu.

Airlangga mengapresiasi kontribusi IDPRO selama satu dekade terakhir dalam mendorong perkembangan industri pusat data nasional.

Menurut dia, sektor data center telah menjadi salah satu game changer bagi perekonomian Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan transformasi teknologi.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama digital di tingkat kawasan melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA) ASEAN yang diharapkan dapat ditandatangani pada KTT ASEAN mendatang.

Implementasi DEFA diproyeksikan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi digital kawasan.

Lebih lanjut, Airlangga menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri data center, antara lain ketersediaan lahan, harga energi yang kompetitif, serta dukungan sumber energi domestik yang beragam seperti panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air.

Pemerintah juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung guna memastikan ketersediaan energi yang andal bagi pengembangan pusat data di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pengembangan data center, Airlangga mendorong penguatan industri semikonduktor nasional melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi asal Inggris, ARM, untuk pengembangan desain cip.

Langkah itu diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai teknologi masa depan, termasuk AI, internet of things (IoT), kendaraan otonom, hingga komputasi kuantum.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem tersebut, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15 ribu talenta muda di bidang semikonduktor dalam tiga tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia nasional sekaligus mendorong lahirnya generasi insinyur digital yang mampu bersaing di tingkat global.

"Momentum ini harus kita jaga. Di antara negara ASEAN yang lain saya bisa katakan Indonesia lebih siap. Oleh karena itu, pengembangan talenta digital, data center, dan industri semikonduktor harus terus didorong agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi digital global," kata Menko Airlangga pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gelombang popularitas olahraga elektronik (esports), khususnya game kompetitif Valorant, menciptakan ceruk pasar ekonomi digital yang masif di Indonesia. Mengambil peluang tersebut, Tokovalorant, platform yang bernaung di bawah legalitas CV Game Digital Indonesia, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan pendukung gamedengan basis pelanggan terbesar di Tanah Air.

Platform yang didirikan pengusaha muda, Aldo (kelahiran 14 Desember 2004), ini membuktikan bahwa strategi penetrasi pasar di ceruk yang spesifik mampu memberikan hasil terukur. Sejak 2023, perusahaan ini konsisten mencatatkan pendapatan bersih hingga ratusan juta rupiah per bulan. Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang

Secara operasional, CV Game Digital Indonesia melalui Tokovalorant menawarkan ekosistem layanan yang komprehensif bagi para pemain. Layanan tersebut mencakup fasilitas jual beli akun, sistem penyewaan, jasa peningkatan peringkat permainan (joki), hingga layanan pengisian saldo (top up).

Kisah pertumbuhan bisnis ini berawal dari masa krisis pandemi beberapa tahun silam. Saat masih berstatus sebagai pelajar SMA, Aldo sempat mengalami kerugian finansial akibat kegagalan investasi di pasar saham dan aset kripto.

"Kerugian finansial saat itu justru memaksa saya untuk memutar otak dan berinovasi. Saya memutuskan untuk melikuidasi perlengkapan komputer pribadi sebagai modal awal berbisnis pengecer aset digital di media sosial. Permintaan pasar yang tinggi saat itu menjadi cikal bakal berdirinya merek Tokovalorant," katanya, Selasa (24/6/2026).

Pendekatan Komunitas dan Ekspansi Ekosistem

Dominasi Tokovalorant di ekosistem esports nasional dibangun melalui strategi pendekatan komunitas yang terarah. Sebagai langkah strategis untuk mengamankan kepercayaan publik, perusahaan resmi menggandeng pemain profesional dari tim Alter Ego, Rayvaldo Chandra alias "ray4c", sebagai duta merek (Brand Ambassador).

Nama ray4c memiliki rekam jejak solid di skena kompetitif, salah satunya sebagai juara turnamen bergengsi APAC Predator League 2025. Di kalangan komunitas, ia juga dikenal dengan keahlian spesifiknya menggunakan agen Raze dan senjata tipe shotgun. Kemitraan ini terbukti efektif mendongkrak kredibilitas Tokovalorant secara nasional.

Keberhasilan membangun sistem operasional yang solid di Tokovalorant kemudian menjadi batu loncatan bagi Aldo untuk memperluas portofolio bisnisnya. Saat ini, ekosistem digital perusahaannya telah berekspansi ke berbagai sektor melalui entitas bisnis lain, meliputi Pointgo, Pointgamers, Nexura, Hidden Game, hingga agensi publikasi Vixral.

