Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki daya ungkit cukup besar bagi sektor ultra mikro.

Menurutnya, tingginya biaya pembiayaan selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi salah satu hambatan utama pelaku usaha ultra mikro untuk meningkatkan skala usaha.

“Ketika bunga diturunkan dari kisaran 18%–24% menjadi 8%, beban cicilan akan turun signifikan sehingga ruang bagi pelaku usaha untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, maupun meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Rizal meneruskan, kebijakan ini pun relevan di tengah kondisi likuiditas yang masih ketat akibat suku bunga acuan yang relatif tinggi, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha paling bawah.

Lebih lanjut, dari sisi akses pembiayaan, dia berpendapat bahwa bunga yang lebih rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Namun, peningkatan akses pembiayaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha.

“Pengalaman berbagai program pembiayaan mikro menunjukkan bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan akses pasar,” tegas Rizal.

Oleh karena itu, penurunan bunga harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM, bukan sekadar instrumen pembiayaan. Jika tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha, risiko moral hazard dan pembiayaan yang kurang produktif tetap dapat muncul.

Sementara itu, lanjutnya, bagi PNM sendiri kebijakan ini berpotensi memperluas basis nasabah dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mengingat program Mekaar telah menjangkau sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Kendati demikian, tegasnya, keberlanjutan model bisnis PNM harus tetap dijaga melalui mekanisme subsidi bunga atau kompensasi fiskal yang memadai agar margin lembaga tidak tertekan.

“Fokus berikutnya bukan hanya mengejar pertumbuhan jumlah debitur, tetapi juga meningkatkan kualitas pembiayaan melalui pengendalian risiko dan tingkat pengembalian pinjaman,” ujar Rizal.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Rizal melihat penurunan bunga ini berpotensi meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus memperluas jangkauan penetrasi pasarnya di sektor pembiayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Perseroan mencatat masih terdapat sedikitnya 8 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sama sekali belum pernah mendapatkan akses perbankan (unbankable), dengan porsi signifikan berada di kawasan timur Indonesia.

Guna menangkap potensi tersebut, BRI bakal mengakselerasi penyaluran kredit secara masif melalui ekosistem Holding Ultra Mikro (UMi).

Langkah ini diambil tidak hanya sebagai upaya mempermudah inklusi keuangan dan membebaskan pelaku usaha dari jerat lembaga nonformal, melainkan juga guna memperlebar pangsa pasar holding bentukan BUMN tersebut.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengemukakan bahwa hingga saat ini market share dari Holding UMi BRI Group sebenarnya telah mendominasi pasar domestik.

Infrastruktur bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut diklaim telah menguasai sekitar 60% pangsa pasar.

"Secara nasional, Holding UMi saat ini telah menjangkau sekitar 32 juta debitur mikro dan ultra mikro. Namun demikian, ruang pertumbuhan di segmen ini dinilai masih terbuka sangat lebar seiring masih tingginya ketergantungan pelaku usaha kecil pada sumber pembiayaan nonformal," ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan pemetaan, pola pembiayaan dari lembaga keuangan informal nonbank masih marak dijumpai pada wilayah kerja Regional 15 Makassar yang membawahi empat provinsi strategis di Indonesia Timur, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Argo memaparkan kondisi struktural pembiayaan di wilayahnya masih menunjukkan tingginya ketergantungan modal dari lingkaran terdekat, maupun lembaga keuangan ilegal penarik margin tinggi yang memberatkan usaha masyarakat di segmen bottom of the pyramid.

"Kalau kita lihat data, saat ini masih ada sekitar 4% UMKM yang terpaksa menggantungkan pembiayaannya dari keluarga atau teman, kemudian dari rentenir menyerap 2%, bahkan ada 18% yang belum terlayani kredit sama sekali. Kondisi ini sering kita jumpai di wilayah timur, dan itulah yang akan kami sasar secara melalui optimalisasi Holding UMi," tegas Argo.