Lebih dari sekadar mengejar metrik pertumbuhan finansial, visi jangka panjang perusahaan bertumpu pada penciptaan inovasi yang berkelanjutan di industri kreatif. Komitmen utamanya adalah menjaga seluruh lini usaha agar tetap relevan sebagai acuan utama di sektornya masing-masing.

”Melalui konsistensi ini, kami berharap ekosistem CV Game Digital Indonesia tidak hanya terus menguasai pasar lokal. Namun juga sanggup memberikan kontribusi positif yang nyata bagi perkembangan industri kreatif digital di tingkat global," tandasnya.

Palu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sasaran Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026 seluruh pelaku ekonomi termasuk para pelaku usaha ekonomi digital.

"Pada Sensus Ekonomi 2026, merupakan hal yang istimewa. Karena mencakup lapangan usaha pertanian, termasuk mencakup ekonomi digital. Ini hal yang baru, mungkin 10 tahun lalu belum ada," kata Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan di Palu, Minggu.

Penegasan itu disampaikan Dadang Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, yang bertepatan dengan hari bebas berkendara.

Sebagai simbol dukungan terhadap pelaksanaan SE2026, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membacakan deklarasi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta mendukung penyediaan basis data ekonomi yang berkualitas.

"Ini merupakan amanat Undang-Undang, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali," ujar Dadang.

Dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026, merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah.

Pendataan lapangan SE2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menerjunkan 3.210 petugas untuk mendata sekitar 1,5 juta pelaku usaha di Sulawesi Tengah.

"Semua akan dilakukan pendataan, kami berharap semua lapisan masyarakat, menerima petugas sensus dengan senang hati," kata Dadang.

Masyarakat Sulteng diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SE2026 melalui gerakan TIR, yaitu terima kedatangan petugas sensus, isi data dengan benar dan lengkap, serta rahasia data yang diberikan dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fauzi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Artinya, pemerintah perlu masuk ke ekosistem tempat kreator berada, yakni media sosial, platform video, marketplace digital

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah perlu melakukan strategi pendekatan berbasis platform dan komunitas untuk menerapkan sosialisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 untuk konten kreator.

“Strategi sosialisasi harus platform-based dan community-driven. Artinya, pemerintah perlu masuk ke ekosistem tempat kreator berada, yakni media sosial, platform video, marketplace digital,” kata Ronny kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah meresmikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 pada 17 Desember 2025, dan di dalamnya profesi content creator untuk pertama kalinya mendapat posisi hukum yang eksplisit sebagai kegiatan usaha.

Ronny mengatakan dalam menyosialisasikan hal ini, pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan konvensional seperti hanya lewat regulasi tertulis atau seminar formal.

Hal ini berdasarkan karakter pelaku ekraf digital yang berbeda, di mana mereka tersebar di seluruh kota di Indonesia, individual, dan sangat bergantung pada platform.

Ia mengatakan jika sifat pendekatannya terlalu administratif dan kaku, justru akan mematikan kreativitas terutama bagi kreator kecil dan pemula. Tapi jika tidak diatur sama sekali maka Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan negara, masalah pada perlindungan pelaku usaha dan kualitas ekosistem yang bisa berkurang.

Maka itu ia mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara formalitas dengan over-regulation.

“Jadi ini harus dilihat sebagai proses transisi, dari ekonomi digital yang informal menuju ekosistem yang lebih tertata,” katanya.

Ia menyarankan strategi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan sosialisasi berbasis platform dan "community-driven", dengan melibatkan key opinion leaders yang menjadi tren di kalangan kreator, bekerja sama dengan kreator besar, dan komunitas sebagai amplifier.

Selain itu, pesan yang disampaikan harus sederhana dan praktis, dan tidak terlalu menekankan kewajiban administratif, namun manfaat langsung yang bisa dirasakan bagi kreator digital jika mengikuti kebijakan pemerintah.

Ronny mengatakan NIB pada kreator digital di sektor ekonomi memiliki manfaat yang cukup besar, dimana kreator bisa mendapatkan identitas yang legal sebagai pelaku usaha.

Kebijakan ini juga akan membuka akses pengembangan ekonomi pada banyak hal, seperti pembiayaan formal dari perbankan, kerja sama dengan jenama besar yang mensyaratkan legalitas, perlindungan hukum dalam kontrak, hingga akses program pemerintah.