Senada, Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto memerinci bahwa kondisi secara nasional mencatat ada sekitar 51 juta total pelaku usaha ultra mikro yang masih membutuhkan tambahan modal kerja. Dari total basis data pelaku usaha tersebut, sebanyak 32 juta pelaku usaha telah terakomodasi dalam jangkauan formal Holding UMi BRI Group.

Sementara itu, sekitar 11 juta pelaku usaha masih terjebak pada skema informal termasuk di dalamnya fintech peer-to-peer (P2P) lending berbiaya tinggi, koperasi tidak sehat, serta rentenir. Adapun sisa 8 juta lainnya sama sekali terisolasi dari akses perbankan.

Kendati potensi pasar yang ditawarkan sangat menggiurkan, manajemen BRI tidak menampik adanya tantangan operasional yang kian mengetat di lapangan. Akselerasi ekspansi ke segmen ultra mikro ini dipastikan akan berhadapan langsung dengan jumlah kompetitor yang membidik target pasar serupa.

Akselerasi pemain lembaga keuangan konvensional maupun modern terdeteksi mulai agresif merangsek ke segmen unbankable ini dengan menawarkan penetrasi layanan yang cepat dan integrasi yang mudah.

Kompetitor tersebut datang dari penetrasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ekspansi unit mikro bank umum lainnya, koperasi simpan pinjam regional, hingga penetrasi agresif tekfin pendanaan bersama (P2P lending).

"Integrasi layanan co-location milik holding kami yakin akan menjadi senjata pamungkas dalam menghadirkan efisiensi cost of fund, kecepatan proses, serta kemudahan akses bagi para pelaku UMKM, sekaligus menjadi motor baru pertumbuhan bisnis berkelanjutan perbankan nasional," papar Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.700 pelaku usaha mikro memperoleh layanan terpadu dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Layanan itu berupa kemudahan legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan usaha, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Layanan tersebut diberikan saat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM pada Senin (29/6/2026).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan kementeriannya terus memperkuat ekonomi UMKM lewat penciptaan ekosistem usaha yang semakin mudah, aman, dan berdaya saing.

"Kami ingin kegiatan seperti ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan yang mendukung setiap proses tumbuh kembang UMKM Indonesia," ujar Maman saat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia mencatat pihaknya, menjalankan tiga langkah strategis untuk mempercepat transformasi usaha mikro.

Ketiga langkah ini meliputi pendataan dan layanan terintegrasi melalui aplikasi SAPA UMKM, pelatihan wirausaha baru melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Produktif, serta pendampingan pengembangan usaha melalui lembaga inkubator.

Ketiga program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Hari ini sekitar 1.700 UMKM memperoleh berbagai layanan dan manfaat. Kami berharap festival ini dapat terus diselenggarakan di berbagai daerah sebagai bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM, bukan sekadar kegiatan seremonial," paparnya.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jakarta juga diisi dengan penyerahan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara massal kepada 350 pelaku UMKM melalui tujuh lembaga penyalur, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, Bank Jakarta, dan PT Pegadaian.

Selain itu, sepuluh pelaku UMKM menerima berbagai bentuk fasilitasi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, Sertifikat SNI Bina UMK, Sertifikat Perseroan Perorangan, Sertifikat SP-PIRT dan SLHS, izin edar BPOM, bantuan modal pengembangan usaha, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian UMKM juga memberikan penghargaan kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A yang dinilai berhasil mendampingi UMKM meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, dan akses pasar.

Beberapa di antaranya adalah LPA2I IPB, Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, Cimahi Technopark, DKST ITB, dan IBISMA UII.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting agar UMKM mampu meningkatkan produktivitas, memahami kebutuhan pasar, serta memperluas peluang usaha.

"Semoga Kementerian UMKM bersama para lembaga inkubator terus memperkuat proses inkubasi usaha sehingga semakin banyak generasi muda terdorong menjadi wirausaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengapresiasi penyelenggaraan festival sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan UMKM memperoleh berbagai fasilitas pendukung usaha.