“Lebih jauh lagi, ini bisa menjadi pintu masuk untuk ‘scaling up’. Kreator tidak lagi sekadar individu yang bergantung pada platform, tapi bisa berkembang menjadi entitas bisnis, punya tim, diversifikasi pendapatan, bahkan ekspor jasa digital,” tutupnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mengatakan posisi ekonomi digital Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar.

“Indonesia saat ini berada pada momentum strategis perkembangan ekonomi digital dengan nilai diperkirakan sekitar 100 miliar dolar AS dan tetap jadi salah satu terbesar di Asia Tenggara,” kata Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM Yogia Prihartiny di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.

Menurut dia, lebih dari 82 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses internet, sementara jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 235 juta orang yang menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasa secara digital.

Selain itu, jumlah pengguna aktif perdagangan elektronik di Indonesia diproyeksikan mencapai 206 juta hingga lebih dari 215 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital dan pengguna belanja daring terbesar di kawasan Asia.

“Potensi ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM kita untuk naik kelas. Era digital menjadikan daya saing tidak hanya ditentukan oleh lokasi usaha, tetapi juga kemampuan memanfaatkan inovasi teknologi, data, dan jaringan digital,” ujar Yogia pada kegiatan Program Kota Masa Depan UMKM yang digelar Grab dan OVO di Banjarmasin.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi digital nasional ditopang pesatnya perkembangan perdagangan elektronik, layanan transportasi dan pengantaran berbasis digital, pembayaran digital, serta berbagai inovasi teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

Transformasi digital, kata dia, memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi, serta memperkuat kolaborasi dan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital juga mendorong perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan akses layanan berbasis digital sehingga pelaku UMKM perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan usaha.

“Digitalisasi diharapkan mampu mendorong UMKM berevolusi menjadi kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya berdaya saing di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar global melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan,” ujar Yogia.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membangun visibilitas produk, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pelatihan strategi pemasaran digital di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika di Balikpapan, Kamis, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

“UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membangun visibilitas produk, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan,” kata Ari dalam keterangan pers.

Pelatihan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan TikTok Shop by Tokopedia di Galeri Dekranasda dan UKM Center Balikpapan pada Rabu (17/6). Pelatihan diikuti sekitar 70 pelaku UMKM dari Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Menurut Ari, program tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus praktik langsung mengenai pemasaran digital agar pelaku usaha mampu menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan perilaku konsumen.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari transformasi digital dan perubahan perilaku pasar (market shift), strategi meningkatkan penjualan melalui konten (content-driven sales).

Peserta juga mendapatkan teknik membuat video pemasaran yang efektif, hingga praktik memproduksi konten menggunakan telepon genggam yang siap dipublikasikan di berbagai platform digital.

Ari mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung Program Pro-Kesra 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja melalui penguatan kapasitas usaha mikro serta perluasan akses pemasaran berbasis digital.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai mitra strategis akan terus dilakukan untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Senior Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Selain pelatihan pemasaran digital, peserta juga memperoleh informasi mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal guna memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro yang bertujuan memperluas akses usaha, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan membangun kemitraan bagi pelaku usaha mikro.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya menegaskan optimalisasi aset tak berwujud di sektor ekonomi kreatif dapat menjaga otonomi strategis Indonesia di Asia Tenggara di tengah persaingan kekuatan global.

Riefky menjelaskan penguatan ekonomi kreatif dinilai semakin relevan seiring pergeseran ekonomi dari aset fisik ke aset tidak berwujud yang digerakkan oleh kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP), konten digital, dan kapabilitas teknologi.

“Bagi ekonomi kreatif kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi strategis yang mampu menghasilkan nilai jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat daya saing,” katanya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (IP) dan talenta lokal dapat menjadi pendukung ketahanan ekonomi di tengah disrupsi geopolitik global.

Tantangannya saat ini adalah untuk menjaga daya saing di tengah ekosistem global yang berbasis inovasi, teknologi, dan talenta.

Riefky mengatakan dengan memperkuat kerja sama regional, kemitraan lintas batas, serta dukungan bagi para pencipta dan inovator, dapat berkontribusi pada fondasi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas untuk lebih terhubung, terintegrasi, dan inovatif di seluruh Asia Tenggara.

“Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong lapangan kerja, kewirausahaan, inovasi, sekaligus diplomasi budaya,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan perbankan, regulator, dan pengembangan valuator IP, pemerintah berupaya mengatasi tantangan pembiayaan agar aset digital dapat dijadikan basis pendanaan yang kuat di tingkat nasional.