Mulai dari perizinan, sertifikasi, pembiayaan, asuransi usaha, hingga pelindungan hukum melalui sedikitnya 39 stan dari berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis.

"Acara ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen negara untuk hadir di tengah pelaku UMKM yang setiap hari bekerja keras menghidupi keluarga sekaligus menggerakkan roda perekonomian bangsa," ungkap dia.

Oleh karena itu, DPR RI mendorong Kementerian UMKM terus memperkuat kebijakan yang memudahkan proses perizinan, memperluas akses pembiayaan, mempercepat sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta membangun ekosistem usaha yang melibatkan perbankan, perguruan tinggi, komunitas, platform digital, dan masyarakat.

Ia berharap berbagai kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, membangun jejaring, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kesejahteraan melalui kewirausahaan.

"Saya memandang kemudahan dan pelindungan harus berjalan beriringan. Kemudahan berarti negara memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berusaha, sedangkan pelindungan berarti negara memastikan para pelaku UMKM tidak menghadapi berbagai tantangan sendirian," katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menjangkau dan melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, ini upaya meneguhkan peran sebagai lembaga pemberdayaan yang hadir untuk membuka akses pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat.

"Setiap pembiayaan yang diberikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup nasabah dan keluarganya," kata Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa perusahaan pelat merah tersebut telah melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, di mana mayoritas merupakan perempuan prasejahtera yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Keberhasilan tersebut lanjut Kindaris, tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh nasabah dan keluarganya.

Melalui pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan karakter, PNM berupaya memastikan setiap layanan yang diberikan mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kindaris melanjutkan bahwa dampak tersebut tercermin dari berbagai hasil kajian independen yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan nasabah. Kajian INDEKSTAT (2025) mencatat pendapatan bersih nasabah meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu per bulan.

Pada saat yang sama, kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat hampir 29 persen, menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang disertai pendampingan mampu memperkuat kapasitas usaha ultra mikro untuk tumbuh dan bertahan.

Kindaris menegaskan bahwa misi utama perusahaan tidak hanya menghadirkan akses permodalan, tetapi juga menciptakan dampak yang mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

"Karena itu kami tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat pemberdayaan yang mendampingi perempuan prasejahtera untuk tumbuh, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Saat ini perusahaan pembiayaan itu, melayani nasabah di 36 provinsi melalui 58 kantor cabang dan lebih dari 4.000 unit layanan Mekaar. Didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang setiap hari mendampingi nasabah secara langsung, perusahaan terus memperkuat pendekatan pemberdayaan yang menyentuh hingga tingkat akar rumput.

Ia menambahkan bahwa mayoritas nasabah merupakan kelompok yang sebelumnya tergolong unbankable dan unfeasible, dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal maupun teknologi digital.

Karena itu, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu meyakini bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang membangun kepercayaan diri, kapasitas usaha, dan ketahanan ekonomi keluarga.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki mengatakan budaya kepatuhan menjadi bagian penting bagi PNM, sebagai perusahaan yang mengelola pembiayaan dan pendampingan bagi pengusaha ultramikro.

Sunar di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan," katanya.

Perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang pembiayaan pelaku usaha ultramikro tersebut mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembiayaan kepada usaha mikro berjalan secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan prinsip tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berlangsung secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Dengan tata kelola yang kuat, lanjut dia, lembaga pembiayaan memiliki fondasi untuk mengelola risiko sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

"Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," kata Sunar.

Sunat menambahkan penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting bagi lembaga yang melayani masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa.

Konsistensi tata kelola lanjut dia, akan menentukan keberlanjutan program pemberdayaan, menjaga kualitas pendampingan usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.

Perusahaan yang mendampingi lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) ini menempatkan budaya kepatuhan sebagai bagian dari sistem kerja yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi, mulai dari manajemen hingga petugas pendamping di lapangan.