Data dari Kementerian Ekraf mencatat sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa yang kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86 persen atau 1,75 poin persentase lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja tersebut ditopang oleh nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 miliar dolar Amerika dan realisasi investasi mencapai Rp183 triliun.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja secara nasional yang didominasi oleh generasi muda produktif, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan talenta.

Di kancah regional, Kementerian Ekraf menggandeng Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), lewat Creative Economy Data Model (CEDM) untuk memperkuat basis data ekosistem digital ASEAN.

Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan potensi populasi muda dan keanekaragaman budaya, untuk membangun pasar Asia Tenggara yang lebih terintegrasi, inovatif, dan kompetitif secara global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - CEO Kreta Digital Aldo Pasha Permana menjadi narasumber Pelatihan Digital Marketing Batch 4 dan Batch 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Batam. Kegiatan ini bagian dari program pengembangan kapasitas pemuda yang bertujuan meningkatkan wawasan, keterampilan, serta kesiapan generasi muda Batam dalam menghadapi era ekonomi digital .

Dalam sesi pelatihan tersebut, Aldo membawakan materi bertajuk “Digital Marketing for Everyone: From Scroll to Skill, From Skill to Opportunity”. Membahas bagaimana digital marketing saat ini tidak lagi menjadi kebutuhan pelaku bisnis semata, tetapi juga menjadi keterampilan penting bagi pelajar, mahasiswa, pencari kerja, freelancer, komunitas, organisasi, hingga profesional di berbagai bidang. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

Aldo mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang yang sangat besar bagi generasi muda untuk membangun karier, personal branding, hingga menciptakan peluang usaha secara mandiri. Menurutnya, digital marketing bukan hanya tentang jualan atau media sosial.

”Ini adalah kemampuan untuk membangun kepercayaan, menyampaikan nilai, dan membuka peluang di era digital. Siapa pun bisa mempelajarinya dan memanfaatkannya untuk masa depan,” katanya di lokasi acara di Nagoya Mansion Hotel & Residence, Batam, Kamis (18/6/2026).

Aldo sendiri merupakan praktisi digital marketing yang telah berkecimpung di industri digital sejak 2014. Saat ini ia menjabat sebagai CEO Kreta Digital, sebuah Digital Marketing & Creative Agency yang menangani berbagai klien nasional dari sektor swasta maupun pemerintahan. Dalam perjalanannya, ia juga pernah terlibat dalam berbagai proyek digital, branding, media relations, SEO, digital PR, hingga pengelolaan reputasi untuk berbagai organisasi dan figur publik.

Melalui kegiatan ini, Dispora Kota Batam berharap para peserta memahami teori digital marketing. Termasuk mampu mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan untuk pendidikan, karier, organisasi, maupun kewirausahaan di masa depan. 470 Film AI Diproduksi Setiap Hari Peran Artis dan Sutradara Terancam?

Pelatihan ini menjadi salah satu upaya Pemkot Batam mempersiapkan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang terus berkembang.

JAKARTA - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ( PP TUNAS ) perlu dirancang secara seimbang. Tujuannya agar tidak hanya melindungi anak dari risiko digital, tetapi juga menjaga kesiapan generasi muda Indonesia menghadapi ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Senior Trade Analyst and Government Relations Indonesia Services Dialogue (ISD Council) Anika Widiana mengatakan, perlindungan anak merupakan tujuan yang penting. Di sisi lain kebijakan juga harus memperhatikan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Meutya Hafid: Larangan Bawa Gawai ke Sekolah Dukung Implementasi PP Tunas

“Anak-anak dan remaja saat ini adalah tenaga kerja, inovator, dan pelaku ekonomi digital Indonesia pada dekade mendatang. Karena itu, perlindungan digital perlu berjalan beriringan dengan pengembangan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing di era ekonomi berbasis teknologi,” katanya, Senin (8/6/2026).

Menurut Anika, media sosial dan platform digital saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan. Bagi jutaan anak dan remaja, platform digital telah menjadi ruang belajar informal untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, kewirausahaan, desain digital, pemrograman, pemasaran digital, hingga kolaborasi lintas negara.