Sunar Basuki mengatakan tata kelola perusahaan harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari karena kualitas pelayanan kepada masyarakat bergantung pada integritas setiap insan perusahaan.

Komitmen tersebut turut tercermin melalui penghargaan The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang menempatkan PNM dalam kategori Indonesia Most Trusted Companies. Pengakuan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi.

Penguatan budaya kepatuhan di sektor pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga memperluas dampak ekonomi melalui layanan yang lebih terpercaya, perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha mikro, serta terciptanya ekosistem pembiayaan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) akan memperoleh diskresi atau pengecualian dalam penerapan ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan ketentuan tersebut bukan aturan baru, melainkan penguatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Sebenarnya itu aturannya bukan ada di Permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami kan ingin semua pekerja terlindungi, toh tarifnya juga nggak mahal,” kata Temmy saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, perlindungan jaminan sosial diperlukan karena risiko kecelakaan kerja dapat terjadi pada berbagai jenis usaha, termasuk usaha mikro.

“Contohnya tukang gorengan. Kalau saat goreng gorengan kira-kira ada risiko nggak? Kan begitu. Nah itu kami ingin melindungi itu,” ujarnya.

Meski demikian, Temmy menegaskan implementasi aturan tersebut tidak akan diterapkan secara kaku kepada seluruh pelaku UMKM. Kementerian UMKM saat ini tengah menyiapkan skema diskresi bagi pelaku usaha mikro dan kecil bersamaan dengan penyusunan aturan teknis terkait insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50%.

“Cuma nanti nggak akan se-rigid itulah, kami juga akan memberikan kemudahan. Kalau kita bicara UMKM, omzet Rp50 miliar masa sih nggak mau bayarin BPJS TK [Ketenagakerjaan] kepada karyawannya. Kalau bicara mikro kecil akan ada diskresi nanti. Kami sedang susun, termasuk nanti insentif 50% itu. Nggak se-detail itu kok, nggak serumit, percaya deh,” ucapnya.

Sebaliknya, kewajiban tersebut akan diterapkan lebih tegas kepada pelaku usaha menengah yang dinilai memiliki kapasitas finansial untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya.

“Kalau menengah sudah pasti wajib kalau menengah, kan omzet Rp15 miliar sampai Rp50 miliar. Coba bagi rata deh, sehari berapa rata-rata. Kalau Rp50 miliar dibagi 365 hari, per hari berapa omzetnya? Masa iya bayarin cuma berapa puluh ribu karyawannya nggak bisa, nggak mau. Padahal kan mereka membantu bisnis-bisnisnya. Kalau mikro kecil kami akan berikan diskresi pastinya dong,” terangnya.

Temmy menambahkan hingga saat ini belum ada keluhan dari pelaku UMKM terkait kewajiban kepesertaan BPJS tersebut. Menurutnya, perhatian pelaku usaha lebih banyak tertuju pada implementasi insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50%.

Sebagai informasi, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni 2026 mengatur bahwa UMK yang ingin memperoleh fasilitas pelindungan pemerintah wajib memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial nasional.

Dalam regulasi tersebut, pelaku usaha yang memperoleh pelindungan diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara aktif dalam program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Sebagai imbal balik, UMK berhak memperoleh berbagai bentuk pelindungan dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), mulai dari kemitraan digital yang adil dan transparan, keamanan data dan transaksi, hingga perlindungan dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, pelaku UMK berhak memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum, perlindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak, perlindungan dari diskriminasi algoritma, serta kepastian terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati. Mereka juga berhak memperoleh berbagai insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai bagian dari ekosistem Danantara, memperluas pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultramikro, sehingga menjangkau 23,1 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, jangkauan layanan kepada puluhan juta nasabah ultramikro ini menjadikan PNM sebagai lembaga pemberdayaan dan pembiayaan perempuan prasejahtera terbesar di dunia.

“Bagi kami, pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya,” kata Kindaris dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Kindaris menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan bertumbuh bagi masyarakat prasejahtera.

“Kami juga menjaga kualitas layanan dan penyaluran agar tepat sasaran, terukur, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha nasabah,” kata dia lagi.

Menurutnya, beberapa hal yang terus dilakukan, di antaranya peningkatan kapasitas usaha, pendampingan kelompok, hingga membangun kepercayaan diri perempuan prasejahtera agar dapat terus bertumbuh bersama keluarganya.

“Kami ingin memastikan manfaat pemberdayaan hadir dengan tata kelola yang lebih baik, penyaluran yang lebih berkualitas, dan semangat yang tetap dekat dengan masyarakat. Agar tidak ada lagi gap akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di ujung Indonesia,” kata Kindaris.

Sementara itu, COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengapresiasi peningkatan kinerja BUMN, termasuk di dalamnya PNM, karena dinilai sukses melampaui target.

Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semangat transparansi informasi yang terus ditekankan Danantara dan BP BUMN.

Ia berharap perluasan akses pembiayaan bisa menjadi solusi bagi perempuan kelompok subsisten yang menjalankan usaha ultramikro, sehingga dampaknya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah rural.

Perluasan layanan hingga ke daerah pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), merupakan bagian dari wujud komitmen Danantara untuk meningkatkan akses pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) bersama Komunitas Tangan Di Atas (TDA) melalui program GEN TDA Raya, bersinergi melakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha muda dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan usaha supaya bertumbuh dan naik kelas.

Pelaku usaha muda dan UMKM mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bisnis, serta pemanfaatan solusi digital dari Bank Raya untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih optimal.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu, mengatakan perseroan ingin mendukung pelaku usaha muda dan UMKM supaya dapat tumbuh lebih kuat, adaptif, serta berdaya saing.

“Kami berharap program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas,” ujar Kicky.

Melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan, Business & Finance Bootcamp, serta pemanfaatan berbagai solusi digital yang dapat mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, peserta akan didorong untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital perbankan perseroan yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti Saku Bisnis, QRIS, serta Kartu Digital Debit Visa Bank Raya.

“Kami berharap dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan entrepreneur dan UMKM Indonesia. Ke depan, kami akan terus menghadirkan solusi perbankan digital yang relevan dan mudah diakses agar pelaku usaha dapat mengelola bisnisnya secara lebih optimal, memperkuat daya saing, dan tumbuh berkelanjutan.” ujar Kicky.

Komunitas TDA merupakan kumpulan pengusaha di Indonesia yang saat ini memiliki total sekitar 55.000 anggota, tersebar di 119 daerah di Indonesia, serta memiliki perwakilan di 5 negara di dunia.

Adapun, anggota TDA berasal dari berbagai latar belakang usaha dan level bisnis yang beragam, mulai dari wirausahawan pemula yang sedang membangun bisnis pada tahap fondasi, hingga pengusaha berpengalaman yang telah mencapai level korporasi dengan skala usaha yang lebih besar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini merupakan investasi informasi yang membantu Indonesia memahami bagaimana perekonomian bergerak, sektor usaha apa yang berkembang, di mana peluang baru muncul, serta tantangan apa yang perlu diantisipasi pada masa depan.

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa cepatnya lanskap ekonomi berubah. Teknologi digital melahirkan jenis usaha yang sebelumnya tidak dikenal. Perdagangan elektronik berkembang pesat. Ekonomi kreatif tumbuh menjadi sumber nilai tambah baru. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti ini, asumsi tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta.

Melalui SE2026, Indonesia memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh wilayah, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami arah perubahan ekonomi dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat tersebut juga relevan bagi generasi muda.

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah. Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting.

Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data adalah cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Dari data yang baik, lahir perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.