Berbagai laporan internasional dari OECD dan World Economic Forum menunjukkan bahwa keterampilan digital, kemampuan berkolaborasi secara daring, serta literasi teknologi menjadi kompetensi yang semakin menentukan produktivitas dan daya saing tenaga kerja global. Di tengah transformasi ekonomi digital yang berlangsung cepat, akses terhadap ruang pembelajaran digital menjadi semakin penting.

“Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan meningkatkan produktivitas ekonomi, maka investasi pada keterampilan digital generasi muda harus menjadi prioritas. Ruang digital merupakan salah satu sarana penting untuk membangun kompetensi tersebut,” ujarnya.

Anika menjelaskan sejumlah negara maju telah mengintegrasikan perlindungan anak dengan strategi pembangunan talenta digital. Uni Eropa memperkuat literasi media dan keamanan digital dalam sistem pendidikan. Sementara Korea Selatan dan Singapura memanfaatkan platform digital sebagai bagian dari pengembangan kepemimpinan, inovasi, dan keterampilan teknologi generasi muda.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak harus dilakukan melalui pembatasan yang berlebihan. Sebaliknya, perlindungan dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan kapasitas yang mendukung kebutuhan ekonomi masa depan.

Dalam konteks Indonesia, Anika menilai implementasi kebijakan perlu memperhatikan realitas kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai daerah. Di banyak wilayah terpencil dan terpinggir, telepon genggam sering kali menjadi satu-satunya perangkat yang dapat digunakan anak untuk belajar, mengakses informasi, dan berkomunikasi dengan guru.

“Di kota-kota besar, anak mungkin memiliki akses ke berbagai perangkat dan sumber belajar. Namun di banyak daerah, satu ponsel yang digunakan bersama keluarga sering kali menjadi satu-satunya pintu masuk menuju pendidikan digital. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan kesempatan,” jelasnya.

Menurutnya, risiko terbesar bukan hanya berkurangnya akses terhadap media sosial, melainkan hilangnya kesempatan anak-anak dari kelompok rentan untuk memperoleh keterampilan yang semakin dibutuhkan dalam pasar kerja modern. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia nasional dan mengurangi daya saing Indonesia dalam ekonomi digital regional.

Indonesia saat ini tengah mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital yang nilainya diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mendukung target tersebut, dibutuhkan talenta digital dalam jumlah besar yang memiliki kemampuan teknologi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan.

Karena itu, Anika mendorong agar implementasi PP TUNAS tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses, tetapi juga memasukkan agenda pengembangan kapasitas digital secara sistematis. Literasi digital perlu diperkuat sejak dini melalui pendidikan formal, sementara orang tua perlu didukung melalui program pendampingan dan edukasi penggunaan teknologi yang aman.

Selain itu, pemerintah, institusi pendidikan, platform teknologi, dan sektor industri perlu membangun kolaborasi untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus produktif bagi anak dan remaja. Program pelatihan daring, mentoring digital, kompetisi inovasi, dan pengembangan kewirausahaan digital dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menciptakan anak yang aman di ruang digital, tetapi juga generasi yang produktif, inovatif, dan siap menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan,” lanjutnya.

Ia menegaskan keberhasilan PP TUNAS akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan anak dan pembangunan kapasitas ekonomi generasi muda. “Regulasi yang baik bukan hanya melindungi generasi muda dari risiko, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi pada masa depan ekonomi Indonesia,” tandasnya.

Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial

Jakarta (ANTARA) - Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdianto mendorong pelaku industri sektor keuangan untuk semakin siap dalam memperkuat keamanan transaksi digital.

“Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial. Kita harus memahami bahwa fraudresilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” kata Tri dalam keterangan bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta, Kamis.

Adapun Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal 1 2026, meningkat 37,69 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut, ancaman kejahatan siber pun kian meningkat. Para fraudster kini bahkan telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melancarkan aksinya dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.

Sementara, BSSN juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber, 94 persen di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi bertransformasi menjadi serangan ransomware.

“Terkait hal tersebut diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan” ujar Tri.

Wakil Ketua Umum II AFTECH Budi Gandasoebrata menambahkan, keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.

“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” kata Budi.

Senada dengan hal tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai digitalenabler nasional bagian dari Holding BUMN Danareksa turut menegaskan pentingnya respons kolektif terhadap ancaman yang terus berkembang.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyebutkan bahwa lanskap ancaman yang kini mengintai platform pembayaran digital menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif melalui penguatan shared services & infrastructure di bidang fraud management.

“Model ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan inti bisnis mereka, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026